DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ciamis

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam rangka penguatan kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Ciamis perlu dilakukan perubahan status kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39 Tahun 2016). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 4 huruf f diubah dan ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 4, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD tipe A;
c.Inspektorat tipe A;
d.Dinas tipe A terdiri atas :
1. 1.Dinas Pendidikan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan lingkungan hidup;
5. 5.Dinas Sosial, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
6. 6.Dinas Tenaga Kerja, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, dan transmigrasi;
7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. 8.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang pertanian, dan pangan;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. 10.Dinas Komunikasi dan Informatika, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
11. 11.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, dan perindustrian;
12. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal, dan unit pelayanan terpadu satu pintu;
13. 13.Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan, dan kepemudaan dan olahraga;
14. 14.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
15. 15.Dinas Peternakan dan Perikanan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan, dan urusan kelautan dan perikanan sub urusan perikanan; dan
16. 16.Satuan Polisi Pamong Praja, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.
e.Dinas tipe B, terdiri atas :
1. 1.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. 2.Dinas Perhubungan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan; dan
3. 3.Dinas Pariwisata, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata.
f.Badan tipe A, terdiri atas :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
g.Kecamatan tipe A, terdiri atas :
1. 1.Kecamatan Ciamis;
2. 2.Kecamatan Cikoneng;
3. 3.Kecamatan Cijeungjing;
4. 4.Kecamatan Sadananya;
5. 5.Kecamatan Cimaragas;
6. 6.Kecamatan Panumbangan;
7. 7.Kecamatan Cihaurbeuti;
8. 8.Kecamatan Panjalu;
9. 9.Kecamatan Kawali;
10. 10.Kecamatan Cipaku;
11. 11.Kecamatan Panawangan;
12. 12.Kecamatan Jatinagara;
13. 13.Kecamatan Rancah;
14. 14.Kecamatan Cisaga;
15. 15.Kecamatan Tambaksari;
16. 16.Kecamatan Rajadesa;
17. 17.Kecamatan Sukadana;
18. 18.Kecamatan Banjarsari;
19. 19.Kecamatan Lakbok;
20. 20.Kecamatan Pamarican;
21. 21.Kecamatan Cidolog;
22. 22.Kecamatan Sindangkasih;
23. 23.Kecamatan Baregbeg;
24. 24.Kecamatan Sukamantri;
25. 25.Kecamatan Lumbung;
26. 26.Kecamatan Purwadadi; dan
27. 27.Kecamatan Banjaranyar.
28. 2.Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pada dinas dan badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah dan unit pelaksana teknis badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(3)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
(4)Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

3.Ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (5) dan ayat (7) Pasal 11 diubah, dan ayat (8) Pasal 11 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, inspektur Daerah, asisten sekretaris Daerah, kepala dinas, kepala badan, staf ahli bupati, direktur rumah sakit umum Daerah kelas A dan kelas B, dan direktur rumah sakit khusus Daerah kelas A merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris inspektorat, inspektur pembantu, sekretaris dinas, sekretaris badan, kepala bagian, camat, direktur rumah sakit umum Daerah kelas C, direktur rumah sakit khusus Daerah kelas B, wakil direktur rumah sakit umum Daerah kelas A dan kelas B, dan wakil direktur rumah sakit khusus Daerah kelas A merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
(4)Kepala bidang pada dinas dan badan, sekretaris kecamatan, dan direktur rumah sakit umum Daerah kelas D, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum Daerah kelas A, kelas B, dan kelas C, dan rumah sakit khusus Daerah kelas A dan kelas B merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(5)Lurah, kepala subbagian pada sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan, kepala seksi pada dinas dan badan, Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, kepala seksi pada kecamatan, kepala subbagian pada rumah sakit Daerah merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(6)Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
(7)Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Dihapus.
(9)Kepala Unit Pelaksana Teknis pusat kesehatan masyarakat dipimpin oleh kepala yang diangkat dari pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

4.Ketentuan Pasal 17 dihapus. Pasal II
1.Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilakukannya pengisian jabatan kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Daerah ini. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis. Ditetapkan di Ciamis pada tanggal 18 MEI 2020 BUPATI CIAMIS, Cap/ttd H. HERDIAT SUNARYA Diundangkan di Ciamis pada tanggal 18 MEI 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, Cap/ttd H. ASEP SUDARMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT : (1/46/2020) Cap/ttd DENI WAHYU HIDAYAT, SH. NIP. 19781209 200901 1 001 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah tersebut antara lain mengatur mengenai jenis, nomenklatur dan tipelogi Perangkat Daerah, serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Dalam perkembangannya, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang antara lain mengatur rumah sakit Daerah sebagai organisasi yang bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Sesuai ketentuan mengenai pengelolaan dan tata kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan otonomi tersebut direktur rumah sakit Daerah bertangung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang- undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang antara lain mengatur kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri, maka dilakukan penguatan kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melakukan perubahan status kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Perubahan status kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja yang terdiri dari variabel umum dan variabel teknis sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 4

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Angka 2

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 3

Pasal 11

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Pasal II Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 87

