DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis No. 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Restribusi Pelayanan Kesehatan dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Nama Objek dan Subjek Retribusi 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Retribusi 6. Pelayanan Yang Dikenakan Retribusi 7. Kelas Perawatan 8. Indeks Retribusi Pelayanan Kesehatan 9. Dasar Perhitungan Retribusi Pelayanan Kesehatan 10. Wilayah Pungutan 11. Retribusi Terutang 12. Tata Cara Pemungutan 13. Tata Cara Pembayaran 14. Tata Cara Penagihan 15. Keberatan 16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 17. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 18. Kedaluwarsa Penagihan 19. Sanksi Administrasi 20. Pemberian Insentif 21. Ketentuan Pidana 22. Penyelidikan 23. Pengawasan 24. Ketentuan Peralihan 25. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, antara lain disebutkan Kepala SKPD menyampaikan usulan tarif layanan BLU dari pimpinan BLU kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 445/Kpts.53-Huk/2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C Kabupaten Ciamis sebagai Organisasi Perangkat Kerja Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh, sehingga pengelolaan pelayanan Kesehatan pada RSUD telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, sehingga ketentuan yang mengatur tentang RSUD perlu dicabut dan untuk penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentag Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 3
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16.Peraturan pemerinth Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 4
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS Dan BUPATI CIAMIS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2.Pemerintah Derah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Ciamis;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;
7.Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat baik yang dilengkapi dengan ruangan rawat inap maupun yang tidak dilengkapi dengan rawat inap di wilayah Kabupaten Ciamis;
8.Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan yang bersifat mobile;
9.Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan berasal dari manusia untuk penentuan jenis macam penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
10.Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi, dan /atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
11.Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanaan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat;
12.Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis atau pelayanan kesehatan lainnya.
13.Instalasi kesehatan adalah unit-unit kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat meliputi:

a.Puskesmas yang terdiri dari: 1) puskesmas tanpa ruang rawat inap; 2) puskesmas dengan ruang rawat inap; 3) puskesmas pembantu; 4) puskesmas keliling;
b.Laboratorium Kesehatan Daerah.
1. 14.Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Kabupaten Wilayah Kabupaten Ciamis;
2. 15.Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Ciamis;
3. 16.Pasien adalah orang atau pengguna jasa pelayanan kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas, Laboratorium kesehatan Daerah dan Institusi kesehatan lainnya;
4. 17.Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dikenakan terhadap seseorang atau badan sebagai imbalan jasa karna mendapat layanan kesehatan;
5. 18.Karcis Harian adalah tanda pembayaran berobat seseorang untuk sekali kunjungan;
6. 19.Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap seseorang untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap; 6
7. 20.Rawat Inap adalah pelayanan terhadap seseorang untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menepati di ruang rawat inap;
8. 21.Jasa pelayanan adalah jasa untuk tindakan yang diberikan tenaga medis, paramedis maupun tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan jenis pelayanannya;
9. 22.Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Sarana Kesehatan lainnya atas pemakaian sarana yang digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan, observasi dan rehabilitasi;
10. 23.Tindakan Medik Operatif dan Terapi adalah tindakan pengobatan baik tindakan pengobatan yang menggunakan alat maupun tindakan medik lainnya termasuk tindakan rehabilitasi medik;
11. 24.Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan;
12. 25.Pemeriksaan penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang/menegakkan diagnosa;
13. 26.Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
14. 27.Pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi pisikologi, gizi dan konsultasi kesehatan lainnya;
15. 28.Visum et repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat untuk kepentigan peroses peradilan yang dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak berwenang (Polisi dan Kejaksaan);
16. 29.Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan bahan radiologi dan bahan lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan, perawatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
17. 30.Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penangggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya;
18. 31.Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh puskesmas;
19. 32.Rujukan Swasta adalah penderita yang dikirimkan oleh sarana pelayanan swasta ke Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan, Rawat Inap maupun penunjang Diagnostik;
20. 33.Gawat Darurat adalah pelayanan kepada penderita yang datang ke puskesmas dalam keadan gawat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya;
21. 34.Unit Coast adalah hasil perhitungan total biaya oprasional pelayanan yang diberikan oleh puskesmas dan laboratorium Kesehatan Daerah kepada pasien;
22. 35.Barang Farmasi adalah obat dan alat yang kesehatan yang digunakan untuk kelanjutan pengobatan,tindak medik dan terapi serta tindakan medik lainnya baik rawat jalan maupun rawat inap;
23. 36.Jasa Farmasi adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan oleh puskesmas kepada pasien untuk memperoleh obat dan/atau alat kesehatan;
24. 37.Jasa manajemen adalah biaya-biaya yang dipergunakan untuk manajemen kesehatan; 7
25. 38.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
26. 39.Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
27. 40.Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola pemerintah Daerah, Laboratorium Kesehatan Daerah, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran;
28. 41.Wajib Retribusi Daerah adalah pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk membayaran retribusi daerah.
29. 42.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
30. 43.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31. 44.Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karna jumlah keredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
32. 45.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingakat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi admintrasi berupa bunga dan/atau denda.
33. 46.Surat Keputusan Kebaratan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
34. 47.Penyidikan Tingkat Pidana adalah serangkaian tindakan tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
35. 48.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ciamis.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Ciamis. 8

Pasal 3

(1)Objek retribusi layanan kesehatan adalah setiap pelayanan yang diberikan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari Objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah , BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan, kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang diwajibkan membayar biaya pelayanan medik, non medik dan penunjang medik sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diterima.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang diberikan, pemakaian bahan dan pengguna peralatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan struktur retribusi pelayanan kesehatan didasarkan pada jenis dan tempat pelayanan kesehatan kesehatan yang diberikan.

Pasal 8

(1)Tarip retribusi ditinjau kembali paling lama 3(tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 9

BAB VI

PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Jenis Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas yang dikenakan retribusi adalah sebagai berikut:
1. a.rawat jalan;
2. b.gawat darurat;
3. c.rawat inap;
4. d.pemeriksaan penunjang medik/diagnostik;
5. e.tindakan medik operatif;
6. f.pengujian kesehatan;
7. g.perawatan jenazah;
8. h.pemeriksaan visum et repertum;
9. i.pelayanan konsultasi;
10. j.Pemakaian kendaraan ambulance
11. k.kendaraan puskesmas dan kereta jenazah.
(2)Setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan membayar retribusi yang besarnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…