Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Memuat teks peraturan…
3. Pembiayaan a. Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan b. Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan V , ' ' .[ i , · ' . 4 f i .• "·it i f I ' I 't , l j l :
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercliri dari: a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan b. Dana Perimbangan 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah setelah perubahan (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : vi Rp. 16.809.300.000,00 Rp. 1.397.149,000,00 RD 15.412.151.000,00 Rp. 666.282.400.000,00 Rp. 3.044,117.000,00) Rp. 669.326.517.000,00 Rp. 91.950.010.000,00 RD 1.091.228.000,00 Rp. 93.041.238.000,00 a. Pajak Daerah 1) Semula Rp. 5.447.000.000,00 2) Bertambah/ (Berkurang) (RD. 1,708.000.000,00) Rp, 3.739.000.000,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan b. Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 1.457.500.000,00 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 1,223.500.000,00 Jumlah Retribusi Daerah yang perubahan Rp. 2.681.000.000,00 Rp. 230.849,762.000,00 Rp, 17.086.694.000,00 Rp 8.992.151.000,00 Rp 421.390.061.000,00 9.904.800.000,00 912.649.000,00] 14.042.577.000,00 3.044.117.000,00 Rp. Rp. Rp. 421.390.061.000,00 RD. 0,00 Rp. 230.849.782.000,00 Rp. 0,00 Rp. (Rp. c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan b. Dana Alokasi Umum 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan c. Dana Alokasi Khusus 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri darijenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan 6.000.000.000,00Rp. 6.000.000.000,00 0,00 Rp. Rp. (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan I i vii %d i l b. Dana Penyusuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp. 85.950.010.000,00 2) Bertambah/ (Berkaurang) RD.1.091.228.000,0 Jumlah Dana Penyusunan dan Otonomi Khusus setelah perubahan Pasal3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercliri dari : a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 302.217.415.000,00 2) Bertambah/ (berkcurang) (RD.1.550.418.000,0 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan b. Belanja Langsung 1) Semula Rp. 494.631.521.000,00 2) Bertambah/ (berkcurang) RD.3.109.950.555,0 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai sejumlah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan b. Belanja subsidi 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan viii Rp.. 87.041.238.000,00 Rp 300.666.997.000,00 Rp. 497.741.471.555,00 Rp. 166.743.689.000,00 (Rp 3.853. 765.000,00) Rp. 162.889.924.000,00 Rp. 3.504.480.000,00 (Rp. 688.000.000,00] Rp. 2.816.480.000,00 c. Belanja Hibah 1) Semula Rp. 11.060.500.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) RD. 566.000.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 11.626.500.000,00 f d. Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp. 10.842.544.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) (RD. 232.781.000,00) Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 10.609. 763.000,00 e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa 1) Semula Rp. 106.566.202.000,00 2) Bertambah/ (berk.urang) ,, RD. 2.291.228.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 108.857.430.000,00 f. Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 3.500.000.000,00 I 2) Bertambah/ (berkurang) RD. 366.900.000,00 l Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 3.866.900.000,00 t ' ! I ' (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri i dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai sejumlah ! 1) Semula Rp. 22.885.128.000,00f I 2) Bertambah/ (berkurang) [RD. 809,255.000,00] I Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 22.075.873.000,00 i I I f ix I '/ ' ' - ·--- -~-- . - ·- -----�-- 1 . . - 3 » + , ' •1' ·: \;. C+ · , ' I ' i 1 t j ! l (1) (2) b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Barang dan Jasa setelah perubahan x Rp. 186.848.903.000,00 Rp. 4.940.144.375,00 Rp. 191.789.047.805,00 C. Belanja Modal 1) Semula Rp. 284.897.490.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) (RD. 1.020.938.820,00} Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 283.876.551.180,00
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan 1) Semula Rp. 28.807 .226.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) (Rp. 5.428.663.445,00) Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 23.378.562.555,00 b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 7.000.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) (Rp. 4.250.000.000,00} Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 2. 750.000.000,00 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah 1) Semula Rp. 28.807.226.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) [RD. 5.428.663.445,00] Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 23.378.562.555,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah . 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan 1. Lampiran I 2. Lampiran II 3. Lampiran Ill 4. Lampiran IV 5. Lampiran V 6. Lampiran VI 7. Lampiran VII 8. Lampiran VIII 9. Lampiran IX 10.Lampiran X 11. Lampiran XI 12.Lampiran XII 13.Lampiran XIII Rp. (Rp. 7.000.000.000,00 4250.000.000,00) Rp. 2.750.000.000,00
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (infestasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset lainnya; Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang· belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; . Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah/ Pembayaran Pokok Utang; • + · ; . • .. ' .. • ° + , r � I I; i i \
(1) Dalam keadaaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan mengeluarkan Peraturan Bupati mendahului, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD; (2) Keadaan darurat sebagaimana di maksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran yang berkenaan; b. Program dan kegiatan DAK dan /atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN; c. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(1) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun berkenaan; (2) Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. Bencana Alam; b. Bencana Sosial seperti Wabah Penyakit Menular/ Pendemik; c. Penanganan kerusuhan diluar kemampuan kendali Pemerintah Daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; xii _ Dalam hal belanja tidak terduga tidal<: mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengancara: a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan; b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia. (3)
(1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunal<:an Belanja Tidak Terduga secara langsung dan atau melakukan pergeseran dari Belanja Tidak Terduga menjadi Belanja Langsung dalam bentuk program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis; (2) Pelaksanaan pengeluaran Belanja Tidak Terduga dengan cara melakukan pergeseran dari Belanja Tidak Terduga menjadi Belanja Langsung dalam bentuk Program dan Kegiatan pada SKPD Teknis, dengan terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati mendahului Penetapan Perubahan APED; (3) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum perubahan APBD, diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah perubahan APBD dapat disampaikan dalam laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Iandasan opersional pelaksanaan Perubahan APBD. terr-w +,
( ' l I f ! Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. xiii . . ' r . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Namrole pad tanggal 17 Oktober 2018 BUPATI BURU SELATAN, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 04 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN, PROVINS! MALUKU (4/31/2018) Salin~n sesu~i dengan aslinya GAL± BAGIAN HUKUM, / -h . ' , Diundangkan:di_Namrole pada tafggi iz~tober 2018 ' 7 : SEKRETA IS DAERAH, /sf . « ' . » . + ·, -� \ "• __/ ' RI~ ENGELEN PAWA+ TAGOP SUDARSONO SOULISA • ? . ' ·:, /.. ' ?-' JEMYTHENU; SH. M.Si ,4 , NIP,19740621 200012 1 092 ,, i " r,, ! ; xiv - - . .
Membuka PDF…