DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menjelaskan tentang KETENTUAN UMUM, PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN, BENTUK PAGUYUBAN, LEMBAGA ADAT, WILAYAH ADAT, PRANATA ADAT, PEMUNGUTAN HASIL HUTAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa nilai adat istiadat dalam masyarakat hukum adat merupakan kepribadian daerah yang perlu diberikan pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah untuk dibina dan diberdayakan guna menunjang pembangunan dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 5059);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15); 3
13.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 14). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPUNG KUTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ciamis.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Hukum Adat adalah seperangkat norma dan aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan masyarakat hukum adat dan atas pelanggarannya dikenakan sanksi adat.
7.Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah adat karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adat Kampung Kuta.
8.Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta.
9.Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan Hukum Adat.
10.Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta. 4
11.Wilayah Adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun dihuni dan dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta sebagai penyangga sumber penghidupan yang diwarisi dari leluhurnya atau melalui kesepakatan dengan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta lainnya.
12.Hak Ulayat adalah kewenangan yang berhubungan dengan Tanah Ulayat yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta atas Wilayah Adat sesuai dengan Hukum Adat.

BAB II

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta di Daerah.
(2)Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identitas budaya, hak Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta, hak kolektif dan hak perorangan warga atas tanah.

BAB III

BENTUK PAGUYUBAN

Pasal 3

(1)Paguyuban Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta merupakan persekutuan hukum otonom dan mengatur sistem kehidupan yang dibentuk oleh Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta.
(2)Paguyuban Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Kasepuhan.

BAB IV

LEMBAGA ADAT

Pasal 4

(1)Lembaga Adat berfungsi mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta dengan mengacu kepada Hukum Adat.
(2)Lembaga Adat berperan dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta beserta kearifan lokalnya.
(3)Dalam melaksanakan fungsi dan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Lembaga Adat berkoordinasi dan bersinergi secara dinamis dengan Pemerintah Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 5

BAB V

WILAYAH ADAT

Pasal 5

(1)Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta berada di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari.
(2)Luas Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta ditetapkan seluas 97 (sembilan puluh tujuh) hektar.
(3)Batas Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan dusun Cibodas;
2. b.sebelah selatan berbatasan dengan sungai Cijolang;
3. c.sebelah barat berbatasan dengan dusun Margamulya; dan
4. d.sebelah timur berbatasan dengan sungai Cijolang.
(3)Ketentuan lebih lajut mengenai batas Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati .

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta di Daerah.
(2)Tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.hutan titipan;
2. b.hutan tutupan; dan
3. c.hutan bukaan.

BAB VI

PRANATA ADAT

Pasal 7

(1)Setiap warga Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta wajib mentaati dan mematuhi pranata adat yang mengatur berbagai aspek dan sendi kehidupan.
(2)Pranata adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga Adat berdasarkan hasil musyawarah dan kebiasaaan adat.
(3)Setiap pelanggaran terhadap pranata adat dapat dikenakan sanksi hukuman adat.
(4)Dalam hal terjadi perkara dimana salah satu pihak bukan merupakan warga Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta, penyelesaian perkara dilakukan melalui lembaga peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 6

BAB VII

PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

Pasal 8

(1)Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta yang melakukan pemungutan hasil hutan atau pemanfaatan hutan secara lestari untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari wajib mempunyai izin.
(2)Berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta berhak:
1. a.melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
2. b.melakukan kegiatan pengelolaan Hutan Adat berdasarkan Hukum Adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan; dan
3. c.mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
(3)Berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta wajib:
1. a.menjaga kelestarian hutan dalam pengelolaan Hutan Adat;
2. b.melindungi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang berada di kawasan Hutan Adat; dan
3. c.melindungai kawasan Hutan Adat dari gangguan manusia maupun ancaman lain.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemungutan hasil hutan atau pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Pembinaan terhadap Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta dan Lembaga Adat menjadi tanggung jawab Bupati dan dilaksanakan oleh SKPD terkait bersama Lembaga Adat.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberdayaan, pembangunan infrastruktur dan kegiatan lain yang relevan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan terhadap Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pengawasan terhadap Tanah Ulayat dan Wilayah Adat menjadi tanggung jawab Bupati dan dilaksanakan oleh SKPD terkait bersama dengan Lembaga Adat.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini dan kegiatan lain yang relevan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap Tanah Ulayat dan Wilayah Adat Kampung Kuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 7

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…