DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

dengan diterbitkannya peraturan perundang- undangan di tingkat pusat, dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta masih terdapatnya dampak bencana non alam berupa pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan membawa implikasi bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Ciamis, sehingga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 perlu dilakukan perubahan.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diterbitkannya peraturan perundang- undangan di tingkat pusat, dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta masih terdapatnya dampak bencana non alam berupa pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan membawa implikasi bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Ciamis, sehingga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851) ; SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
14.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
15.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24.Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diuabh dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
25.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
26.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Nasional Republik Indonesia Nomor 6542);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
29.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
30.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
31.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Sistem Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114), yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
41.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
42.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
43.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
44.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
45.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 16);
46.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15);
47.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 87);
48.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 56);
49.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 51). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAN DAERAH (RPJMD) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019- 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 13, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 19, 20 dan 24 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Ciamis.
6.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ciamis.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
8.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Daerah.
11.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/ kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/ Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/ kota/ desa, pengusaha/ nvestor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
12.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
13.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
14.Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
15.Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
16.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.
18.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang disusun setiap tahun.
20.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
24.Indikator Tujuan adalah indikator yang terkait dengan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah.
25.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
26.Indikator Sasaran adalah Indikator yang terkait dengan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah.
27.Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
28.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
29.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
30.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
31.Program Pembangunan Daerah adalah Program Strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
32.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
2.Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis. BUPATI CIAMIS, Cap/Ttd H. HERDIAT SUNARYA Diundangkan di Ciamis, pada tanggal 25 Februari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, Cap/Ttd H.TATANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT: (2/15/2022) Ditetapkan di Ciamis pada tanggal 25 Februari 2022 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Cap/ttd DENI WAHYU HIDAYAT, SH. NIP. 19781209 200901 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024 I. UMUM Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 258 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 260, Pasal 263 ayat (4), Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Pasca diberlakukannya RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, terdapat dinamika perkembangan daerah, provinsi maupun nasional dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya yang mempengaruhi perencanaan dalam RPJMD tersebut. Perkembangan dimaksud berupa terbitnya peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 mempengaruhi beberapa sektor perencanaan yang telah disusun. Kemudian dampak bencana non alam berupa pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan membawa implikasi bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Ciamis. Selain menimbulkan korban jiwa dan juga mempengaruhi aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta membawa implikasi besar bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Ciamis. Pemerintah Pusat kemudian berinisiatif menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang- Undang. Hal ini kemudian mempengaruhi refocussing anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan sebelumnya. Dengan terjadinya perubahan yang mendasar tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Ciamis harus melakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun 2019-2024 untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dapat dicapai, dengan tetap menjaga sinkronisasi dan sinergi pembangunan pusat, provinsi dan daerah, serta dapat menjalankan amanat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pada saat RPJMD Tahun 2019-2024 sedang diimplementasikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diatur bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi:

a.pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 7 huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. Adapun yang dimaksud dengan perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan menjadi pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahannya, serta Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019- 2024, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 101 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 5 TAHUN 2022 TANGGAL : 25 FEBRUARI 2022 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAN DAERAH (RPJMD) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024 RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024 i DAFTAR ISI Hal DAFTAR ISI......................................................................................................................................i DAFTAR TABEL ..............................................................................................................................vi DAFTAR GRAFIK............................................................................................................................xii DAFTAR GAMBAR .........................................................................................................................xiv BAB I PENDAHULUAN....................................................................................................................I-1 1.1. Latar Belakang .........................................................................................................................................I-1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan .................................................................................................................I-9 1.3. Hubungan Antar Dokumen ................................................................................................................I-15 1.3.1. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat ...................................................I-16 1.3.2. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis dengan RPJPD Kabupaten Ciamis ................................................................................I-18 1.3.3. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis dengan RTRW Kabupaten Ciamis ................................................................................I-19 1.3.4. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis .......................................................................I-20 1.3.5. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis dengan Dokumen RPJMD Daerah Sekitar ................................................................I-23 1.4. Maksud dan Tujuan ...............................................................................................................................I-29 1.4.1 Maksud.......................................................................................................................................I-29 1.4.2. Tujuan ........................................................................................................................................I-29 1.5. Sistematika Penulisan ..........................................................................................................................I-30 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .........................................................................II-1 2.1. Aspek Geografi dan Demografi .......................................................................................................II-1 2.1.1. Karateristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Ciamis ......................................................................................................................................... II-1 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Adminstratif ....................................................II-1 2.1.1.2. Kondisi Topografi ...........................................................................................II-2 2.1.1.3. Jenis Tanah .........................................................................................................II-4 2.1.1.4. Kondisi Hidrologi ............................................................................................II-5 2.1.1.5. Kondisi Klimatologi ........................................................................................II-6 2.1.1.6. Tutupan Lahan .................................................................................................II-6 2.1.1.7. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup ........................................................................................... II-7 2.1.1.8. Geostrategis .......................................................................................................II-11 RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024 ii 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah ..................................................................................II-13 2.1.2.1 Potensi Pertanian .............................................................................................II-14 2.1.2.2 Potensi Pertambangan...................................................................................II-18 2.1.2.3. Potensi Industri.................................................................................................II-20 2.1.2.4. Potensi Pariwisata ...........................................................................................II-20 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana ...................................................................................................II-24 2.1.4. Demografi .................................................................................................................................II-26 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat...................................................................................................II-30 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ...................................................II-30 2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB ........................................................................................II-30 2.2.1.2. PDRB per Kapita ...............................................................................................II-35 2.2.1.3. Laju Inflasi ...........................................................................................................II-36 2.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ...................................................II-37 2.2.1.5. Kemiskinan..........................................................................................................II-38 2.2.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka ...............................................................II-39 2.2.1.7. Indeks Gini ...........................................................................................................II-40 2.2.1.8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) .......................................................II-41 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .............................................................................................II-43 2.2.2.1. Pendidikan...........................................................................................................II-43 2.2.2.2. Kesehatan.............................................................................................................II-47 2.2.2.3. Pengangguran ...................................................................................................II-49 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga ..................................................................................II-49 2.2.3.1. Seni dan Budaya................................................................................................II-50 2.2.3.2. Pemuda dan Olahraga ....................................................................................II-50 2.3. Aspek Pelayanan Umum .....................................................................................................................II-52 2.3.1. Fokus Layanan Umum Urusan Wajib Pelayanan Dasar .......................................................................................................................................... II-52 2.3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar ..................................................................................................................... II-52 2.3.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar .............................................................................................. II-60 2.3.2. Fokus Layanan Umum Urusan Pilihan ......................................................................II-74 2.3.3. Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan ................................................II-79 2.3.4. Fokus Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan ..............................................II-83 2.3.5. Fokus Layanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik ........................................................................................................................................ II-84 2.4. Aspek Daya Saing Daerah ..................................................................................................................II-85 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .........................................................................II-85 2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga ................................................II-85 RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024 iii 2.4.1.2. Nilai Tukar Petani (NTP) .............................................................................II-85 2.4.1.3. Pengeluaran Konsumsi Non-Makanan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Makanan) ..................................................................................................II-86 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.......................................................................II-86 2.4.2.1. Infrastruktur Wilayah ....................................................................................II-87 2.4.2.2. Kemantapan Jalan ............................................................................................II-87 2.4.2.3. Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum ...............................................................................................II-88 2.4.2.4. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik ......................................................................................II-88 2.4.2.5. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih ..............................................................................II-88 2.4.2.6 Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ...............................................................................................II-89 2.4.2.7 Luas Wilayah Produktif .................................................................................II-90 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ...................................................................................................II-90 2.4.3.1. Jumlah Investasi................................................................................................II-90 2.4.3.2. Angka Kriminalitas ..........................................................................................II-91 2.4.3.3. Desa Swasembada............................................................................................II-92 2.4.3.4. Angka Demonstrasi .........................................................................................II-92 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia ..........................................................................................II-93 2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja ....................................................................................II-93 2.4.4.2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)...............................................................................................II-94 2.5. Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2020 ....................................................................................II-95 2.6. Kondisi dan Dampak Kejadian Luar Biasa Pandemi Covid- 19 di Kabupaten Ciamis .......................................................................................................................II-98 2.6.1. Sektor Pariwisata ..................................................................................................................II-101 2.6.2. Sektor Industri (Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah) ............................................................................................................................... II-103 2.6.3. Sektor Pertanian....................................................................................................................II-103 2.6.4. Investasi dan Perizinan ......................................................................................................II-104 2.7. Pencapaian Sustainble Development Goals (SDG’s) .................................................................II-105 2.8. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah(BUMD).....................................................................II-112 2.9. Kerja Sama Daerah .................................................................................................................................II-113 2.10. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ........................................................................II-141 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ...................................................III-1 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ............................................................................................................III-3 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD ...............................................................................................III-3 RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024 iv 3.1.2. Neraca Daerah ........................................................................................................................III-12 3.1.3. Kinerja Pendanaan Non APBD ........................................................................................III-18 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2016-2020 ...........................................................III-21 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran ....................................................................................III-24 3.2.2. Analisis Pembiayaan ...........................................................................................................III-28 3.3. Kerangka Pendanaan ............................................................................................................................III-29 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja ................................................................................III-30 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan............................................................................III-32 3.4. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya ..............................................................................III-35 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .........................................................................IV-1 4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah...........................................................................................IV-1 4.1.1. Permasalahan Daerah .........................................................................................................IV-1 4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah .........................................................................................................IV-5 4.2. Isu-Isu Strategis.......................................................................................................................................IV-16 4.2.1. Isu Global .................................................................................................................................IV-16 4.2.2. Isu Kebijakan Nasional ......................................................................................................IV-22 4.2.3. Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat 2018-2023. IV-24 4.2.4. Kajian Lingkupan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019- 2024 ...........................................................................................................................................IV-26 4.2.5. Isu Strategis Kabupaten Ciamis ....................................................................................IV-32 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .................................................................................V-1 5.1. Visi .................................................................................................................................................................V-1 5.2. Misi ................................................................................................................................................................V-2 5.3. Tujuan dan Sasaran ...............................................................................................................................V-4 5.4. Prioritas Pembangunan Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2019 – 2024 ................................................................................................................V-23 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ................................................................................................. VI-1 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan ..............................................................................................................VI-1 6.2. Kebijakan Pengembangan Wilayah ...............................................................................................VI-8 6.3. Program Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024...............................................................VI-11 6.4. Rencana Proyek Strategis ...................................................................................................................VI-50 BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH........................................................................................................VII-1 BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ....................................VIII-1 8.1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis ..................................................................................................................................VIII-1 RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024 v BAB IX PENUTUP ...............................................................................................................................IX-1 9.1. Pedoman Transisi ...................................................................................................................................IX-1 9.1.1. Masa Transisi Tahun 2021 ...............................................................................................IX-1 9.1.2. Masa Transisi Akhir Periode RPJMD (Tahun 2024) ............................................IX-2 9.2. Kaidah Pelaksanaan ..............................................................................................................................IX-3 RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024 vi DAFTAR TABEL Hal Tabel 1.1 Keselarasan Hubungan RPJMN Tahun 2020-2024, Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 .............................................................................I-17 Tabel 1.2 Keselarasan Hubungan RPJPD Kabupaten Ciamis 2005-2025 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 ...........................................I-18 Tabel 1.3 Telaah Dokumen RPJMD Daerah Sekitar ......................................................................................I-23 Tabel 2.1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Ciamis ...............................................................II-2 Tabel 2.2 Ketinggian di Kabupaten Ciamis ......................................................................................................II-3 Tabel 2.3 Kemiringan Lereng di Kabupaten Ciamis ....................................................................................II-3 Tabel 2.4 Tutupan Lahan di Kabupaten Ciamis .............................................................................................II-7 Tabel 2.5 Produksi Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ........................................................II-8 Tabel 2.6 Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan Kabupaten Ciamis Tahun 2015 ................................................................................................................................................II-10 Tabel 2.7 Daya Dukung Air Kabupaten Ciamis Tahun 2015 ...................................................................II-10 Tabel 2.8 Rencana Pola Ruang Kabupaten Ciamis .......................................................................................II-13 Tabel 2.9 Indeks Risiko Bencana Multi Ancaman per Kabupaten/Kota Tahun 2020 ................................................................................................................................................II-24 Tabel 2.10 Kejadian Bencana Per Kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2020 ...............................................................................................................................................................II-25 Tabel 2.11 Jumlah Penduduk per Kecamtan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ..................................................................................................................................................II-26 Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa) di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ......................................................II-27 Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ............................................................................................II-29 Tabel 2.14 PDRB Kabupaten Ciamis Menurut Lapangan Usaha AdHB (Tahun Dasar 2010) ...............................................................................................................................II-30 Tabel 2.15 PDRB Kabupaten Ciamis Menurut Lapangan Usaha AdHK Tahun 2016-2020 (Tahun Dasar 2010) .......................................................................................II-31 Tabel 2.16 Kontribusi PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ciamis (Persen) ................................................................................................................II-32 Tabel 2.17 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ciamis Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Persen) ............................................................................II-33 Tabel 2.18 Range Nilai IKM, Mutu Pelayanan dan Interpretasi Nilai IKM Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2014 ...................................................II-42 Tabel 2.19 Range Nilai IKM, Mutu Pelayanan dan Interpretasi Nilai IKM Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 ....................................................II-42 RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024 vii Tabel 2.20 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020 ....................................................................................................................................II-52 Tabel 2.21 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020 ....................................................................................................................................II-54 Tabel 2.22 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020 .......................................................................II-56 Tabel 2.23 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020 .........................................................II-57 Tabel 2.24 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2019 .......................................................................................II-58 Tabel 2.25 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2019 ............................................................................................II-59 Tabel 2.26 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2019 .......................................................................................II-60 Tabel 2.27 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ............................................................................................II-60 Tabel 2.28 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ............................................................................................II-62 Tabel 2.29 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 .......................................................................................II-63 Tabel 2.30 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ............................................................................................II-63 Tabel 2.31 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ....................................................................................................................................II-65 Tabel 2.32 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ....................................................................................................................................II-66 Tabel 2.33 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ............................................................................................II-66 Tabel 2.34 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020..........................................................II-68 Tabel 2.35 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ...................................................II-69 Tabel 2.36 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Ciamis Tahun 2016- 2020 ...............................................................................................................................................................II-70 Tabel 2.37 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 .........................................................................II-70 RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024 viii Tabel 2.38 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ..........................................................II-71 Tabel 2.39 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ............................................................................................II-71 Tabel 2.40 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 .......................................................................................II-72 Tabel 2.41 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 II-73 Tabel 2.42 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 .....................................................................................II-74 Tabel 2.43 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ............................................................................................II-74 Tabel 2.44 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ............................................................................................II-75 Tabel 2.45 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kehutanan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 .......................................................................................II-76 Tabel 2.46 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019 .......................................II-76 Tabel 2.47 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 .......................................................................................II-77 Tabel 2.48 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ........................................................II-78 Tabel 2.49 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 .........................................................II-78 Tabel 2.50 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ................................................................. II-78 Tabel 2.51 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 .......................................................... II-79 Tabel 2.52 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Keuangan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ................................................................ II-80 Tabel 2.53 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ....................................................................................................................II-80 Tabel 2.54 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penunjang Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ...................................................................................................................................................II-81 Tabel 2.55 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Pengawasan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ...........................................................II-82 Tabel 2.56 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Oleh Sekretariat Daerah Tahun 2016-2020 .................................................................................................................................... II-82 RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024 ix Tabel 2.57 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Oleh Sekretariat DPRD Tahun 2016-2020 ....................................................................................................................................II-83 Tabel 2.58 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ..............................................II-83 Tabel 2.59 Pengeluaran Rumah Tangga Kabupaten Ciamis Tahun 2016- 2020 ...............................................................................................................................................................II-85 Tabel 2.60 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Non-Makanan Perkapita di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 .................................................................II-86 Tabel 2.61 Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum dan Melalui Terminal di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ..................................................................II-87 Tabel 2.62 Persentase Luas Wilayah Produktif di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ................................................................................................................................II-89 Tabel 2.63 Perkembangan Angka Kriminalitas di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ..................................................................................................................................................II-91 Tabel 2.64 Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ..................................................II-93 Tabel 2.65 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ......................................II-94 Tabel 2.66 Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2019-2020 Kabupaten Ciamis ....................................................................................................................................II-95 Tabel 2.67 Data Tenaga Kerja Yang Di-PHK di Kabupaten Ciamis sampai dengan Tahun 2020...........................................................................................................................................................II-99 Tabel 2.68 Data Tenaga Kerja Dirumahkan Dampak Covid-19 Di Kabupaten Ciamis sampai dengan Tahun 2020 .......................................................................................II-100 Tabel 2.69 Data Sektor Pariwisata Di Kabupaten Ciamis Tahun 2019 dan Tahun 2020 ...............................................................................................................................................................................II-101 Tabel 2.70 Data Sektor Pariwisata Di Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2021 ...............................................................................................................................................................................................II-101 Tabel 2.71 Data Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura Di Kabupaten Ciamis sampai dengan Tahun 2020 ......................................................................................II-102 Tabel 2.72 Data Produksi Peternakan dan Perikanan Di Kabupaten Ciamis Tahun 2019 dan Tahun 2020 ..................................................................................................................................II-103 Tabel 2.73 Data Investasi dan Perizinan ....................................................................................................................................II-104 Tabel 2.74 Capaian TPB Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2020 .............................................................................II-105 Tabel 2.75 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ......................................................II-112 Tabel 2.76 Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja ..........................................II-113 Tabel 2.77 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2019- 2020 ...............................................................................................................................................................................................II-140 Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Ciamis .....................................................III-4 RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024 x Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020.....................................................................................................................................III-12 Tabel 3.3 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ........................................III-17 Tabel 3.4 Perkembangan Pendanaan APBN (Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama) Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ............................................III-19 Tabel 3.5 Perkembangan Pendanaan APBD Provinsi Jawa Barat (Bantuan Keuangan) Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020................................................ III-20 Tabel 3.6 Perkembangan Pendanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PBKL) Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 .................................................. III-20 Tabel 3.7 Proporsi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ..................................................................................................................... III-25 Tabel 3.8 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ..................................................................................................................... III-26 Tabel 3.9 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ............................................................................................. III-27 Tabel 3.10 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ............................................................................................ III-28 Tabel 3.11 Penutup Defisit Riil Anggaran Periode Tahun 2016-2020 Kabupaten Ciamis..................................................................................................................................... III-29 Tabel 3.12 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Periode Tahun 2016-2020 Kabupaten Ciamis ............................................................................................................ III-29 Tabel 3.13 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024 ..................................................................................................................... III-30 Tabel 3.14 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 ..................................................................................................................... III-32 Tabel 3.15 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024 ................................................................................................................................................... III-32 Tabel 3.16 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024 ............................................................................................. III-33 Tabel 3.17 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024 ............................................................................ III-35 Tabel 4.1 Pemetaan Permasalahan Daerah ......................................................................................................IV-1 Tabel 4.2 Isu dan Rekomendasi untuk Mewujudkan TPB 1 Tanpa Kemiskinan ..................................................................................................................................................IV-27 Tabel 4.3 Isu dan Rekomendadi untuk Mewujudkan TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera .................................................................................................................................IV-28 Tabel 4.4 Isu dan Rekomendadi untuk Mewujudkan TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak ....................................................................................................................................IV-29 Tabel 4.5 Isu dan Rekomendadi untuk Mewujudkan TPB 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan .....................................................................................................IV-30 RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024 xi Tabel 4.6 Isu dan Rekomendasi untuk Mewujudkan TPB 15 Ekosistem Daratan ..........................................................................................................................................................IV-31 Tabel 4.7 Keselarasan Isu Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dengan Isu Strategis Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Isu Strategis/Arahan Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 ...............................................IV-37 Tabel 5.1 Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Ciamis Tahun 2019– 2024 ................................................................................................................................................................V-8 Tabel 5.2 Perbadingan Indikator Makro Kabupaten Ciamis Berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Hasil Proyeksi Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 (sampai dengan tahun 2023) .....................................................................................V-9 Tabel 5.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019–2024 .....................................................................V-11 Tabel 5.4 Persandingan Sasaran RPJMN dengan Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis .............................................................................................................................................................V-20 Tabel 5.5 Persandingan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Nasional .....................................................................................................................................V-25 Tabel 5.6 Prioritas Pembangunan Daerah dan Arahan Kebijakan ........................................................V-26 Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 .....................................................................................................................VI-2 Tabel 6.2 Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Selama Periode Tahun 2019-2024 ...................................................................................VI-7 Tabel 6.3 Konsep Pengembangan KSK di Kabupaten Ciamis...................................................................VI-10 Tabel 6.4 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 .............................................................................................VI-12 Tabel 6.