DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buru Selatan Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai besaran Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2025.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2025. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik « Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran . Negara - Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 7 . Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun -2021 Nomor 246, . Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 6736),
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten.Buru Selatan di Provinsi Maluku . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008-Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4878):
4.Undang-Undang Nomor . 23 Tahun '2014 tentang. Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah - "beberapa kali terakhir, dengan " Undang- | Daerah (Lembaran,Negara Republik Indonesia Tahun 2022 rs Undang . Nomor .1. . Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan « ya k 9 Dipindai dengan CamScanner Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757):
5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
9.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2025. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025. "BABI KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas. otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi. syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Gaia Dipindai dengan CamScanner

(1)Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3.Pejabat Negara adalah Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, WaliKota/Wakil Walikota serta Pejabat lainnya yang ditentukan oleh Peraturan Perundang- undangan.
4.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kota. 5, Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 Yo.
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada: p DO gp f. PNS dan Calon PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan PPPK.

(2)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS: a. b. Sedang cuti diluar tanggungan Negara, atau Sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Dipindai dengan CamScanner
(1)
(2)
(3)(4
(5)
(6)

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

a.Gaji Pokok, b Tunjangan keluarga, Cc. Tunjangan pangan, Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan e, Tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi:
a.Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, dan
b.Pegawai non- Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum /Badan Layanan Umum Daerah. Paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya setara. Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya. Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan pada CPNS meliputi:
1. a.80 Yo (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS:
2. b.Tunjangan Keluarga:
3. c.Tunjangan Pangan:
4. d.Tunjangan umum: dan td d Dipindai dengan CamScanner
5. e.Tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 4

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap Besaran Pemberian Tunjangan Hari Raya.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2025.
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(5)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(6)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 6

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
b.Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. Ta "Ah 7.3 Pi Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8

Pada saat Perdturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2024 ( Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan. Ditetapkan di Namrole Pada tanggal 26 Maret 2025 B PATI BURU SELATAN GA IDI 4 c Diundangkan di Namle SELA Pada tanggal 26 Maret 2025 Pit. SEKRETARIS DAERAH KABHPATEN BURU ye LATAN KITAH 2 h anyaron BERITA UPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…