DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menejalaskan tentang KETENTUAN UMUM, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, KEKOSONGAN JABATAN, UNSUR STAF PERANGKAT DESA, PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT, KESEJAHTERAAN, PENINGKATAN KAPASITAS, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan untuk membantu tugas dan kewajiban Kepala Desa diperlukan Perangkat Desa yang kuat, berdaya guna dan berhasil guna;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupatan Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 2851); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 160);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2.Bupati adalah Bupati Ciamis.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah. 4
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13.Tim Seleksi Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
14.Bakal Calon Perangkat Desa adalah warga Desa yang telah mendaftar dan menyampaikan kelengkapan persayaratan sebagai Perangkat Desa.
15.Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.
16.Hari adalah hari kerja.
17.Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
18.Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keberadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
19.Terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili dipengadilan.
20.Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

PENGANGKATAN

Pasal 2

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati. 5

Pasal 3

(1)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(2)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas :
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
2. b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
3. c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. d.fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan dibuktikan dengan memperlihatkan ijazah asli atau surat tanda tamat belajar asli. Apabila ijazah atau surat tanda tamat belajar asli hilang digantikan dengan surat keterangan penggati ijazah atau surat tanda tamat belajar dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Apabila ijazah atau surat tanda tamat belajar belum terbit, maka surat keterangan lulus dan ijazah dalam proses dari pejabat yang berwenang dapat dijadikan sebagai pengganti kelengkapan persyaratan;
5. e.fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh instansi berwenang. Apabila Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir hilang, maka harus menunjukan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan surat keterangan dari instansi yang berwenang atau Resi Pembuatan Akte;
6. f.surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas 6 atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
7. g.surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 4

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a.surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di dusun setempat selama menjadi pelaksana kewilayahan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi bakal calon pelaksana kewilayahan;
b.bagi anggota BPD yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari Camat atas nama Bupati dan membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari anggota BPD apabila ditetapkan sebagai Perangkat Desa diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
c.bagi pengurus partai politik yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan partai politik dan membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari pengurus partai politik apabila ditetapkan sebagai Perangkat Desa diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
d.bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
e.bagi tenaga honorer, sukwan atau sebutan lainnya, pengurus dan anggota lembaga/organisasi masyarakat serta wartawan, bersedia untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya apabila telah ditetapkan sebagai Perangkat Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
f.surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon Perangkat Desa;

Pasal 5

Pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.

Pasal 6

(1)Mekanisme pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahapan : 7
1. a.persiapan;
2. b.pendaftaran;
3. c.penelitian persyaratan dan seleksi;
4. d.penetapan.
(2)Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang tersedia di desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Pasal 7

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan :

a.Kepala Desa membentuk Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
b.Susunan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari : 1) 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota; 2) 1 (satu) orang Sekretaris, merangkap anggota; dan 3) Seksi serta anggota disesuiakan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
c.Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terdiri dari unsur : 1) Anggota BPD; 2) Perangkat Desa; dan 3) Pengurus lembaga kemasyarakatan desa.
d.Sekretariat Tim Seleksi berkedudukan di kantor desa;
e.Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Pasal 8

Tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan :

a.Tim Seleksi mengumumkan dan menerima pendaftaran Calon dari masing-masing kekosongan jabatan Perangkat Desa dalam jangka waktu 5 (lima) hari;
b.penerimaan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan mulai dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB di Sekretariat Tim Seleksi;
c.pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa tidak dapat diwakilkan dengan menyampaikan surat permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; 8
d.surat permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Kepala Desa melalui Tim Seleksi dibuat 2 (dua) rangkap;
e.Tim Seleksi memberikan tanda terima surat permohonan dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bakal Calon Perangkat Desa;
f.dalam hal waktu pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendaftar 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa atau lebih dan waktu pendaftaran telah berakhir, maka Tim Seleksi menutup pendaftaran dan tidak membuka kembali pendaftaran;
g.apabila dalam jangka waktu pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa, maka Tim Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari;
h.dalam hal waktu perpanjangan pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g telah mendaftar 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa atau lebih, maka Tim Seleksi menutup pendaftaran dan tidak membuka kembali pendaftaran;
i.apabila dalam jangka waktu perpanjangan pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa, maka Tim Seleksi tidak melanjutkan tahapan berikutnya;
j.hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, g, h dan i, Tim Seleksi membuat berita acara serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa;
k.berdasarkan laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf j, apabila telah mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa, maka Kepala Desa menugaskan Tim Seleksi untuk melaksanakan tahapan penelitian persyaratan dan seleksi;
l.berdasarkan laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf j, apabila belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa, maka Kepala Desa dapat menugaskan Tim Seleksi untuk melaksanakan pengumuman kembali tentang penerimaan pendaftaran Calon Perangkat Desa; 9
m.apabila setelah 2 (dua) kali pembukaan pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf l belum mendapatkan paling sesdikit 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa, maka Kepala Desa membubarkan Tim Seleksi dan membentuk Tim Seleksi baru untuk membuka pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.

