DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menjelaskan tentang KETENTUAN UMUM, PENGELOLA ZAKAT, OBJEK ZAKAT, MUZAKKI dan MUSTAHIQ, PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PERAN SERTA MASYARAKAT, SANKSI ADMINISTRATIF, LARANGAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERALIHAN,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan, pelayanan dan pengawasan, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sodaqoh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2010 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 3
10.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 14).
12.Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota;
13.Peraturan BAZNAS Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
14.Peraturan BAZNAS Nomor 3 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2.Bupati adalah Bupati Ciamis.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ciamis. 4
5.Pengelolaan zakat adalah kegiatan Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendataan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
6.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
7.BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
8.Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten Ciamis sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
9.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
10.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
11.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
12.Muzakki adalah Orang atau Badan yang wajib mengeluarkan zakat.
13.Mustahiq adalah Orang atau Badan yang berhak menerima zakat.
14.Fakir adalah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya.
15.Miskin adalah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya tetapi tidak mencukupinya.
16.Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.
17.Mualaf adalah golongan yang perlu dijinakkan hatinya kepada islam agar lebih memantapkan keyakinannya kepada islam.
18.Riqab adalah pembebasan budak belian dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan.
19.Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat.
20.Sabilillah adalah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat.
21.Ibnusabil adalah orang lain untuk melintasi diri satu daerah ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang kehabisan bekalnya bukan untuk maksud maksiat tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan agama islam.
22.Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang karena itu diwajibkan zakat.
23.Kadar zakat adalah prosentasi besarnya zakat yang harus ditunaikan/diserahkan.
24.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

Pasal 2

Pengelolaan Zakat berasaskan:

a.syariat Islam; 5
b.amanah;
c.kemanfaatan;
d.keadilan;
e.kepastian hukum;
f.terintegrasi; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk :

a.meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
b.meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
c.meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB II

PENGELOLA ZAKAT

Pasal 4

(1)Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten dibentuk BAZNAS Kabupaten.
(2)BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
(3)BAZNAS Kabupaten bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah.
(4)BAZNAS Kabupaten melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
(5)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten berwenang untuk membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan BAZNAS.

Pasal 5

(1)BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
(2)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
(3)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam.
(4)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah dan komposisinya disesuaikan dengan kebutuhan. 6
(5)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil.
(6)Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 6

Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

a.warga negara Indonesia;
b.beragama Islam;
c.bertakwa kepada Allah SWT;
d.berahlak mulia;
e.berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
f.sehat jasmani dan rohani;
g.tidak menjadi anggota partai politik; dan
h.memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat dan tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 7

(1)Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipilih oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
(2)Tatacara Pembentukan Tim Seleksi dan Teknis pemilihan Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
(4)Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
(5)Masa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 8

Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:

a.meninggal dunia;
b.habis masa jabatan;
c.mengundurkan diri;
d.tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
e.tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus. 7

Pasal 9

(1)Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.
(2)Proses pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan BAZNAS Kabupaten dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), BAZNAS Kabupaten wajib:
1. a.melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten;
2. b.melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan instansi terkait di tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
3. c.melaporkan dan mempertanggunjawabkan pengelolaan zakat kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.
(2)Paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun, diadakan audit terhadap pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten.
(3)Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.audit yang dilakukan oleh BAZNAS dan/atau Kementerian Agama; dan/atau;
2. b.audit yang dilakukan oleh akuntan publik dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang audit.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENGELOLA ZAKAT

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2004

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENGELOLA ZAKAT

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2004

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2010