DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Selatan Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Darah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);………
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Uandang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN dan BUPATI BURU SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DANADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Penyelengaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam system prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimna dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Buru Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6.Fraksi adalah Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Buru Selatan.
7.Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kabupaten Buru Selatan.
8.Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan.
9.Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang membantu dan melaksanakan fungsi, tugas, dan, wewenang DPRD.
10.Sekretaris DPRD adalah Pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan.
11.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12.Penghasilan adalah hak keuangan yang diberikan bagi pimpinan dan Anggota DPRD atas pelaksanaan fugsi,tugas dan wewenangnya yang terdiri dari uang representasi,tunjangan keluarga dan tunjangan beras, uang paket,tunjangan jabatan,tunjangan alat kelengkapan DPRD, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.
13.Tunjangan kesejateraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mendorong kesejateraannya yang terdiri dari jaminan kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, jaminan kecelakaan dan jaminan kematian, rumah Negara dan kelengkapannya/tunjangan perumahan, belanja rumah tangga, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD/tunjangan transportasi Pimpinan DPRD, tunjangan transportasi Anggota DPRD, pakaian dinas dan uang jasa pengabdian.
14.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
15.Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
16.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat DPRD.
17.Tunjangan Jabatan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.
18.Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada setiap anggota dan pimpinan DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagi Ketua, Wakil Ketua, sekretaris, atau Anggota alat kelengkapan DPRD.
19.Tujangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong kinerjannya.
20.Tunjangan reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses dalam rangka untuk menjaring, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat didaerah pemilihan dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD.
21.Kemapuan Keuangan Daerah adalah kemampuan daerah untuk menyediakan keuanagan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. 22. 23. 24. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh mamfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan santunan, dan tunjangan cacat. Jaminan Kematian adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. 25. 26. 27. 28. 29. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan. Kendaraan Dinas jabatan adalah kendaraan bermotor perorangan milik daerah yang digunakan untuk pelaksanaan tugas jabatan Daerah. Belanja Rumah Tangga adalah Belanja kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD dalam rangka menjujung pelaksanan fungsi tugas dan tanggung jawabnya. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada kepada pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam hal pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan rumah Negara beserta kelengkapannya. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan Kendaraan Dinas jabatan kepada Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kinerjanya.
30.Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan fungsi, tugas tugas dan wewenang pimpinan DPRD sehari-hari.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGOTA DPRD

Pasal 2

1) Dalam rangka untuk mendorong peningkatan kinerjanya, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan penghasilan. 2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)terdiri batas :
1. a.uang representase;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan beras;
4. d.uang paket;
5. e.tunjagan jabatan;
6. f.tunjangan alat kelengkapan DPRD;
7. g.tunjangan komunikasi intensif;
8. h.tunjangan reses; dan
9. i.tunjangan alat kelengkapan lain. 3) Terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huru d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i pajaknya dibebankan pada APBD, sedangkan terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru g, dan huruf h, pajaknya dibebankan pada yang bersangkutan. 4) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD. 2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati;
b.uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD; dan
c.uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 4

1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dan huruf c, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. 2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD; 2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. 2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

1) Tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan atau Badan Kehormatan. 2) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf I, diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Khusus. 3) Tunjangan alat kelengkapan DPRD dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
4. d.anggota, sebesar 3 % (tiga persen), dari tunjangan jabatan ketua DPRD. 4) Pemberian tunjangan kepada Pimpinan dan Angota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama panitia khusus tersebut terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

1) Untuk mendorong penigkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan komunikasi intensif. 2) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf g, diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 9

1) Dalam rangka efektivitas dalam menjaring, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, diberikan tunjungan reses kepada pimpinan dan anggota DPRD. 2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, diberikan setiap melaksanakan reses.

Pasal 10

1) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil hitungan atas besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan dikelompokan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

a.tinggi;
b.sedang; dan
c.rendah. 3) Pengelompokan kemampuan kekuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah :
a.tinggi, sebanyak 7 (tujuh) kali;
b.sedang, sebanyak 5 (lima) kali; dan
c.rendah, senayak 3 (tiga) kali. dari uang representasi ketua DPRD.

BAB III

TUNJUNGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 11

1) Dalam rangka mendorong kesejahteraannya, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan. 2) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

a.jaminan kesehatan;
b.jaminan kecelakaan kerja;
c.jaminan kematian; dan
d.pakaian dinas dan atribut. 3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
a.rumah negara dan perlengkapan;
b.kendaraan dinas jabatan; dan
c.belanja rumah tangga. 4) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
b.tunjangan transportasi.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…