DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 November 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ciamis

regulasi_utama

Ringkasan

Terdiri dari 2 pasal

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan adanya beberapa ketentuan yang belum terakomodir, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); SALINAN 2
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kebupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Persiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 10);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14). 3 Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis, diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah 3 (tiga) angka sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis;
4.Bupati adalah Bupati Ciamis;
5.Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis;
6.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum milik Pemerintah Kabupaten Ciamis;
7.Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis;
8.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis;
9.Pengelolaan Perusahaan Daerah adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk mengelola Perusahaan Daerah yang dilakukan oleh pengurus;
10.Pelanggan adalah orang atau Badan Hukum yang menggunakan jasa pelayanan air bersih / air minum dari perusahaan daerah dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan daerah untuk menggunakan jasa air bersih / air minum tersebut;
11.Wilayah Pelayanan adalah wilayah teknis;
12.Perjanjian adalah kesepakatan tertulis antara perusahaan daerah dengan pelanggan maupun dengan pihak lainnya yang berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak serta sanksi-sanksi yang timbul akibat dari adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian; 4
13.Sumber air adalah tempat, wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah;
14.Pipa transmisi pipa saluran air yang menghubungkan sumber air dengan Instalasi Pengolahan Air dan/atau penampungan air (reservoar);
15.Pipa distribusi adalah pipa saluran air bersih dari penampungan air (reservoar) sampai dengan rangkaian pipa dinas;
16.Rangkaian pipa dinas adalah seluruh instalasi perpipaan yang menghubungkan pipa distribusi sampai dengan meter air pelanggan;
17.Meter air pelanggan adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air di pelanggan;
18.Meter air induk adalah alat untuk mengukur volume pendistribusian air di unit produksi dan distribusi;
19.Pipa persil adalah pipa air bersih / air minum yang terpasang di pelanggan setelah meter air;
20.Segel pabrik adalah segel yang dipasang pada meter air oleh pabrik untuk mencegah kerusakan meter air;
21.Segel dinas adalah segel yang di pasang pada meter air oleh perusahaan daerah untuk mencegah kerusakan meter air atau sambungan teknis ke pipa dinas;
22.Tarif air minum adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (M3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan Bupati dan PDAM yang bersangkutan;
23.Rekening air adalah tagihan perusahaan daerah kepada pelanggan atas pemakaian air bersih, air minum selama satu periode tertentu;
24.Terminal air adalah sarana untuk menyediakan air bersih di lokasi yang belum terlayani jaringan perpipaan;
25.Hidrant kebakaran adalah kran yang dipasang pada jaringan pipa distribusi yang dapat dimanfaatkan apabila terjadi kebakaran;
26.Kran umum adalah sarana pelayanan air bersih untuk daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan mempunyai kemampuan sosial ekonomi terbatas;
27.Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan;
28.Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan;
29.Dana Refresentasi adalah biaya operasional direksi untuk mendukung kelancaran pengelolaan perusahaan ;
30.Tarif pelayanan air bersih / air minum adalah biaya yang harus dibayar pelanggan sebagai jasa pelayanan atas penggunaan air per liter atau per meter kubik;
31.Perusahaan terbuka adalah Perusahaan yang telah menjual sahamnya di pasar modal;
32.Kerjasama adalah hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis dengan pihak ketiga.
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi :

Pasal 4

(1)PDAM berkedudukan secara tetap di Kabupaten Ciamis.
(2)Dalam pengembangan usahanya PDAM dapat membuka Cabang/Unit pelayanan di wilayah Kabupaten Ciamis. 5
(3)PDAM adalah Badan Hukum yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan Pasal 5 huruf b diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi;

Pasal 5

PDAM didirikan dengan tujuan untuk:

a.memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih/air minum kepada masyarakat Kabupaten Ciamis, dengan mengutamakan pemerataan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Ciamis;
b.menunjang pengembangan dan peningkatan perekonomian daerah serta derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Ciamis;
c.sebagai penyelenggara sistem subsidi silang pelayanan air minum antar golongan pelanggan dan sistem subsidi silang antara pelanggan dengan non pelanggan secara berkeadilan;
d.sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembagian laba perusahaan.
1. 4.Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi:

