DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat antara lain: a. Ketentuan Umum; b. Bentuk dan Besaran Penyertaan Modal; c. Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah; d. Bagi Hasil Keuntungan; e. Pembinaan dan Pengawasan; f. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Buoi Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2018 telah berahir masa berlakunya, dan masih terdapat sisa Dana penyertaan Modal yang belum terealisasi sehingga perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan; Mengingat :
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang tentang Penyertaan Moda! Pemerintah Daerah Kabupaten Buoi Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Provnsi Sulawesi Tengah Tahun 2019;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buoi, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Buoi, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL dan BUPATI BUOL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah adalah Bank Umum yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah.
3.Modal daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau badan hukum swasta lainnya.
4.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambil alihan Perseroan Terbatas.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6.Daerah adalah Kabupaten Buoi.
7.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan uru san pemerintahan yang menjadi dasar kewenangan daerah otonom.

BAB II

BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dalam bentuk:
1. a.barang milik daerah; dan
2. b.uang.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sebidang tanah berlokasi di Kelurahan Leok II bersertifikat Nomor BS 538242 seluas 777 m2 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) senilai Rp. 194.250.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(3)Penyertaaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b sebesar Rp. 2.289.894.580,96 (dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah koma sembilan puluh enam sen) pada Perubahan APBD Tahun 2019.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Dana penyertaan modal Daerah yang teìah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diserahkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah dengan Keputusan Bupati.
(2)Modal Daerah yang diserahkan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan peijanjian penyertaan modal.
(3)Peijanjian penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)paling sedikit memuat :
1. a.subjek dan objek peijanjian penyertaan modal daerah;
2. b.ruang lingkup peijanjian penyertaan modal daerah;
3. c.hak dan kewajiban para pihak;
4. d.jangka waktu peijanjian penyertaan modal daerah;
5. e.pengakhiran peijanjian penyertaan modal daerah;dan
6. f.penyelesaian perselisihan.

BAB IV

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 4

(1)Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal daerah kepada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi hak Pemerintah Daerah.
(2)Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke rekening kas daerah dan dan dialokasikan dalam APBD sebagai pendapatan daerah.
(3)Bagi hasil penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam peijanjian penyertaan modal.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan dana penyertaan modal daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
(2)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan penyertaan modal daerah diatur dengan Peraturan Bupati. f

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buoi. Ditetapkan di Buoi pada tanggal, 4 &pktmber 2019 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2019 NOMOR.3 . NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL, PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR: 48,05/2019

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…