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam RPJMD Kabupaten Ciamis.....................................................................................................................................VI-48 Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 Kabupaten Ciamis.....................................................................................................................................VII-2 Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 ....................................................................VII-4 Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 .....................................................................................................................................VIII-3 Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 .....................................................................................................................................VIII-4 RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024 xii DAFTAR GRAFIK Hal Grafik 2.1 Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2020- 2030 ................................................................................................................................................................II-8 Grafik 2.2 Jumlah Penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020.................................................II-26 Grafik 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2020 ..............................................................II-28 Grafik 2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ...................................................................................................................................................II-28 Grafik 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kategori Pekerjaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 .............................................................................................II-29 Grafik 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 ..........................................................................................II-35 Grafik 2.7 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020.................................................................................II-36 Grafik 2.8 Laju Inflasi Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 .................................................................................................................II-37 Grafik 2.9 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ciamis, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 .................................................................................................................II-38 Grafik 2.10 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ciamis, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 .................................................................................................................II-39 Grafik 2.11 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Ciamis, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 ............................................II-40 Grafik 2.12 Indeks Gini di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 .....................................................................................................................................II-40 Grafik 2.13 Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2017 ...................................................................................................................................................II-41 Grafik 2.14 Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ...................................................................................................................................................II-43 Grafik 2.15 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ...................................................................................................................................................II-43 Grafik 2.16 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ...................................................................................................................................................II-44 Grafik 2.17 Angka Partisipasi Kasar Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 .............................................................................................II-45 Grafik 2.18 Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 .............................................................................................II-45 Grafik 2.19 Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020.....................................................................................................................................II-46 Grafik 2.20 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Ciamis Tahun 2016- 2020 ................................................................................................................................................................II-46 RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024 xiii Grafik 2.21 Angka Kematian Bayi/1.000 KH di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ...................................................................................................................................................II-47 Grafik 2.22 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Ciamis Tahun 2016- 2020 ...............................................................................................................................................................II-48 Grafik 2.23 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2020 .......................................II-48 Grafik 2.24 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ...................................................................................................................................................II-49 Grafik 2.25 Perkembangan Jumlah Grup Kesenian di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020.....................................................................................................................................II-50 Grafik 2.26 Perkembangan Jumlah Gedung dan Klub Olahraga di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 .............................................................................................II-51 Grafik 2.27 Perkembangan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2019 ..................................................................................................................................................II-85 Grafik 2.28 Kondisi Jalan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ...........................................................II-86 Grafik 2.29 Kemantapan Jalan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ................................................II-87 Grafik 2.30 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik (Elektrifikasi) di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2019 .............................................................................................II-88 Grafik 2.31 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih di Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016- 2020 ................................................................................................................................................................II-88 Grafik 2.32 Perkembangan Nilai Investasi di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ...................................................................................................................................................II-90 Grafik 2.33 Jumlah Desa Swasembada di Kabupaten Ciamis Tahun 2016- 2020 ................................................................................................................................................................II-91 Grafik 2.34 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ...........................................II-92 Grafik 2.35 Realisasi Nilai Investasi Tahun 2016-2020 ................................................................................II-104 Grafik 3.1 Perkembangan Realisasi Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020 ...................................................................................................................................................III-7 Grafik 3.2 Rata - Rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2016 - 2020 .................................................................................................................................................III-8 Grafik 3.3 Rata - Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 - 2020 ..................................................................................................................................III-8 Grafik 3.4 Rata - Rata Proporsi Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2016 - 2020 .................................................................................................................................................III-9 Grafik 3.5 Rata - Rata Proporsi Komponen Lain –lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016 - 2020 ..............................................................................................................III-9 Grafik 3.6 Perkembangan Realisasi Kemampuan Belanja Daerah .........................................................III-11 RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024 xiv DAFTAR GAMBAR Hal Gambar 1.1 Tahapan dan Tatacara Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 ....................................................................................................................I-8 Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan ....................................................................................I-16 Gambar 1.3 Substansi Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ..........................................................................I-21 Gambar 1.4 Integrasi KLHS dalam RPJMD .............................................................................................................I-22 Gambar 2.1 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Ciamis .........................................................................II-1 Gambar 2.2 Peta Kondisi Topografi Kabupaten Ciamis ...................................................................................II-4 Gambar 2.3 Peta Jenis Tanah Kabupaten Ciamis ................................................................................................II-5 Gambar 2.4 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Ciamis ............................................................................II-6 Gambar 2.5 Peta Daya Dukung Pangan di Kabupaten Ciamis ......................................................................II-9 Gambar 2.6 Peta Daya Dukung Air di Kabupaten Ciamis Tahun 2015 ...................................................II-11 Gambar 2.7 Posisi Kabupaten Ciamis dan Pola Struktur Ruang Jawa Barat ........................................II-12 Gambar 2.8 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya ......................................................................................................................................................II-12 Gambar 2.9 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Ciamis .............................................................................II-14 Gambar 3.1 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ..........................................................III-2 Gambar 4.1 Sustainable Development Goals (SDGs) ..........................................................................................IV-17 Gambar 4.2 Pondasi Antar Pilar dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan..........................................IV-19 Gambar 4.3 Perkembangan Revolusi Industri .....................................................................................................IV-19 Gambar 4.4 Making Indonesia 4.0 ..............................................................................................................................IV-20 Gambar 4.5 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ...............................................................................................IV-21 Gambar 4.6 Agenda Pembangunan ..........................................................................................................................IV-24 Gambar 4.7 Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 ...........................................................................IV-25 Gambar 5.1 Visi dan Misi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 ................................................................V-3 Gambar 6.1 Peta Pola Ruang Kabupaten Ciamis .................................................................................................VI-9 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 5 TAHUN 2022 TANGGAL : 25 FEBRUARI 2022 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAN DAERAH (RPJMD) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024 I-1 Selanjutnya diamanatkan dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai Pasal 264 ayat

(1)dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa RPJMD disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32- 5872 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Ciamis Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-5873 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Ciamis Provinsi Jawa Barat, pasangan Dr. H. Herdiat Sunarya dan Yana D. Putra telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Periode 2019-2024 oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 20 April 2019, dan telah melaksanakan kewajibannya menyusun Dokumen RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2019 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Dalam periode awal pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Memasuki akhir tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. Hasil evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD, karena memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 juga memenuhi ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan RPJMD tersebut dapat dilakukan apabila:

1.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
2.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
3.Terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah adanya perubahan kebijakan nasional berupa peraturan LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 5 TAHUN 2022 TANGGAL : 25 FEBRUARI 2022 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAN DAERAH (RPJMD) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024 I-3 perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:
1.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah.
2.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Pada RPJMN Tahun 2020-2024, pembangunan Kabupaten Ciamis diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan.
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah. Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Peraturan ini merupakan ketentuan implementatif yang mendukung penerapan SIPD dan juga sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan. Selain peraturan perundang-undangan di atas, terbit pula beberapa peraturan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yaitu:
1.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat, DPRD maupun masyarakat.
2.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini terbit untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit daerah.
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan ini ditujukan untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota.
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah terjadinya kejadian luar biasa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Kasus positif di Indonesia maupun Provinsi Jawa Barat termasuk Kabupaten Ciamis, memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 5 TAHUN 2022 TANGGAL : 25 FEBRUARI 2022 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAN DAERAH (RPJMD) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024 I-5 memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020. Refocusing dan realokasi anggaran tersebut diperuntukkan bagi penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net). Penyusunan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dilaksanakan sebelum penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan sebelum penetapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019, sehingga di dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 hanya menetapkan prioritas pembangungan daerah berdasarkan bidang urusan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2021, setelah melalui penyelarasan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, serta memperhatikan isu strategis Kabupaten Ciamis Tahun 2021, maka ditetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2021 yang selanjutnya dijadikan rumusan awal prioritas pembangunan daerah dalam perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta sinkronisasi dengan agenda nasional dan prioritas daerah perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Prioritas Daerah Kabupaten Ciamis yang utama adalah peningkatan akses dan layanan kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ketahanan pangan dan peningkatan daya beli masyarakat sebagai upaya pemulihan dampak pandemi Covid-19. Selengkapnya mengenai Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis dimuat dalam BAB V Dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 ini. Memperhatikan perkembangan kondisi nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Ciamis akibat pandemi Covid-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (IKU Pemda), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (impact) dan tingkat hasil (outcome). Selain itu, perlu ditetapkan juga kebijakan- kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi Covid-19 dan upaya untuk pemulihannya sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak triwulan kedua tahun 2020. Substansi RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun lalu, kondisi keuangan dan kerangka pendanaan, permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi Covid-19, target indikator tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 beserta indikator kinerjanya, IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU Perangkat Daerah dan target kinerjanya serta indikator kinerja program. Dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 diterapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan:
1.Teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2.Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3.Politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4.Atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, menggunakan pendekatan:
1.Holistik-Tematik, adalah penjabaran tematik program ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai hilir yang merupakan suatu rangkaian kegiatan dan penentuan tema-tema prioritas dalam satu jangka waktu perencanaan. Pendekatan LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 5 TAHUN 2022 TANGGAL : 25 FEBRUARI 2022 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAN DAERAH (RPJMD) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024 I-7 holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
2.Integratif, adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program yang dilihat dari peran Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
3.Spasial, adalah penjabaran program dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dilakukan sesuai amanat dalam Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RPJMD dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, pembahasan dan penyepakatan bersama dengan DPRD tentang rancangan awal, evaluasi dari Gubernur Jawa Barat tentang rancangan awal, penyusunan rancangan, musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Perda tentang Perubahan RPJMD. Alur tahapan pelaksanaan perubahan RPJMD digambarkan pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Tahapan dan Tatacara Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, (Diolah) 04/07/2022 08:08 I-9 Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 menjadi dokumen yang sangat strategis, sebab merupakan:
1.Penjabaran pelaksanaan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 periode/tahap keempat.
2.Perwujudan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2011- 2031.
3.Media untuk mengimplementasikan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
4.Pedoman dan arah kebijakan percepatan penanganan dan pemulihan pasca pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Kabupaten Ciamis.
5.Pedoman penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis.
6.Pedoman penyusunan RPJM Desa se-Kabupaten Ciamis.
7.Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.
8.Instrumen pengukuran tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.
9.Instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022 sampai dengan 2024, yang selanjutnya RKPD tersebut akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategis di Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dengan perencanaan strategis dan perencanaan operasional di perangkat daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yaitu:
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 04/07/2022 08:08 I-11 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
10.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516).
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
14.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941).
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
18.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
19.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Nasional Republik Indonesia Nomor 6542).
20.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617).
21.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).
22.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634). 04/07/2022 08:08 I-13
23.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa- Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
24.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
25.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461).
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Sistem Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
34.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236).
35.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88).
36.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
37.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 04/07/2022 08:08 I-15 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 16).
38.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15).
39.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 1).
