DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

berdasarkan Pasal 261 ayat (1) huruf b dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, mengamanatkan bahwa penerbitan PBG meliputi pembayaran Retribusi PBG dan harga satuan Retribusi PBG di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 21, Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 261 ayat (1) huruf b dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, mengamanatkan bahwa penerbitan PBG meliputi pembayaran Retribusi PBG dan harga satuan Retribusi PBG di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
d.bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
17.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
18.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 16 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 55). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ciamis.
4.Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.
7.Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan tentang cagar budaya.
8.Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah bangunan gedung yang karena fungsinya mempunya tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
9.Bangunan Gedung Sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
10.Bangunan Gedung Tidak Sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.
11.Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
12.Bangunan Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan seperti konstruksi pembatas/penahan/ pengaman, konstruksi penanda masuk lokasi, konstruksi perkerasan, konstruksi penghubung, konstruksi kolam/reservoir bawah tanah, konstruksi menara, konstruksi monumen, konstruksi instalasi/ gardu, dan konstruksi reklame/papan nama.
13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah.
14.Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.
15.Fungsi Bangunan Gedung adalah bentuk kegiatan manusia dalam bangunan gedung, baik kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha atau komersial, kegiatan sosial budaya, kegiatan khusus, maupun fungsi campuran.
16.Hari adalah hari kerja.
17.Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
18.Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis.
19.Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
20.Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai dengan rencana tata ruang.
21.Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai dengan rencana tata ruang.
22.Koefisien Tapak Basemen, yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai dengan rencana tata ruang.
23.Ketinggian Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut KBG adalah angka maksimal jumlah lantai bangunan gedung yang diperkenankan sesuai dengan rencana tata ruang.
24.Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian yang termasuk pekerjaan menggali atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
25.Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut, meliputi:

a.mengubah fungsi dan kegunaan;
b.mengubah bentuk dan estetika;
c.mengubah konstruksi;
d.mengubah jaringan utilitas.
1. 26.Indeks Parameter adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks kegiatan bangunan dan prasarana bangunan sebagai faktor penentu besaran nilai harga satuan Retribusi.
2. 27.Indeks terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan Retribusi untuk menghitung besaran Retribusi.
3. 28.Pemilik bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
4. 29.Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
5. 30.Renovasi adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
6. 31.Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
7. 32.Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
8. 33.Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
9. 34.Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah atas pelayanan pemberian PBG oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan dan/atau pelaku usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan.
10. 35.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pokok Retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
11. 36.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
12. 37.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
13. 38.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
14. 39.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
15. 40.Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
16. 41.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.nama, jenis kegiatan, obyek dan subyek retribusi;
b.golongan retribusi;
c.cara mengukur tingkat penggunan jasa;
d.prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
e.struktur dan besaran tarif retribusi;
f.wilayah pemungutan;
g.sanksi administratif;
h.tata cara penagikan;
i.keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi;
j.insentif pemungutan;

BAB III

NAMA, JENIS KEGIATAN, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

(1)Atas pelayanan pemberian PBG dipungut retribusi dengan nama Retribusi PBG.
(2)Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF yang meliputi kegiatan layanan teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG serta pencetakan plakat SLF.
(3)Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diberikan untuk permohonan persetujuan:
1. a.pembangunan baru;
2. b.bangunana gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
3. c.PBG perubahan untuk:
  1. 1.perubahan fungsi Bangunan Gedung;
  2. 2.perubahan lapis Bangunan Gedung;
  3. 3.perubahan luas Bangunan Gedung;
  4. 4.perubahan tampak Bangunan Gedung;
  5. 5.perubahan spesifik dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung; yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
  6. 6.perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang dan berat;
  7. 7.perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; dan
  8. 8.perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
(4)Objek pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dikecualikan untuk bangunan gedung fungsi keagamaan dan bangunan gedung milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah diluar bangunan gedung untuk jasa umum dan jasa usaha.
(5)Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
(6)Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi PBG.
(7)PBG perubahan tidak diperlukan untuk:
1. a.pekerjaan pemeliharaan; dan
2. b.pekerjaan perawatan.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh PBG diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

(1)Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi.
(2)Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
(3)Harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; atau
2. b.harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
(4)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk :
1. a.bangunan gedung; dan
2. b.prasarana bangunan gedung.
(5)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
1. a.luas total lantai;
2. b.indeks terintegrasi; dan
3. c.indeks bangunan gedung terbangun.
(6)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
1. a.volume;
2. b.indeks prasarana bangunan gedung; dan
3. c.indeks bangunan gedung terbangun.

