DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ciamis

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
c.bahwa guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6224);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Nomor 10);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Nomor 10).
17.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 56). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal 1

1.Ketentuan Umum pada Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Ciamis.
4.Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan serta Dinas Peternakan dan Perikanan;
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan serta Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
6.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pelayanan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewam yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
8.Sertifikat Veteriner adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang yang menyatakan hewan/ternak atau produk hewan/ternak telah memenuhi keamanan, kesehatan, dan keutuhan.
9.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjualan lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
10.Pasar Ternak adalah tempat berlangsungnya jual beli hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, unggas dan lain sebagainya.
11.Ternak Besar adalah sapi, kerbau dan kuda.
12.Ternak Kecil adalah domba dan kambing.
13.Ternak Unggas adalah ayam, itik, entog, angsa, kalkun dan unggas lainnya.
14.Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang beratap tanpa dilengkapi dinding.
15.Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantia sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
16.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17.Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa halaman/pelataran, kios, atau toko dan bentuk-bentuk lain yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintahan Daerah dan Khusus disediakan untuk pedagang.
18.Fasilitas Pasar adalah fasilitas yang berupa halaman/pelataran, Los, Kios dan/atau Toko dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau yang berada pada kawasan perbatasan pasar dan khususnya disediakan untuk pedagang.
19.Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
20.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar.
21.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang BayarTambahan yang selanjutanya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
25.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bungadan/ atau denda.
27.Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
28.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
29.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30.Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Obyek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, los, kios, atau toko dan bentuk-bentuk lain yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
(2)Tidak termasuk Objek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

3.Ketentuan pada Pasal 8 diubah dan ditambah dua ayat menjadi ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar, luas lokasi, dan/atau jangka waktu pemakaian.
(2)Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur dan Besaran Tarif tercantum dalam Lampiran
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Besarnya Tarif Ternak yang masuk area Pasar Ternak dan Struktur Besarnya Tarif Pelataran, tercantum dalam Lampiran:
(5)Ukuran Kios/Los yang lebih besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), besarnya tarif dikalikan sesuai dengan luas Kios/Los. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis. Ditetapkan di Ciamis pada tanggal 30 Oktober 2020 BUPATI CIAMIS, Ttd/cap H. HERDIAT SUNARYA Diundangkan di Ciamis pada tanggal 2 November 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS Ttd/cap H. TOTO MARWOTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS , PROVINSI JAWA BARAT : (3/50/2020) pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 5 TAHUN 202019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kabupaten Ciamis telah mengatur dan menetapkan retribusi pelayanan pasar dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang semakin meningkat dan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 89 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 5 TAHUN 2020 TANGGAL : 30 OKTOBER 2020 STRUKTUR BESARAN TARIF LOS, KIOS DAN PELATARAN A. Kios LOKASI JENIS BANGUNAN UKURAN TARIF(Rp)

1.Pasar Kelas I a. Kios yang tanahnya milik pemda, bangunannya milik pribadi - luasnnya kurang dari 13 m2 - luasnya lebih dari 13 m2 1 m2 1 m2 3.000/bulan 2.400/bulan

b.Kios yang tanah dan bangunannya milik pemda 1 m2 15.000/bulan
1. 2.Pasar Kelas II a. Kios yang tanahnya milik pemda, bangunannya milik pribadi - luasnnya kurang dari 13 m2 - luasnya lebih dari 13 m2 1 m2 1 m2 2.850/bulan 2.100/bulan
b.Kios yang tanah dan bangunannya milik pemda 1 m2 12.000/bulan B. Los LOKASI UKURAN TARIF(Rp)
1. 1.Pasar Kelas I
2. 2.Pasar Kelas II
a.Los yang tanahnya milik pemda, bangunannya milik pribadi - luasnnya kurang dari 7 m2 - luasnya lebih dari 7 m2 1.500/Hari 1.000/Hari
b.Los yang tanahnya milik pemda, bangunannya milik pemda - luasnnya kurang dari 7 m2 - luasnya lebih dari 7 m2 1 3.500/Hari 2.500/Hari
c.Pelataran 1.000/Hari BUPATI CIAMIS, TTD/CAP H. HERDIAT SUNARYA Diundangkan di Ciamis Diundangkan di Ciamis pada tanggal 2 NOVEMBER 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS TTD /CAP H. TOTO MARWOTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT : (3/50/2020) pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, H. ASEP SUDARMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT : (3/50/2020) LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 5 TAHUN 2020 TANGGAL : 30 OKTOBER 2020 STRUKTUR TARIF TERNAK MASUK AREA PASAR TERNAK DAN TARIF PENGINAPAN TERNAK TARIF TERNAK MASUK AREA PASAR TERNAK NO JENIS TERNAK TARIF / EKOR (RUPIAH) 1 Sapi 7.500 2 Kerbau 7.500 3 Kuda 7.500 4 Domba 2.000 5 Kambing 2.000 6 Unggas 200 TARIF PENGINAPAN TERNAK NO JENIS TERNAK TARIF / EKOR /MALAM (RUPIAH) 1 Sapi 2.000 2 Kerbau 2.000 3 Kuda 2.000 4 Domba 1.000 5 Kambing 1.000 BUPATI CIAMIS, TTD/CAP H. HERDIAT SUNARYA Diundangkan di Ciamis Diundangkan di Ciamis pada tanggal 2 NOVEMBER 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS TT/CAP H. TOTO MARWOTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS , PROVINSI JAWA BARAT : (3/50/2020) pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
c.bahwa guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6224);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Nomor 10);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Nomor 10).
17.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 56). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal 1

