DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, yang dijelaskan dalam 9 Bab, terdiri dari Ketentuan Umum, Pemenuhan Hak Anak, Tahapan Pengembangan Kabupaten Layak Anak, Pendanaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlindungan anak menjadi bagian penting dalam pembangunan Bangsa dan Negara serta menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam memperhatikan, menjamin, memelihara dan melindungi anak sesuai hak-haknya secara adil; BUPATI BUOL, KAEAC HUKUM INSPEKTOMT KEPAUBPKAO ASISTEN S E K S A
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat

(4)dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui upaya membangun kabupaten layak Anak;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara KABAG HUKUM INSPECTORAT KEHLABPKAO ASISTEN S E K D A IÊI □ ♦m S — 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL dan BUPATI BUOL, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan bêlas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah. 3 2. 3. 4. 5. 6. KAGAG HUKUM INSPECTORAT K EPA LA BPKAD A S I S T E N S E K D A ldi' m m æ é Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manu sia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, Program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator Kabupaten Layak Anak. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Desa Layak Anak adalah Pembangunan Desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan. 4 I J 7. 8 . 9. 10. 11. 12. 13. 14. X A EA G H U K u J INSPECTORAT K EPA LA BPKAD A S I S T E N S E K D A Ü # *& Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Pelayanan Kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan fungsi orang tua. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sederhana dalam garis lurus keatas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Buol. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Daerah. 5
15.Daerah adalahDaerah Kabupaten Buol.
16.Pemerintah Daerah adalah Bupati Buol sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
17.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Buol dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
18.Bupati adalah Bupati Buol. BABII PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 2

Pemenuhan Hak Anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yaitu:

a.hak sipil dan kebebasan;
b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
e.perlindungan khusus. KASAGHUKUM INSPECTORAT KEPALA BPKAD ASISTEN S E K O A 6

Pasal 3

(1)Pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
1. a.hak atas identitas;
2. b.hak perlindungan identitas;
3. c.hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
4. d.hak berfikir, berhati nurani, dan beragama;
5. e.hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
6. f.hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
7. g.hak akses informasi yang layak; dan
8. h.hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
(2)Orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha bertanggung jawab untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
1. a.mengurus akte kelahiran anak setelah anak dilahirkan;
2. b.memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk menyampaikan pendapatnya;
3. c.mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
4. d.melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak menyebarluaskan ke publik tanpa seizin anak.
(3)Dalam pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas berupa:
1. a.menyediakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran;
2. b.melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum lainnya yang sejenis; dan
3. c.menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman melalui pengawasan terhadap penyelenggaa jasa internet.

Pasal 4

Pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a.bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
b.anak yang terpisah dari orang tua;
c.reunifïkasi;
d.pemindahan anak secara ilegal;
e.dukungan kesejahteraan bagi anak;
f.anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
g.pengangkatan/adopsi anak; 8
h.tinjauan penempatan secara berkala; dan
i.kekerasan dan penelantaran.

(2)Orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha bertanggung jawab untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)melalui :
1. a.memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
2. b.mencegah terjadinya pemikahan pada usia dini dan menjaga anak untuk tidak teijebak dalam pergaulan bebas serta terhindar dari penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS serta terlindung dari pomografï;
3. c.memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai luhur sejak dini kepada anak;
4. d.memberikan pendidikan pra nikah bagi anak yang akan menikah; dan
5. e.memberikan dukungan kesejahteraan.

Pasal 5

(1)Pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :
1. a.anak penyandang disabilitas;
2. b.kesehatan dan layanan kesehatan; ------------ ------ — ,. ■' KA6A G H U K U » m SPEKTO R AT K EP A LA BPAAD A S I S T E N S E K D A ♦ A éé fâ/ 9
(2)
(3)
1. c.jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan; dan
2. d.standar hidup; Orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha bertanggung jawab untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
3. a.pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
4. b.memberikan air susu ibu sampai usia 2 (dua) tahun;
5. c.pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
6. d.melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
7. e.bebas asap rokok;
8. f.pemenuhan air bersih;
9. g.memberikan jaminan sosial; dan
10. h.memberikan perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV/AIDS. Dalam pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas berupa:
11. a.penyediaan puskesmas ramah anak;
12. b.penyediaan ruang menyusui di kantor Pemerintah Daerah dan/atau di tempat pelayanan publik;
13. c.penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana posyandu di setiap lingkungan;
14. d.penyediaan air bersih;
15. e.penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan 10
16. f.fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta peningkatan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Pasal 6

(1)Pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi :
1. a.pendidikan;
2. b.tujuan pendidikan; dan
3. c.kegiatan liburan dan kegiatan seni dan budaya.
(2)Orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha bertanggung jawab untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
1. a.menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
2. b.memberikan kesempatan yang seluas- luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan menjalin komunikasi terkait dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
3. c.mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minât, bakat dan kreativitas;
4. d.memberikan waktu luang untuk KABAG HUKUM INSPECTORAT KEPALA BPKAD ASISTEN S E K D a A ♦ é Ù r beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni budaya dan olahraga; dan 11
(3)
1. e.meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak sesuai dengan situasi dan kondisi orang tua. Dalam pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas berupa :
2. a.memberikan kesempatan yang seluas- luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan serta aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
3. b.menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;
4. c.mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
5. d.menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olahraga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minât serta kreativitas anak dibidang seni, budaya dan olahraga;
6. e.menyediakan prasarana peijalanan aman berupa zona selamat sekolah, zébra cross dan angkutan sekolah serta Polisi Sekolah;
7. f.mewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
8. g.memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
9. h.memfasilitasi siswa putus di sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar masyarakat; 12
10. i.memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni, budaya dan olahraga; dan
11. j.menyelenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Pasal 7

