DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 119

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menjelaskan tentang KETENTUAN UMUM, KLASIFIKASI, PENYELENGGARAAN, PERAN DAN BAGIAN JALAN, PENGADAAN TANAH, IZIN, REKOMENDASI, DAN DISPENSASI, PERAN SERTA MASYARAKAT, LEGER JALAN, LARANGAN, SANKSI ADMINISTRASI, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan jalan sebagai salah satu bagian penyelenggaraan prasarana transportasi yang memberikan pelayanan yang optimal, diperlukan penyelenggaraan jalan secara terpadu dan bersinergi antara pemerintah daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha;
c.bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum terhadap pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan jalan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupatan Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dearah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis Bupati adalah Bupati Ciamis.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
5.Jalan Daerah adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan Jalan primer, yang menghubungkan ibukota Daerah dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota Daerah dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta Jalan umum dalam sistem jaringan Jalan sekunder dalam wilayah, Daerah dan jalan strategis Daerah.
6.Jalan Desa adalah Jalan lingkungan primer dan sekunder serta Jalan lokal primer dan sekunder yang tidak termasuk dalam Jalan Daerah dan merupakan Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa.
7.Jalan Lingkungan adalah Jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan Jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.
8.Fungsi Jalan adalah pengelompokkan Jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan Jalan dimana Jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan Jalan Lingkungan.
9.Kelas Jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan Jalan serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
10.Jalan Kolektor adalah Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah Jalan masuk dibatasi.
11.Jalan Lokal adalah Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
12.Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hirarki. 4
13.Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya

BAB II

KLASIFIKASI

Pasal 2

Jalan Daerah dapat diklasifikasi menurut:

a.sistem;
b.fungsi;
c.status; dan
d.kelas.

Pasal 3

(1)Jalan Daerah menurut sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
1. a.sistem jaringan jalan primer; dan
2. b.sistem jaringan jalan sekunder.
(2)Sistem Jaringan Jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sistem Jaringan Jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat Daerah, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan.
(3)Sistem Jaringan Jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sistem Jaringan Jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di Daerah.

Pasal 4

(1)Jalan Daerah menurut fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
1. a.jalan arteri;
2. b.jalan kolektor;
3. c.jalan lokal; dan
4. d.jalan lingkungan.
(2)Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara berdayaguna. 5
(3)Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.
(4)Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.
(5)Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d merupakan Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Pasal 5

Fungsi Jalan pada suatu ruas Jalan dapat berubah apabila:

a.berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
b.semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
c.lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara Jalan yang baru; dan/atau
d.semakin berkurang peranannya dan/atau semakin sempit luas wilayah yang dilayani.

Pasal 6

Jalan Daerah menurut status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

a.jalan daerah; dan
b.jalan desa.

Pasal 7

(1)Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi ruas Jalan sebagai:
1. a.jalan kolektor primer empat;
2. b.jalan lokal primer;
3. c.jalan lingkungan primer;
4. d.jalan strategis daerah;
5. e.jalan arteri sekunder;
6. f.jalan kolektor sekunder;
7. g.jalan lokal sekunder; dan
8. h.jalan lingkungan sekunder.
(2)Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi ruas jalan sebagai Jalan Lingkungan primer dan Jalan Lokal primer yang tidak termasuk Jalan Daerah. 6

Pasal 8

(1)Status ruas Jalan ditetapkan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan memperhatikan fungsi Jalan yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Ketentuan mengenai penetapan status ruas Jalan sebagai Jalan Daerah atau Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 9

(1)Perubahan status Jalan pada suatu ruas Jalan dapat dilakukan setelah perubahan fungsi Jalan ditetapkan.
(2)Perubahan status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara Jalan sebelumnya kepada penyelenggara Jalan yang akan menerima.
(3)Penyelenggara Jalan sebelumnya tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan Jalan tersebut sebelum status Jalan ditetapkan.

Pasal 10

Jalan Daerah menurut kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

a.penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan; dan
b.spesifikasi penyediaan prasarana jalan.

Isi peraturan

Teks119PDFHirarki

Memuat teks peraturan…