DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 184

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: kepesertaan; tata cara pelaksanaan; kewajiban kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam pemberian pelayanan perizinan; manfaat dan tata cara pembayaran; pengawasan dan pembinaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakeijaan, Pemerintah Daerah m emfasilitasi dan mendorong setiap orang yang bekeija baik itu tenaga keija penerima upah maupun tenaga keija bukan penerima upah atau perusahaan untuk mendaftarkan dirinya dan tenaga keijanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakeijaan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga keija yang melakukan pekeijaan baik di dalam maupun luar hubungan keija dibutuhkan jam inan sosial melalui kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakeijaan sehingga perlu pengaturan pelaksanaan kewajibannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakeijaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL dan BUPATI BUOL MEMUTUSKAN: 2 IA I 36

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
2.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakeijaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakeijaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan K eija, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.
3.Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakeijaan, yang selanjutnya disebut Program BPJS Ketenagakeijaan adalah program negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga keija dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga keija berupa kecelakaan keija, hari tua, dan meninggal dunia.
4.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
5.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
6.Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan pemberian izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
7.Perusahaan adalah:

a.Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, usaha perseorangan, m ilik persekutuan, 31027 200212 2 005 atau m ilik badan hukum, baik m ilik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekeija/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain,
b.Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 8.Pengusaha adalah :
a.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di daerah mewakili perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah daerah atau Negara Indonesia.
1. 9.Peserta adalah setiap orang, termasuk tenaga keija asing yang bekeija di daerah paling singkat 6 (enam) bulan, yang telah membayar iuran.
2. 10.Pemberi k eija adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekeijakan tenaga keija atau penyelenggara daerah yang mempekeijakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
3. 11.Tenaga K eija Penerima Upah adalah Setiap orang yang bekeija pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau Instansi maupun perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga harian lepas, borongan dan kontrak.
4. 12.Tenaga K eija Bukan Penerima Upahadalah pekeija yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.
5. 13.Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi keija untuk mendaftarkan dirinya dan pekeijanya sebagai peserta sesuai dengan program jam inan sosial yang 4 p E M £-
6. 14.Penyelenggara Daerah adalah pejabat daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan daerah dan pejabat lain yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7. 15.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekeijaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekeijaan konstruksi.
8. 16.Pekeijaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekeijaan arsitektural, sipil, mekanikal elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
9. 17.Penyedia Jasa Konstruksi adalah Pelaksana Pembangunan Fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada pekeijaan jasa konstruksi milik pemerintah maupun swasta dan perorangan.
10. 18.Program BPJS Ketenagakeijaan Sektor Jasa Konstruksi adalah jam inan atas resiko kecelakaan keija dan kematian bagi tenaga keija harian lepas, borongan dan peijanjian keija untuk waktu tertentu yang bekeija pada sektor jasa konstruksi.
11. 19.Calon Pekeija Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari keija yang akan bekeija di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakeijaan,,
12. 20.Pekeija Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekeijaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
13. 21.Jaminan Kecelakaan K eija yang selanjutnya disingkat JKK adalah program BPJS Ketenagakeijaan yang memberikan perlindungan bagi tenaga keija terhadap resiko kecelakaan keija, termasuk kecelakaan yang teijadi dalam peijalanan . berangkat dari rumah menuju tempat keija dan pulang ke A ^ epal^ ^ S a n h u k u m 6 3 y 3 y s xy. V ' rumah dari tempat keija. 200212 2 005
14. 22.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah Program BPJS Ketenagakeijaan yang memberikan perlindungan atas jiw a tenaga keija terhadap resiko kematian yang diakibatkan bukan karena kecelakaan keija dan berlaku selama tenaga k eija menjadi tertanggung.
15. 23.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia mengalami cacat total tetap.
16. 24.Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jam inan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia secara berkala.
17. 25.Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jam inan sosial untuk mempertahankan kehidupan bagi peserta jam inan yang kehilangan pekeijaan.
18. 26.Upah adalah hak pekeija yang diterim a dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi keija kepada pekeija, ditetapkan dan dibayar menurut suatu peijanjian keija, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan yang bersifat tetap bagi pekeija dan keluarganya atas suatu pekeijaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
19. 27.Tenaga K eija Sektor Jasa Konstruksi adalah Setiap orang yang bekeija pada proyek Jasa Konstruksi dengan menerima gaji atau upah.
20. 28.Tenaga K eija Harian Lepas adalah Tenaga keija yang bekeija pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekeijaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekeijaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
21. 29.Hubungan K eija adalah Hubungan antara pengusaha dengan pekeija/buruh berdasarkan peijanjian keija, yang mempunyai unsur pekeijaan, upah dan perintah. a o 6
22. 30.Pekeija Rentan adalah Pekeija yang aktifitas pekeijaannya memiliki resiko tinggi (rentan) akan teijadinya kecelekaan keija.
23. 31.Iuran adalah Iuran Program BPJS Ketenagakeijaan.
24. 32.Kartu Peserta BPJS Ketenagakeijaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS ketenagakeijaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program Jaminan Kecelakaan K eija, Jaminan Hari Tua, JP, dan Jaminan Kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
25. 33.Masa Iuran adalah jum lah bulan pelunasan pembayaran iuran kepada BPJS Ketenagakeijaan.
26. 34.Masa kepesertaan adalah jum lah bulan sejak peserta didaftarkan dan telah membayar iuran sampai dengan masa non aktif kepesertaan.
27. 35.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jaw ab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
28. 36.Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar peijanjian kontrak keija atau surat perintah keija lainnya dan pembayaran gaji dengan jum lah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
29. 37.Kontrak K eija Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dal am penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
30. 38.Nilai Kontrak K eija Konstruksi adalah Pembelian/nilai biaya, komponen-komponen yang meliputi bahan bangunan, penggunaan peralatan dan tenaga keija tidak termasuk didalamnya keuntungan dan pajak-pajak yang tercantum dalam kontrak keija antara pemberi k eija dengan perusahaan penyedia jasa konstruksi.
31. 39.Pekeijaan Jasa Konstruksi m ilik Pemerintah Daerah adalah Setiap kegiatan pembangunan fisikyang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didaerah.
32. 40.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
33. 41.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
34. 42.Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
35. 43.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
36. 44.Bupati adalah Bupati Buol.
37. 45.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