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam rangka penguatan kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Ciamis perlu dilakukan perubahan status kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39 Tahun 2016). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 4 huruf f diubah dan ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 4, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD tipe A;
c.Inspektorat tipe A;
d.Dinas tipe A terdiri atas :
1. 1.Dinas Pendidikan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan lingkungan hidup;
5. 5.Dinas Sosial, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
6. 6.Dinas Tenaga Kerja, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, dan transmigrasi;
7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. 8.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang pertanian, dan pangan;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. 10.Dinas Komunikasi dan Informatika, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
11. 11.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, dan perindustrian;
12. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal, dan unit pelayanan terpadu satu pintu;
13. 13.Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan, dan kepemudaan dan olahraga;
14. 14.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
15. 15.Dinas Peternakan dan Perikanan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan, dan urusan kelautan dan perikanan sub urusan perikanan; dan
16. 16.Satuan Polisi Pamong Praja, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.
e.Dinas tipe B, terdiri atas :
1. 1.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. 2.Dinas Perhubungan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan; dan
3. 3.Dinas Pariwisata, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata.
f.Badan tipe A, terdiri atas :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
g.Kecamatan tipe A, terdiri atas :
1. 1.Kecamatan Ciamis;
2. 2.Kecamatan Cikoneng;
3. 3.Kecamatan Cijeungjing;
4. 4.Kecamatan Sadananya;
5. 5.Kecamatan Cimaragas;
6. 6.Kecamatan Panumbangan;
7. 7.Kecamatan Cihaurbeuti;
8. 8.Kecamatan Panjalu;
9. 9.Kecamatan Kawali;
10. 10.Kecamatan Cipaku;
11. 11.Kecamatan Panawangan;
12. 12.Kecamatan Jatinagara;
13. 13.Kecamatan Rancah;
14. 14.Kecamatan Cisaga;
15. 15.Kecamatan Tambaksari;
16. 16.Kecamatan Rajadesa;
17. 17.Kecamatan Sukadana;
18. 18.Kecamatan Banjarsari;
19. 19.Kecamatan Lakbok;
20. 20.Kecamatan Pamarican;
21. 21.Kecamatan Cidolog;
22. 22.Kecamatan Sindangkasih;
23. 23.Kecamatan Baregbeg;
24. 24.Kecamatan Sukamantri;
25. 25.Kecamatan Lumbung;
26. 26.Kecamatan Purwadadi; dan
27. 27.Kecamatan Banjaranyar.
28. 2.Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pada dinas dan badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah dan unit pelaksana teknis badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(3)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
(4)Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

3.Ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (5) dan ayat (7) Pasal 11 diubah, dan ayat (8) Pasal 11 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, inspektur Daerah, asisten sekretaris Daerah, kepala dinas, kepala badan, staf ahli bupati, direktur rumah sakit umum Daerah kelas A dan kelas B, dan direktur rumah sakit khusus Daerah kelas A merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris inspektorat, inspektur pembantu, sekretaris dinas, sekretaris badan, kepala bagian, camat, direktur rumah sakit umum Daerah kelas C, direktur rumah sakit khusus Daerah kelas B, wakil direktur rumah sakit umum Daerah kelas A dan kelas B, dan wakil direktur rumah sakit khusus Daerah kelas A merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
(4)Kepala bidang pada dinas dan badan, sekretaris kecamatan, dan direktur rumah sakit umum Daerah kelas D, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum Daerah kelas A, kelas B, dan kelas C, dan rumah sakit khusus Daerah kelas A dan kelas B merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(5)Lurah, kepala subbagian pada sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan, kepala seksi pada dinas dan badan, Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, kepala seksi pada kecamatan, kepala subbagian pada rumah sakit Daerah merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(6)Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
(7)Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Dihapus.
(9)Kepala Unit Pelaksana Teknis pusat kesehatan masyarakat dipimpin oleh kepala yang diangkat dari pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

4.Ketentuan Pasal 17 dihapus. Pasal II
1.Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilakukannya pengisian jabatan kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Daerah ini. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis. Ditetapkan di Ciamis pada tanggal 18 MEI 2020 BUPATI CIAMIS, Cap/ttd H. HERDIAT SUNARYA Diundangkan di Ciamis pada tanggal 18 MEI 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, Cap/ttd H. ASEP SUDARMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT : (1/46/2020) Cap/ttd DENI WAHYU HIDAYAT, SH. NIP. 19781209 200901 1 001 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah tersebut antara lain mengatur mengenai jenis, nomenklatur dan tipelogi Perangkat Daerah, serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Dalam perkembangannya, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang antara lain mengatur rumah sakit Daerah sebagai organisasi yang bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Sesuai ketentuan mengenai pengelolaan dan tata kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan otonomi tersebut direktur rumah sakit Daerah bertangung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang- undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang antara lain mengatur kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri, maka dilakukan penguatan kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melakukan perubahan status kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Perubahan status kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja yang terdiri dari variabel umum dan variabel teknis sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 4

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Angka 2

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 3

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2022