40.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 81). 1.3. Hubungan Antar Dokumen Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 mempedomani RPJMN dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RPJMD merupakan dokumen perencanaan lima tahunan sebagai penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun yang mencakup RPJPN Tahun 2005-2025, RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 juga berpedoman pada RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 serta RTRW Kabupaten Ciamis 2017-2037. Selain itu, Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 juga mengacu terhadap dokumen KLHS dan juga memperhatikan capaian Sustainable Development Goals (SDG’s) di Kabupaten Ciamis. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut: Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Diolah) 1.3.1. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis dengan RPJMN dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, yang harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah. Pada RPJMN Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, pembangunan Provinsi Jawa Barat termasuk di dalamnya Kabupaten Ciamis, diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Keselarasan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada Misi daerah yang mendukung Misi pada dokumen RPJMN 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.1. 04/07/2022 08:08 I-17 Tabel 1.1 Keselarasan Hubungan RPJMN Tahun 2020-2024, Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 No RPJMN 2020-2024 Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024 1 VISI Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua 2 MISI Misi 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Misi 1 : Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Misi 2 : Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Misi 2 : Struktur Ekonomi yang Produktif Mandiri, dan Berdaya Saing Misi 4 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal Misi 3 : Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan Misi 3 : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah Misi 4 : Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Misi 5 : Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa Misi 6 : Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya Misi 7 : Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga No RPJMN 2020-2024 Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024 Misi 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa Misi 9 : Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Sumber : Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 (Diolah) 1.3.2. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis dengan RPJPD Kabupaten Ciamis Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari visi dan misi pembangunan Perubahan RPJMD yang mendukung pada visi dan misi pembangunan RPJPD sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.2. Tabel 1.2 Keselarasan Hubungan RPJPD Kabupaten Ciamis 2005-2025 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 No RPJPD Kabupaten Ciamis 2005-2025 Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024 1 VISI VISI Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025 Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua 2 MISI MISI Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Misi 2 : Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa Misi 3 : Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk 04/07/2022 08:08 I-19 No RPJPD Kabupaten Ciamis 2005-2025 Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024 mendukung pembangunan berkelanjutan Misi 4 : Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan pemasaran komoditas daerah Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 (Diolah) 1.3.3. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis dengan RTRW Kabupaten Ciamis Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang tentang Penataan Ruang menghendaki sebuah keintegrasian, yaitu agar dokumen rencana tata ruang yang dibuat dapat selaras dengan dokumen rencana pembangunan. Lebih khusus lagi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 memperhatikan dan mempertimbangkan Rancangan Revisi RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2039. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis dengan kebijakan pembangunan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang. Dalam penyusunannya, Revisi RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2039 telah mempedomani dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2007-2027, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, Keterkaitan pembangunan antar Kota/Kabupaten tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Hubungan ini berfokus kepada daerah yang memiliki wiliayah geografis saling berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, serta memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah terutama dalam lingkup pembangunan wilayah Provinsi. Dengan memperhatikan segala potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Ciamis serta resiko dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya, tentunya Pemerintah Kabupaten Ciamis perlu lebih meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan mensinergiskan arah kebijakan dan strategi pembangunan sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Ciamis yaitu “Mewujudkan tata ruang wilayah kabupaten melalui pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing menuju Kabupaten Ciamis yang maju, mandiri dan sejahtera berbasis agrobisnis, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa.” 1.3.4. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Penyusunan Perubahan RPJMD memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program. KLHS dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Data dan informasi, hasil analisis, serta rekomendasi kebijakan yang tertuang pada KLHS dipastikan terintergrasi di dalam muatan kebijakan, rencana, dan program pada Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Hidup Lingkungan Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penyusunan KLHS dilakukan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD. Dasar penyusunan KLHS pada RPJMD sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, rencana dan/atau program. Pasal 2 ayat

(2)Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS juga menyatakan bahwa KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi :
1. a.Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJM Nasional, dan RPJM Daerah. 04/07/2022 08:08 I-21
2. b.Kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan :
3. a.Pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
4. b.Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; dan
5. c.Validasi KLHS. Gambar 1.3 Substansi Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 Sumber: Paparan Sub Direktorat Lingkungan Hidup Kemendagri, 2020 Penyusunan Perubahan RPJMD memerlukan hasil analisis yang sistematik, menyeluruh, dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Untuk dapat mencapai hasil tersebut, maka diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar pertimbangan bagi perencana dalam merumuskan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. KLHS merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi tersebut, dimana fokus utamanya adalah mengintegrasikan pertimbangan kondisi lingkungan hidup yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Gambar 1.4 Integrasi KLHS dalam RPJMD Sumber: Paparan Direktorat Bina Bangda Kemendagri, 2019 KLHS sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kualitas penyusunan RPJMD Teknokratik dan Rancangan Awal RPJMD. KLHS memberikan manfaat dalam mewarnai substansi rencana pembangunan yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mengarahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Perumusan kebijakan pembangunan daerah juga menjadi partisipatif dengan adanya KLHS, dikarenakan KLHS membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dan berbagai pihak lain dalam proses penyusunannya. Selain itu, KLHS menjadi instrumen yang dapat mensinkronkan berbagai kebijakan dan regulasi baik pusat maupun daerah, serta sebagai fungsi kontrol pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah. Substansi KLHS yang diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD dapat berupa kebijakan umum, gambaran kondisi umum daerah, isu pembangunan berkelanjutan, hasil perekapan hasil capaian TPB, maupun hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 04/07/2022 08:08 I-23 1.3.5. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis dengan Dokumen RPJMD Daerah Sekitar Penyusunan Perubahan RPJMD daerah sekitar Kabupaten Ciamis perlu dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Ciamis terkait dengan sinergitas antar daerah dalam pembangunan dan sebagai upaya dalam meningkatkan daya saing daerah terhadap daerah sekitarnya. Adapun daerah sekitar Kabupaten Ciamis antara lain Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar dan Kabupaten Cilacap. Berikut adalah tabel telaah RPJMD daerah sekitar: Tabel 1.3. Telaah Dokumen RPJMD Daerah Sekitar No Daerah Sekitar Periode RPJMD Visi Misi Isu Strategis
  1. 1.Kabupaten Majalengka 2018-2023 Mewujudkan Tatanan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA
  2. 1.Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh- tokoh agama
  3. 1.Pendidikan Berkarakter dan Berdaya Saing
  4. 2.Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat.
  5. 2.Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  6. 3.Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya.
  7. 3.Pembangunan Kertajati Aerocity dan Segitiga Rebana
  8. 4.Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani.
  9. 4.Peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk No Daerah Sekitar Periode RPJMD Visi Misi Isu Strategis
  10. 5.Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
  11. 5.Konsistensi Penataan Ruang dan RDTR
  12. 6.Alih Fungsi Lahan Produktif dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup
  13. 7.Kemandirian Desa
  14. 2.Kabupaten Kuningan 2018-2023 Kuningan MAJU (Ma’mur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023
  15. 1.Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan Nu Sajati.
  16. 1.Pengurangan Pengangguran
  17. 2.Mewujudkan masyarakat Kuningan nu Sajati dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebhinekaan.
  18. 2.Penanggulangan Kemiskinan
  19. 3.Mewujudkan manajemen layanan pendidikan, kesehatan yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumberdaya manusia Nu Sajati.
  20. 3.Peningkatan investasi daerah
  21. 4.Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat.
  22. 4.Penerapan E- Government
  23. 5.Mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari.
  24. 5.Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Alam
  25. 6.Pengembangan Pariwisata berbasis komunitas dan Desa serta Ekonomi Kreatif
  26. 7.Peningkatan Ketahanan Pangan
  27. 3.Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021 Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Dinamis, Dan
  28. 1.Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqulkarimah dan Berkualitas.
  29. 1.Penanggulangan kemiskinan 04/07/2022 08:08 I-25 No Daerah Sekitar Periode RPJMD Visi Misi Isu Strategis Berdaya Saing Di Bidang Agribisnis Berbasis Perdesaan
  30. 2.Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata.
  31. 2.Penataan kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya
  32. 3.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance).
  33. 3.Aksesibilitas dan mutu pelayanan dasar
  34. 4.Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.
  35. 4.Ketahanan Pangan
  36. 5.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
  37. 6.Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi
  38. 7.Pengembangan destinasi wisata
  39. 8.Peningkatan daya saing produk pertanian
  40. 9.Pengarusutamaan gender dalam pembangunan, Perlindungan perempuan dan anak
  41. 4.Kota Tasikmalaya 2017-2022 Kota Tasikmalaya Yang Religius, Maju Dan Madani
  42. 1.Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal.
  43. 1.Tata nilai kehidupan masyarakat dan kebudayaan daerah
  44. 2.Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
  45. 2.Penanggulangan kemiskinan
  46. 3.Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
  47. 3.Infrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup
  48. 4.Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
  49. 4.Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat No Daerah Sekitar Periode RPJMD Visi Misi Isu Strategis
  50. 5.Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
  51. 5.Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar
  52. 6.Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga
  53. 7.Tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel
  54. 5.Kota Banjar 2018-2023 Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Masyarakat Kota Banjar yang Agamis, Mandiri dan Sejahtera Menuju Banjar Agropolitan
  55. 1.Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
  56. 1.Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
  57. 2.Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).
  58. 2.Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk
  59. 3.Meningkatkan Kualitas. Lingkungan.
  60. 3.Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Daya Beli Masyarakat
  61. 4.Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum serta Tata Kelola Pemerintahan secara Profesional untuk Menjamin Terciptanya Good Governance dan Clean Governance
  62. 4.Meningkatkan Kemandirian Pangan
  63. 5.Meningkatkan Kemampuan Ekonomi Masyarakat Miskin
  64. 6.Meningkatkan Pembangunan yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan
  65. 7.Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Aparatur Pemerintah Terhadap Hukum
  66. 8.Meningkatkan Kinerja Birokrasi yang Semakin 04/07/2022 08:08 I-27 No Daerah Sekitar Periode RPJMD Visi Misi Isu Strategis Profesional dan Akuntabel
  67. 6.Kabupaten Pangandaran 2016-2021 Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia
  68. 1.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani. -
  69. 2.Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.
  70. 3.Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas.
  71. 4.Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal.
  72. 5.Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
  73. 6.Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
  74. 7.Kabupaten Cilacap 2017-2022 Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata - Bangga Mbangun Desa
  75. 1.Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani, serta kesejahteraan sosial dan keluarga.
  76. 1.Kualitas sumber daya manusia
  77. 2.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean Government.
  78. 2.Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, kolaboratif, demokratis, efisien, efektif dan akuntabel.
  79. 3.Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
  80. 3.Pengembangan perekonomian dan inovasi daerah
  81. 4.Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional.
  82. 4.Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka.
  83. 5.Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam
  84. 5.Kapasitas fiskal dalam pembangunan daerah No Daerah Sekitar Periode RPJMD Visi Misi Isu Strategis pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
  85. 6.Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah
  86. 7.Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam
  87. 8.Pengelolaan pembangunan berbasis kebencanaan,
  88. 9.Penataan/ pengembangan wilayah Sumber: - Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 - Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2021 - Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019 - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 - Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019 - Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 - Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 Berdasarkan telaah RPJMD daerah sekitar Kabupaten Ciamis sebagaimana tabel di atas, maka perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis sehingga tercipta sinergitas antar daerah, antara lain:
6. a.Menyiapkan dan memastikan infrastruktur penunjang konektifitas antar wilayah selalu dalam kondisi prima.
7. b.Meningkatkan kualitas atau intensitas kerjasama antar daerah, dengan mengedepankan asas kolaborasi dibandingkan dengan asas kompetisi untuk menangkap peluang di era revolusi industry 4.0.
