DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 111

Lembaga terkait

Ringkasan

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.berdasarkan Pasal 261 ayat (1) huruf b dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, mengamanatkan bahwa penerbitan PBG meliputi pembayaran Retribusi PBG dan harga satuan Retribusi PBG di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar ternak maka perlu diatur tentang pengelolaan pasar ternak agar tercipta kelancaran, ketertiban dan kenyamanan perdagangan ternak serta terjaminnya kesehatan hewan yang diperdagangkan di pasar ternak;
c.bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan pengelola pasar ternak dan meningkatkan kompetensi pedagang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Ternak. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002)
14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraaan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 342);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
22.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 2);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 87);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 56);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 102). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ciamis.
4.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas adalah Perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan peternakan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan peternakan.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9.Tata Niaga Ternak adalah semua bentuk kegiatan dan usaha yang berhubungan dengan perpindahan hak milik dan fisik dari barang-barang hasil peternakan dan kebutuhan usaha peternakan dari tangan produsen ke konsumen, antara lain meliputi kegiatan penjualan, pembelian, pemasukan, dan/atau pengeluaran ternak dan produk asal hewan.
10.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
11.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan peternakan.
12.Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan hewan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan inspeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan dan ritketsia.
13.Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
14.Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
15.Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau Sertifikat veteriner adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemilik hewan kesayangan, hewan dan/atau ternak setelah dilakukan pemeriksaan secara klinis dan / atau laboratoris oleh Dokter Hewan dan ditandatangani oleh Dokter Hewan Berwenang.
16.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
17.Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
18.Pelayanan Kesehatan hewan adalah pembelian jasa medik veteriner oleh tenaga kesehatan hewan/petugas peternakan yang kompeten dan jasa laboratorium kesehatan hewan.
19.Lalu lintas hewan dan produk asal hewan adalah ternak, hewan kesayangan dan/atau produk asal hewan yang keluar dan atau masuk ke Kabupaten Ciamis.
20.Daerah bebas adalah suatu daerah atau wilayah yang tidak ditemukan kasus atau kejadian penyakit hewan menular berdasarkan historis atau uji laboratoris.
21.Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakukan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
22.Pasar adalah area tempat jual beli barang/jasa dengan jumlah penjual lebih dari satu.
23.Pasar Ternak adalah suatu area/ lokasi tertentu yang disediakan/ ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat jual beli ternak dan atau bahan hasil ikutan ternak/ produk hasil ternak (ternak hidup, daging, kulit dan limbah peternakan), secara langsung dan teratur, terdiri atas bangunan kandang tempat penjualan ternak, kandang isolasi, tempat penampungan ternak, tempat pemotongan ternak, pelataran, los, kios dan bentuk bangunan lainnya.
24.Pasar Ternak Terpadu adalah Pasar ternak yang dilengkapi dengan kelengkapan sarana usaha seperti Rumah Potong Hewan (RPH), tempat penampungan ternak /shelter ternak dengan ruang pemisah (antara ternak muda, dewasa, pejantan, induk), ruang penaksiran yang dilengkapi dengan alat ukur, dan timbangan, pemasaran daging atau Meat Business Centre dan pangan asal hewan.
25.Kandang Isolasi adalah bangunann tersendiri di lokasi pasar ternak yang telah ditetapkan untuk menampung ternak yang akan dijual dan memerlukan pelayanan kesehatan hewan sampai ternak tersebut dinyatakan sembuh dari penyakit hewan dan layak untuk dijual.
26.Pangan asal hewan adalah semua bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan baik diperuntukkan bagi konsumsi manusia, pakan ternak, atau kegunaan farmasetikal, pertanian dan industri.
27.Pengelolaan pasar ternak terpadu adalah penataan pasar ternak yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pasar ternak dan penjaminan ketersediaan ternak yang ASUH.
28.Petugas teknis kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
29.Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
30.Biosecurity adalah usaha untuk menjaga suatu daerah dari masuknya penyakit, menjaga tersebarnya agen penyakit dari daerah tertentu, dan menjaga agar suatu penyakit tidak menyebar di dalam daerah tersebut.
31.Biosafety adalah usaha yang dilakukan agar orang yang bekerja dengan bahan biologi berbahaya terlindungi dari bahan bahaya biologi yang ditanganinya.
32.Sarana dan prasarana pasar ternak adalah bangunan yang disediakan untuk kepentingan pelayanan umum di lingkungan pasar ternak berupa bangunan kios, los, mushola, kamar kecil/kamar mandi, maupun bangunan penunjang lainnya.
33.Tempat jualan adalah sarana dan prasarana di kawasan pasar ternak yang digunakan pedagang untuk menjalankan usahanya, berupa tambatan, los, kios dan tempat jualan lainnya.
34.Los adalah tempat berjualan di lokasi pasar atau tempat- tempat lain yang dizinkan yang beralas permanen tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antara ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
35.Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan usaha berjualan.
36.Tempat jualan lainnya adalah tempat jualan di kawasan pasar, baik berada di halaman pasar dan /atau di luar bangunan los/kios.
37.Kawasan pasar ternak adalah tempat di luar pasar ternak dengan batas-batas tertentu yang menerima/ mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
38.Pedagang adalah orang dan/ atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan /atau jasa di pasar ternak.
39.Pengunjung pasar ternak adalah orang yang melakukan kegiatan dengan atau tanpa membeli barang dan /atau jasa di pasar ternak.
40.Pemberdayaan pasar ternak adalah segala upaya pemerintah daerah untuk menciptakan pasar ternak yang aman, nyaman, tertib dan terjaminnya kesehatan hewan yang diperdagangkan.
41.Satuan Ternak yang selanjutnya disingkat ST adalah merupakan satuan untuk ternak yang didasarkan alas konsumsi pakan.
42.Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Jualan, yang selanjutnya disingkat SKHPTJ adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pemberian hak pakai tempat jualan.
43.Surat Izin Tempat Usaha, yang selanjutnya disingkat SITU, adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar ternak.
44.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
45.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
46.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan dan untuk periode 5 (lima) tahun.
47.Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan untuk periode 1 (satu) tahun.
48.Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
49.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis, yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Ciamis, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Ciamis.
50.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan.
51.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
52.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.
53.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pengelolaan pasar ternak dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna di bidang penyediaan ternak yang sehat dan pengaturan fasilitas tata niaga atau perdagangan ternak agar terintegrasi dan terarah.
(2)Tujuan pengelolaan pasar ternak meliputi :
1. a.menciptakan pasar ternak yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
2. b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. c.menjadikan pasar ternak sebagai penggerak perekonomian daerah; dan
4. d.meningkatkan pengawasan kesehatan ternak dan pangan asal hewan yang diperdagangkan agar dapat menyediakan ternak yang sehat dan aman untuk dikonsumsi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.fungsi pasar ternak;
c.tipe pasar ternak;
d.pengelolaan pasar ternak;
e.hak dan kewajiban;
f.larangan;
g.kelembagaan;
h.pengendalian, evaluasi dan pemberdayaan;
i.keuangan;
j.pembinaan dan pengawasan;

