DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menjelaskan tentang KETENTUAN UMUM, LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH, PENGANGGARAN, PENERIMAAN DAN PENYETORAN, PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan sumber pendapatan daerah sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupatan Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2.Bupati adalah Bupati Ciamis.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. 3
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.
7.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, dan bentuk hukum lainnya.
9.Lain-lain PAD yang Sah adalah PAD diluar pajak daerah, retribusi daerah, hasil badan usaha milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
10.Wajib Bayar adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Lain-lain PAD yang Sah, termasuk pemungut atau pemotong Lain-lain PAD yang Sah.
11.Jasa Giro adalah penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah yang berasal dari hasil penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk rekening baik yang dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Daerah dan atau bendahara daerah pada bank pemerintah yang ditetapkan oleh Bupati.
12.Sumbangan Pihak Ketiga adalah penerimaan dari lain- lain PAD yang Sah yang berasal dari pemberian secara ikhlas dan tidak mengikat, berupa pemberian, hadiah, donasi dan hibah atau lain-lain sumbangan yang diberikan dalam bentuk uang atau disamakan nilainya dengan uang.
13.Bunga Bank adalah sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang di hitung sebesar prosentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan.

BAB II

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 2

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan sebagai pembayaran atas:

a.hasil penjualan aset Daerah; 4
b.jasa giro;
c.pendapatan bunga;
d.penerimaaan atas tuntutan ganti rugi;
e.keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
f.komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh Daerah;
g.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
h.pendapatan denda pajak daerah;
i.pendapatan denda retribusi daerah;
j.pendapatan dari pengembalian atas belanja Daerah yang melampaui batas waktu pengembalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k.pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
l.fasilitas sosial dan fasilitas umum;
m.pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
n.pendapatan badan layanan umum daerah; dan
o.sumbangan pihak ketiga;
p.bentuk-bentuk lainnya yang merupakan hak daerah dan/atau menambah kekayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 4

Subyek lain-lain PAD yang Sah merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dari kegiatan Pemerintah Daerah yang berakibat pada adanya pembayaran dalam bentuk sumbangan dan bentuk lainnya kepada Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

(1)Lain-lain PAD yang Sah yang bersipat tetap dan/atau tidak tetap dianggarkan pada SKPKD atau Perangkat Daerah pemungut. 5
(2)Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah yang tidak dapat diduga dan timbul pada tahun berkenaan bersifat estimasi atau cadangan.
(3)Realisasi Lain-lain PAD yang Sah yang belum teranggarkan, penatausahaannya dilaksanakan pada SKPKD.

Pasal 6

(1)Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah :
1. a.menetapkan bentuk-bentuk Lain-lain PAD yang sah pada setiap awal tahun anggaran; dan
2. b.menetapkan besaran penerimaan atas bentuk- bentuk lain-lain PAD yang sah.
(2)Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pengelolaan lain-lain PAD yang sah, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Pasal 7

(1)Penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh bendahara penerima pada setiap Perangkat Daerah dan disetor ke Kas Daerah.
(2)Penyetoran Lain-lain PAD yang Sah ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak diterima.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI

Pasal 8

(1)Kepala SKPKD melaksanakan penatausahaan pengelolaan lain-lain PAD yang sah serta penerimaan dan penyimpanan uang daerah yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah.
(2)Kepala Perangkat Daerah melaksanakan penatausahaan pemungutan lain-lain PAD yang sah.
(3)Bendahara penerimaan melaksanakan penatausahaan penerimaan, penyimpanan, dan penyetoran ke Kas Daerah atas uang Daerah yang bersumber dari lain- lain PAD yang sah. 6

Pasal 9

Pejabat penatausahaan pada setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan penghitungan atas penerimaan dan penyetoran lain-lain PAD yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pembinaan dan pengawasan administrasi pungutan atas lain lain PAD yang sah secara teknis fungsional dilaksanakan oleh SKPKD.
(2)Pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan lain lain PAD yang sah secara teknis administrasi dilaksanakan oleh SKPKD.
(3)Tatacara pembinaan dan pengawasan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…