Pasal 22

(1)Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
(2)Batas usia Dewan Pengawas pada saat mendaftar paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun.
(3)Susunan keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari :
1. a.1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
3. c.anggota sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
(4)Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Dewan Pengawas :
1. a.menguasai manajemen perusahaan daerah Air Minum;
2. b.bersedia bekerja sepenuh waktu;
3. c.tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping , termasuk menantu dan ipar.
4. d.bukan anggota partai politik.
(5)Tahapan dan tatacara pengangkatan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

5.Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan keputusan Dewan Pengawas; 6
(2)Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotaan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran PDAM;
(2a)Anggota Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan (2) dapat berasal dari Pegawai PDAM;
(3)Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

6.Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi :

Pasal 32

(1)Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
1. a.masa jabatan berakhir;
2. b.meninggal dunia; dan
3. c.mancapai batas usia 65 (enam puluh lima ) tahun.
(2)Anggota Dewan Pengawas diberhentikan
1. d.atas permintaan sendiri;
2. e.reorganisasi;
3. f.kedudukan sebagai pejabat Daerah tugasnya telah berakhir;
4. g.tidak dapat melaksanakan tugas;
5. h.melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
6. i.karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
7. j.terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
8. k.terlibat dalam tindakan pidana;
9. l.merugikan Perusahaan Daerah.
(3)Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 37 angka 1 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi :

Pasal 37

Perusahaan Daerah mempunyai kewajiban untuk :

1.menjaga air bersih / air minum yang didistribusikan dan/atau dijual kepada pelanggan, agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
2.melakukan perluasan cakupan pelayanan air bersih / air minum kepada masyarakat Kabupaten Ciamis.
8.Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi :

Pasal 39

Dalam rangka Pelayanan air bersih / air minum terhadap pelanggan, Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai hak-hak :

a.mengatur sistem pelayanan air bersih / air minum sesuai dengan kondisi teknis;
b.untuk menerima atau menolak permintaan seseorang atau suatu Badan untuk menjadi pelanggan air bersih / air minum sesuai dengan kemampuan dan kapasitas produksi dan jaringan distribusi yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum; 7
c.untuk menagih pembayaran rekening tagihan air bulanan dari pelanggan atau menagih hasil penjualan air bersih / air minum kepada pembeli sesuai dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh Direksi;
d.untuk menerima pembayaran rekening tagihan air bulanan dari pelanggan dan atau menerima pembayaran hasil penjualan air dari para pembeli;
e.untuk menagih dan atau menerima piutang pelanggan akibat pemutusan sambungan langganan;
f.untuk mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran rekening air bulanan oleh pelanggan;
g.untuk melakukan penutupan sementara sambungan pelanggan atau melakukan pemutusan terhadap sambungan pelanggan yang tidak memenuhi ketentuan atau telah melanggar aturan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Direksi;
h.untuk melakukan pemeriksaan atas jaringan pipa distribusi air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum kepada pelanggan serta membongkar rangkaian pipa atau peralatan yang dipasang pelanggan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i.untuk mengakses aset PDAM yang terdapat dilokasi perumahan/badan dan lingkungan pelanggan lainnya terkait dengan kegiatan operasional PDAM, seperti pembaca meter, pemeriksaan dan perbaikan meter, pemutusan serta pembongkaran jaringan pipa dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
j.hak untuk menerapkan sangsi kepada pelanggan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
1. 9.Ketentuan Pasal 40 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi :

