DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 166

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini menjelaskan tentang KETENTUAN UMUM,ASAS DAN TUJUAN,KEWENANGAN,WILAYAH PERTAMBANGAN,IZIN USAHA PERTAMBANGAN,IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT MINERAL LOGAM,USAHA JASA PERTAMBANGAN,JAMINAN USAHA,PENGGUNAAN TANAH UNTUK USAHA PERTAMBANGAN,PEMANFAATAN BAHAN TAMBANG PADA KEGIATAN NON PERTAMBANGAN,REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG,PENDAPATAN DAERAH,PEMBINAAN DAN PENGAWASAN,SANKSI ADMINISTRASI,KETENTUAN PIDANA,PENYIDIKAN,KETENTUAN PERALIHAN,KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka seluruh peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di bawahnya yang tidak selaras harus disesuaikan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pertambangan Umum di Kabupaten Ciamis, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi dan daya dukung sumberdaya mineral dan batubara sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
21.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989);
22.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487); 4
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
24.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78);
25.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 25);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 2);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Ciamis.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7.Dinas adalah SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Mineral.
8.Kepala Dinas adalah Kepala SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Mineral.
9.Badan adalah SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan.
10.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
11.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan organik teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
12.Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh- tumbuhan.
13.Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
14.Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.
15.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
16.Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
17.Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
18.Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. 6
19.Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
20.Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
21.Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang sering disebut WIUP adalah wilayah dengan batas tertentu tempat dilaksanakannya usaha pertambangan oleh pemegang IUP.
22.Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat
23.IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
24.Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
25.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan hidup.
26.Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang terkait untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis menganai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
27.IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai evaluasi pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
28.Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
29.Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
30.Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
31.Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
32.Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan
33.IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha yang tidak melakukan kegiatan operasi produksi tetapi akan melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau batubara.
34.IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha yang tidak melakukan kegiatan operasi produksi tetapi akan melakukan kegiatan jual beli mineral dan/atau batubara.
35.IUP Operasi Produksi Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak dalam bidang usaha pertambangan tetapi akan menjual mineral dan/atau batubara. 7
36.Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan adalah izin yang diberikan kepada pemegang IUP Eksplorasi yang akan melakukan penjualan mineral dan/atau batubara.
37.Izin Gudang Bahan Peledak adalah izin yang diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi untuk mempergunakan bangunan atau menempatkan kontainer untuk penyimpanan bahan peledak.
38.Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
39.Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
40.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
41.Kegiatan pasca tambang, yang selanjutnya di sebut pasca tambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan.
42.Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
43.Jaminan Pasca Tambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan pasca tambang.
44.Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut K-3 adalah instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja, dan bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (zero accident).
45.Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
46.Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah upaya yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan/atau Bupati selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.
47.Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan usaha pertambangan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48.Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
49.Nilai Tambah adalah pertambahan nilai mineral sebagai hasil dari proses yang dilakukan terhadap mineral.
50.Peningkatan Nilai Tambah adalah peningkatan nilai mineral sehingga menghasilkan manfaat ekonomi, sosial dan budaya.
51.Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi, investigasi dan pengujian tambang. 8

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berazaskan :

a.manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
b.keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
c.partisipasi, transparan, dan akuntabilitas;
d.berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan, tujuan pengaturan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah :

a.menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
b.menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
c.meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat;
d.menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 4

(1)Bupati mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
(3)Kewenangan pengelolaan perizinan pertambangan dilaksanakan oleh Bupati.
(4)Bupati dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangan pengelolaan perizinan pertambangan kepada Badan.
(5)Pelimpahan kewenangan pengelolaan perizinan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Penyelenggaraan Perizinan.

Pasal 5

(1)Kewenangan Bupati dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi wilayah Daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.
(2)Kewenangan Bupati dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi antara lain:
1. a.pembuatan peraturan perundang-undangan di Daerah;
2. b.pengelolaan perizinan dan persetujuan teknis pertambangan;
3. c.pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan; 9
4. d.penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
5. e.pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah Daerah;
6. f.penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah Daerah;
7. g.pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
8. h.pemberian bantuan teknis, manajerial dan finansial bagi kegiatan usaha pertambangan rakyat;
9. i.pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
10. j.penyampaian informasi hasil inventarisasi penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
11. k.penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
12. l.pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang;
13. m.peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
(3)Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 6

(1)Wilayah Pertambangan merupakan kawasan yang menjadi bagian dari tata ruang nasional dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan, yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.
(2)Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan.
(3)Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi.
(4)WP terdiri atas :
1. a.Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);
2. b.Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); dan/atau
3. c.Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Pasal 7

(1)Bupati mengusulkan penetapan luas dan batas WIUP mineral logam dan/atau batubara dalam suatu WUP kepada Menteri.
(2)Bupati berwenang menetapkan WIUP mineral bukan logam dan batuan yang berada dalam wilayah Daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. 10
(3)WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 8

(1)Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
(2)Bupati menyusun rencana penetapan WPR di dalam WP.
(3)Dalam menetapkan WPR Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.
(4)Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut :
1. a.mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
2. b.mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
3. c.endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
4. d.luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
5. e.tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
6. f.merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
(5)Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.
(6)Bupati menetapkan WPR setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(7)Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk memperoleh pertimbangan.
(8)Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara tertulis kepada Menteri dan Gubernur.
(9)Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

BAB V

USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 9

(1)Usaha pertambangan dikelompokkan atas :
1. a.pertambangan mineral; dan
2. b.pertambangan batubara.
(2)Usaha Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Daerah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan komoditas tambang :
1. a.mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit,antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, 11 galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium,scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;
2. b.mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen;
3. c.batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;
4. d.batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.

Isi peraturan

Teks166PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2001