DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ciamis

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis terdapat beberapa ketentuan yang belum terakomodir dan perubahan nomenklatur SKPD, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan SALINAN 98 Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 99 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 55). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB II

NAMA OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

(1)Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame. 104
(2)Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame di dalam atau di luar ruangan yang meliputi :
1. a.reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
2. b.reklame kain;
3. c.reklame melekat, stiker;
4. d.reklame selebaran;
5. e.reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. f.reklame udara;
7. g.reklame apung;
8. h.reklame suara;
9. i.reklame film/slide;
10. j.reklame peragaan;
11. k.reklame wall painting (pencitraan).

Pasal 3

(1)Tidak termasuk objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah:
1. a.penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. b.label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. c.nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
4. d.reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Desa;
5. e.reklame yang diselenggarakan oleh partai politik dan/atau organisasi kemasyarakatan;
6. f.penyelenggaraan Reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan;
7. g.penyelenggaraan Reklame lainnya diluar ketentuan huruf a sampai dengan huruf f yang meliputi kegiatan sosial dan atau tidak dikomersialkan.
(2)Apabila dalam pengecualian objek pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g terdapat logo/gambar/produk suatu perusahaan sebagai bagian dari promosi, maka logo/gambar/produk tersebut merupakan objek pajak reklame dan dikenakan pajak reklame. 105

Pasal 4

(1)Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
(2)Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
(3)Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
(4)Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Pasal 5

(1)Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan pendataan Wajib Pajak.
(2)Pelaksanaan pendataan Wajib Pajak dan pengelolaan data Wajib Pajak diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

(1)Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame;
(2)Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame;
(3)Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame;
(4)Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
(5)Cara perhitungan nilai sewa reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : NSR = HDPP + Nilai Strategi/NS HDPP = harga dasar pemasangan dan pemeliharaan NS = perkalian antara faktor-faktor sebagaina dimaksud pada ayat (3) dengan HDPP 106
(6)Hasil perhitungan Nilai Sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Besarnya tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai sewa reklame kecuali hal lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah Pemungutan adalah lokasi tempat penyelenggaraan reklame di Kabupaten Ciamis.

BAB V

PENETAPAN

Pasal 10

(1)Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Kepala Daerah dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
(2)Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan menggunakan SKPD.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis terdapat beberapa ketentuan yang belum terakomodir dan perubahan nomenklatur SKPD, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan SALINAN 98 Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 99 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 55). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB II

NAMA OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

(1)Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame. 104
(2)Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame di dalam atau di luar ruangan yang meliputi :
1. a.reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
2. b.reklame kain;
3. c.reklame melekat, stiker;
4. d.reklame selebaran;
5. e.reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. f.reklame udara;
7. g.reklame apung;
8. h.reklame suara;
9. i.reklame film/slide;
10. j.reklame peragaan;
11. k.reklame wall painting (pencitraan).

Pasal 3

(1)Tidak termasuk objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah:
1. a.penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. b.label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. c.nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
4. d.reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Desa;
5. e.reklame yang diselenggarakan oleh partai politik dan/atau organisasi kemasyarakatan;
6. f.penyelenggaraan Reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan;
7. g.penyelenggaraan Reklame lainnya diluar ketentuan huruf a sampai dengan huruf f yang meliputi kegiatan sosial dan atau tidak dikomersialkan.
(2)Apabila dalam pengecualian objek pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g terdapat logo/gambar/produk suatu perusahaan sebagai bagian dari promosi, maka logo/gambar/produk tersebut merupakan objek pajak reklame dan dikenakan pajak reklame. 105

Pasal 4

(1)Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
(2)Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
(3)Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
(4)Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Pasal 5

(1)Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan pendataan Wajib Pajak.
(2)Pelaksanaan pendataan Wajib Pajak dan pengelolaan data Wajib Pajak diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

(1)Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame;
(2)Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame;
(3)Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame;
(4)Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
(5)Cara perhitungan nilai sewa reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : NSR = HDPP + Nilai Strategi/NS HDPP = harga dasar pemasangan dan pemeliharaan NS = perkalian antara faktor-faktor sebagaina dimaksud pada ayat (3) dengan HDPP 106
(6)Hasil perhitungan Nilai Sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Besarnya tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai sewa reklame kecuali hal lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah Pemungutan adalah lokasi tempat penyelenggaraan reklame di Kabupaten Ciamis.

BAB V

PENETAPAN

Pasal 10

(1)Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Kepala Daerah dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
(2)Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan menggunakan SKPD.