DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2014

Nomor: 18
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini menjelaskan tentang KETENTUAN UMUM,MAKSUD DAN TUJUAN,PENYELENGGARAAN PARKIR,PENYELENGGARAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM,PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR,PENGADAAN SARANA DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR,PERIZINAN,PENYELENGGARAAN PARKIR BONGKAR MUAT,CARA PARKIR,JURU PARKIR,PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI,CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA,TATA CARA PENETAPAN, PEMBAYARAN DAN ADMINISTRASI PENERIMAAN RETRIBUSI,CARA PENARIKAN,INSTANSI PEMUNGUT, PENGELOLA DAN PENANGGUNGJAWAB,PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI,KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2
5.Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan dan PenindakanPelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
15.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 3
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
18.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4Tahun 1994, tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 9);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Nomor 9);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 10). 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH CIAMIS TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Ciamis;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7.Dinas adalah SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
8.Kepala Dinas adalah Kepala SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
9.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Parkirsebagai Unit Pelaksana.
10.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
12.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
13.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. 5
14.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16.Tempat Parkir adalah fasilitas yang disediakan untuk parkir.
17.Tempat Parkir di tepi jalan umum adalah tempat yang berada di tepi jalan umum dan/atau Daerah milik jalan tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
18.Tempat Khusus Parkir adalah fasilitas untuk parkir dapat berupa halaman/pelataran/taman dan gedung parkir diluar tepi jalan yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga untuk menunjang dan melayanai kepentingan umum.
19.Tempat Parkir Insidentil adalah tepi jalan umum, halaman / pelataran/taman dan gedung yang diperuntukan sebagai tempat parkir kendaraan sementara sebagai penunjang kegiatan olahraga, seni, budaya dan kegiatan lainnya.
20.Tempat Khusus Parkir Bongkar Muat Insidentil adalah halaman/pelataran dari jalan umum milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan sebagai tempat Parkir kendaraan pengunjung/pemakai jasa Parkir secara tidak tetap.
21.Juru Parkir adalah petugas parkir yang bertanggung jawab untuk melakukan pengaturan keluar masuk kendaraan ke tempat parkir dan pengaturan didalam lokasi parkir.
22.Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
23.Wajib Retribusi adalah perorangan dan/atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi berkewajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi.
24.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
25.Gedung Parkir adalah tempat parkir pada bangunan atau suatu bangunan yang khusus diperuntukan bagi tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
26.Bongkar Muat adalah membongkar dan/atau memuat barang dari atau ke kendaraan.
27.Tempat Bongkar Muat adalah sebagian jalan yang diperuntukkan membongkar/memuat barang dimana kelancaran lalu lintas tidak terganggu atau tempat lain milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Perorangan dan/atau Badan Hukum.
28.Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi. 6
29.Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
30.Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
31.Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping.
32.Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
33.Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
34.Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
35.Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
36.Satuan ruang parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan dalam hal ini mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor, baik parkir paralel dipinggir jalan, pelataran parkir ataupun gedung parkir.
37.Pakaian dinas seragam adalah pakaian seragam yang digunakan oleh petugas juru parkir.
38.Tanda-tanda khusus pakaian adalah tanda-tanda yang dikenakan oleh petugas juru parkir.
39.Logo dan Lambang adalah Logo dan Lambang Kabupaten Ciamis.
40.Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum.
41.Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
42.Retribusi Tempat Khusus Parkir selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pembayaran penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah atau Pihak Swasta.
43.Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah, termasuk memungut atau memotong Retribusi.
44.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan perundang- undangan Retribusi Daerah. 7

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam mengadakan kegiatan pungutan Retribusi mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
(2)Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah, dan meningkatkan pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 3

Penyelenggaraan Parkir meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tempat/fasilitas parkir untuk umum.

Pasal 4

(1)Fasilitas parkir untuk umum terdiri dari:
1. a.fasilitas parkir untuk umum di tepi jalan umum;
2. b.fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan;
3. c.fasilitas parkir tepi jalan tempat tertentu dan parkir insidentil.
(2)Penetapan lokasi, titik dan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dengan memperhatikan;
1. a.rencana umum tata ruang wilayah;
2. b.keselamatan, kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas;
3. c.penataan dan kelestarian lingkungan;
4. d.kemudahan bagi pengguna jasa;
5. e.ruas jalan yang boleh dilakukan untuk parkir;
6. f.potensi parkir.
(3)Penetapan lokasi, titik dan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan dengan cara :
1. a.pengukuran ruas jalan;
2. b.penghitungan kapasitas Satuan Ruang Parkir (SRP);
3. c.pemasangan rambu dan marka parkir;
4. d.perhitungan dan penyiapan petugas parkir.
(4)Penyelenggara parkir dapat mengenakan tambahan biaya asuransi parkir.
(5)Tata cara pengenaan biaya asuransi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

Pasal 5

(1)Parkir di Tepi Jalan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
(2)Dalam penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan insidentil Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbentuk badan hukum. 8
(3)Sebelum kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pemerintah Daerah melakukan survey potensi parkir.

Pasal 6

(1)Parkir Tepi Jalan Umum, meliputi seluruh tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Ciamis.
(2)Tempat-tempat dan/atau titik-titik parkir di tepi jalan umum terdiri atas ruas jalan tertentu yang diberi tanda-tanda.
(3)Tempat-tempat dan/atau titik-titik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dengan memperhatikan batasan tempat yang diperbolehkan ataupun dilarang dipergunakan untuk parkir sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
(4)Tempat-tempat dilarang parkir antara lain :
1. a.sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
2. b.sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
3. c.sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
4. d.sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang/perlintasan kereta api;
5. e.sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
6. f.sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung;
7. g.sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis;
8. h.tempat yang ditandai dengan rambu larangan parkir dan/atau larangan berhenti.
(5)Tanda-tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa rambu, marka dan/atau yang lain yang menunjukan cara-cara parkir.

Pasal 7

Volume parkir tepi jalan umum diukur dari penggunaan tempat parkir yang diberi batasan oleh tanda-tanda Satuan Ruang Parkir (SRP).

Pasal 8

Untuk waktu-waktu tertentu parkir tepi jalan umum di jalan tertentu dilarang parkir dengan pertimbangan;

a.terjadi perubahan arus lalu lintas;
b.adanya kegiatan Pemerintah Daerah;
c.bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 9

(1)Parkir Insidentil dilakukan dalam menunjang kegiatan even olah raga, pertunjukkan seni dan budaya, pameran dan kegiatan lainnya yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas dan memerlukan tempat khusus parkir sementara.
(2)Parkir Insidentil dapat menggunakan beberapa ruas jalan, halaman dan gedung milik pemerintah maupun perusahaan dan perorangan. 9
(3)Dalam menetapkan parkir insidentil harus memperhatikan :
1. a.gangguan lalu lintas yang ditimbulkan;
2. b.alternatif pengalihan arus lalu lintas yang terganggu;
3. c.keselamatan, kelancaran, keamanan, dan kenyamanan lau lintas;
4. d.penataan dan kelestarian lingkungan;
5. e.kemudahan bagi pengguna tempat parkir; dan
6. f.potensi parkir.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…