8. c.Memperjelas kerjasama pembangunan pendukung pariwisata, untuk saling mendukung sehingga terbangun kolaborasi antar wilayah. Hal tersebut sangat penting untuk segera dilakukan, mengingat Kabupaten Ciamis berbatasan langsung dengan Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu Pusat Pertumbuhan Jawa Barat.
9. d.Optimalisasi kerjasama antar daerah, mengingat terdapat bandar udara berskala internasional, yakni Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang berada di Kabupaten Majalengka. 04/07/2022 08:08 I-29 1.4. Maksud dan Tujuan 1.4.1. Maksud Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 adalah memperbaharui kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis hingga tahun 2024 yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD, penyesuaian kondisi terkini dan perkembangan serta kebijakan nasional serta percepatan penanganan pendemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya. 1.4.2. Tujuan Tujuan disusunnya dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024 antara lain:
  1. 1.Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
  2. 2.Memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan pembangunan daerah sejak ditetapkan sampai dengan akhir periode Perubahan RPJMD.
  3. 3.Pedoman untuk penyusunan perubahan rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sejak ditetapkan sampai dengan akhir periode Perubahan RPJMD;
  4. 4.Pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS, RAPBD sejak ditetapkan sampai dengan akhir periode Perubahan RPJMD.
  5. 5.Tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dari Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis ini ditetapkan sampai dengan akhir periode Perubahan RPJMD.
  6. 6.Instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
  7. 7.Instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan menuju mantapnya kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua. 1.5. Sistematika Penulisan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis 2019-2024 terdiri atas 9 (sembilan) BAB, dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 04/07/2022 08:08 I-31 BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang pada periode berkenaan. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. 04/07/2022 08:10 II -1 ➢ Sebelah Utara : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan ➢ Sebelah Barat : Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya ➢ Sebelah Timur : Kota Banjar dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah ➢ Sebelah Selatan : Kabupaten Pangandaran Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Ciamis Sumber : Peta Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial, hasil pengolahan 04/07/2022 08:10 II -2 Kabupaten Ciamis memiliki luas wilayah 159.785,37 Ha dan secara administratif terdiri dari 27 kecamatan, 7 kelurahan, 258 desa, 1.277 dusun, 3.019 Rukun Warga (RW) dan 9.674 Rukun Tetangga (RT). Tabel 2.1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Ciamis No Kecamatan Luas Wilayah (Ha) % 1 Banjaranyar 10.996,56 6,88 2 Banjarsari 5.806,18 3,63 3 Baregbeg 3.828,45 2,4 4 Ciamis 3.384,22 2,12 5 Cidolog 5.638,82 3,53 6 Cihaurbeuti 6.416,07 4,02 7 Cijeungjing 6.074,01 3,8 8 Cikoneng 4.712,64 2,95 9 Cimaragas 2.646,20 1,66 10 Cipaku 7.865,95 4,92 11 Cisaga 8.015,23 5,02 12 Jatinagara 3.416,49 2,14 13 Kawali 3.627,48 2,27 14 Lakbok 5.768,35 3,61 15 Lumbung 2.790,68 1,75 16 Pamarican 12.444,86 7,79 17 Panawangan 8.236,53 5,15 18 Panjalu 7.359,28 4,61 19 Panumbangan 6.322,47 3,96 20 Purwadadi 5.094,55 3,19 21 Rajadesa 6.166,42 3,86 22 Rancah 8.670,73 5,43 23 Sadananya 4.623,91 2,89 24 Sindangkasih 2.989,21 1,87 25 Sukadana 5.795,81 3,63 26 Sukamantri 5.062,45 3,17 27 Tambaksari 6.031,82 3,77 Jumlah 159.785,37 100 Sumber : Hasil Pengolahan Peta Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial 2.1.1.2 Kondisi Topografi Kabupaten Ciamis berada pada ketinggian antara 0 – 1.775 mdpl. Elevasi Kabupaten Ciamis cenderung semakin tinggi dari selatan ke utara kecuali bagian barat yang wilayahnya perbukitan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ciamis didominasi oleh ketinggian 0-500 mdpl dengan luas 120.330,59 Ha atau 75,30%. 04/07/2022 08:10 II -3 Tabel 2.2 Ketinggian di Kabupaten Ciamis No Ketinggian (mdpl) Luas (Ha) % 1 0 – 500 120.334,23 75,31 2 500 – 1000 32.672,13 20,45 3 1000 – 1500 6.325,76 3,96 4 1500 – 1775 453,25 0,28 Jumlah 159.785,37 100,00 Sumber : Hasil Pengolahan Peta Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial Jika dilihat dari kondisi kemiringan lerengnya, berdasarkan tabel 2.3 Kabupaten Ciamis memiliki kemiringan lereng yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Kemiringan lereng yang besar terdapat di daerah perbukitan dan terdapat gawir sesar di bagian tengah timur Kabupaten Ciamis yang memanjang arah tenggara-barat laut sehingga kemiringan lerengnya sangat curam. Tabel 2.3 Kemiringan Lereng di Kabupaten Ciamis No Kemiringan Lereng Luas (Ha) % 1 0–2 % 37.606,14 23,54 2 2-8 % 49.026,48 30,68 3 8-15 % 39.744,65 24,87 4 15-25 % 25.244,48 15,80 5 25-40 % 7.301,85 4,57 6 >40 % 861,77 0,54 Jumlah 159.785,37 100,00 Sumber : Hasil Pengolahan Peta Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial 04/07/2022 08:10 II -4 Gambar 2.2 Peta Kondisi Topografi Kabupaten Ciamis Sumber : Peta Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial, hasil pengolahan 2.1.1.3 Jenis Tanah Kabupaten Ciamis memiliki 3 jenis tanah yang berbeda, antara lain andisol, inceptisol, dan ultisol. Andisol adalah tanah yang berkembang dari bahan volkanik seperti abu volkan, batu apung, sinder, lava, dan/atau bahan volkanoklastik yang fraksi koloidnya didominasi oleh mineral “short-range-order” atau ordo kisaran pendek, seperti alophan, imogolit, ferihidrit, atau komplek Al-humus. Dalam keadaan lingkungan tertentu, pelapukan mineral aluminosilikat primer dalam bahan induk non-volkanik dapat juga menghasilkan mineral “short-range-order” sebagian tanah seperti ini juga masuk ke dalam Andisol. Tanah inceptisol memiliki kadar fosfor rendah, sedangkan kadar alumunium dan zat besinya tinggi. Keasaman yang dikandung jenis tanah ini antara 5,0 sampai dengan 7 dengan tingkat kejenuhan 0-72 persen. Oleh karena itu, tanah ini termasuk tanah yang memiliki tingkat keasaman sedang. Sementara itu, tanah yang baik untuk digunakan lahan pertanian adalah tanah yang sifatnya netral, memiliki tingkat keasaman 6,7 sampai 7,0. Oleh karena itu, jenis tanah inceptisol kurang cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Namun, cocok untuk tanaman perkebunan. 04/07/2022 08:10 II -5 Ultisol adalah tanah dengan horizon argilik atau kandik bersifat masam dengan kejenuhan basa rendah. Ultisol bervariasi dalam warna dari ungu-merah, orange kemerahan dengan terang-menyilaukan, untuk oranye pucat kekuningan-dan bahkan beberapa nada kekuningan-coklat tenang. Banyak nutrisi, seperti kalsium dan potasium. Sifat-sifat penting pada tanah Ultisol berkaitan dengan jumlah fosfor dan mineral-mineral resisten dalam bahan induk,komponen-komponen ini umumya terdapat dalam jumlah yang tidak seimbang, walupun tidak terdapat beberapa pengecualian. Gambar 2.3 Peta Jenis Tanah Kabupaten Ciamis Sumber : Peta Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial, hasil pengolahan 2.1.1.4 Kondisi Hidrologi Kabupaten Ciamis dialiri oleh sungai utama yaitu Sungai Citanduy yang mengalir mulai dari Gunung Cakrabuana (hulu) di Kabupaten Tasikmalaya dan bermuara di Sagara Anakan Provinsi Jawa Tengah dengan anak-anak sungainya terdiri dari Sungai Cimuntur, Sungai Cijolang dan Sungai Ciseel. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ciamis termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy, sedangkan sisanya termasuk ke dalam DAS Cijulang, yaitu Kecamatan Banjaranyar (± 1.786,22 Ha) dan Kecamatan Banjarsari (± 1.320,16 Ha). Potensi air baku tersebut pada saat ini dimanfaatkan untuk pengairan/irigasi dan air bersih. Disamping itu, potensi Sumber Daya Air juga dimanfaatkan untuk kegiatan lain seperti pariwisata. 04/07/2022 08:10 II -6 Gambar 2.4 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Ciamis Sumber : Peta Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial, hasil pengolahan 2.1.1.5 Kondisi Klimatologi Pembagian tipe iklim menurut Schmidt Ferguson berdasarkan pengamatan curah hujan selama sepuluh tahun terakhir, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Ciamis umumnya beriklim tipe C (agak basah). Keadaan suhu udara berkisar antara 200C sampai dengan 30 0 C dengan rata-rata curah hujan pada tahun 2020 sebesar 3.334 mm/tahun, dengan rata-rata hari hujan 202 hari. 2.1.1.6 Tutupan Lahan Tutupan lahan erat kaitannya dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu, misalnya permukiman, perkotaan dan persawahan. Tutupan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Kabupaten Ciamis memiliki tutupan lahan yang bervariatif, yaitu perkebunan, hutan, ladang, sawah, semak/belukar, dan lahan terbangun lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 04/07/2022 08:10 II -7 Tabel 2.4 Tutupan Lahan di Kabupaten Ciamis No Tutupan Lahan Luas (Ha) % 1 Danau/Situ 112,31 0.07 2 Kolam 5,44 0.00 3 Padang Rumput 118,96 0.07 4 Permukiman/Tempat Kegiatan 29.079,61 18.20 5 Sawah Tadah Hujan 21.288,33 13.32 6 Sawah 16.214,60 10.15 7 Perkebunan 10.771,60 6.74 8 Sungai 1.165,15 0.73 9 Semak Belukar 169,58 0.11 10 Kebun Campuran 66.242,85 41.46 11 Tegalan Ladang 36,95 0.02 12 Lahan Terbuka 86,29 0.05 13 Hutan 14.493,69 9.07 Jumlah 159.785,37 100 Sumber : Hasil Pengolahan Peta Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tutupan lahan Kabupaten Ciamis didominasi oleh kebun campuran dengan luas 66.242,85 Ha atau sebesar 41,46% dari luas Kabupaten Ciamis. 2.1.1.7.Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kemampuan lingkungan Kabupaten Ciamis dalam menyediakan dan mendukung kebutuhan hidup penduduk dihitung sebagai daya dukung pangan dan daya dukung air. Pangan dan air dipilih sebagai variabel untuk mengkuantifikasi daya dukung lingkungan hidup sebagai kebutuhan dasar manusia. Ambang batas daya dukung pangan dan air dihitung dengan membandingkan jumlah kebutuhan dengan jumlah ketersediaan. Jika jumlah kebutuhan melebihi jumlah ketersediaan maka ambang batas daya dukung telah terlampaui dan membutuhkan interfensi untuk tetap dapat mendukung dan memenuhi kebutuhan dasar penduduk. Dalam perhitungan daya dukung diasumsikan tidak terdapat aliran materi air dan pangan atau closed system.
