DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ciamis

regulasi_utama

Ringkasan

Pesantren berfungsi untuk membentuk santri yang beriman dan bertakwa kepada Alloh SWT , berilmu dan berakhlak mulia.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pendidikan pesantren mendapat respon yang baik dari masyarakat Kabupaten Ciamis maupun masyarakat dari luar daerah sehingga pertumbuhan pesantren di Kabupaten Ciamis cenderung meningkat secara kualitatif maupun secara kuantitatif;
c.bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan pesantren di Kabupaten Ciamis diperlukan adanya pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, fasilitasi, dan dukungan Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk memfasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
12.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
13.Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah beberapaah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
14.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39 Tahun 2016) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 87 Tahun 2020). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Ciamis.
4.Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang bertujuan untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia, mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam (dirasah Islamiyah) dan ilmu pengetahuan yang lain, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil’alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, tawasuth, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Kiai, Syekh, Ajengan, Ustadz, Buya, Ustadzah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
6.Santri adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu dan/atau berlatih di Pondok Pesantren baik yang bermukim dan tidak bermukim di Pondok Pesantren.
7.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu’allimin.
8.Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
9.Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
10.Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
11.Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
12.Sarana adalah tempat dan/atau fasilitas pendidikan Pondok Pesantren yang disediakan oleh penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan.
13.Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pesantren berkedudukan sebagai satuan pendidikan keagamaan Islam.

Pasal 3

Pesantren berfungsi untuk membentuk santri yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berilmu dan berakhlak mulia.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Pesantren adalah:

a.membentuk pribadi unggul di berbagai bidang, memahami dan mengamalkan nilai ajaran Islam dan menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong menolong, seimbang, dan moderat;
b.membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kehidupan kerukunan beragama; dan
c.meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan kewarganegaraan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

BAB III

JENIS, UNSUR, DAN PENYELENGGARA PONDOK PESANTREN

Pasal 5

Pesantren terdiri atas:

a.pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bentuk pengajian ilmu-ilmu agama Islam (dirasah Islamiyah) yang bersumber pada kitab kuning;
b.pesantren yang menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran, kajian ilmu- ilmu agama Islam (dirasah Islamiyah), dan mengadopsi lembaga pendidikan formal;
c.pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dengan pola pendidikan mualimin/mualimat atau madrasah diniyah.

Pasal 6

Pesantren harus memenuhi unsur paling sedikit:

a.kiai;
b.santri yang bermukim di pesantren;
c.pondok atau asrama;
d.masjid atau mushola;
e.kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin..

Pasal 7

(1)Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat beragama Islam.
(2)Pendirian pesantren wajib:
1. a.berkomitmen mengamalkan ilmu agama Islam yang rahmatan lil alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhineka Tunggal Ika;
2. b.memenuhi unsur-unsur pesantren;
3. c.memberitahu keberadaannya kepada pejabat pemerintah sesuai dengan domisili pesantren; dan
4. d.mendaftarkan keberadaan pesantren kepada Kementerian Agama.

BAB IV

PESERTA DIDIK, PENDIDIK, DAN JEJANG PENDIDIKAN

Pasal 8

Peserta didik pada Pesantren adalah santri di Pesantren.

Pasal 9

(1)Dalam penyelenggaraan pesantren, kyai dapat dibantu oleh pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai kebutuhan pesantren dan/atau pengelola pesantren.
(2)Pendidik pada Pesantren adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi membimbing, mendidik, dan mengajar peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan.
(3)Pendidik pada Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mendidik atau mengajar pelajaran dan/atau keterampilan kepada santri.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…