Pasal 9

(1)Tahapan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan :
1. a.Tim Seleksi melakukan penelitian terhadap surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa;
2. b.penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari meliputi pemeriksaan persyaratan, verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi;
3. c.apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bakal Calon Perangkat Desa belum memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan diberikan waktu untuk memperbaiki dan/atau melengkapi surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan Calon Perangkat Desa selama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian;
4. d.Tim Seleksi menyampaikan surat hasil penelitian kepada Bakal Calon Perangkat Desa disertai dengan tanda terima surat pemberitahuan hasil penelitian;
5. e.Tim Seleksi melakukan penelitian ulang persyaratan terhadap perbaikan surat permohonan dan kelengkapan persyaratan Calon Perangkat Desa paling lama 3 (tiga) hari;
6. f.apabila Bakal Calon Perangakat Desa tidak menyampaikan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Bakal Calon Perangkat Desa tersebut dinyatakan gugur;
7. g.apabila Bakal Calon Perangkat Desa menyampaikan perbaikan akan tetapi hasil penelitian ulang persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf e, masih tidak memenuhi persyaratan, maka Bakal Calon Perangkat Desa tersebut dinyatakan gugur;
8. h.Tim Seleksi menyampaikan surat hasil penelitian ulang persyaratan kepada Bakal Calon Perangkat Desa disertai dengan tanda terima surat pemberitahuan hasil penelitian; 10
9. i.apabila Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka Tim Seleksi tidak melanjutkan tahapan berikutnya;
10. j.hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan e, Tim Seleksi membuat berita acara serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa;
11. k.berdasarkan laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf j, apabila belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat, maka Kepala Desa dapat menugaskan Tim Seleksi untuk melaksanakan pengumuman kembali tentang penerimaan pendaftaran Calon Perangkat Desa;
12. l.berdasarkan laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf j, apabila telah mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat, maka Kepala Desa mengkonsultasikan Bakal Calon Perangkat Desa secara tertulis kepada Camat;
13. m.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya surat dari Kepala Desa;
14. n.rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
15. o.berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf n, apabila hanya terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon Perangkat Desa yang mendapatkan rekomendasi persetujuan, maka Kepala Desa melalui Tim Seleksi tidak menetapkan Calon Perangkat Desa serta dapat menugaskan Tim Seleksi untuk melaksanakan pengumuman kembali tentang penerimaan pendaftaran Calon Perangkat Desa;
16. p.berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf n, apabila terdapat paling sedikit 2 (dua) Bakal Calon Perangkat Desa yang mendapatkan rekomendasi persetujuan, maka Kepala Desa melalui Tim Seleksi menetapkan Calon Perangkat Desa 1 (satu) hari setelah diterimanya rekomendasi;
17. q.Tim Seleksi melaksanaan tahapan seleksi paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan Calon Perangkat Desa. 11
18. r.dalam hal Calon Perangkat Desa berhalangan tetap atau meninggal dunia secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri;
(2)Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan :
1. a.Tim Seleksi mengundang secara tertulis Calon Perangkat Desa untuk mengikuti seleksi disertai dengan tanda terima;
2. b.apabila Calon Perangkat Desa tidak mengikuti seleksi sebagaimana undangan huruf a, maka seleksi tetap dilaksanakan terhadap Calon Perangkat Desa yang hadir;
3. c.seleksi dilakukan secara tertulis dan dapat ditambah dengan wawancara atau test kemampuan lainnya;
4. d.soal seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berasal dari Kecamatan, SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa dan/atau lembaga perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Ciamis;
5. e.soal seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada Tim Seleksi dalam keadaan tertutup dan dibuka pada saat akan dilaksanakana seleksi tertulis;
6. f.soal seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan materi sebagai berikut :
  1. 1.Pancasila dan UUD 1945;
  2. 2.Sosial Budaya dan Agama;
  3. 3.Pemerintahan; dan
  4. 4.Pengetahuan Umum.
7. g.seleksi tambahan berupa wawancara dan test kemampuan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
8. h.materi seleksi wawancara dan test kemampuan lainnya sesuai dengan kompetensi bidang jabatan yang dilamar dan materi yang sama untuk semua peserta seleksi;
9. i.apabila hasil seleksi terdapat nilai terbesar yang sama, maka dilaksanakan seleksi tambahan tertulis terhadap Calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai terbesar yang sama sampai dengan didapatkannya nilai terbesar;
10. j.seluruh rangkaian pelaksanaan seleksi difasilitasi dan disaksikan oleh Camat atau Perangkat Kecamatan.
11. k.Tim Seleksi membuat berita acara hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi. 12

Pasal 10

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan :

a.hasil seleksi Calon Perangkat Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil seleksi;
b.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya surat dari Kepala Desa;
c.rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan hasil seleksi;
d.dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya rekomendasi Camat;
e.Calon Perangkat Desa dilantik dan diambil sumpah oleh Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penetapan Keputusan Kepala Desa;
f.sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…