10. a.Daya Dukung Pangan Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Daya dukung pangan dihitung untuk melihat status daya dukung pangan, dimana status daya dukung dilihat dari ambang batas daya dukung. Daya dukung dikatakan telah melampaui ambang batas jika kebutuhan pangan lebih tinggi dibandingkan dengan 04/07/2022 08:10 II -8 ketersediaan yang dapat diberikan suatu wilayah. Dalam perhitungan kebutuhan pangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk dengan komoditi pangan. untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.5 Produksi Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No Uraian Produksi (ton) 2016 2017 2018 2019 2020 1 Padi sawah 530.168 526.462 472.021 447.801 458.988 2 Padi ladang 328 283 85 988 2.390 3 Jagung 36.022 26.739 44.838 35.980 45.433 4 Ubi kayu 50.426 42.354 61.468 55.824 32.788 5 Ubi jalar 6.619 3.632 2.993 2.363 2.659 6 Kacang Tanah 3.204 1.502 1.238 1.493 1.489 7 Kacang Kedelai 1.245 1.830 3.214 1.063 45 8 Kacang Hijau 13 1.422 4.452 179 6 Total 628.025 604.224 590.309 545.701 543.798 Sumber: Kabupaten Ciamis Dalam Angka, 2017-2021 Dari hasil analisis status daya dukung pangan Kabupaten Ciamis melampaui ambang batas atau defisit pada tahun 2023. Pada tahun 2030 Kabupaten Ciamis defisit pangan. Berdasarkan hasil analisis, terjadi peningkatan ketersediaan pangan yang disebabkan oleh meningkatnya lahan produksi pangan pada rencana pola ruang RTRW Kabupaten Ciamis tahun 2017-2037. Namun peningkatan jumlah pangan tersebut belum mencukupi kebutuhan pangan hingga tahun 2030. Analisis daya dukung pangan dapat dilihat pada grafik berikut. Grafik 2.1 Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2030 Sumber : Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis, Hasil analisis, 2021 04/07/2022 08:10 II -9 Gambar 2.5 Peta Daya Dukung Pangan di Kabupaten Ciamis Sumber : Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis, Hasil analisis, 2021
11. b.Daya Dukung Air Kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung penyediaan air dihitung dengan membandingkan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air layak bagi penduduk. Ketersediaan air merupakan jumlah air yang dapat digunakan, yang berupa jumlah air larian dan air tanah yang berlebih (overflow). Kelebihan air tanah dimaksud adalah mata air atau sumber air lainnya. Jumlah air larian dihitung dengan mempertimbangkan curah hujan dan kemampuan tanah dalam meresapkan air. Koefisien air larian sesuai dengan kelas tutupan tanah berdasarkan standar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009. Jumlah air dari mata air dihitung dari rata-rata debit kemudian diperhitungkan dalam setahun. Sementara itu kebutuhan air dihitung dengan pendekatan kebutuhan dasar untuk hidup (basic need). Standar kebutuhan layak mengacu pada WHO adalah 1.000 m3/kapita/tahun. Curah hujan rata-rata di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2015 adalah 3.575 mm/tahun maka dengan kondisi tutupan lahan terakhir ketersediaan air larian sepanjang Tahun 2015 mencapai 1,81 Milyar m3. Potensi mata air di Ciamis memberikan kontribusi penyediaan air sebesar 0,0024 Milyar m3/tahun sehingga jumlah ketersediaan air secara keseluruhan mencapai 1,81 Milyar m3. 04/07/2022 08:10 II -10 Tabel 2.6 Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan Kabupaten Ciamis Tahun 2015 Pengunaan Lahan Luas (Ha) Koefisien Luas x Koefisien Danau Wisata Air 58,96 - 0,00 Danau/Telaga Alami 56,22 - 0,00 Hamparan Batuan/Pasir Lain 7,99 0,20 1,60 Hutan 50.485,54 0,18 9087,40 Kolam Ikan Air Tawar 33,21 - 0,00 Ladang/Tegalan 3.994,79 0,35 1398,18 Padang Rumput 141,41 0,35 49,49 Perkebunan 39.522,11 0,30 11856,63 Permukiman 29.291,85 0,60 17575,11 Sawah 28.767,13 0,30 8630,14 Semak Belukar 6.224,73 0,35 2178,65 Sungai 1.184,72 - 0,00 Total 159.768,66 0,32 50.777,20 SA = 10 x C x R x A = 10 x 0,32 x 3.575 x 159.768,66 = 1.815.284.956 m3/tahun Sumber: Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis, Perhitungan Kabupaten Ciamis berdasar Permen LH Nomor 17 Tahun 2009 Potensi mata air yang ada di Kabupaten Ciamis dengan jumlah mata air 25 buah mencapai 2.377.026 m3/tahun. Dengan demikian jika digabungkan maka potensi air permukaan mencapai 1.817.661.982 m3/tahun. Dengan demikian daya dukung lingkungan hidup dalam menyediakan air bagi kebutuhan hidup layak penduduk Kabupaten Ciamis belum melampaui. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.7 Daya Dukung Air Kabupaten Ciamis Tahun 2015 No Uraian Milyar m3 Ketersediaan 1 Ketersediaan Air larian 1,81 2 Potensi Mata Air 0,0024 3 CAT 0,0005 Jumlah 1,8129 Kebutuhan 1 Domestik (43,8 m3/kapita/tahun) 0,006 2 Kebutuhan air untuk lahan 1,67 Jumlah 1,736 Sumber: Hasil analisis, 2021 04/07/2022 08:10 II -11 Gambar 2.6 Peta Daya Dukung Air di Kabupaten Ciamis Tahun 2015 Sumber: Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Hasil analisis, 2021 2.1.1.8.Geostrategis Kabupaten Ciamis merupakan akses penghubung menuju Pusat Pertumbuhan Pangandaran yang merupakan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat dan juga penghubung menuju Kawasan Perkotaan Cilacap di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sehingga diharapkan mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat bagian Selatan. Adapun beberapa kebijakan pembangunan yang secara positif akan mendorong aktivitas ekonomi di Kabupaten Ciamis, diantaranya Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka, pengembangan Bandara Wiriadinata di Tasikmalaya yang dikembangkan sebagai bandara yang melayani penerbangan komersil yang akan berdampak signifikan kepada kunjungan wisatawan dan juga rencana pembangunan jalan tol yang rutenya akan melalui Gedebage, Majalaya, Garut, Tasik, Ciamis dan Banjar. 04/07/2022 08:10 II -12 Gambar 2.7 Posisi Kabupaten Ciamis dan Pola Struktur Ruang Jawa Barat Sumber : RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029 Dari gambaran mengenai kondisi fisik wilayah Kabupaten Ciamis mulai dari topografi, kemiringan, jenis tanah, hidrologi, klimatologi, penggunaan lahan dan aspek fisik lainnya dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Ciamis memiliki pengembangan potensi paling dominan yaitu perkebunan dan tanaman pangan. Gambar 2.8 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya Sumber : Hasil Analisis, 2021 04/07/2022 08:10 II -13 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan karakter geografi, sebaran penggunaan lahan dan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Ciamis, dapat diidentifikasi potensi-potensi yang dapat dikembangkan. Potensi pengembangan wilayah berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2039 menyebutkan bahwa rencana pola ruang diarahkan untuk menjadi kawasan lindung seluas 29.403,40 Ha dan Kawasan budidaya seluas 130.381,94 Ha. Kawasan Lindung adalah wilayah yang harus dilindungi dan memiliki fungsi perlindungan yang harus dipertahankan guna menghindari berbagai efek negatif yang mungkin muncul. Sedangkan Kawasan Budi daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Lebih jelasnya rencana pola ruang Kabupaten Ciamis sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.8 Rencana Pola Ruang Kabupaten Ciamis No Rencana Pola Ruang Luas (Ha) % A Kawasan Budidaya 1 Kawasan Hutan Produksi Terbatas 2,456.26 1.54 2 Kawasan Hutan Produksi Tetap 10,336.65 6.47 3 Kawasan Perkebunan Rakyat 20,412.42 12.77 4 Kawasan Permukiman Perdesaan 13,101.63 8.20 5 Kawasan Permukiman Perkotaan 31,496.28 19.71 6 Kawasan Hortikultura 3,416.57 2.14 7 Kawasan Perkebunan 17,269.69 10.81 8 Kawasan Tanaman Pangan 31,441.32 19.68 9 Kawasan Peruntukan Industri 451.12 0.28 B Kawasan lindung 1 Cagar Alam 8.64 0.01 2 Suaka Margasatwa 5,540.50 3.47 3 Kawasan Keunikan Bentang Alam 21,721.71 13.59 4 Kawasan Imbuhan Air Tanah 256.82 0.16 5 Kawasan Sekitar Situ/ Danau/ Waduk/ Embung 19.34 0.01 6 Sempadan Sungai 580.88 0.36 7 Danau/Situ 113.50 0.07 8 Sungai 1,162.01 0.73 Jumlah 159,785.37 100.00 Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Ciamis 2019-2039 04/07/2022 08:10 II -14 Gambar 2.9 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Ciamis Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Ciamis 2019-2039 2.1.2.1. Potensi Pertanian Pertanian hingga saat ini merupakan sektor utama yang membentuk pola hidup masyarakat di Kabupaten Ciamis, baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Kabupaten Ciamis memiliki potensi yang cukup besar disektor pertanian sehingga menjadi salah satu sentra penghasil komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Kawasan pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional baik dalam faktor sumber daya alam, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah.
12. a.Kawasan Tanaman Pangan Untuk kawasan tanaman pangan adalah kawasan usaha tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha tanaman pangan. Kawasan tanaman pangan dapat berupa kawasan yang telah eksis atau calon lokasi baru dan lokasinya dapat berupa hamparan atau spot partial (luasan terpisah) namun terhubung dengan aksesibilitas memadai. 04/07/2022 08:10 II -15 Berdasarkan komoditasnya pertanian tanaman pangan di Kabupaten Ciamis berupa pertanian lahan basah. Sesuai potensi yang ada, pertanian lahan basah yang akan dikembangkan di Kabupaten Ciamis berupa komoditas tanaman padi. Deliniasi pertanian lahan basah untuk komoditas tanaman padi berdasarkan sebarannya bisa sebagian bisa dikategorikan sebagai spot partial (luasan terpisah) yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Kawasan Tanaman pangan berupa Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 33.071,95 Ha (tiga puluh tiga ribu tujuh puluh satu koma sembilan puluh lima) hektar terdiri atas:
  1. 1.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas kurang lebih 27.962,19 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua koma sembilan belas) hektar meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Ciamis.