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk:
1. a.memfasilitasi promosi dan pemasaran ternak dan pangan asal hewan;
2. b.menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran ternak dan pangan asal hewan;
3. c.melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak dan pangan asal hewan lintas daerah Kabupaten/Kota;
4. d.melakukan pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak lintas Kabupaten/Kota;
5. e.penjaminan kesehatan hewan dan pangan asal hewan
(2)Kegiatan fasilitasi promosi dan pemasaran ternak atau hewan dan pangan asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
1. a.pengembangan sistem tata niaga atau pemasaran ternak dan pangan asal hewan dan promosi hasil peternakan;
2. b.penyediaan sistem informasi pasar ternak atau tata niaga ternak;
3. c.pengembangan pasar bagi badan usaha milik swasta; dan
4. d.pembangunan dan pengelolaan pasar ternak.
(3)Pemasaran ternak dan pangan asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat, dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.

BAB V

FUNGSI PASAR TERNAK

Pasal 5

(1)Pasar ternak memiliki tiga fungsi, yaitu: fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga, fungsi promosi.
(2)Untuk melaksanakan fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi sebagaimana pada ayat (1) Pasar Ternak dapat menjadi pasar ternak terpadu sehingga mendukung fungsi-fungsi pasar secara lebih komprehensif maka memerlukan pengelolaan fasilitas tata niaga, fasilitas sarana usaha dan fasilitas pelayanan serta pengelolaan tata niaga ternak dan pangan asal hewan yang dapat memadukan usaha dari sektor hulu ke hilir.
(3)Dalam hal mempercepat terwujudnya pelaksanaan fungsi pasar ternak sebagaimana pada ayat (2) maka perlu pengaturan fasilitas pasar dan tata niaga ternak dan pangan asal hewan.
(4)Pengaturan tata niaga melaksanakan fungsi sebagaimana pada ayat (3) bertujuan untuk:
1. a.menjamin penjualan ternak dan pangan asal hewan secara legal;
2. b.menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha guna terwujudnya tata niaga ternak yang sehat, menguntungkan bagi semua pihak dan transparan;
3. c.memberikan perlindungan terhadap harga ternak dan pangan asal hewan sesuai dengan jenis dan klasifikasi ternak;
4. d.melakukan pengendalian dan menjamin ketersediaan dan pengembangan ternak di daerah; dan
5. e.memberikan perlindungan terhadap masyarakat melalui jaminan produk ternak atau pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.
(5)Pengaturan fasilitas pasar ternak sebagaimana pada huruf
(3)bertujuan untuk meningkatkan kapasitas nilai manfaat bagi masyarakat.
(6)Untuk melaksanakan fungsi distribusi sebagaimana pada ayat (1) Pasar ternak berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam hal melakukan kegiatan jual beli ternak dan pangan asal hewan.
(7)Setiap orang atau badan hukum yang menjualbelikan ternak dan pangan asal hewan di pasar ternak dapat menggunakan fasilitas pasar ternak yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berupa:
1. a.fasilitas tata niaga ternak dan pangan asal hewan;
2. b.fasilitas sarana usaha;
3. c.fasiltas pelayanan kesehatan yaitu:
  1. 1.pemeriksaan kesehatan hewan dan pangan asal hewan;
  2. 2.pengobatan dan perawatan ternak dalam rangka pencegahan penyakit hewan menular; dan/atau
  3. 3.pemeriksaan kebuntingan (PKb).
(8)Dalam hal melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, pangan asal hewan dan pemeriksaan Kebuntingan (PKb) dilakukan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

