DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2017

Nomor: 16
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menjelaskan tentang KETENTUAN UMUM, MEKANISME PENYUSUNAN PROPEMPERDA, PENENTUAN PRIORITAS PROPEMPERDA, PENGELOLAAN PROPEMPERDA, PEMBIAYAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupatan Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20145 Nomor 2036. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2.Bupati adalah Bupati Ciamis.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
8.Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.
9.Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
10.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
11.Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dengan tugas dan wewenang di bidang pembentukan Perda.
12.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13.Daftar Kumulatif Terbuka adalah daftar tambahan rencana pembentukan Perda dalam Propemperda diluar daftar prioritas karena hal tertentu yang bersifat insidentil.

BAB II

MEKANISME PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Pasal 2

(1)Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
(2)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Perda yang didasarkan atas:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat daerah.
(3)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
(4)Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 3

(1)Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
1. a.akibat putusan Mahkamah Agung;
2. b.APBD.
3. c.penataan kecamatan; dan/atau
4. d.penataan Desa.
(2)Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda dengan alasan:
1. a.mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
2. b.akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
3. c.mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Perangkat Daerah yang membidangi hukum; atau
4. d.perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 4

(1)Penyusunan Propemperda dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis.
(2)Tahapan penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.inventarisasi;
2. b.seleksi;
3. c.koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD;
4. d.penetapan; dan
5. e.penyebarluasan.

Pasal 5

(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan HAM dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
(2)Bupati memerintahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah untuk mengusulkan Rancangan Perda yang akan dimasukkan ke dalam Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3)Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan bidang tugasnya menyampaikan usulan Rancangan Perda yang akan dimasukkan kedalam Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bagian Hukum dan HAM.
(4)Bagian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menginventarisir usulan Rancangan Perda dari Perangkat Daerah yang akan disusun sebagai Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
(5)Naskah Akademik Rancangan Perda dan/atau Rancangan Perda yang telah disusun oleh Perangkat Daerah disertakan dalam penyampaian usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)Penyusunan Propemperda dilingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2)Pimpinan DPRD mengirimkan surat permintaan pengajuan usul Propemperda di lingkungan DPRD kepada anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, dan Bapemperda.
(3)Pimpinan komisi dan pimpinan gabungan komisi mengkoordinasikan usulan Propemperda dengan memperhatikan skala prioritas bidang tugas komisi dan gabungan komisi serta masukan dari Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerjanya dan aspirasi masyarakat.
(4)Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, dan Bapemperda menyampaikan usulan Rancangan Perda yang akan dimasukkan ke dalam Propemperda di lingkungan DPRD kepada pimpinan Bapemperda.
(5)Bapemperda menginventarisir usulan Rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, dan Bapemperda.
(6)Naskah Akademik Rancangan Perda dan/atau Rancangan Perda yang telah disusun oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, dan Bapemperda disertakan dalam penyampaian usulan Propemperda di lingkungan DPRD.

Pasal 7

Ketentuan mengenai bentuk dan tatacara pengisian matriks usulan Propemperda tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Berdasarkan hasil iventarisasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bapemperda melakukan seleksi substansi usulan Rancangan Perda dengan mendasarkan pada:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat.
(2)Bapemperda dalam menyusun Propemperda dilingkungan DPRD dapat mengundang pimpinan Komisi, gabungan Komisi, pimpinan Fraksi, Anggota DPRD yang mengusulkan Rancangan Perda, dan dapat mengikutsertakan masyarakat/pemangku kepentingan serta para pakar/ahli yang terkait untuk membahas Propemperda di lingkungan DPRD.
(3)Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapemperda DPRD menetapkan Propemperda dari lingkungan DPRD untuk menjadi bahan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Berdasarkan hasil inventarisasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Hukum dan HAM melakukan seleksi substansi usulan Rancangan Perda dengan mendasarkan pada:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat.
(2)Bagian Hukum dan HAM dalam melakukan penyusunan Propemperda dapat mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait antara lain dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan instansi vertikal lainnya sesuai dengan:
1. a.kewenangan;
2. b.materi muatan; atau
3. c.kebutuhan dalam pengaturan.
(3)Dalam rangka mendapatkan usulan Rancangan Perda yang sesuai dengan kriteria substansi sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dan HAM melakukan analisa usulan Rancangan Perda.
(4)Analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menilai Rancangan Perda layak atau tidak layak masuk kedalam Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
(5)Bagian Hukum dan HAM menyelenggarakan rapat konsultasi penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengundang Pimpinan Perangkat daerah, masyarakat/pemangku kepentingan, Perancang Peraturan Perundang-undangan, instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait untuk melakukan pemantapan daftar usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
(6)Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Bagian Hukum dan HAM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(7)Bupati menyampaikan usulan Propemperda prakarsa Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 10

(1)Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
(2)Pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dilakukan dalam rangka melakukan harmonisasi, sinkronisasi dan penentuan prioritas usulan Propemperda dari Pemerintah Daerah dan DPRD dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3)Pembahasan untuk penyusunan Propemperda dilakukan dalam:
1. a.rapat kerja antara Bapemperda dan Bagian Hukum dan HAM;
2. b.rapat Panitia Kerja yang dibentuk Bapemperda; dan/atau
3. c.rapat Tim perumus/tim sinkronisasi yang dibentuk oleh Panitia Kerja.
(4)Apabila DPRD dan Pemerintah Daerah menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama untuk dimasukan kedalam Propemperda, yang dimasukan kedalam Propemperda adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…