DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berupa laporan keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buoi, Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;srT:;j $8, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679); DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA m BUPATI BUOL m
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Buoi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buoi Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buoi Tahun 2017 Nomor 10 );
7.Peraturan Daerah Kabupaten Buoi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buoi Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buoi Tahun 2018 Nomor 13 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL dan BUPATI BUOL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

1.Pertanggungjawaban peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berupa laporan keuangan memuat :

a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Neraca;
c.Laporan Arus Kas;
d.Laporan Oprasional;
e.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
f.Laporan Perubahan Ekuitas;dan;
g.Catatan atas Laporan Keuangan.
1. 2.Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut : a.) Pendapatan Rp. 991.137.059.162,98 b.) Belanja Rp. 983.582.355.889,01 Surplus/(Defìsit) Rp. 7.554.703.273,97 c.) Pembiayaan

1.Penerimaan Rp. 14.986.035.066,69
2.Penaeluaran Rd. 7.500.000.000.00 Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 7.486.035.066,59 SiLPA Rp. 15.040.738.340,56 Pasal 3 Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(21.766.719.473/02) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.012.903.778.636,00
2. 2.Realisasi Rp 991.137.059.162.98
3. 3.Selisih !ebih/(kurang) Rp (21.766.719.473,02)
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp(37.478.323.898,33) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Belanja setelah perubahan Rp 1.021.060.679.787,34
2. 2.Realisasi Rp 983.582.355.889.01
3. 3.Selisih lebih/(kurang) Rp (37.478.323.898,33) A l 3 m m
c.Selisih Anggaran Dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rpl5.711.604.425,31 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Surplus/defìsit setelah perubahan Rp (8.156.901.151,34)
2. 2.Realisasi Rp 7.554.703.273.97
3. 3.Selisih iebih/(kurang) Rp 15.711.604.425,31
d.Selisih Anggaran Dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp(670.866.084,75) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Rp 15.656.901.151,34 perubahan
2. 2.Realisasi Rp 14.986.035.066.59
3. 3.Selisih lebih/(kurang) Rp (670.866.084,75)
e.Selisih Anggaran Dengan Realisasi pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp 7.500.000.000,00 perubahan
2. 2.Realisasi Rp 7.500.000.000.00
3. 3.Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(670.866.084,75) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan Rp 8.156.901.151,34
2. 2.Realisasi Rp 7.486.035.066.59
3. 3.Selisih lebih/(kurang) Pasal 4 Rp (670.866.084,75) Neraca sebagaimana dimaksud berikut : Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2018 sebagai
a.Jumlah aset Rp 1.801.392.513.805,41
b.Jumlah kewajiban Rp 7.799.551.049,47
c.Jumlah ekuitas Rp 1.793.592.962.755,94 Pasal 5 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yangijqrakhirsampar dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut : 4
a.Arus Kas dari aktivitas operasi Rp 267.297.247.672,41
b.Arus Kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan Rp (271.631.421.790,68)
c.Arus Kas dari aktivitas pembiayaan Rp 0,00
d.Arus Kas dari aktivitas Non Anggaran Rp (490.184.237,00)
e.Kenaikan / penurunan bersih Kas Rp (4.824.358.355,27)
f.Saldo awal kas di BUD, Kas Dibendahara Penerima , Kas Lainnya Kas BLUD, Kas FKTP, Kas Bos. Rp 16.429.669.309,79
g.Kas Dibendahara Pengeluaran Rp 15.749.454,00
h.Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2018 Rp 16.445.418.763,79

Pasal 6

Laporan Oprasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut : ^ Kegiatan Oprasional

a.Pendapatan LO Rp 985.374.542.031,03
b.Beban LO Rp 836.169.637.047,32
c.Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Rp 149.204.904.983,72
d.Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp 0,00
e.Pos Luar Biasa Rp 852.243.606,00
f.Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Rp (852.243.606,00) g- Surplus/Defisit LO Rp 148.352.661.377,72 Pasal 7 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud daam pasal 1 ayat

(1)huruf e untuk tahun yang berakhir sampai denga 31 desember 2018 sebagai berikut :
1. a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 15.656.901.151.,34
2. b.Penggunaan SAL sebagai penerimaan Tahun Rp 14.986.035.066,59 Berjalan. Sub Total Rp 670.866.084,75
3. c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp 15.040.738.340.,56 SILPA/SIKPA Sub Total Rp 15.711.604.425,31
4. d.Koreksi Kesalahan Tahun sebelumnya Rp (670.866.084,75)
5. e.Lain-Lain Rp 0,00
6. f.Saldo Anggran Lebih Akhir Rp 15.040.738.340,56 v;;r;:s" »■. bpk ac - A S I S T E N S E K D A 5

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimasud dalam pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun berakhir sampai dengan 31 desember 2018 sebagai berikut :

a.Ekuitas Awal Rp 1.570.854.957.253,02
b.SURPLUS/DEFISJT LO Rp 148.352.661.377,72
c.DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUAKAN/KESALAHAN MENDASAR
1. 1.Koreksi Nilai Persediaan Rp 0,00
2. 2.Selisi Revaluasi Aset Tetap Rp 0,00
3. 3.Koreksi ekuitas lainnya Rp 74.333.433.325,54
4. 4.Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar Rp 51.910.799,67
f.Ekuitas Akhir 1.793.592.962.755,94

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2018 memuat informasi secara kuantitatif dan secara kualitatif atas laporan keuangan.

Pasal 10

1.Pertanggunjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai berikut :

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
1. 1.Lampiran L I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
2. 2.Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. 3.Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
4. 4.Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah - dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; n m b. c. d. e. f. g- h. i. b k. m. n. o. P- q- r. s. t. u. Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; III : Laporan Oprasional; IV : Laporan Perubahan Ekuitas; V : Laporan Neraca; VI : Laporan Arus Kas; VII : Daftar rekapitulasi Piutang Daerah; V ili : Daftar rekapitulasi penyisihan Piutang tidak tertagih; IX : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir: X : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah; XI : Daftar Rekapitulasi Realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; XII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah; XIII : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; XIV : Daftar rekapitulasi aset lainnya; XV : Daftar dana cadangan; XVI : Daftar kewajiban jangka pendek; XVII : Daftar Kewajiban jangka panjang; XVIII : Daftar kegiatan-kegiatan yang beium diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; XIX : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; XX : Data Pegawai; XXI : Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.
5. 2.Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

1.) Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a.Laporan kinerja tercantum dalam lampiran XXI ; dan
b.Intisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XXI. 7

Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 27 Mei 2019

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah Kabupaten Buoi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buoi. Ditetapkan di Buoi Pada tanggal, *9-AQustus 2019 ^BUPATI BUOL 2.) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah i n i . Di undangkan di Buoi Pada tanggal, T /'gustas 2019 SEKRETARIS DAERAH KAB. BUOL 4 r AMIRUDIN RAUF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL, PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 44.01/2019 2.) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah i n i .

Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 27 Mei 2019

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…