DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buru Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN dan BUPATI BURU SELATAN 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Buru Selatan.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buru Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Buru Selatan.
12.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Buru Selatan.
13.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Buru Selatan.
14.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Buru Slatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 3
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. 9.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
10. 10.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
11. 11.Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelengarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
12. 12.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
15. 15.Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
17. 17.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
18. 18.Dinas Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
19. 19.Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
20. 20.Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sub urusan penanggulangan bencana. 4

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kecamatan Namrole dengan Tipe A ;
2. b.Kecamatan Leksula dengan Tipe A ;
3. c.Kecamatan Waisama dengan Tipe A ;
4. d.Kecamatan Ambalau dengan Tipe A ;
5. e.Kecamatan Kepala Madan dengan Tipe A;dan
6. f.Kecamatan Fena Fafan dengan Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, harus memperhatikan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.
(2)Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.
(3)Kepala Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai unit 5 organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten.
(3)Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
(4)Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
(5)Rumah Sakit Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
(2)Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah sebagai sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat Bulan Juni Tahun 2018.
(3)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, unit pelaksana teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan unit pelaksana teknis yang baru.
(4)Pengisian jabatan berdasarkan Peraturan daerah ini dilakukan pada minggu keempat Bulan Desember Tahun 2016.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…