  2. 2.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas kurang lebih 5.109,76 Ha (lima ribu seratus sembilan koma tujuh puluh enam) hektar meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Ciamis.
13. b.Kawasan Hortikultura Holtikultura merupakan sektor kegiatan yang sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama petani. Komoditas hortikultura juga relatif memiliki kandungan gizi yang baik sehingga juga dapat menunjang kesejahteraan nutrisi masyarakat. Kecamatan Panjalu merupakan salah satu kecamatan yang memiliki luasan panen untuk komoditi hortikultura terbesar di Kabupaten Ciamis, yaitu untuk komoditi aneka cabai, mentimun dan tomat. Kecamatan Sukamantri juga merupakan daerah yang memiliki potensi untuk berbagai komoditi hortikultura. Produksi utamanya yaitu cabai besar. Kecamatan Sukamantri merupakan Kecamatan dengan produksi cabai besar terbesar di Kabupaten Ciamis. Kawasan hortikultura memiliki luas kurang lebih 3.416,587 Ha (tiga ribu empat ratus enam belas koma lima ratus delapan puluh tujuh) hektar meliputi:
  1. 1.Kecamatan Cihaurbeuti;
  2. 2.Kecamatan Cikoneng;
  3. 3.Kecamatan Lumbung;
  4. 4.Kecamatan Panawangan;
  5. 5.Kecamatan Panjalu; 04/07/2022 08:10 II -16
  6. 6.Kecamatan Panumbangan;
  7. 7.Kecamatan Sindangkasih; dan
  8. 8.Kecamatan Sukamantri.
14. c.Kawasan Perkebunan Kawasan yang diperuntukkan bagi perkebunan dikelola oleh rakyat maupun pemerintah. Lahan potensial dengan peruntukan pengembangan tanaman tahunan/ perkebunan tersebar di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Dengan arahan pengembangan terutama pada lahan-lahan yang kurang/tidak mendukung untuk pengembangan pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Untuk mencapai arahan pengembangan kawasan tanaman tahunan/perkebunan diperlukan intervensi berupa pembangunan yang dapat menarik aktivitas kegiatan pertanian tahunan/perkebunan. Selain itu, diperlukan pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan tanaman tahunan/perkebunan seperti jaringan jalan, jaringan komunikasi, listrik dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, maka pengelolaan kawasan perkebunan meliputi:
  1. 1.Pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan perkebunan/tanaman tahunan seperti jaringan listrik, telekomunikasi, jalan, agroindustri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi tanaman tahunan/perkebunan dan sarana prasarana lainnya yang dapat menunjang perkebunan.
  2. 2.Pengembangan fasilitas pertanian penting (Terminal Agribisnis, Sub Terminal Agribisnis, Outlet Agribisnis, tempat pengumpulan hasil, pergudangan, kios sarana produksi pertanian, dan industri pengolahan hasil, dan lain- lain) beserta lokasi masing-masing dengan memperhatikan potensi pertanian dan jarak minimum (mudah dijangkau).
  3. 3.Pengembangan sumberdaya manusia (petani dan aparatur pemerintah) dan kelembagaan agribisnis.
  4. 4.Pengembangan sistem, kelembagaan keuangan, dan perkreditan, serta sistem informasi pasar pertanian dalam rangka menunjang kesinambungan usaha pertanian subsektor perkebunan/tanaman tahunan.
  5. 5.Pengembangan kebijakan pemerintah untuk mendukung pengembangan tanaman tahunan/perkebunan. 04/07/2022 08:10 II -17
  6. 6.Memperluas wilayah pemasaran produksi tanaman perkebunan/tanaman tahunan, baik lokal maupun pasar ekspor. Pengembangan agroindustri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi perkebunan/tanaman tahunan wilayah sekitarnya dan pengembangan pusat pengumpul dan distribusi bagi pertanian dengan memperhatikan jarak minimum (mudah dijangkau). Perkebunan seluas kurang lebih 17.269,69 (tujuh belas ribu dua ratus enam puluh sembilan koma enam puluh sembilan) meliputi semua kecamatan.
15. d.Kawasan Peternakan Pertumbuhan usaha budidaya ayam yang dilaksanakan oleh perusahaan besar terintegrasi akan mengalihkan usaha ke Wilayah Priangan Timur (termasuk didalamnya Kabupaten Ciamis), sejalan dengan tertutupnya penambahan jumlah/perluasan usaha dimaksud di beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Barat (antara lain: Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung), serta beberapa wilayah di Provinsi Banten. Adapun rencana pengembangan kawasan peternakan, terdiri dari:
  1. 1.Budidaya Ayam Ras Pedaging Close House System;
  2. 2.Pembibitan Ayam Ras Pedaging;
  3. 3.Budidaya Ayam Ras Petelur;
  4. 4.Budidaya Ayam Bukan Ras;
  5. 5.Pembibitan Ayam Bukan Ras;
  6. 6.Pengembangan Sapi Perah;
  7. 7.Pembangunan Rumah Potong Unggas Skala Menengah;
  8. 8.Pengolahan Daging Unggas Skala Menengah;
  9. 9.Penggembalaan Terbatas Sapi Potong;
  10. 10.Budidaya Sapi Potong Penggemukan;
  11. 11.Pembibitan Sapi Potong;
  12. 12.Pasar Hewan Terpadu;
  13. 13.Sentra Kuliner Hasil Produksi Peternakan.
16. e.Kawasan Perikanan Pengembangan komoditas perikanan sangat ditentukan oleh adanya dukungan lahan dan ketersediaan air yang memenuhi standar teknis. Adapun rencana pengembangan kawasan Perikanan, terdiri dari: 04/07/2022 08:10 II -18
  1. 1.Pengembangan Komoditas Perikanan Berdasarkan Potensi Kewilayahan (Sentra);
  2. 2.Sentra Kuliner Hasil Produksi Perikanan;
  3. 3.Pasar Ikan Bersih;
  4. 4.Pengembangan Benih Ikan;
  5. 5.Pengembangan Restocking;
  6. 6.Pengolahan ikan/hasil produksi perikanan. 2.1.2.2. Potensi Pertambangan Rencana pengembangan kawasan pertambangan dilakukan untuk memanfaatkan potensi sumber daya mineral dan bahan galian yang dimiliki Kabupaten Ciamis untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable) dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan (environmental friendly). Upaya untuk memanfaatkan potensi yang ada harus memenuhi kriteria kawasan peruntukan pertambangan yang meliputi:
  7. 1.Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan berkelanjutan.
  8. 2.Merupakan bagian proses upaya mengubah kekuatan ekonomi potensil menjadi ekonomi riil.
  9. 3.Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya.
  10. 4.Tidak terletak di daerah resapan dan daerah yang terdapat mata air.
  11. 5.Tidak terletak di daerah banjir dan rawa.
  12. 6.Tidak terletak di daerah rawan bencana alam (longsor, gempa bumi dan lain-lain).
  13. 7.Tidak terletak di daerah yang sungainya rapat.
  14. 8.Pengaturan pendirian bangunan yang tidak mengganggu fungsi pelayaran.
  15. 9.Memperhatikan keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan manfaat.
  16. 10.Pengaturan bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.
  17. 11.Kegiatan penambangan tidak boleh dilakukan di dalam kawasan lindung.
  18. 12.Lokasi pertambangan tidak terlalu dekat dengan permukiman, dan tidak terletak di daerah tadah untuk menjaga kelestarian sumber air. 04/07/2022 08:10 II -19
  19. 13.Lokasi penggalian pada lereng curam >40% tidak mengakibatkan bahaya erosi dan longsor. Guna menghasilkan hasil yang optimal, maka pengelolaan kawasan pertambangan meliputi:
  20. 1.Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap potensi yang ada.
  21. 2.Perlunya dilakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kepada para penambang agar kelestarian lingkungan tetap dapat terpelihara dan keselamatan para penambang dapat terjamin serta kesejahteraannya dapat meningkat.
  22. 3.Setiap kegiatan pertambangan dan penggalian harus bermuara kepada prinsip menekan seminimal mungkin dampak negatif yang timbul dengan memperbesar dampak positip terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di daerah terutama sekitar lokasi bahan galian.
  23. 4.Promosi yang lebih intensif dan lebih luas terhadap potensi bahan galian yang mempunyai nilai jual, dalam upaya meningkatkan perolehan pendapatan daerah disamping juga pendapatan para penambang dapat lebih ditingkatkan.
  24. 5.Identifikasi dan inventarisasi potensi secara bertahap melalui kegiatan penyelidikan pendahuluan, penyelidikan lanjutan/ semi rinci dan penyelidikan detail/ rinci. Hal ini sangat berguna untuk menentukan jenis bahan tambang unggulan, zonasi-zonasi pertambangan untuk pengembangan wilayah, bahan galian yang layak tambang dan yang siap untuk dieksploitasi dan diproduksi. Kawasan pertambangan dan energi berupa potensi mineral dan batubara.
  25. 1.Kawasan potensi mineral,meliputi:
17. a.Tras di Kecamatan Cihaurbeuti.
18. b.Kaolin di Kecamatan Cihaurbeuti.
19. c.Lempung meliputi semua kecamatan di luar kawasan ekosistem karst.
20. d.Mangan di Kecamatan Cimaragas.
21. e.Batu pasir meliputi semua kecamatan di luar kawasan ekosistem karst.
22. f.Andesit meliputi: ❖ Kecamatan Panjalu. ❖ Kecamatan Cihaurbeuti.
23. g.batu bara meliputi: ❖ Kecamatan Lakbok. ❖ Kecamatan Purwadadi. 04/07/2022 08:10 II -20
  1. 2.Pengembangan kawasan potensi pertambangan dalam bentuk wilayah pertambangan meliputi:
24. a.Wilayah usaha pertambangan.
25. b.Wilayah pertambangan rakyat.
26. c.Wilayah kerja pertambangan panas bumi.
  1. 3.Pengembangan dan/atau pembangunan terminal khusus pertambangan dan sarana prasarana penunjang kegiatan pertambangan lainnya disesuaikan dengan hasil kajian kebutuhan pengembangan dan/atau pembangunan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. 4.Kawasan pertambangan ditetapkan dengan mengacu pada penetapan lokasi Wilayah Pertambangan (WP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.1.2.3. Potensi Industri Peruntukan ruang untuk rencana pengembangan kegiatan industri di Kabupaten Ciamis meliputi:
  3. 1.Kegiatan Peruntukan Industri (KPI) berada di Kecamatan Cijeungjing seluas 451,12 Ha, yang merupakan kawasan untuk industri non polutan dan sentra industri kecil dan menengah.
