DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum, Bab II kewenangan Penyelengaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bab III Pelaksanaan Perizinan Berusaha, Bab IV Pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,Bab V Pelaporan, Bab VI Pendanaan, Bab VII Ketentuan Peralihan, Bab VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara akuntabel, terintegrasi, aksesibel, dan partisipatif;
c.bahwa terdapat perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan, sehingga dibutuhkan dasar hukum untuk menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
14.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39)
16.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 55).
17.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 102). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS Dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ciamis.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
10.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah system elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
11.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
12.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksaaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
14.Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang diselanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang- undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
b.pelaksanaan Perizinan Berusaha;
c.pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
d.pelaporan; dan
e.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 3

(1)Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
(2)Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas.

Pasal 4

(1)Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
1. a.perizinan berusaha berbasis resiko;
2. b.persyaratan dasar perizinan berusaha;
3. c.perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan
4. d.perizinan Berusaha lainnya.
(2)Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menerbitkan perizinan dan non perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
(2)Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rendah;
2. b.menengah rendah;
3. c.menengah tinggi; dan
4. d.tinggi.
(3)Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b antara lain meliputi:
1. a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. b.persetujuan lingkungan; dan
3. c.persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
(4)Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan perizinan yang diperlukan dalam tahap operasional/komersial bagi kegiatan usaha.
(5)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor:
1. a.perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup;
4. d.energi dan sumber daya mineral;
5. e.perindustrian;
6. f.perdagangan;
7. g.pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
8. h.transportasi;
9. i.kesehatan, obat dan makanan;
10. j.pendidikan dan kebudayaan;
11. k.pariwisata;
12. l.keagamaan;
13. m.ketenagakerjaan.
(6)Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
(7)Perizinan Berusaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan usaha yang belum termasuk dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 7

(1)Setiap Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha yang diperoleh melalui pelaksanaan pelayanaan perizinan berusaha di Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas.
(2)Pelaku Usaha dalam memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak dipungut biaya.
(3)Pelaku Usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:

a.manajemen penyelenggaraan;
b.pengintegrasian PTSP;
c.sarana dan prasarana;
d.sumber daya manusia aparatur;
e.tata hubungan kerja; dan
f.pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS.

Pasal 9

(1)Dinas melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dengan menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
(2)Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelaksanaan pelayanan;
2. b.pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. c.pengelolaan informasi;
4. d.penyuluhan kepada masyarakat;
5. e.pelayanan konsultasi; dan
6. f.pendampingan hukum.

Pasal 10

Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…