DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Selatan Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buru Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penetapan kawasan tanpa rokok perlu memperhatikan tersedianya tempat khusus untuk merokok, sehingga terdapat ruangan untuk merokok di kawasan tanpa rokok;
c.bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok maka Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2015 perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebaagimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahujn 1945;

2.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemebntukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Keputusan Gubernur Maluku Nomor 250 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN dan BUPATI BURU SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 14) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Prinsip penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah tidak memaparkan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok.

2.Ketentuan Pasal 8 diubah, Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga Pasal 8 dan Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Ruang lingkup Kawasan Tanpa Rokok meliputi :
1. a.tempat umum;
2. b.tempat kerja;
3. c.tempat ibadah;
4. d.tempat bermain anak-anak;
5. e.angkutan umum;
6. f.lingkungan tempat proses belajar mengajar; dan
7. g.sarana kesehatan.
(2)Ketentuan mengenai tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk menjual rokok wajib melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok dengan pengecualian pada aspek penjualan.

Pasal 8A

(1)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b dan Pasal 8 ayat (2) menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(2)Tempat Khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.

3.Ketentuan Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dihapus.

4.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pemimpin atau penanggung jawab tempat dan atau ruangan yang disebabkan sebagai tempat Kawasan Tanpa Rokok yang dilarang:

a.menyediakan asbak di Kawasan Tanpa Rokok; dan
b.mengijinkan atau membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan. Ditetapkan di Namrole pada tanggal 13 Desember 2016 BUPATI BURU SELATAN, TAGOP SUDARSONO SOULISA Diundangkan di Namrole pada tanggal 13 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN, SYAHROEL AMRIE ENGELEN PAWA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN, PROVINSI MALUKU : 84/33/2016 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK I. UMUM Bahwa untuk mewujudkan derajat yang setinggi-tingginya bagi masyarakat dan melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan berkewajiban mengendalikan aktifitas merokok dengan cara menetapkan kawasan tanpa rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi yaitu dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Dalam kaitannya dengan penetapan kawasan tanpa rokok, terdapat Pasal 4 huruf a, Pasal 9 dan Pasal 10 huruf a Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang tidak sesuai dengan rumusan dan makna rumusan dalam Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Hal ini dikarenakan belum dirumuskannya tanggungjawab untuk menyediakan tempat khusus untuk merokok di Kawasan Tanpa Rokok. Berkaitan dengan uraian diatas, Pemerintah Provinsi melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah menetapkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 250 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepentingan Umum dan/atau Kesusilaan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN NOMOR 7

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…