(1)Pemenuhan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi :
1. a.anak dalam situasi darurat;
2. b.anak yang berhadapan dengan hukum;
3. c.anak dalam situasi eksploitasi; dan
4. d.anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.
(2)Dalam pemenuhan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas berupa :
1. a.membentuk Pusat Krisis Anak di Daerah yang tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Bupati;
2. b.menyusun program untuk mencegah agar anak :
  1. 1.tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual;
  2. 2.tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah atau lingkungan;
  3. 3.tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan * ■ KAEAG HUKUM INSPECTORAT KEPALABPKAD ASISTEN S E K D i AIDS;
  4. 4.tidak menjadi korban penculikan; 13
  5. 5.tidak menjadi korban perdagangan anak;
  6. 6.tidak menjadi korban perdagangan anak balita; dan
  7. 7.tidak menjadi korban penelantaran;
3. c.memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
4. d.menyediakan fasilitas pelayanan :
  1. 1.pengaduan dua puluh empat jam;
  2. 2.ramah singgah;
  3. 3.panti rehabilitasi; dan
  4. 4.panti asuhan.

BAB III

TAHAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 8

Tahapan pengembangan KLA meliputi :

a.persiapan;
b.perencanaan;
c.pelaksanaan;
d.pemantauan;
e.evaluasi; dan
f.pelaporan.

Pasal 9

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam KABAG HUKUIH INSPECTORAT KEPALA BPKAD ASISTEN Pajsal 8 huruf a meliputi : i f c ' f # 14 i *

b.pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
c.pengumpulan data dasar. Paragraf2 Penetapan Kebijakan Dasar Kabupaten Layak Anak ( 1 )

Pasal 10

Kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan meliputi :

a.percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran, pemberian Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak dengan batasan umur dari 0 sampai dengan 17 tahun;
b.layanan Informasi Layak Anak;
c.pengawasan atas konten informasi yang tidak layak Anak; dan
d.pembentukan Forum Anak. Kebijakan dasar KLA dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi :
a.pencegahan perkawinan anak di bawah umur;
b.pembentukan Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga meliputi : 1) lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga; 2) lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 3) pusat pelayanan kesejahteraan sosial; dan 4) bina keluarga balita/bina keluarga remaja. peraturan/kebijakan daerah terkait dengan lembaga pengasuhan alternatif; 15
d.peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Ruang Bermain Ramah Anak; dan
e.peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Program Rute Aman Selamat Sekolah. kebijakan dasar KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan meliputi :
a.peraturan/kebijakan daerah tentang persalinan di fasilitas kesehatan;
b.tersedia kebijakan/peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan masalah gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, pendek, dan kurus;
c.kebijakan/peraturan daerah tentang Inisiasi Menyusu Dini, ASI Eksklusif pada bayi usia di bawah 6 bulan, Makanan Pendamping ASI yang tepat mulai usia 6 bulan, dan ASI diteruskan sampai usia 2 tahun atau lebih;
d.peraturan/kebijakan daerah tentang Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak;
e.peraturan/kebijakan daerah tentang peningkatan rumah tangga dengan akses air minum;
f.peraturan/kebijakan daerah tentang penyediaan kawasan tanpa rokok;
g.peraturan tentang kebijakan jam malam untuk anak di atur dengan Peraturan Bupati. Kebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi :
a.penyelenggaraan pendidikan anak usia dini-holistic intégrative; 16
b.penyelenggaraan program belajar 12 tahun;
c.penyelenggaraan sekolah ramah anak;
d.penyelenggaraan sekolah inklusi; dan
e.kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak. Kebijakan dasar KLA dalam klaster perlindungan khusus meliputi :
a.peraturan/kebijakan daerah tentang penanganan anak korban kekerasan;
b.peraturan tentang pencegahan dan penanganan pekeija anak dan bentuk pekeijaan terburuk untuk anak;
c.peraturan /kebijakan daerah tentang penanganan anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
d.peraturan /kebijakan daerah tentang pencegahan dan penanganan anak korban pomografï;
e.peraturan tentang pencegahan dan penanganan anak terinfeksi HIV /AIDS;
f.peraturan /kebij akan daerah tentang penanganan anak korban bencana; g- peraturan/ kebijakan anak korban konflik; daerah tentang
h.peraturan/kebijakan daerah tentang anak penyandang disabilitas;
i.peraturan /kebij akan daerah tentang perlindungan anak kelompok minoritas, terisolasi dan kasus adat;
j.peraturan/kebijakan daerah terkait dengan perlindungan anak berhadapan dengan hukum; dan
k.peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…