Pasal 40

(1)Penutupan sementara sambungan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf g adalah merupakan penghentian terhadap sambungan layanan air bersih / air minum dari Perusahaan Daerah kepada pelanggan untuk sementara waktu;
(2)Penutupan sementara dilakukan Perusahaan Daerah apabila pelanggan :
1. a.mempunyai tunggakan rekening 1 (satu) bulan;
2. b.tidak mematuhi ketentuan penetapan golongan pelanggan;
3. c.memasang mesin pengisap air sebelum dan setelah meter air;
4. d.memasang rangkaian pipa air selain dari rangkaian pipa yang diperbolehkan oleh Perusahaan Daerah;
5. e.mendistribusikan air bersih keluar dari persil pelanggan;
6. f.merusak segel pabrik atau segel dinas meter air;
(3)Penutupan sementara dilakukan untuk jangka waktu satu bulan dan apabila dalam jangka waktu tersebut pelanggan belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan Perusahaan Daerah, maka akan dilakukan pemutusan sambungan langganan air bersih/air minum; 8
(4)Penutupan sementara juga dapat dilakukan Perusahaan Daerah atas permintaan pelanggan secara tertulis, setelah memenuhi ketentuan yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Keputusan Direksi;
(5)Penutupan sementara atas permintaan pelanggan dilakukan selama lamanya 3 (tiga) bulan dengan tetap dibebankan biaya abudement atau biaya pemakaian minimum tiap bulannya dan apabila dalam jangka waktu tersebut pelanggan tidak mengajukan permintaan pelayanan air bersih / air minum secara tertulis, maka dilanjutkan dengan pemutusan sambungan pelanggan air bersih secara permanen;
(6)Penutupan sementara pelayanan air bersih / air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dapat dibuka kembali setelah pelanggan:
1. a.melunasi tunggakan rekening air bersih / air minum beserta denda- denda yang dibebankan;
2. b.membongkar rangkaian pipa serta mesin-mesin dan perlengkapan yang dipasang dan tidak sesuai dengan ketentuan;
3. c.memenuhi ketentuan penetapan golongan;
4. d.membuat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi perbuatannya;
5. e.membayar biaya sambungan baru sesuai tarif yang berlaku saat itu.
  1. 10.Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi :

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan adanya beberapa ketentuan yang belum terakomodir, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); SALINAN 2
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kebupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Persiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 10);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14). 3 Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah 3 (tiga) angka sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis;
4.Bupati adalah Bupati Ciamis;
5.Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis;
6.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum milik Pemerintah Kabupaten Ciamis;
7.Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis;
8.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis;
9.Pengelolaan Perusahaan Daerah adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk mengelola Perusahaan Daerah yang dilakukan oleh pengurus;
10.Pelanggan adalah orang atau Badan Hukum yang menggunakan jasa pelayanan air bersih / air minum dari perusahaan daerah dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan daerah untuk menggunakan jasa air bersih / air minum tersebut;
11.Wilayah Pelayanan adalah wilayah teknis;
12.Perjanjian adalah kesepakatan tertulis antara perusahaan daerah dengan pelanggan maupun dengan pihak lainnya yang berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak serta sanksi-sanksi yang timbul akibat dari adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian; 4
13.Sumber air adalah tempat, wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah;
14.Pipa transmisi pipa saluran air yang menghubungkan sumber air dengan Instalasi Pengolahan Air dan/atau penampungan air (reservoar);
15.Pipa distribusi adalah pipa saluran air bersih dari penampungan air (reservoar) sampai dengan rangkaian pipa dinas;
16.Rangkaian pipa dinas adalah seluruh instalasi perpipaan yang menghubungkan pipa distribusi sampai dengan meter air pelanggan;
17.Meter air pelanggan adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air di pelanggan;
18.Meter air induk adalah alat untuk mengukur volume pendistribusian air di unit produksi dan distribusi;
19.Pipa persil adalah pipa air bersih / air minum yang terpasang di pelanggan setelah meter air;
20.Segel pabrik adalah segel yang dipasang pada meter air oleh pabrik untuk mencegah kerusakan meter air;
21.Segel dinas adalah segel yang di pasang pada meter air oleh perusahaan daerah untuk mencegah kerusakan meter air atau sambungan teknis ke pipa dinas;
22.Tarif air minum adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (M3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan Bupati dan PDAM yang bersangkutan;
23.Rekening air adalah tagihan perusahaan daerah kepada pelanggan atas pemakaian air bersih, air minum selama satu periode tertentu;
24.Terminal air adalah sarana untuk menyediakan air bersih di lokasi yang belum terlayani jaringan perpipaan;
25.Hidrant kebakaran adalah kran yang dipasang pada jaringan pipa distribusi yang dapat dimanfaatkan apabila terjadi kebakaran;
26.Kran umum adalah sarana pelayanan air bersih untuk daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan mempunyai kemampuan sosial ekonomi terbatas;
27.Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan;
28.Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan;
29.Dana Refresentasi adalah biaya operasional direksi untuk mendukung kelancaran pengelolaan perusahaan ;
30.Tarif pelayanan air bersih / air minum adalah biaya yang harus dibayar pelanggan sebagai jasa pelayanan atas penggunaan air per liter atau per meter kubik;
31.Perusahaan terbuka adalah Perusahaan yang telah menjual sahamnya di pasar modal;
32.Kerjasama adalah hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis dengan pihak ketiga.
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi :

Pasal 4

(1)PDAM berkedudukan secara tetap di Kabupaten Ciamis.
(2)Dalam pengembangan usahanya PDAM dapat membuka Cabang/Unit pelayanan di wilayah Kabupaten Ciamis. 5
(3)PDAM adalah Badan Hukum yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan Pasal 5 huruf b diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi;

Pasal 5

PDAM didirikan dengan tujuan untuk:

a.memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih/air minum kepada masyarakat Kabupaten Ciamis, dengan mengutamakan pemerataan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Ciamis;
b.menunjang pengembangan dan peningkatan perekonomian daerah serta derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Ciamis;
c.sebagai penyelenggara sistem subsidi silang pelayanan air minum antar golongan pelanggan dan sistem subsidi silang antara pelanggan dengan non pelanggan secara berkeadilan;
d.sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembagian laba perusahaan.
1. 4.Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi:

Pasal 22

(1)Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
(2)Batas usia Dewan Pengawas pada saat mendaftar paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun.
(3)Susunan keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari :
1. a.1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
3. c.anggota sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
(4)Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Dewan Pengawas :
1. a.menguasai manajemen perusahaan daerah Air Minum;
2. b.bersedia bekerja sepenuh waktu;
3. c.tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping , termasuk menantu dan ipar.
4. d.bukan anggota partai politik.
(5)Tahapan dan tatacara pengangkatan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

5.Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan keputusan Dewan Pengawas; 6
(2)Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotaan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran PDAM;
(2a)Anggota Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan (2) dapat berasal dari Pegawai PDAM;
(3)Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

6.Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi :

Pasal 32

(1)Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
1. a.masa jabatan berakhir;
2. b.meninggal dunia; dan
3. c.mancapai batas usia 65 (enam puluh lima ) tahun.
(2)Anggota Dewan Pengawas diberhentikan
1. d.atas permintaan sendiri;
2. e.reorganisasi;
3. f.kedudukan sebagai pejabat Daerah tugasnya telah berakhir;
4. g.tidak dapat melaksanakan tugas;
5. h.melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
6. i.karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
7. j.terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
8. k.terlibat dalam tindakan pidana;
9. l.merugikan Perusahaan Daerah.
(3)Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 37 angka 1 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi :

Pasal 37

Perusahaan Daerah mempunyai kewajiban untuk :

1.menjaga air bersih / air minum yang didistribusikan dan/atau dijual kepada pelanggan, agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
2.melakukan perluasan cakupan pelayanan air bersih / air minum kepada masyarakat Kabupaten Ciamis.
8.Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi :

