DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2022

Nomor: 18
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender dan bertujuan untuk memberikan dasar bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender;
c.bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pengarusutamaan Gender. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
3.Undang Undang Nomor 07 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Rencana Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39 Tahun 2016) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 87 Tahun 2020);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 13). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS Dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ciamis.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda Kabupaten Ciamis.
6.Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki- laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
7.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial budaya masyarakat dan sesuai perkembangan zaman.
8.Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki- laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9.Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.
10.Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11.Perencanaan berperspektif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
13.Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain pada tahun 2000 dan direkomendasikan penggunaannya dalam beberapa kebijakan yaitu digunakan untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang belum responsif Gender.
14.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
15.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah sebagai wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan Gender dari berbagai Instansi/lembaga di Daerah.
16.Focal Point Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
17.Tim Teknis PUG adalah Tim yang terdiri dari aparatur, akademisi dan fasilitator yang memiliki kemampuan teknis dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
18.Dokumen Perencanaan adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Stategis, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
21.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
24.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
25.Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah pedoman untuk menyusun kerangka pelaksanaan pengarusutamaan gender.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

a.memberikan dasar bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
b.mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
d.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah
b.perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah;
c.pelaksanaan strategi PUG, penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga PUG;
d.partisipasi masyarakat dalam PUG; dan
e.pembinaan dalam pelaksanaan PUG;
f.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 5

Prinsip dalam pengarusutamaan gender adalah:

a.responsif, yaitu kepedulian terhadap aspirasi sebagai bagian integral dalam kegiatan, progam dan kebijakan serta dalam penganggaran; dan
b.integratif, yaitu adanya integrasi dalam keseluruhan perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan program dan kebijakan serta dalam penganggaran.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

(1)Dalam pelaksanaan PUG di daerah, Pemerintah Daerah bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan PUG, kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD;
2. b.memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah;
3. c.melakukan pemberian bantuan teknis, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG;
4. d.melaksanakan PUG yang terkait dengan urusan pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, penanggulangan bencana, administrasi kependudukan, koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan, perhubungan, perpustakaan, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan, pemukiman dan lingkungan hidup, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, otonomi daerah dan pemerintahan umum, komunikasi dan informatika, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman dan ketertiban, hukum, perizinan, pekerjaan umum, pengelolaan anggaran, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk serta keluarga berencana;
5. e.memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin;
6. f.membentuk kelembagaan PUG paling rendah sampai dengan tingkat desa atau kelurahan;
7. g.memberikan pendampingan bagi kelembagaan PUG disemua tingkatan;
8. h.melakukan advokasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan PUG disemua tingkatan; dan
9. i.melakukan koordinasi dengan instansi vertikal.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan mekanisme kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

a.penetapan, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
b.fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan gender, serta lembaga non pemerintah;
c.koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Kabupaten;
e.pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG;
f.pelaksanaan PUG yang terkait dengan urusan pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, penanggulangan bencana, administrasi kependudukan, koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan, perhubungan, perpustakaan, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan, pemukiman dan lingkungan hidup, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, otonomi daerah dan pemerintahan umum, komunikasi dan informatika, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman dan ketertiban, hukum, perizinan, pekerjaan umum, pengelolaan anggaran, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk serta keluarga berencana;
g.fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan berdasarkan manfaat; dan
h.membentuk dan menetapkan Pokja PUG.

BAB V

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 8

(1)Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
(2)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis GAP atau metode analisi lain.
(3)Analisis gender terhadap RKA dan DPA SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
(4)Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RKPD, Rensta SKPD, Renja SKPD, dan RKA serta DPA SKPD dapat bekerjasama dengan Lembaga Peguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.
(5)Langkah-langkah penyusunan GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dituangkan dalam penyusunan GBS.
(2)Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar bagi SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.
(3)Komponen dan cara pengisian GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD dan RKA dan DPA SKPD yang responsif gender.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja SKPD berperspektif gender diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…