DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Identifikasi Status Reproduksi, Penyeleksian, Penjaringan, Pembibitan, Pengendalian Penyembelihan Dan Lalulintas Ternak, Kesejahteraan Ternak, Kartu Identitas Ternak Dan Sertifikasi Ternak, Koordinasi Dan Kerja Sama, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Penyidikan, dan Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa konsum si pangan asal tem ak dan hasil tem ak lainnya merupakan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Buol satu orang satu sapi sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dalam penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal melalui pengendalian tem ak sapi dan kerbau betina produktif;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada sem ua pihak yang terlibat dalam pengendalian tem ak sapi dan kerbau betina produktif perlu pengaturan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Temak Sapi dan Kerbau Betina Produktif; 1 s 4’ t Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 3 8 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Temak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. 2
2.Temak lokal adalah Temak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah d ik e m b a n g b ia k k a n di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
3.Temak Sapi dan Kerbau Betina Produktif adalah Temak Sapi dan Kerbau Betina yang organ reproduksinya m a sih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
4.Pengendalian Temak Sapi dan Kerbau Betina Produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola penggunaan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif m e la lu i identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan dan pembibitan.
5.Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok hewan dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
6.Sertifikat veteriner adalah surat keterangan kesehatan hewan.
7.Sumber daya genetik Temak adalah substansi yang terdapat dalam individu suatu populasi rumpun Temak yang secara genetik, unik yang terbentuk dalam proses demestikasi dari masing-masing spesies, yang merupakan sumber sifat keturunan yang mempunyai nilai potensial maupun nyata serta dapat dimanfaatkan dan dikembangbiakan atau dirakit untuk menciptakan rumpun atau galur unggul baru.
8.Penyeleksian adalah serangkaian kegiatan memilih Temak Sapi dan kerbau betina produktif dari populasi sesuai kriteria bibit.
9.Penjaringan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh Temak Sapi dan kerbau betina produktif yang akan dijadikan Temak bibit dari hasil seleksi.
10.Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk m en ghasilkan bibit Temak sesuai pedoman pembibitan Temak yang baik.
11.Bibit Temak yang selanjutnya disebut bibit adalah Temak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
12.Kartu Identitas Temak adalah kartu yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk digunakan dalam pengaturan Temak untuk mencatat keterangan yang perlu tentang seekor Temak dan status kepemilikannya.
13.Kesejahteraan Temak adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Temak menurut ukuran perilaku alami Temak yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Temak dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Temak yang dimanfaatkan manusia.
14.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang teijadi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini guna menemukan tersangkanya. 3
15.Hari adalah Hari Kalender.
16.Masyarakat adalah masyarakat kabupaten Buol balk perseorangan dan/atau kelompok.
17.Kabupaten adalah Kabupaten Buol.
18.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
16.Bupati adalah Bupati Buol.
17.Pemerintah Daerah adalah Bupati Buol sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Petemakan.
19.Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Buol yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang petemakan.
20.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang melaksanakan tugas operasional di bidang Pembibitan Ternak.
21.Petugas yang berwenang adalah dokter hewan yang berwenang atau Petugas lain yang ditunjuk oleh Bupati.
22.Pengawas Bibit Ternak adalah petugas yang diberi wewenang atau Petugas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan bibit Ternak.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.identifikasi status reproduksi.
b.penyeleksian;
c.penjaringan;
d.pembibitan;
e.pengendalian pemotongan;
f.kesejahteraan temak;
g.kartu identitas temak;
h.sertiiikasi;
i.pengendalian lalulintas dan larangan impor;
j.pembinaan dan pengawasan;
k.koordinasi dan kerjasama;
l.pembiayaan; dan
m.peran serta masyarakat.

BAB II

IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI

Pasal 3

(1)Identifikasi dilakukan untuk menetapkan Temak Sapi dan Kerbau Betina Produktif dari populasi Temak.
(2)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di UPT, kelompok peternak, kawasan petemakan atau tempat Pembibitan Temak lainnya.
(3)Identifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Petugas yang berwenang. 4

Pasal 4

Identifikasi Temak Sapi dan Kerbau Betina Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan sesuai kriteria :

a.tem ak Sapi dan Kerbau Betina Produktif yang melahirkan kurang dari 5 ( lima) kali atau berumur di bawah 8 (delapan) tahun;
b.tidak cacat fisik;
c.fungsi organ reproduksi normal; dan
d.memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Pasal 5

(1)Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperoleh Temak Sapi dan Kerbau Betina tidak produktif dan Temak Sapi dan Kerbau Betina:
1. a.tidak produktif; dan
2. b.produktif.
(2)Temak Sapi dan Kerbau Betina tidak produktif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan penggemukan untuk dijadikan tem ak potong.
(3)Sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana pada ayat (1) huruf b dilakukan seleksi untuk dijadikan bibit.

BAB III

PENYELEKSIAN

Pasal 6

(1)Penyeleksian tem ak sapi betina dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan tem ak sapi dan kerbau betina produktif sesuai dengan kriteria bibit.
(2)Kriteria bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu semua hasil pemuliaan, hasil pengujian dan pengkajian tem ak yang memenuhi persyaratan untuk dikembangbiakkan dan untuk meningkatkan produksi sesuai dengan jenis temaknya.
(3)Kriteria bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh pengawas bibit temak.
(2)Pengawas bibit tem ak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas. 5

Pasal 8

(1)Penyeleksian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan sesuai persyaratan:
1. a.tem ak asli dan tem ak lokal;
2. b.sehat dan bebas dari penyakit hewan menular berdasarkan sertifikat veteriner atau nama lain; dan
3. c.memenuhi kriteria bibit.
(2)Persyaratan performa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada rumpun, umur dan kesuburan reproduksi.

Pasal 9

(1)Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh tem ak sapi dan kerbau betina produktif dengan kriteria :
1. a.sesuai dengan kriteria bibit; dan
2. b.tidak sesuai dengan kriteria bibit.
(2)Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penjaringan tem ak sapi dan kerbau betina produktif sebagai berikut:
1. a.yang sesuai dengan kriteria bibit dijadikan sebagai bibit; dan
2. b.yang tidak sesuai dengan kriteria bibit dijadikan tem ak potong.

BAB IV

PENJARINGAN

Pasal 10

(1)Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap :
1. a.surat keterangan kepemilikan tem ak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
2. b.sertifikat veteriner ;dan
3. c.surat keterangan dari pengawas bibit temak.
(2)Temak sapi dan kerbau betina produktif hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penandaan untuk dilakukan pembibitan di UPT dan/atau kelompok pembibitan.
(3)Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemuliaan mengacu pada pedoman pembibitan tem ak yang baik. 6

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…