DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2019

Nomor: 18
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ciamis

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Ciamis yang aman, tertib, lancar, asri, dan sehat, setiap pembangunan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan rencana pembangunan yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas sebagai salah satu tanggung jawab pengembang atau pembangun;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, pengembang atau pembangun, dan masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta guna mencegah dampak lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Ciamis diperlukan pengaturan mengenai analisis dampak lalu lintas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 9);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 12);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Nomor 16);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 56). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ciamis.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
6.Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8.Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah Kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
9.Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
10.Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.

BAB II

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 2

(1)Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2)Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 3

(1)Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa bangunan untuk:
1. a.kegiatan perdagangan;
2. b.kegiatan perkantoran;
3. c.kegiatan industri;
4. d.fasilitas pendidikan;
5. e.fasilitas pelayanan umum;
6. f.fasilitas olah raga;
7. g.stasiun pengisian bahan bakar umum;
8. h.hotel;
9. i.gedung pertemuan;
10. j.restoran;
11. k.bengkel Kendaraan bermotor;
12. l.pencucian mobil;
13. m.showroom; dan/atau
14. n.kegiatan lain.
(2)Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa:
1. a.perumahan dan permukiman;
2. b.asrama;
3. c.rumah toko; dan/atau
4. d.permukiman lain.
(3)Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa:
1. a.akses ke dan dari jalan tol;
2. b.terminal;
3. c.stasiun kereta api;
4. d.pool Kendaraan;
5. e.fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
6. f.infrastruktur lain.

Pasal 4

(1)Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang lebih besar 30% (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2)Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang lebih besar 50% (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau fasilitas pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(3)Perubahan terhadap fungsi peruntukkan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Pengembang atau Pembangun melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
(2)Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
(3)Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 7

(1)Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2)Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas yang meliputi:
  1. 1.penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  2. 2.cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
  3. 3.perkiraan transportasi yang digunakan;
  4. 4.penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
  5. 5.periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
  6. 6.kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
  7. 7.karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
  8. 8.penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
  9. 9.metodologi penyusunan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
2. b.analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan eksisting yang meliputi:
  1. 1.kondisi prasarana jalan;;
  2. 2.kondisi lalu lintas eksisting; dan
  3. 3.kondisi angkutan jalan.
3. c.analisis terhadap Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.analisis distribusi perjalanan;
5. e.analisis pemilihan moda;
6. f.analisis pembebanan perjalanan;
7. g.simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi:
  1. 1.simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
  2. 2.simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
  3. 3.simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
  4. 4.simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
8. h.rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak yang meliputi:
  1. 1.peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
  2. 2.penyediaan angkutan umum;
  3. 3.manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
  4. 4.manajemen kebutuhan lalu lintas;
  5. 5.penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
  6. 6.penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, Kendaraan pribadi, dan Kendaraan barang;
  7. 7.penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
  8. 8.penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
  9. 9.penyediaan fasilitas pejalan kaki dan penyandang disabilitas;
  10. 10.penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
  11. 11.penyediaan sistem informasi lalu lintas;
  12. 12.penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
  13. 13.penyediaan fasilitas penyeberangan.
9. i.rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
10. j.rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
  1. 1.pemantauan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi: a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan.
  2. 2.pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun yang meliputi: a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas Kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur; b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
11. k.gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan yang meliputi:
  1. 1.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  2. 2.peta lokasi yang memuat jenis bangunan dan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  3. 3.kondisi fisik sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  4. 4.kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
  5. 5.kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.
(3)Tanggung jawab Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

Pasal 8

Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan salah satu persyaratan bagi Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh:

a.izin lokasi;
b.izin mendirikan bangunan; atau
c.izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa harus mendapat persetujuan dari Bupati.
(2)persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi bidang Perhubungan.

