(1)Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara/Daerah.
(4)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis. Ditetapkan di Ciamis pada tanggal 1 Juni 2016 BUPATI CIAMIS, ttd H. IING SYAM ARIFIN Diundangkan di Ciamis pada tanggal 1 Juli 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, ttd H. HERDIAT S. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT: ( 4/74/2016). Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, AEP SUNENDAR, SH., MH. NIP. 19621018 198303 1 005 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN I. UMUM Retribusi Izin Mendirikan Bangunan telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 4 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 7). Memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang semakin meningkat dan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), besaran tarif retribusi izin mendirikan bangunan perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL