DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Motanang

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka Pemasangan Sambungan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang bertujuan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan sarana air bersih yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Matonang menerima penyertaan modal yang bersumber dari hibah Pemerintah Pusat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hai Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Motanang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buoi, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buoi, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL dan BUPATI BUOL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MOTANANG. Pasal I Ketentuan ayat (2) Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Motanang (Lembaran Daerah Kabupaten Buoi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buoi Nomor 7) diubah dengan menyisipkan 1 (satu) huruf diantara huruf c dan huruf d, yakni huruf c l sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan selama 4 (empat) tahun yaitu:
1. a.tahun 2017 sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah,);
2. b.tahun 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah);
3. c.tahun 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah); dan
4. d.tahun 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
(2)Penyertaan modal Daerah kepada PDAM yang bersumber dari hibah Pemerintah Pusat dalam rangka Pemasangan Sambungan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dilakukan selama 4 (empat) tahun yaitu:
1. a.tahun 2017 Sebesar Rp. 3.500.000.000,00 ( Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
2. b.tahun 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah);
3. c.tahun 2019 Sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah); cl. perubahan APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 ( tiga miliar rupiah ); dan
4. d.tahun 2020 Sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Kemampuan Daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buoi. Ditetapkan di Buoi pada tanggal, E> sepfctmber 2019 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2019 NOMOR..4. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL, PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 66,03/2019 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MOTANANG I. UMUM Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Motanang (PDAM) adala satu - satunya perusahaan yang bergerak dalam penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di Daerah Kabupaten Buoi, kebutuhan air bersih semakin hari semakin meningkat sehinggan pelayanan kepada masyarakat akan air bersih harus lebih ditingkatkan pula. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum harus menginvestasikan dana dalam jumlah yang cukup besar, sementara dilain pihak Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai dana yang terbatas. Untuk itu dibutuhkan Dana Penyertaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buoi yang perlu diatur dengan Peraturan yang jelas. Sehubungan hai tersebut, dalam upaya meningkatkan perkembangan BUMD khususnya PDAM Motanang Kabupaten Buoi, meningkatkan pelayanan air minum, meningkatkan pendapatan asli Daerah dan pertumbuhan perekonomian Daerah, Pemerintah Kabupaten Buoi memandang perlu untuk melakukan terobosan strategis, antara lain melalui penyertaan modal kepada PDAM Motanang Kabupaten Buoi sejalan dengan adanya Program Pemerintah Pusat tentang Hibah kepada Pemerintah Daerah untuk pemasangan saluran rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sehingga dana Penyertaan Modal kepada PDAM bersumber dari :
1. a.Penyertaan Modal langsung dari Pemerintah Kabupaten Buoi, dan;
2. b.Hibah Program Pemerintah Pusat dalam rangka Program Pemasangan Saluran Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selanjutnya Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 dilakukan dalam rangka penambahan pemasangan saluran rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang pada APBD Tahun 2019 sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah pemyertaan modal pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku. Huruf b Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah seuap kegiatan penyertaan Modal Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, Huruf c Yang dimaksud dengan “asas kepastìan nilaP adalah penyertaan modal pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana, divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah. Huruf d Yang dimaksud dengan “asas fungsionar adalah pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang penyertaan modal pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Badan Csaha Milik Daerah. Huruf e Yang dimaksud dengan “asas efìsiensi" adalah penyertaan modal pemerintah Daerah diarahkan agar dana penyertaan moda! digunakan sesuai batasan-batasan sandar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal. Rasai 3 Cukup jeias

Pasal 4

Cukup jeias

Pasal 5

Cukup jeias

Pasal 6

Cukup jeias

Pasal 7

Cukup jeias Rasai 8 Cukup jeias

Pasal 9

Cukup jeias

Pasal 10

Cukup jeias Pasal 1 1 Cukup jeias Rasai 12 Cukup jeias

Pasal 13

Cukup jeias

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019