DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menjelaskan tentang KETENTUAN UMUM, LANDASAN DAN TUJUAN PENGELOLAAN AIR TANAH, PELAKSANAN PENGELOLAAN AIR TANAH, PERIZNAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, PENGELOLAAN DATA AIR TANAH, PELANGGARAN, KETENTUAN PENYIDIKAN, SANKSI ADMINISTRASI, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, Bupati/Walikota menyusun dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah Kabupaten/Kota dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah Provinsi;

c.bahwa Pengelolaan Air Tanah telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. 4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 2
4. 5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. 6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
7. 8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 3
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
16. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 14);
17. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15);
18. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Ciamis.
6.Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7.Dinas adalah SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang air tanah.
8.Kepala Dinas adalah Kepala SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang air tanah.
9.Badan adalah SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan.
10.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11.Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
12.Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
13.Wilayah Cekungan Air Tanah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Wilayah CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologi, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung di lintas Kabupaten/Kota.
14.Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
15.Sumur Resapan adalah sumur atau lubang pada permukaan tanah yang dibuat untuk menampung air hujan/aliran permukaan agar dapat meresap ke alam tanah.
16.Lubang biopori adalah lubang vertikal ke dalam tanah yang berfungsi meningkatkan laju peresapan air hujan.
17.Daerah Tangkapan Air (DTA) adalah suatu wilayah daratan yang menerima air hujan, menampung, dan mengalirkannya melalui satu peruntukan.
18.Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
19.Rekomendasi teknis adalah Persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin.
20.Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian kerusakan air tanah.
21.Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara lainnya. 5
22.Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
23.Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
24.Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
25.Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
26.Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
27.Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
28.Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk menentukan zona penggunaan air tanah.
29.Penggunaan air tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.
30.Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
31.Pengusahaan air tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
32.Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
33.Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
34.Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
35.Penurapan Mata Air adalah kegiatan pengambilan/pemanfaatan air tanah bersumber dari mata air melalui pembuatan sarana penampungan pada lokasi keluarnya mata air dan penyalurannya melalui pemipaan.
36.Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan atau kualitas air tanah pada akuifer tertentu.
37.Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
38.Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.
39.Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah. 6
40.Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
41.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
42.Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
43.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPKPPLH adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
44.Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.

BAB II

LANDASAN DAN TUJUAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 2

(1)Air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi serta memiliki kepentingan pembangunan antar sektor yang harus dikelola secara selaras terpadu dan menyeluruh.
(2)Tujuan penyelenggaraan pengelolaan Air tanah untuk mewujudkan ketersediaan dan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

(1)Pengelolaan air tanah didasarkan pada CAT.
(2)CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah CAT Kawali, sebagian CAT Ciamis, sebagian CAT Tasikmalaya, sebagian CAT Sidareja dan air tanah pada wilayah yang belum ditetapkan CAT-nya termasuk dalam wilayah Administrasi Kabupaten Ciamis.
(3)Hak atas air tanah adalah hak guna air tanah.

Pasal 4

(1)Hak guna air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas hak guna pakai air tanah dan hak guna usaha air tanah.
(2)Hak guna pakai air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha. 7
(3)Hak guna usaha air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk memenuhi kebutuhan usaha baik sebagai bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha maupun penggunaan air untuk kebutuhan penunjang kegiatan.

Pasal 5

(1)Wewenang dan tanggung jawab Bupati dalam pengelolaan air tanah meliputi:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan air tanah;
3. c.menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan air tanah;
4. d.melakukan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah;
5. e.mengatur, memberikan atau mencabut izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah;
6. f.mengatur pengambilan beberapa bagian air tanah dari wilayah CAT lalu mendistribusikannya ke wilayah diluar CAT untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah tersebut;
7. g.mengelola dan memberikan pelayanan data dan informasi air tanah di Daerah;
8. h.mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan air tanah;
9. i.melaksanakan kewenangan dibidang pengelolaan air tanah yang diperbantukan oleh Pemerintah.
(2)Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf e.
(3)Bupati mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e kepada Kepala Badan atas rekomendasi dari Dinas.
(4)Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB III

PELAKSANAAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan air tanah yang meliputi kegiatan inventarisasi, pelaksanaan, pemantauan dan Evaluasi, konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah berdasarkan rencana pengelolaan air tanah di wilayah yang telah ditetapkan atau belum ditetapkan CAT-nya.

Pasal 7

(1)Inventarisasi air tanah dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah. 8
(2)Inventarisasi air tanah sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap CAT.
(3)Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemetaan, penyelidikan dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air tanah untuk menentukan :
1. a.kuantitas dan kualitas air tanah;
2. b.kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
3. c.sebaran Cekungan Air Tanah;
4. d.daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
5. e.geometri dan karakteristik akuifer;
6. f.neraca dan potensi air tanah;
7. g.perencanaan pengelolaan air;
8. h.pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
9. i.upaya konservasi air tanah.
(4)Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyusunan pengembangan terpadu air tanah pada peta skala 1:25.000.
(5)Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
(2)Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
(3)Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada CAT.
(4)Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:
1. a.zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah;
2. b.zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
(5)Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 9

Pasal 9

(1)Pelaksanaan pengelolaan air tanah meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
(2)Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah pada CAT yang bersangkutan.
(3)Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan kepada pihak lain.
(4)Selain Pemerintah Daerah, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemegang izin, perorangan dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.
(5)Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada CAT.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada wilayah CAT serta sarana dan prasarana pada wilayah di luar CAT.
(2)Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana pada ayat
(1)dilakukan berdasarkan norma, standar dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

LANDASAN DAN TUJUAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PELAKSANAAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

LANDASAN DAN TUJUAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PELAKSANAAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2008