DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: a. kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha; b. pelaksanaan perizinan berusaha; c. pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha; dan d. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyelenggarakan usaha di Daerah membutuhkan keabsahan, kepastian berusaha dan upaya pengendalian kegiatan berusaha sehingga perlu pemberian kemudahan dan penyederhanaan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangan kabupaten yang dapat meningkatkan perekonomian untuk mewujudkan tujuan pembangunan di Daerah;
c.bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan daerah sepanjang mengenai penataankewenangan, pelaksanaan, pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL dan BUPATI BUOL, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
2.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu di Daerah.
3.Risiko adalah potensi terjadinya cidera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
4.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
5.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
6.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
7.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
8.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
11.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
12.Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
13.Pemerintah Daerah adalah Bupati Buol sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
14.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Buol dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
15.Bupati adalah Bupati Buol.
16.DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal, Perizinandan Non Perizinan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 2

(1)PemerintahDaerah menyelenggarakan PerizinanBerusahadi Daerah.
(2)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 3

(1)Bupati mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (2) kepada Kepala DPMPTSP.
(2)Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
2. b.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan tugas pembantuan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
(2)Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. b.persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
3. c.Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 5

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

Pasal 6

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (2) huruf b meliputi:

a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
b.persetujuan lingkungan; dan
c.persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pasal 7

(1)Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (2) huruf c terdiri atas sektor:
1. a.kelautandanperikanan;
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup;
4. d.perin dustrian;
5. e.pekeijaan umum dan perumahan rakyat;
6. f.transportasi;
7. g.kesehatan, obat dan makanan;
8. h.pariwisata;
9. i.perdagangan;
10. j.ketenagakerj aan;
11. k.koperasi;
  1. 1.pendidikandankebudayaan;dan
12. m.sosial.
(2)Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan Investor

(1)Untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sesuai Kewenangan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah.
(2)Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Tetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh DPMPTSP.
(2)DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP ke Perangkat Daerah teknis sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

(1)DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
(2)Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelaksanaan pelayanan;
2. b.pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. c.pengelolaan informasi;
4. d.penyuluhan kepada masyarakat;
5. e.pelayanan konsultasi; dan
6. f.pendampingan hukum.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…