Pasal 39

Dalam rangka Pelayanan air bersih / air minum terhadap pelanggan, Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai hak-hak :

a.mengatur sistem pelayanan air bersih / air minum sesuai dengan kondisi teknis;
b.untuk menerima atau menolak permintaan seseorang atau suatu Badan untuk menjadi pelanggan air bersih / air minum sesuai dengan kemampuan dan kapasitas produksi dan jaringan distribusi yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum; 7
c.untuk menagih pembayaran rekening tagihan air bulanan dari pelanggan atau menagih hasil penjualan air bersih / air minum kepada pembeli sesuai dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh Direksi;
d.untuk menerima pembayaran rekening tagihan air bulanan dari pelanggan dan atau menerima pembayaran hasil penjualan air dari para pembeli;
e.untuk menagih dan atau menerima piutang pelanggan akibat pemutusan sambungan langganan;
f.untuk mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran rekening air bulanan oleh pelanggan;
g.untuk melakukan penutupan sementara sambungan pelanggan atau melakukan pemutusan terhadap sambungan pelanggan yang tidak memenuhi ketentuan atau telah melanggar aturan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Direksi;
h.untuk melakukan pemeriksaan atas jaringan pipa distribusi air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum kepada pelanggan serta membongkar rangkaian pipa atau peralatan yang dipasang pelanggan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i.untuk mengakses aset PDAM yang terdapat dilokasi perumahan/badan dan lingkungan pelanggan lainnya terkait dengan kegiatan operasional PDAM, seperti pembaca meter, pemeriksaan dan perbaikan meter, pemutusan serta pembongkaran jaringan pipa dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
j.hak untuk menerapkan sangsi kepada pelanggan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
1. 9.Ketentuan Pasal 40 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi :

Pasal 40

(1)Penutupan sementara sambungan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf g adalah merupakan penghentian terhadap sambungan layanan air bersih / air minum dari Perusahaan Daerah kepada pelanggan untuk sementara waktu;
(2)Penutupan sementara dilakukan Perusahaan Daerah apabila pelanggan :
1. a.mempunyai tunggakan rekening 1 (satu) bulan;
2. b.tidak mematuhi ketentuan penetapan golongan pelanggan;
3. c.memasang mesin pengisap air sebelum dan setelah meter air;
4. d.memasang rangkaian pipa air selain dari rangkaian pipa yang diperbolehkan oleh Perusahaan Daerah;
5. e.mendistribusikan air bersih keluar dari persil pelanggan;
6. f.merusak segel pabrik atau segel dinas meter air;
(3)Penutupan sementara dilakukan untuk jangka waktu satu bulan dan apabila dalam jangka waktu tersebut pelanggan belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan Perusahaan Daerah, maka akan dilakukan pemutusan sambungan langganan air bersih/air minum; 8
(4)Penutupan sementara juga dapat dilakukan Perusahaan Daerah atas permintaan pelanggan secara tertulis, setelah memenuhi ketentuan yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Keputusan Direksi;
(5)Penutupan sementara atas permintaan pelanggan dilakukan selama lamanya 3 (tiga) bulan dengan tetap dibebankan biaya abudement atau biaya pemakaian minimum tiap bulannya dan apabila dalam jangka waktu tersebut pelanggan tidak mengajukan permintaan pelayanan air bersih / air minum secara tertulis, maka dilanjutkan dengan pemutusan sambungan pelanggan air bersih secara permanen;
(6)Penutupan sementara pelayanan air bersih / air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dapat dibuka kembali setelah pelanggan:
1. a.melunasi tunggakan rekening air bersih / air minum beserta denda- denda yang dibebankan;
2. b.membongkar rangkaian pipa serta mesin-mesin dan perlengkapan yang dipasang dan tidak sesuai dengan ketentuan;
3. c.memenuhi ketentuan penetapan golongan;
4. d.membuat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi perbuatannya;
5. e.membayar biaya sambungan baru sesuai tarif yang berlaku saat itu.
  1. 10.Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi :

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 22

Pasal 26

Pasal 32

Pasal 37

Pasal 39

Pasal 40

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 22

Pasal 26

Pasal 32

Pasal 37

Pasal 39

Pasal 40

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945