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian PBG.
(2)Biaya penyelenggaraan penerbitan dokumen PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF, inspeksi Penilik Bangunan, penegakan hukum, penatausahaan biaya dampak negatif dari pemberian PBG dan SLF tersebut.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Penetapan struktur dan besaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dihitung dengan menggunakan:
1. a.Rumus perhitungan retribusi yang diatur sebagai berikut:
  1. 1.Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : LLt x (I1o x SHST) x It x Ibgb Luas Total Lantai Bangunan Gedung x (Indeks Lokalitas x Standar Harga Satuan Tertinggi) x Indeks Terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Baru.
  2. 2.Retribusi rehabilitasi/ renovasi bangunan gedung ; LLt x (I1o x SHST) x It x Ibgr Luas Total Lantai Bangunan Gedung x (Indes Lokalitas x Standar Harga Satuan Tertinggi) x Indeks Terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Renovasi.
  3. 3.Retribusi Pelestarian/Pemugaran Bangunan Cagar Budaya : LLt x (I1o x SHST) x It x Ibgp Luas Total Lantai Bangunan Gedung x (Indeks Lokalitas x Standar Harga Satuan Tertinggi) x Indeks Terintegrasi x indeks Bangunan Gedung Pelestarian/Pemugaran.
  4. 4.Retribusi prasarana bangunan gedung baru : V x I x Ibgb x HSpbg Volume x Indeks prasarana Bangunan Gedung Baru x Indeks BG Terbangun Baru x Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung.
  5. 5.Retribusi renovasi/rehabilitasi prasarana bangunan gedung : V x I x Ibgr x HSpbg Volume x Indeks Prasarana Bangunan Gedung Renovasi/Rehabilitasi x Indeks BG Terbangun Renovasi/Rehabilitasi x Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung.
  6. 6.Retribusi pelestarian/pemugaran prasarana bangunan gedung : V x I x Ibgpx HSpbg Volume x Indeks Prasarana Bangunan Gedung Pelestarian/Pemugaran x Indeks BG Terbangun Pelestarian/Pemugaran x Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung.
2. b.Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan :
3. c.Luas lantai bangunan gedung adalah penjumlahan dari luas lantai ke-i dan luas basement ke-i
4. d.SHST adalah Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
5. e.Indeks Lokalitas merupakan parameter pengali terhadap SHST bangunan gedung negara tipe sederhana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan nilai paling tinggi 0,5 % (nol koma lima persen).
6. f.Nilai Indeks Bangunan Gedung Terbangun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
7. g.Ketinggian Bangunan Gedung diatur dalam koefisien jumlah lantai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
(2)Komponen retribusi dan biaya untuk perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
(3)Indeks sebagai faktor pengali harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
(4)Penetapan indeks terintegrasi perhitungan besaran retribusi PBG untuk bangunan gedung dan koefisien jumlah lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
(5)Indeks Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
(6)Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Struktur dan Besaran Tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.harga satuan Retribusi terdiri dari Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung; Indeks Fungsi x Jumlah dari perkalian antara bobot parameter dan indeks parameter x faktor kepemilikan bangunan gedung.
2. b.harga satuan Retribusi Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dari Harga Satuan Bangunan Gedung Negara kategori bangunan sederhana dikalikan dengan indeks lokalitas dengan nilai paling tinggi sebesar 0,5 % (nol koma lima persen); dan
3. c.harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2)Struktur dan besaran harga satuan retribusi bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Perubahan fungsi bangunan dari fungsi hunian menjadi fungsi usaha atau fungsi campuran atas PBG yang telah diterbitkan dikenakan retribusi sesuai kewajiban retribusi berdasarkan fungsi yang baru dikurangi retribusi fungsi bangunan yang lama.
(2)Perubahan fungsi bangunan dari fungsi usaha atau fungsi campuran menjadi fungsi hunian atas PBG yang telah diterbitkan tidak ada pengembalian retribusi.
(3)Perubahan fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang daerah yang berlaku.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi PBG dipungut di wilayah Daerah.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021