DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Badan Layanan Umum Daerah di Wilayah Kabupaten Ciamis dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang nama objek dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat pengguna jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur retribusi; pelayanan yang dikenakan retribusi; wilayah pungutan; masa retribusi dan retribusi terutang; pemungutan dan pembayaran; tatacara penagihan; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; kedaluarsa penagihan; insentif pemungutan; sanksi administratif; penyidikan; ketentuan pidana; pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit dijelaskan semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di rumah sakit dikenakan tarif rumah sakit;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Badan Layanan Umum Daerah di Wilayah Kabupaten Ciamis. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN NON BLUD.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ciamis.
4.Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.
7.Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disingkat RSUD adalah sebagai UPT tempat pelayanan kesehatan rujukan yang melayani rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.
8.Direktur adalah Direktur RSUD di wilayah Kabupaten Ciamis sebagai Kepala UPT yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
9.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis atau pelayanan kesehatan lainnya.
10.Instalasi Kesehatan adalah unit-unit kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat meliputi : 1) Instalasi Rawat Jalan; 2) Instalasi Rawat Inap; 3) Instalasi Radiologi; 4) Instalasi Laboratorium; 5) Instalasi Farmasi; dan 6) Instalasi Gizi.
11.Pasien adalah orang atau pengguna jasa pelayanan kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan institusi kesehatan lainnya.
12.Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan yang dikenakan terhadap seseorang atau badan sebagai imbalan jasa karena mendapat pelayanan kesehatan.
13.Retribusi Jasa Umum adalah kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit berupa pelayanan kesehatan maupun penunjang kesehatan yang berupa barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan hukum.
14.Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap seseorang untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
15.Rawat Inap adalah pelayanan terhadap seseorang untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati di ruang rawat inap.
16.Instalasi Radiologi adalah Instalasi penunjang medis yang memberikan layanan pemeriksaan radiologi dengan hasil pemeriksaan berupa foto/gambar untuk membantu dokter yang merawat pasien dalam penegakan diagnosa.
17.Instalasi Laboratorium adalah Instalasi pelayanan penunjang medik untuk membantu diagnosa penyakit, menentukan risiko dan menentukan prognosis suatu penyakit sehingga suatu penyakit dapat terdeteksi dengan tepat, cepat dan akurat.
18.Pelayanan Instalasi Farmasi adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada pasien untuk memperoleh obat dan/atau alat kesehatan.
19.Instalasi Gizi adalah Instalasi pelayanan non medik rumah sakit yang berfungsi untuk mengolah dan mengatur makanan dan minuman pasien setiap hari.
20.Jasa Pelayanan adalah jasa untuk tindakan yang diberikan tenaga medis, paramedis maupun tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan jenis pelayanannya.
21.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana yang digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan, observasi dan rehabilitasi.
22.Tindakan Medik Operatif dan Terapi adalah tindakan pengobatan baik tindakan pengobatan yang menggunakan alat maupun tindakan medik lainnya termasuk tindakan rehabilitasi medik.
23.Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
24.Pemeriksaan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang/menegakan diagnosa.
25.Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
26.Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
27.Visum et Repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat untuk kepentingan proses peradilan yang dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak yang berwenang (Polisi dan Kejaksaan).
28.Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan, perawatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
29.Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
30.Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit.
31.Gawat Darurat adalah pelayanan kepada pasien yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan gawat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya.
32.One Day Care (ODC) adalah pelayanan perawatan yang diberikan kepada pasien yang tidak memerlukan rawat inap.
33.One Day Surgery (ODS) adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosa dan narcose di kamar bedah serta tidak memerlukan ruang atau kamar rawat inap.
34.Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.
35.Peserta bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan adalah Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, serta bukan pekerja dan anggota keluarganya.
36.Peserta Jamkesda adalah masyarakat miskin atau tidak mampu yang jaminan pemeliharaan kesehatannya dibiayai oleh pemerintah tingkat I atau pemerintah daerah tingkat II dan dibuktikan dengan tanda kepesertaan Jamkesda.
37.Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada pasien.
38.Barang Farmasi adalah obat dan alat kesehatan yang digunakan untuk kelanjutan pengobatan, tindakan medik dan terapi serta tindakan medik lainnya baik rawat jalan maupun rawat inap.
39.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
40.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perudang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
41.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
42.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
43.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
44.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi adminstrasi berupa denda.
45.Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
46.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
47.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ciamis.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap pelayanan yang diberikan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah pada Layanan Kesehatan Pemerintah Non BLUD.
(2)Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pendaftaran.

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
(2)Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan atas pemakaian bahan dan penggunaan peralatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan struktur retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan pada jenis dan tempat pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pasal 8

(1)Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 9

Kegiatan pelayanan yang dikenakan retribusi terdiri dari kegiatan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis. Paragraf Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 10

(1)Jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan retribusi adalah sebagai berikut :
1. a.pelayanan rawat jalan;
2. b.pelayanan gawat darurat;
3. c.pelayanan rawat inap;
4. d.pelayanan penunjang medik;
5. e.pelayanan medik operatif dan terapi;
6. f.pelayanan medik non operatif;
7. g.pelayanan penunjang non medik; dan
8. h.pelayanan farmasi.
(2)Jenis pelayanan dikelompokan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan.
(3)Kegiatan pelayanan berdasarkan tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pelayanan gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap. Paragraf Kedua Pelayanan Rawat Jalan

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…