Pasal 10

(1)Untuk memperoleh persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Bupati.
(2)Penyampaian dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan surat permohonan persetujuan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
(3)Ketentuan mengenai format surat permohonan persetujuan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Ciamis yang aman, tertib, lancar, asri, dan sehat, setiap pembangunan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan rencana pembangunan yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas sebagai salah satu tanggung jawab pengembang atau pembangun;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, pengembang atau pembangun, dan masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta guna mencegah dampak lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Ciamis diperlukan pengaturan mengenai analisis dampak lalu lintas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 9);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 12);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Nomor 16);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 56). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ciamis.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
6.Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8.Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah Kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
9.Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
10.Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.

BAB II

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 2

(1)Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2)Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 3

(1)Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa bangunan untuk:
1. a.kegiatan perdagangan;
2. b.kegiatan perkantoran;
3. c.kegiatan industri;
4. d.fasilitas pendidikan;
5. e.fasilitas pelayanan umum;
6. f.fasilitas olah raga;
7. g.stasiun pengisian bahan bakar umum;
8. h.hotel;
9. i.gedung pertemuan;
10. j.restoran;
11. k.bengkel Kendaraan bermotor;
12. l.pencucian mobil;
13. m.showroom; dan/atau
14. n.kegiatan lain.
(2)Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa:
1. a.perumahan dan permukiman;
2. b.asrama;
3. c.rumah toko; dan/atau
4. d.permukiman lain.
(3)Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa:
1. a.akses ke dan dari jalan tol;
2. b.terminal;
3. c.stasiun kereta api;
4. d.pool Kendaraan;
5. e.fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
6. f.infrastruktur lain.

Pasal 4

(1)Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang lebih besar 30% (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2)Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang lebih besar 50% (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau fasilitas pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(3)Perubahan terhadap fungsi peruntukkan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Pengembang atau Pembangun melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
(2)Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
(3)Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 7

(1)Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2)Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas yang meliputi:
  1. 1.penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  2. 2.cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
  3. 3.perkiraan transportasi yang digunakan;
  4. 4.penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
  5. 5.periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
  6. 6.kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
  7. 7.karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
  8. 8.penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
  9. 9.metodologi penyusunan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
2. b.analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan eksisting yang meliputi:
  1. 1.kondisi prasarana jalan;;
  2. 2.kondisi lalu lintas eksisting; dan
  3. 3.kondisi angkutan jalan.
3. c.analisis terhadap Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.analisis distribusi perjalanan;
5. e.analisis pemilihan moda;
6. f.analisis pembebanan perjalanan;
7. g.simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi:
  1. 1.simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
  2. 2.simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
  3. 3.simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
  4. 4.simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
8. h.rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak yang meliputi:
  1. 1.peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
  2. 2.penyediaan angkutan umum;
  3. 3.manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
  4. 4.manajemen kebutuhan lalu lintas;
  5. 5.penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
  6. 6.penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, Kendaraan pribadi, dan Kendaraan barang;
  7. 7.penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
  8. 8.penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
  9. 9.penyediaan fasilitas pejalan kaki dan penyandang disabilitas;
  10. 10.penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
  11. 11.penyediaan sistem informasi lalu lintas;
  12. 12.penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
  13. 13.penyediaan fasilitas penyeberangan.
9. i.rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
10. j.rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
  1. 1.pemantauan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi: a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan.
  2. 2.pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun yang meliputi: a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas Kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur; b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
11. k.gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan yang meliputi:
  1. 1.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  2. 2.peta lokasi yang memuat jenis bangunan dan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  3. 3.kondisi fisik sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  4. 4.kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
  5. 5.kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.
(3)Tanggung jawab Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

Pasal 8

Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan salah satu persyaratan bagi Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh:

a.izin lokasi;
b.izin mendirikan bangunan; atau
c.izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa harus mendapat persetujuan dari Bupati.
(2)persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi bidang Perhubungan.

Pasal 10

(1)Untuk memperoleh persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Bupati.
(2)Penyampaian dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan surat permohonan persetujuan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
(3)Ketentuan mengenai format surat permohonan persetujuan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.