BAB VI

TIPE PASAR TERNAK

Pasal 6

(1)Berdasarkan jumlah ternak yang diperdagangkan, luasan lahan dan fasilitas yang disediakan, pasar ternak dibedakan menjadi 3 tipe yaitu:
1. a.Tipe A, berkapasitas 600 Satuan Ternak dan luas areal 1 Hektar serta fasilitasnya terdiri dari : kantor, tempat peristirahatan ternak, timbangan ternak kapasitas 2.000 kg, pembuangan limbah, pagar keliling, areal hijauan pakan ternak, air minum ternak, tempat menaikkan/ menurunkan ternak, kandang isolasi, kandang jepit, tempat khusus untuk sapi potong, tempat khusus sapi bibit, tempat khusus domba /kambing, tempat khusus unggas, tempat parkir kendaraan, kamar kecil dan tempat ibadah;
2. b.Tipe B, berkapasitas 200 Satuan Ternak dan luas areal 0,50 Hektar serta fasilitasnya terdiri dari : kantor, tempat peristirahatan ternak, timbangan ternak kapasitas 2.000 kg, pagar keliling, areal hijauan pakan ternak, air minum ternak, tempat menaikkan/menurunkan ternak, kandang jepit, tempat khusus sapi potong, tempat khusus sapi bibit, tempat khusus domba/ kambing, tempat khusus unggas, tempat parkir kendaraan, kamar kecil dan tempat ibadah;
3. c.Tipe C, berkapasitas 100 Satuan Ternak dan luas areal 0,25 Hektar serta fasilitasnya terdiri dari : kandang ternak, pagar keliling, timbangan ternak kapasitas 2.000 kg, areal hijauan pakan ternak,air minum ternak, tempat menaikkan/menurunkan ternak, tempat khusus sapi, tempat khusus kambing/domba dan kamar kecil.
(2)Tipe pasar ternak di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENGELOLAAN PASAR TERNAK

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan perencanaan pengelolaan pasar ternak.
(2)Perencanaan pengelolaan pasar ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perencanaan fisik.

Pasal 8

(1)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
1. a.penentuan tipe dan lokasi pasar ternak;
2. b.penyediaan fasilitas sarana-prasarana pokok pasar ternak; dan
3. c.penyediaan fasilitas sarana-prasarana penunjang pasar ternak.
(2)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar ternak baru.
(3)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk revitalisasi pasar ternak lama.

Pasal 9

Penentuan tipe dan lokasi pasar ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, perlu mempertimbangkan antara lain:

a.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis;
b.jarak pasar ternak yang sudah ada;
c.ketersediaan transportasi umum;
d.keadaan populasi ternak di lingkungan sekitar;
e.respon dari pemangku kepentingan (peternak, pedagang ternak, jagal); dan
f.memiliki hari pasaran yang berbeda dengan pasar ternak yang lain.

Pasal 10

Fasilitas sarana prasarana pokok pasar ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b antara lain:

a.lahan pasar ternak yang dimiliki Pemerintah Daerah;
b.kantor pengelola;
c.fasilitas tambatan ternak;
d.fasilitas tempat menaikkan/menurunkan ternak;
e.pos kesehatan hewan dan pangan asal hewan;
f.tempat penimbangan ternak;
g.timbangan ternak;
h.tempat perisitirahatan ternak;
i.pembuangan limbah;
j.pagar keliling;
k.area hijauan pakan ternak;
l.jaringan air bersih/minum ternak;
m.kandang isolasi;
n.kandang jepit;
o.areal parkir kendaraan;
p.jaringan listrik;
q.layanan kesehatan hewan dan pangan asal hewan; dan
r.papan informasi harga ternak dan pangan asal hewan.

Isi peraturan

Teks111PDFHirarki

Memuat teks peraturan…