DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Selatan Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2017.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 1 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Racangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 19 bulan Desember tahun 2016;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2017;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencan~an Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik . Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru S~latan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
9.Undang-Undang Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130); ii ! t; l I 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perub~han Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5679); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor . . . . . . 4576); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); iii 18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 1572); 22.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. 23.Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN dan BUPATI BURU SELATAN MEMUTUSKAN iv . ' Mcnetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017. Rp. 661.033.153.000,00 RD. 695.094.958.800,00 (Rp. 34.061.805.800,00) Rp. 39.061.805.800,00 Rp. 5.000.000.000,00 Rp. 34.061.805.800,00 Surplus/ (Defisit)

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah
b.Belanja Daerah
c.Pembiayaan Daerah:
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Neto J Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA): Rp. 0,00 I f

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri d ari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 13.320.405.000,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 577.640.057.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Rp. 70.072.691.000,00 Sah sejui:nlah V ,, I Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari j enis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp.
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp.
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. sejumlah
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 1.746.485.000,00 820.800.000,00 1.600.000.000,00 9.153.120.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 22.009.396.000,00
2. b.DanaAlokasi Umum sejumlah Rp. 417.502.064.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 138.128.597.000,00 I I I t ! I I

Pasal 3

(1)Belanija Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah
2. b.Belanja Langsung sejumlah
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah vi Rp. Rp. Rp. 303.098.131.600,00 391.996.827.200,00 146.923.450.600,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 6.000.000.000,00.
2. b.Dana Penyusuaian dan Otonorni Khusus sejumlah Rp. 64.072.691.000,00 3.504.480.000,00 34.392.500.000,00 4.295.120.000,00 108.982.581.000,00 5.000.000.000,00 17.298.173.250,00 176.943.442.001,00 197.755.211.949,00 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah
3. c.Belanja Modal sejumlah
4. b.Belanja Subsidi sejumlah
5. c.Belanja Hibah sejumlah
6. d.Belanja Bantuan Sosial sejumlah
7. c.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah
8. f.Belanja Tidak Terduga sejumlah pm. • ' °

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud diam Pasal 1 .terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah
2. b.Pengeluaran sejumlah
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran berkenaan (SILPA) sejumlah
2. b.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : Rp. Rp. Rp. Rp. 39.061.805.800,00 5.000.000.000,00 39.061.805.800,00 0,00 vii •
1. a.Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp. sejumlah 5.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : t I

1.Lampiran I
2.Lampiran II
3.Lampiran III
4.Lampiran IV 5 . L am p ir an V
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII
8.Lampiran VIII
9.Lampiran IX
10.Lampiran X 1 1. Lampitan XI
12.Lampiran XII
13.Lampiran XIII Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (infestasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset lainnya; Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan - dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah dan; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; viii • .

Pasal 6

( 1 ) Dalam keadaaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan mengeluarkan Peraturan Bupati mendahului, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD;

(2)Keadaan darurat sebagaimana di maksud pada ayat (1) sekurang-kurangnyua memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. b.Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Derah; dan
4. d.Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
(3)Kriteria belanja unutk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
1. a.Program dan kegiatan pelayananan dasar masyarakat yang anggarannnya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran yang berkenaan;
2. b.Program dan kegiatan DAK dan /atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN;
3. c.Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

(1)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (l) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun berkenaan;
(2)Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
1. a.Bencana Alam;
2. b.Bencana Sosial seperti Wabah Penyakit Menular/ Pendemi;
3. c.Penanganan kerusuhan diluar kemampuan kendali Pemerintah Daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; ix

Pasal 8

( J ) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasai 6 Ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga secara langsung dan atau melakukan pergeseran dari Belanja Tidak Terduga menjadi Belanja Langsung dalam bentuk program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis;

(2)Pelaksanaan pengeluaran Belanja Tidak Terduga dengan cara melakukan pergeseran dari Belanja Tidak Terduga menjadi Belanja Langusng dalam bentuk Program dan Kegiatan pada SKPD Teknis, dengan terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati mendahului Penetapan Perubahan APBD;
(3)Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum perubahan APBD, diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah perubahan APBD dapat disampaikan dalam laporan Realisasi Anggaran (LRA). . . ' E: - X e (8) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud ayat (2) • ' dapat dilakukan dengan cara :
1. a.Mcnggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan;
2. b.Memanfaatkan uang kas yang tersedia. •

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan opersional pelaksanaan APBD. I ' I I t I f i

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. X • . 3 Ry . .. . . . f�-�- •·,.· . I E ' ' : A g ar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam . 3 ' .Lombaran Daerah Kabupaten Buru Selatan. , ' I • , , , Ditetapkan di Namrole pada tanggal 30 Desember 2016 BUPATI BURU SELATAN TAGOP SUDARSONO SOULISA Diundangkan di Namrole padatanggal 30 Desember 2016 .3 • SKRETARiS,DAERAH, ' t. . . · t ' . i \·, ,-: ··1/ ; « r ..# ' < ' + JS'AIROELA. E. PAWA " , LEMBARA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 12 « NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN, PROVINSI MALUKU NOMOR : (29/ 12 /2016) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA GIAN HUKUM Arp[IO EMIO SOUMOKIL NIP. 19761115 199511 1 001 xi �-":"l"""-.:.-------------------------�--------"-----------------------

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Selatan Nomor 12 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2014