DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perencanaan; pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga; wali anak dan pengampuan; kelembagaan; koordinasi; kerja sama; penanganan kondisi khusus; sistem informasi dan data keluarga; penghargaan dan fasilitasi; pembiayaan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; ketentuan peralihan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan Masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera lahir batin perlu pembangunan seluruh aspek kehidupan Masyarakat yang lebih baik termasuk didalamnya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan serta diperlukan upaya untuk mendukung Keluarga agar dapat melaksanakan tugas fungsi Keluarga secara optimal;
c.bahwa berdasarkan ketentuan huruf N Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk nan Keluarga Berencana Sub-Urusan Keluarga Sejahtera Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekeja Sosial (Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8.Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
11.Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
12.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 309);
13.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
14.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 93); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ciamis.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Masyarakat adalah sekumpulan individu dan/atau kelompok Masyarakat yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
6.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki- laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7.Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8.Calon Pasangan Menikah adalah pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum agama ataupun negara dan pasangan tersebut berproses menuju Perkawinan serta proses memenuhi persyaratan dalam melengkapi data-data yang diperlukan untuk Perkawinan.
9.Orang Perseorangan adalah setiap individu atau perorangan yang secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama melakukan berbagai kegiatan menyangkut Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
10.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11.Lanjut usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) atau lebih.
12.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagian batin.
13.Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan Masyarakat dalam menciptakan dan mengoptimalkan ketangguhan Keluarga untuk berkembang agar hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagian batin.
14.Keluarga Berkualitas adalah kondisi Keluarga yang tercukupi atau terpenuhi dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian Keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai Keluarga sejahtera.
15.Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas Perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup material dan spiritual yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota Keluarga dan antara Keluarga dengan Masyarakat dan lingkungan.
16.Keluarga Rentan adalah Keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
17.Kondisi Khusus adalah kondisi yang disebabkan adanya bencana alam/non alam, disabilitas, keterbatasan, krisis, konflik, dan korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
18.Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
19.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada
20.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22.Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah yang selanjutnya disingkat TPK2D adalah tim yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan Ketahanan Keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga kader pendamping Keluarga.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dilaksanakan dengan berasaskan:

a.norma agama;
b.perikemanusiaan;
c.keadilan;
d.keseimbangan;
e.manfaat;
f.perlindungan;
g.kekeluargaan;
h.keterpaduan;
i.partisipatif;
j.legalitas; dan
k.non diskriminatif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai:

a.pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
b.pedoman bagi Masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
c.pedoman bagi Keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga.

Pasal 4

Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga mempunyai tujuan untuk:

a.mewujudkan kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga Sejahtera lahir dan batin;
b.harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan Ketahanan Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat , Keluarga, serta dunia usaha.
c.menjadikan keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi sumber daya manusia;
d.menjadikan kualitas keluarga sebagai basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan;
e.meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik yang ramah keluarga; dan
f.meningkatkan peran serta keluarga dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Pasal 5

Sasaran Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga meliputi seluruh Keluarga di Daerah yang terdiri dari Keluarga Berkualitas, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Rentan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang dan menengah Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang Ketahanan Keluarga meliputi:
1. a.Rencana Jangka Panjang Pembangunan Ketahanan Keluarga berlaku untuk periode Perencanaan 20 (dua puluh) tahun;
2. b.Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga berlaku untuk periode Perencanaan 5 (lima) tahun.
(2)Rencana jangka panjang dan menengah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas yang diarahkan untuk:
1. a.landasan legalitas, keutuhan Keluarga dan kemitraan gender;
2. b.ketahanan fisik Keluarga;
3. c.ketahanan ekonomi Keluarga;
4. d.ketahanan sosial psikologi Keluarga; dan
5. e.ketahanan sosial budaya dan agama.
(3)Rencana Jangka Panjang Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diintegrasikan dengan RPJPD.
(4)Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diintegrasikan dengan RPJMD.

Pasal 7

Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

a.penelitian, pengembangan, dan evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
b.penyiapan sasaran Keluarga secara berkelanjutan;
c.penetapan sasaran pembangunan Ketahanan Keluarga;
d.penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak menimbulkan dan/atau menambah kerentanan Keluarga; dan
e.pengendalian dampak terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun Rencana Tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga berdasarkan rencana pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penggalangan peran individu, Keluarga, Masyarakat , organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
2. b.pelayanan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan, Keluarga, Masyarakat , dunia usaha, serta penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
3. c.fasilitasi dan pelayanan berkaitan dengan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga Rentan dan Keluarga Prasejahtera.
(3)Rencana Tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam Perencanaan pembangunan Daerah tahunan.

BAB III

Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Pasal 9

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

a.pemerintah daerah;
b.keluarga;
c.masyarakat ; dan/atau
d.dunia usaha.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang meliputi:
1. a.strukturisasi dan legalisasi Keluarga yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
2. b.peningkatan ketahanan fisik Keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak;
3. c.peningkatan ketahanan ekonomi yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala Keluarga; dan
4. d.peningkatan ketahanan sosial psikologi yang dilaksanakan untuk mendorong Keluarga dalam memelihara Perkawinan, berkomunikasi secara efektif, membagi dan menerima peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota Keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, mengelola masalah Keluarga, mencegah terjadinya kekerasan serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif.
(2)Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Perencanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…