KEPESERTAAN

Pasal 2

(1)Jaminan penyelenggaraan Program BPJS Ketenagakeijaan meliputi:
1. a.JKK;
2. b.JKM;
3. c.JHT;
4. d.JP;dan
5. e.JKP.
(2)Pelaksanaan JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Setiap orang yang bekerja sebagai penerima upah atau bukan penerima upah, termasuk orang asing yang bekeija paling singkat 6 (enam) bulan, wajib menjadi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakeijaan.
(2)Setiap pemberi keija selain Penyelenggara Daerahyang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 8 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
(3)Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
1. a.perizinan terkait usaha;
2. b.izin yang diperlukan dalam m engikuti tender proyek; dan
3. c.Izin perusahaan penyedia jasa pekeija/buruh.

Pasal 4

(l)P eserta Program BPJS Ketenagakeijaan meliputi:

a.peserta penerima upah;
b.peserta bukan penerima upah; dan
c.pekeija migran indonesia.

(2)Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pekeija yang bekeija pada pemberi keija selain Penyelenggara Daerah; dan
2. b.pekeija yang bekeija pada pemberi k eija Penyelenggara Daerah.
(3)Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pemberi keija;
2. b.pekeija di luar hubungan keija atau pekeija mandiri;dan
3. c.pekeija yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada huruf b yang bukan menerima gaji atau upah.
(4)Pekeija Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri atas:
1. a.calon Pekeija Migran Indonesia atau Pekeija Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan; dan
2. b.calon Pekeija Migran Indonesia atau Pekeija Migran Indonesia perseorangan.

