DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Selatan Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran b. 2018. .

Pasal 18

ayat

(5)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersiti dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) : . Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) : Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) : Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 teritang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 12.3.4.5.6.7.8.9. d 10.11. 12. 13.14.15.16.17.18.19.20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan n Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ) : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Drerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 ): Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4575 ), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ): Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ): Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585):Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintzhan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20U5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ): Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 123, Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia Nomor 4577), # Menetankan : 21.22.23.24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah: Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018: Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BURU SELATAN dan BUPATI BURU SELATAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Berupa Laporan Ksuangan Memuat : M Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan SAL Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas NeracaLaporan Arus Kas a.b.d.e.fg. Catatan Atas Laporan Keuangan
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud daiam pada Ayat
(1)di lampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar ) Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah 4 Pasal 2 Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal
(1)huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut : a. Pendapatan Rp. 761,334,889,582.03 b. Belanja Rp. 760,332,858,086.38 Surplus'/defisit Rp. 1,002,031,495.65 c. Pembiayaan ag - Penerimaan Rp. 22 909,536,655.20 - Pengeluaran Rp. 2,750,000,000.00 Rp. 20,159,536,655.20 Pasal 3 Uraian Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud daiam

Pasal 2

sebagai berikut : a) Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 16,445,016,417.97 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 777,779,906,000.00 b. Realisasi Rp. 761,334,889,582.03 Selisih Lebih / (kurang) Rp. (165,445,016,417.57) b) Selisih anggaran dengan ralisasi belanja sejumlah Rp. 38,075,610,468.62 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 798,408,468,555.00 -b. Realisasi Rp. 760,332,858,086.38 Selisih Lebih / (kurang) Rp. (38,075,610,468.62) C) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 21,630,594,050.65 dengan rincian sebagai berikut : a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (20,628,562,555.00) b. Realisasi Rp. 1,002,031,495.65 Selisih Lebih / (kurang) Rp. 21,630,594,050.65 4 d) Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 469,025,899.80 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 23,378,562,555.00 b. Realisasi Rp. 22,909,536,655.20 Selisih Lebih! (kurang) Rp. (4$55,025,599.89) e) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0.00 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 2,150,000,000.00 b. Realisasi 0. Rp. 2,150,000,020.00 Selisih Lebih/ (kurang) Rp. 6.00 f) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 469,025,899.80 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 20,628,562,555.00 b. Realisasi Rp. 20,159,536,655.26 Selisih Lebih/ (kurang) Rp. (469,025,899.8G) Pasal 4 Laporan Perubahan SAL sebagaimana dimaksud dalam pasal (1 ) huruf b Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut : a. Saldo Awal Rp. 22,909,536,655.20 b. Saldo Akhir Rp. 21,161,563.150.85 Rp. 1,747,968,504.35 d Pasal 5 Laporan Operasicnal sebagaimana dimaksud dalam pasai (1 ) huruf c Tahun Angasran 2018 sebagai berikut : a. Pendapatan-LO Rp. 763,375,136,945.03 b. Beban Rp. 596.549,031,793.95 Surplus/defisit-LO Rp. 166,826,105,146.08 Pasal 6 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal (1 ) huruf d Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut : Saldo ekuitas akhir sejumlah Rp. 1,405,979,245,334.56 dengan rincian sebagai berikut : a. Ekuitas Awal Rp. 1,317,045,653,511.62 b. Surpivs'Defisit-LO Rp. 166,826,105,146.08 b. Dampax Kumulatif/Koreksi Rp. (77,892,513,323.14) Ekuitas Akhir Rp. 1,405,979,245 334.56 Pasal 7 Neraca sebagaimana dimaksud pada

Pasal 1

huruf e, 31 Desember 2018 sebagai berikut : a. Jumlah Aset kp. 1,416,654,241,562.74 b. Jumlah Kewajiban Rp. 10,654,996,228.16 C. Jumlah Ekuitas Rp. 1,405,979,245,334.56 d. Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Rp 1,416,634,241,562.74 Pasal 8 Laperan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada

Pasal 1

huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut : a. Saido Kas awal per 1 Januari 2018 Rp. 16,351,225,921.97 b. Arus Kas dari aktivitas investasi operasi Rp. 266,657,423,081.65 d Cc. Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp. (268,405,391,586.00) d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 0,00 e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran Rp. 747,718,908.13 f. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2018 Rp. 18,364,422,204.38 Pasal 9 Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 1

huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan. Pasal 10 a. Lampiranl : Laporan Realisasi Anggaran Lampiran 11 : Ringkasan Laporan Reaiisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan Lampiran 1.2 Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, prograim dan kegiatan Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselerasan dan keterpaduan urusan pemerintah daeran dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah Lampiran I.5 : Daftar Piutang Dasrah Lampiran 1.6 : Daftar Penyertaan Modal (investasi ) Daerah Lampiran 1.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Lampiran 1.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Lampiran 1.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang balum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali 1 dalam tahun berikutnya Lampiran 1.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah d4 Lampiran 1.11 : Daftar Pinjaman Dasrah dan Obligasi Daerah b. Lampiran II : Laporan Perubahan SAL c. Lampiran III : Laporan Operasiona! d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas e. Lampiran V : Neraca f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan KeuanganPasal 11 Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

ayat

(2)terdiri dari : a. Laporan kinerja tercantum dalam 'ampiran V Peraturan Daerah ini : b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusanaan Pasal 12 Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan. d4 Ditetapkan di Namrole pada tanggal 21 September 2019 BUPATI BURU SELATAN —ypa TAGOP SUDARSONO SOULISA — Diundangkan di Namrole pada tanggal 21 September 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN Gp — ISKANDAR WALLA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN, FROVINSI MALUKU : (1/24/2019)

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…