DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buru Selatan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 pada Kabupaten Buru Selatan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878); 3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara TT ksga Lar 4 TUNGG Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4 . Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987); 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 6 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 7 . Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN Dan BUPATI BURU SELATAN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025- 2045

BAB I

: Pendahuluan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
4.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disebut Bappelitbang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
5.Sistem Perencanaan Pembangunan adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat Kabupaten Buru Selatan.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen perencanaan Tata Ruang Wlayah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11.Misi rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikiratau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Pasal 2

Maksud Dan Tujuan

(1)Maksud penetapan RPJPD adalah penetapan dokumen Rencana Pembangunan Daerah sebagai pedoman bagi penyusunan RPJMD.
(2)Tujuan penetapan RPJPD adalah penetapan dokumen rencana Pembangunan daerah untuk:
1. a.mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. b.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar-ruang, antar-waktu, serta antar- fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah;
3. c.menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penanganan, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. d.mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. e.menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB II

: Gambaran Umum Kondisi Daerah.

Pasal 3

(1)RPJPD merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok Pembangunan daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi.
(2)Dokumen rencana pembangunan Daerah yang memberikan arah sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang berkeadilan, sebagai upaya mendukung pencapaian RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 dan pencapaian RPJPN Tahun 2025-2045 dalam rangka perwujudan Indonesia Emas 2045.

BAB III

: Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.

Pasal 4

( 1 ) Bupati melalui Kepala Bappelitbang Menyusun RPJPD. ( 2 ) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

( 1 ) Bupati melalui Bappelitbang melaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJPD. ( 2 ) Pengendalian dan evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:

a.konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPJPD;
b.konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045;
c.konsistensi antara RPJPD dengan RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045;
d.konsistensi antara RPJPD dengan RTRW Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2043; dan
e.kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. ( 3 ) Pengendalian dan evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
b.Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

BAB V

PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

( 1 ) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
c.terjadi perubahan yang mendasar. ( 2 ) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun. ( 3 ) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2013 Nomor 48, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN, PROVINSI MALUKU : 1/34/2025 Ditetapkan di Namrole ajakan sa 15 September 2025 SELATAN, Diundangkan di Namrole tan 15 September 2025 pada Plt DAERAH RUSELATAN, m aa .J£ 34 Ani PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 20 tahun, yang merumuskan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan tujuan (cita-cita) pembangunan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Buru Selatan dan strategi untuk mencapainya, RPJPD disusun dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan Provinsi Maluku. Dalam pelaksanaannya, RPJP 2025-2045 dibagi menjadi 4 tahapan pembangunan, tiap tahapannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Bupati serta kerangka ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. RPJM Daerah dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program Kepala Perangkat Daerah. Secara garis besar, Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025- 2045 terdiri dari 7 Bab dan 8 Pasal. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…