menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2025. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik « Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran .
Negara - Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 7 . Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun -2021 Nomor 246, . Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 6736),
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten.Buru Selatan di Provinsi Maluku .
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008-Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4878):
4.Undang-Undang Nomor . 23 Tahun '2014 tentang.
Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah - "beberapa kali terakhir, dengan " Undang- | Daerah (Lembaran,Negara Republik Indonesia Tahun 2022 rs Undang . Nomor .1. . Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan « ya k 9 Dipindai dengan CamScanner Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757):
5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781),
9.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2025.
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025. "BABI KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas. otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi. syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Gaia Dipindai dengan CamScanner
(1)Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pejabat Negara adalah Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, WaliKota/Wakil Walikota serta Pejabat lainnya yang ditentukan oleh Peraturan Perundang- undangan.
4.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kota.
5, Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 Yo.
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.