DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 175

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud pendirian Perumda Galuh Perdana adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali serta meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah dan perluasan lowongan kerja guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing dan fleksibilitas berusaha Perusahaan Umum Daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan tata kelola perusahaan yang baik dan dilakukan pengawasan secara optimal;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) dan

Mengingat

Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 tahun 2013 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Aneka Usaha, perlu dilakukan pengaturan ulang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang- undangan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Galuh Perdana. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubahdengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 87);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 55); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS DAN BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH GALUH PERDANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ciamis.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ciamis.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah Galuh Perdana yang selanjutnya disebut Perumda Galuh Perdana adalah Perusahaan Milik Pemerintah Kabupaten Ciamis yang bergerak di bidang Aneka Usaha.
8.Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Galuh Perdana yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
10.Direksi adalah organ Perumda Galuh Perdana yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Galuh Perdana untuk kepentingan dan tujuan Perumda Galuh Perdana serta mewakili Perumda Galuh Perdana baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
11.Pegawai adalah Pegawai Perumda Galuh Perdana.
12.Laba adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya dan pajak dalam satu tahun takwim.
13.Tahun buku adalah tahun takwim yang dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.
14.Penyertaan Modal adalah pemisahaan kekayaan daerah dari APBD atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk dijadikan sebagai modal BUMD yang berbentuk Perumda.
15.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
16.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Galuh Perdana.
17.Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik untuk melakukan proses penilaian terhadap bahkan calon anggota Dewan Pengawas atau bakal calon anggota Direksi yang ditetapkan oleh Bupati.
18.Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Galuh Perdana adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon anggota Dewan Pengawas Perumda dan mengikuti proses penjaringan.
19.Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon anggota Direksi Perumda Galuh Perdana dan mengikuti proses penjaringan.
20.Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama bakal calon anggota Dewan Pengawas yang telah mengikuti UKK.
21.Calon Anggota Direksi adalah nama-nama bakal calon anggota Direksi yang telah mengikuti UKK.
22.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24.Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan;
25.Rencana Bisnis Perumda Galuh Perdana, yang selanjutnya disebut Rencana Bisnis, adalah rincian kegiatan Perumda dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
26.Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Galuh Perdana, yang selanjutnya disebut RKA, adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda.
27.Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh direktur untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perumda Galuh Perdana melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
28.Restrukturisasi adalah situasi ketika perusahaan ingin melakukan perbaikan secara menyeluruh untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah Galuh Perdana yang selanjutnya disebut Perumda Galuh Perdana.
(2)Perumda Galuh Perdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor di Daerah.
(3)Perumda Galuh Perdana dapat membuka kantor perwakilan/cabang/unit perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pasal 4

Tujuan pendirian Perumda Galuh Perdana adalah:

a.memberikan manfaat serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi;
b.mengembangkan dan menggali potensi usaha di berbagai sektor sesuai dengan jenis usaha Perumda Galuh Perdana yang tidak bertentangan dengan pancasila, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan;
d.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedian barang dan/atau jasa yang bermutu untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Dalam mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4, Perumda Galuh Perdana dapat melakukan kegiatan usaha, meliputi :
1. a.percetakan;
2. b.perkebunan dan pertanian;
3. c.peternakan dan perikanan;
4. d.gudang penyangga/komoditi;
5. e.perbengkelan dan persewaan alat berat;
6. f.minyak dan gas bumi
7. g.perdagangan dan jasa;
8. h.usaha sarana produksi dan distribusi barang lainnya; dan
9. i.kegiatan usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
(2)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atau dikelola sendiri oleh Perumda Galuh Perdana, pola kemitraan dan/atau kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pelaksanaan jenis usaha yang berbentuk pola kemitraan dan/atau kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Pendirian Perumda Galuh Perdana dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VI

ORGAN PERUMDA

Pasal 7

(1)Modal Perumda Galuh Perdana bersumber dari :
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perudang- undangan.
(3)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diantaranya:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan/atau
2. b.keuntungan revaluasi aset.

Pasal 8

(1)Modal Perumda Galuh Perdana seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan tidak terbagi atas saham-saham.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau Barang Milik Daerah.
(3)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat Barang Milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
(4)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

(1)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bertujuan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor pada pendirian Perumda Galuh Perdana.
(2)Modal Dasar Perumda Galuh Perdana ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
(3)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sekurang-kurangnya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) setiap tahunnya sampai dengan terpenuhinya modal dasar.
(4)Dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah dapat mengurangi dan/atau menambah besaran tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks175PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 tahun 2013