1.Ketentuan Umum pada Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Ciamis.
4.Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan serta Dinas Peternakan dan Perikanan;
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan serta Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
6.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pelayanan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewam yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
8.Sertifikat Veteriner adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang yang menyatakan hewan/ternak atau produk hewan/ternak telah memenuhi keamanan, kesehatan, dan keutuhan.
9.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjualan lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
10.Pasar Ternak adalah tempat berlangsungnya jual beli hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, unggas dan lain sebagainya.
11.Ternak Besar adalah sapi, kerbau dan kuda.
12.Ternak Kecil adalah domba dan kambing.
13.Ternak Unggas adalah ayam, itik, entog, angsa, kalkun dan unggas lainnya.
14.Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang beratap tanpa dilengkapi dinding.
15.Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantia sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
16.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17.Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa halaman/pelataran, kios, atau toko dan bentuk-bentuk lain yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintahan Daerah dan Khusus disediakan untuk pedagang.
18.Fasilitas Pasar adalah fasilitas yang berupa halaman/pelataran, Los, Kios dan/atau Toko dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau yang berada pada kawasan perbatasan pasar dan khususnya disediakan untuk pedagang.
19.Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
20.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar.
21.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang BayarTambahan yang selanjutanya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
25.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bungadan/ atau denda.
27.Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
28.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
29.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30.Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Obyek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, los, kios, atau toko dan bentuk-bentuk lain yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
(2)Tidak termasuk Objek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

3.Ketentuan pada Pasal 8 diubah dan ditambah dua ayat menjadi ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar, luas lokasi, dan/atau jangka waktu pemakaian.
(2)Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur dan Besaran Tarif tercantum dalam Lampiran
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Besarnya Tarif Ternak yang masuk area Pasar Ternak dan Struktur Besarnya Tarif Pelataran, tercantum dalam Lampiran:
(5)Ukuran Kios/Los yang lebih besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), besarnya tarif dikalikan sesuai dengan luas Kios/Los. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis. Ditetapkan di Ciamis pada tanggal 30 Oktober 2020 BUPATI CIAMIS, Ttd/cap H. HERDIAT SUNARYA Diundangkan di Ciamis pada tanggal 2 November 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS Ttd/cap H. TOTO MARWOTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS , PROVINSI JAWA BARAT : (3/50/2020) pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 5 TAHUN 202019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kabupaten Ciamis telah mengatur dan menetapkan retribusi pelayanan pasar dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang semakin meningkat dan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

1.Pasar Kelas I a. Kios yang tanahnya milik pemda, bangunannya milik pribadi - luasnnya kurang dari 13 m2 - luasnya lebih dari 13 m2 1 m2 1 m2 3.000/bulan 2.400/bulan

b.Kios yang tanah dan bangunannya milik pemda 1 m2 15.000/bulan
1. 2.Pasar Kelas II a. Kios yang tanahnya milik pemda, bangunannya milik pribadi - luasnnya kurang dari 13 m2 - luasnya lebih dari 13 m2 1 m2 1 m2 2.850/bulan 2.100/bulan
b.Kios yang tanah dan bangunannya milik pemda 1 m2 12.000/bulan B. Los LOKASI UKURAN TARIF(Rp)
1. 1.Pasar Kelas I
2. 2.Pasar Kelas II
a.Los yang tanahnya milik pemda, bangunannya milik pribadi - luasnnya kurang dari 7 m2 - luasnya lebih dari 7 m2 1.500/Hari 1.000/Hari
b.Los yang tanahnya milik pemda, bangunannya milik pemda - luasnnya kurang dari 7 m2 - luasnya lebih dari 7 m2 1 3.500/Hari 2.500/Hari
c.Pelataran 1.000/Hari BUPATI CIAMIS, TTD/CAP H. HERDIAT SUNARYA Diundangkan di Ciamis Diundangkan di Ciamis pada tanggal 2 NOVEMBER 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS TTD /CAP H. TOTO MARWOTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT : (3/50/2020) pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, H. ASEP SUDARMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT : (3/50/2020) LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 5 TAHUN 2020 TANGGAL : 30 OKTOBER 2020 STRUKTUR TARIF TERNAK MASUK AREA PASAR TERNAK DAN TARIF PENGINAPAN TERNAK TARIF TERNAK MASUK AREA PASAR TERNAK NO JENIS TERNAK TARIF / EKOR (RUPIAH) 1 Sapi 7.500 2 Kerbau 7.500 3 Kuda 7.500 4 Domba 2.000 5 Kambing 2.000 6 Unggas 200 TARIF PENGINAPAN TERNAK NO JENIS TERNAK TARIF / EKOR /MALAM (RUPIAH) 1 Sapi 2.000 2 Kerbau 2.000 3 Kuda 2.000 4 Domba 1.000 5 Kambing 1.000 BUPATI CIAMIS, TTD/CAP H. HERDIAT SUNARYA Diundangkan di Ciamis Diundangkan di Ciamis pada tanggal 2 NOVEMBER 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS TT/CAP H. TOTO MARWOTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS , PROVINSI JAWA BARAT : (3/50/2020) pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,