DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang meliputi Ketentuan Umum, Asas, Prinsip dan Tujuan, Keperansertaan, Ruang Linkup, Penyelnggaraan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha, Kelembagaan dna Koordinasi, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap Lanjut Usia perlu dihormati dan dibahagiakan dengan menempatkan keluarga sebagai basis utama yang didukung dengan sistem pelayanan dari Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah Daerah, serta segenap pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian kepada Lanjut Usia;
c.bahwa sistem pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada dirasakan kurang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga diperlukan upaya pengembangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Lembaran Negara Nomor 4279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penenganan Lanjut Usia;
17.Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 496);
18.Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 192);
21.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
22.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 49);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 87);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 56). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dearah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam) puluh tahun atau lebih.
7.Lanjut Usia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
8.Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
9.Lanjut Usia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
10.Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
11.Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
12.Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lanjut Usia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lanjut Usia.
13.Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
14.Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lanjut Usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
15.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
16.Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
17.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah Kabupaten.
18.Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, balk berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
19.Pelayanan Harian Lanjut Usia (Day Care Services) adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lanjut Usia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh Pemerintah atau Masyarakat secara professional.
20.Pelayanan Home Care adalah Pelayanan Kesehatan Komprehensif yang diberikan kepada Individu di rumah tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan tingkat kemandirian serta memperbaiki kondisi kesehatan Individu agar kualitas hidupnya meningkat.
21.Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang selanjutnya disebut LKSLU adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia diselenggarakan berazaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan serta keserasian dalam perikehidupan yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab.

Pasal 3

Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, keperansertaan, kepedulian, pengembangan diri dan kemartabatan.

Pasal 4

Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan mental, kebutuhan sosial serta memberi perlindungan dan memberdayakan potensinya, sehingga Lanjut Usia memiliki kehidupan yang berguna, berkualitas dan dapat memperpanjang usia harapan hidup pada masa produktif, mencapai kemandirian serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB III

KEPERANSERTAAN

Pasal 5

Setiap Lanjut Usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 6

Setiap Lanjut Usia berperan serta dalam membimbing, menginspirasi, memotivasi dan mewariskan nilai-nilai luhur serta memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:

a.Lanjut Usia, atau kelompok Lanjut Usia yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
b.perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 8

(1)Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia meliputi:
1. a.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. b.pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi dan pendampingan;
3. c.pelayanan kesehatan;
4. d.pelayanan kesempatan kerja;
5. e.pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
6. f.bantuan sosial;
7. g.perlindungan sosial;
8. h.pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
(2)Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, Pemerintah Daerah, masyarakat terutama berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian terhadap Lanjut Usia.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Pasal 9

(1)Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(2)Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi:
1. a.bimbingan ibadah dan kegiatan keagamaan sesuai dengan Agama dan keyakinan masing-masing;
2. b.penumbuhan rasa percaya diri, penghargaan dan perhatian/kepedulian dari keluarga dan masyarakat sekitar; dan/atau
3. c.penyediaan akses sarana dan prasarana pendukung peribadatan.

Pasal 10

(1)Pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi dan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pengetahuan, sikap dan keterampilan yang berbasis pada potensi dan pengalaman yang dimiliki oleh Lanjut Usia.
(2)Pelayanan pendidikan, pelatihan Konsultasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki Lanjut Usia.
(3)Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha beserta segenap pemangku kepentingan lainnya didorong agar menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi maupun pendampingan kepada Lanjut Usia.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…