Pasal 5

(1)Pekeija yang bekeija pada pemberi keija selain Penyelenggara Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Vda^lAN HUKUIVS ' ' meliputi: p & i00212 2 005 9 IA13 6
1. a.tenaga keija yang bekeija di dalam hubungan keija; dan
2. b.tenaga keija yang bekeija pada sektor jasa konstruksi.
(2)Pekeija yang bekeija pada pemberi keija Penyelenggara Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.Bupati, Wakil Bupati dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
2. b.Pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil yakni:
  1. 1.tenaga honorer/kontrak Pemerintah Daerah;
  2. 2.perangkat desa; dan
  3. 3.pekeija lain yang menerima upah/insentif dari Pemerintah Daerah.
(3)Tenaga keija yang bekeija di dalam hubungan keija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.tenaga keija yang bekeija pada perusahaan untuk waktu tertentu; dan
2. b.tenaga keija yang bekeija pada perusahaan untuk waktu tidak tertentu.
(4)Tenaga keija sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan tenaga keija yang bekeija sebagai pekeija harian lepas, borongan,musiman atau kontrak untuk waktu tertentu pada proyek fisik yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, APB Desa, swasta, perorangan atau dana bantu an luar negeri.

BAB M

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 6

,____^ Setiap pemberi keija wajib mendaftarkan tenaga keijanya sebagai peserta dalam Program BPJS Ketenagakeijaan. 10 W t 200212 2 005

Pasal 7

(1)Setiap pemberi k eija mengajukan pendaftaran tenaga keija dalam Program BPJS Ketenagakeijaan kepada kantor cabang BPJS Ketenagakeijaan.
(2)Setiap pemberi k eija dalam proses pendaftaran tenaga keijanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ham s memberikan data mengenai diri dan tenaga keijanya secara lengkap dan benar.

Pasal 8

(1)Formulir BPJS Ketenagakeijaan ham s disampaikan oleh pemberi keija kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakeijaan paling lama 30 (tigapuluh) hari keija terhitung sejak diterimanya form ulir tersebut.
(2)Dalam hal form ulir dan dokumen persyaratan tidak lengkap, BPJS Ketenagakeijaan mengembalikan form ulir dan dokumen secara tertulis kepada pemberi k eija paling lama 7 (tujuh) hari keija terhitung sejak form ulir diterima.
(3)Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ham s disampaikan kembali oleh pemberi keija paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak pengembalian berdasarkan tanda terima/cap pos.
(4)BPJS Ketenagakeijaan mengeluarkan nomor kepesertaan paling lama 1 (satu) hari keija terhitung sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakeijaan.

Pasal 9

Kepesertaan pada BPJS Ketenagakeijaan mulai berlaku terhitung sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakeijaan.

Pasal 10

(1)BPJS Ketenagakeijaan menerbitkan Sertifikat Kepesertaan bagi Perusahaan dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakeijaan bagi Pemberi K eija selain Penyelenggara Daerah dan selum h Pekeija paling lama 7 (tujuh) hari keija terhitung sejak form ulir pendaftaran diterim a secara lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakeijaan. 11 V E M £
(2)Pemberi K eija selain Penyelenggara Daerah menyampaikan Kartu Peserta BPJS Ketenagakeijaan kepada masing-masing Peserta paling lama 3 (tiga) hari k eija terhitung sejak diterima dari BPJS Ketenagakeijaan.
(1)Apabila teijadi perubahan data administrasi kepesertaan, pemberi keija melaporkan kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakeijaan.
(2)Perubahan data administrasi yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal teijadi:
1. a.perubahan data perusahaan;
2. b.penambahan tenaga keija;
3. c.pengurangan tenaga keija karena tenaga keija berhenti bekeija atau meninggal dunia;
4. d.perubahan terhadap identitas data tenaga keija dan susunan keluarga; atau
5. e.perubahan upah dan atau tenaga keija.
(3)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan teijadinya penambahan dan/atau pengurangan tenaga keija serta perubahan terhadap identitas data tenaga keija dan susunan keluarga.
(4)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah diterima oleh Kantor Cabang BPJS Ketenagakeijaan paling lambat 7 (tujuh) hari keija terhitung sejak teijadinya perubahan.
(5)Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teriambat dilaporkan maka apabila teijadi risiko yang dialami oleh tenagakeija menjadi tanggung jawab pemberi keija.

Isi peraturan

Teks184PDFHirarki

Memuat teks peraturan…