DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 106

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok yang melputi Ketentuan Umum, Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Hak dan Kewajiban, Penetapan, Penyelenggaraan dan Pengendalian, Pembinaan dan Pelaporan, Peran Serta Masyarakat, Sanksi, Penyidikan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan serta menghormati hak asasi manusia, maka perlu diatur mengenai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahaya yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, Pemerintah Daerah Wajib

Menetapkan

menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. 5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. 6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. 7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahaya yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
12. 13.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ciamis.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya termasuk shisha, rokok elektronik, dan bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan Tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8.Merokok adalah kegiatan membakar dan menghisap rokok.
9.Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
10.Tempat khusus untuk merokok adalah ruang yang diperuntukan khusus untuk merokok yang berada diluar Kawasan Tanpa Rokok.
11.Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai dengan perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengosumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi perioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatkan toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
12.Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari bahan tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
13.Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat pada nikotiasna tabacum, nikotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
14.Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik.
15.Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung mengisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
16.Perokok Pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa mengisap asap rokok dari asap perokok aktif.
17.Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.
18.Iklan adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
19.Label Rokok, selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada rokok, dimasukan kedalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian kemasan rokok.
20.Tempat Umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
21.Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dengan struktur permanen atau sementara.
22.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan/atau perorangan.
23.Tempat Proses Belajar-mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
24.Tempat anak bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
25.Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
26.Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung pada kendaraan darat, air dan udara;
27.Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
28.Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab gedung adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
29.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berazaskan :

a.kelestarian lingkungan;
b.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
c.perlindungan hukum;
d.keseimbangan antara hak dan kewajiban;
e.kemanfaatan umum;
f.keterpaduan dan keserasian;
g.keterbukaan dan peran serta;
h.akuntabilitas.

Pasal 3

(1)Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.
(2)Tujuan dari Peraturan Daerah ini :
1. a.melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung Karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
2. b.melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau;
3. c.meningatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
4. d.melindungi Kesehatan Masyarakat dari Asap Rokok orang lain.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

a.hak dan kewajiban;
b.penetapan;
c.penyelenggaraan dan pengendalian;
d.pembinaan dan pelaporan;
e.peran serta masyarakat.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Setiap orang berhak atas :
1. a.udara yag bersih dan sehat serta bebas dari asap Rokok;
2. b.informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap Rokok bagi kesehatan;
3. c.informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok; dan
4. d.peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Setiap orang wajib mematuhi ketentuan larangan di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

BAB IV

PENETAPAN

Pasal 6

(1)Tempat-tempat atau area-area tertentu dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Tempat-tempat atau area-area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar-mengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.tempat kerja;
7. g.tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 7

(1)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok berlaku di dalam angkutan umum
(3)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 8

Di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak diperbolehkan didirikan ruangan khusus merokok.

Pasal 9

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:

a.rumah sakit;
b.rumah bersalin;
c.poliklinik;
d.puskesmas;
e.balai pengobatan;
f.posyandu;
g.tempat praktek kesehatan swasta; dan
h.fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 10

Tempat belajar-mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:

a.sekolah;
b.universitas dan perguruan tinggi;
c.balai pendidikan dan pelatihan;
d.balai latihan kerja;
e.tempat bimbingan belajar;
f.tempat kursus; dan
g.tempat belajar-mengajar lainnya.

Isi peraturan

Teks106PDFHirarki

Memuat teks peraturan…