  4. 2.Kawasan peruntukan industri menengah meliputi semua kecamatan; dan
  5. 3.Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro meliputi semua kecamatan. 2.1.2.4. Potensi Pariwisata Rencana pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Ciamis dilakukan untuk memanfaatkan potensi wisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu arahan pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Ciamis secara ruang untuk dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
  6. 1.Meningkatkan devisa dari sektor pariwisata dan meningkatkan investasi di daerah;
  7. 2.Mendorong kegiatan lain yang ada di sekitarnya;
  8. 3.Meningkatkan pendapatan masyarakat;
  9. 4.Meningkatkan kontribusi pada pendapatan daerah dan nasional;
  10. 5.Meningkatkan kesempatan kerja; 04/07/2022 08:10 II -21
  11. 6.Melestarikan budaya lokal; dan
  12. 7.Meningkatkan perkembangan masyarakat. Guna menghasilkan hasil yang optimal, maka pengelolaan potensi wisata meliputi:
  13. 1.Pengembangan destinasi pariwisata.
  14. 2.Pengembangan pemasaran pariwisata.
  15. 3.Pengembangan kemitraan kepariwisataan melalui penataan obyek wisata unggulan.
  16. 4.Penataan sarana dan prasarana akomodasi pariwisata.
  17. 5.Pengembangan potensi budaya daerah dan penggalian potensi lainnya yang didukung dengan sistem informasi dan promosi yang mudah diakses oleh wisatawan.
  18. 6.Peningkatan manajemen kepariwisataan yang terintegrasi. Peruntukan ruang untuk pengembangan wisata di Kabupaten Ciamis meliputi:
(1)Objek wisata budaya, meliputi:
1. a.Situ Lengkong di Kecamatan Panjalu;
2. b.Cipanjalu desa bahara di Kecamatan Panjalu;
3. c.Situs Hariang Kuning dan Hariang Kancana di Kapunduhan Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu;
4. d.Astana Gede di Kecamatan Kawali;
5. e.Karangkamulyan di Kecamatan Cijeungjing;
6. f.Situs Gunung Susuru di Kecamatan Cijeungjing;
7. g.Situs Tambaksari di Kecamatan Tambaksari;
8. h.Kampung Adat Kuta di Kecamatan Tambaksari;
9. i.Situs Pangcalikan Gunung Padang di Kecamatan Cikoneng;
10. j.Situs Jambansari di Kecamatan Ciamis;
11. k.Situs Batu Panjang di Kecamatan Sukamantri;
12. l.Situs Salawe Cimaragas di Kecamatan Cimaragas;
13. m.Situs Pangrumasan Kyai Bagus Santri Kecamatan Banjaranyar;
14. n.Situs Kawasen di Kecamatan Banjarsari;
15. o.Situs Gandoang di Kecamatan Sindangkasih;
16. p.Situs Sanghiang Samida di Kecamatan Rajadesa;
17. q.Wisata Ziarah di Kecamatan Jatinagara;
18. r.Situs Keramat Kuning di Kecamatan Lakbok; 04/07/2022 08:10 II -22
19. s.Candi Ronggeng di Kecamatan Pamarican;
20. t.Situs Panghulu Gusti di Kecamatan Panjalu;
21. u.Situs Danuwarsih di Kecamatan Rajadesa; dan
22. v.Objek wisata budaya lainnya.
(2)Objek wisata alam meliputi:
1. a.Situ Cibubuhan di Kecamatan Sukamantri;
2. b.Curug Cekong di Kecamatan Sukamantri;
3. c.Situ Rancamaya di Kecamatan Sindangkasih;
4. d.Sungai Cireong di Kecamatan Sindangkasih;
5. e.Situ Wangi di Kecamatan Kawali;
6. f.Curug Tujuh Cibolang di Kecamatan Panjalu;
7. g.Curug Panganten di Kecamatan Cisaga;
8. h.Situ Cekdam Kadupundak di Kecamatan Tambaksari;
9. i.Curug Cipatahunan di Kecamatan Cidolog;
10. j.Curug Gambir Santolok di Kecamatan Banjarsari;
11. k.Curug Kayu Putih di Kecamatan Banjarsari;
12. l.Curug Batu Ampar di Kecamatan Banjarsari;
13. m.Gunung Pangalusan di Kecamatan Banjarsari;
14. n.Air Panas Ciulu di Kecamatan Banjarsari;
15. o.Curug Cigumawang di Kecamatan Banjaranyar;
16. p.Curug Panganten di Kecamatan Banjaranyar;
17. q.Air Panas Cikupa di Kecamatan Pamarican;
18. r.Cadas Ngampar di Kecamatan Sadananya;
19. s.Curug Cingembat di Kecamatan Sadananya;
20. t.Wisata Rahong atau Puncak Upsa di Kecamatan Rajadesa;
21. u.Gunung Sawal;
22. v.Curug Salosin di Kecamatan Cihaurbeuti.
23. w.Curug Tilu di Kecamatan Cihaurbeuti;
24. x.Batu Ampar di Kecamatan Panumbangan; dan
25. y.Objek wisata alam lainnya.
(3)Objek wisata khusus atau minat meliputi:
1. a.Arung Jeram di Kecamatan Cijeungjing;
2. b.Batucakra di Kecamatan Cikoneng; 04/07/2022 08:10 II -23
3. c.Penangkaran Rusa Darmacaang di Kecamatan Cikoneng;
4. d.Pendakian Puncak Karantenan di Suaka Margasatwa Gunung Sawal di Kecamatan Panjalu;
5. e.Pendakian Puncak Puspa di Kecamatan Panumbangan;
6. f.Wisata Tapos di Kecamatan Sadanaya;
7. g.Desa wisata di Kecamatan Cidolog, Kelurahan Cigembor, Benteng dan Linggasari Kecamatan Ciamis;
8. h.Wisata edukasi dan agro durian di Kecamatan Sadananya dan Ciamis;
9. i.Wisata agro dukuh Cililitan di Kecamatan Cijeungjing; dan
10. j.Objek wisata khusus atau minat lainnya.
(4)Objek wisata buatan meliputi:
1. a.Wahana wisata tirta meliputi: ❖ Bendungan Manganti di Kecamatan Purwadadi; ❖ Bendungan Leuwikeris di Kecamatan Cijeungjing; ❖ Bendungan Matenggeng di Kecamatan Tambaksari; ❖ Waterboom Sukahaji di Kecamatan Cihaurbeuti; ❖ Waterboom Tirta Sumberjaya di Kecamatan Cipaku; dan ❖ Normalisasi Embung Rancabungur.
2. b.Wahana wisata flora;
3. c.Wahana wisata fauna;
4. d.Wahana permainan modern meliputi: ❖ Fasilitas Olahraga di Kecamatan Ciamis dan Kecamatan Cijeungjing; ❖ Wahana permainan di Kecamatan Baregbeg; ❖ Tirta Pasir Raya di Kecamatan Panjalu; ❖ Pasirjati Groundhill di Kecamatan Pamarican; ❖ Grand Sayang Kaak di Kecamatan Cijeungjing; dan ❖ Gentarasa di Kecamatan Cidolog; ❖ Pengembangan off road dan Gantole di Kecamatan Jatinagara dan Sukamantri; ❖ Wisata air buatan di Kelurahan Linggasari.
5. e.Tempat-tempat hiburan dan atau plaza;
6. f.Museum meliputi: ❖ Museum Fosil di Kecamatan Tambaksari; ❖ Museum Galuh Imbanagara di Kecamatan Ciamis ❖ Museum Pakuan di Kecamatan Ciamis; dan ❖ Museum Bumi Alit di Kecamatan Panjalu.
7. g.Objek wisata buatan lainnya. 04/07/2022 08:10 II -24 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam dan atau non alam maupun manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dilihat dari stuktur geologis, Kabupaten Ciamis merupakan daerah rawan bencana. Potensi bencana alam di wilayah Kabupaten Ciamis terdiri dari gempa bumi, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, serta bencana non alam yang terdiri dari epidemik, wabah penyakit dan KLB serta kebakaran hutan/lahan/rumah. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2017 – 2021 di Kabupaten Ciamis yang termasuk wilayah rawan bencana kategori tinggi adalah sebagai berikut:
8. a.Tanah longsor meliputi seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Cijeungjing dan Lakbok.
9. b.Banjir bandang meliputi seluruh kecamatan.
10. c.Cuaca ekstrim meliputi seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Ciamis, Lakbok, Purwadadi. Hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bahwa indeks risiko bencana multi ancaman Kabupaten Ciamis memiliki skor 141,57 yang termasuk kelas risiko sedang. Tabel 2.9 Indeks Risiko Bencana Multi Ancaman per Kabupaten/Kota Tahun 2020 No Kabupaten/Kota Tahun 2020 Kelas Risiko 1 Cianjur 215,08 Tinggi 2 Garut 205,52 Tinggi 3 Kab. Tasikmalaya 203,01 Tinggi 4 Kab.Sukabumi 190,75 Tinggi 5 Karawang 174,43 Tinggi 6 Kab. Bandung 174,00 Tinggi 7 Kota Cirebon 172,76 Tinggi 8 Subang 171,91 Tinggi 9 Kab. Cirebon 160,63 Tinggi 10 Kota Banjar 152,80 Tinggi 11 Pangandaran 145,44 Tinggi 12 Majalengka 143,43 Sedang 13 Sumedang 142,15 Sedang 14 Ciamis 141,57 Sedang 15 Purwakarta 137,31 Sedang 16 Kab. Bogor 136,88 Sedang 17 Indramayu 136,79 Sedang 18 Kab. Bekasi 132,89 Sedang 19 Kota Bekasi 131,60 Sedang 04/07/2022 08:10 II -25 No Kabupaten/Kota Tahun 2020 Kelas Risiko 20 Kuningan 131,13 Sedang 21 Kota Bandung 122,32 Sedang 22 Kota Tasikmalaya 119,20 Sedang 23 Kota Sukabumi 114,40 Sedang 24 Kab. Bandung Barat 110,22 Sedang 25 Cimahi 105,41 Sedang 26 Depok 89,63 Sedang 27 Kota Bogor 75,75 Sedang Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia 2020, BPBD Provinsi Jawa Barat. Kejadian bencana di wilayah Kabupaten Ciamis per Kecamatan pada tahun 2020 dapat dilihat dari tabel berikut: Tabel 2.10 Kejadian Bencana Per Kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2020 No Kecamatan Kejadian Bencana Gempa Tanah Longsor Banjir Kebakaran Rumah Kekeringan 1 Pamarican 1 15 4 4 - 2 Banjaranyar 1 6 1 1 - 3 Rancah - 29 2 1 - 4 Panawangan - 23 1 1 - 5 Cisaga - 1 1 1 - 6 Cipaku - 18 - 1 - 7 Panjalu - 8 1 1 - 8 Cihaurbeuti - 2 - 1 - 9 Rajadesa - 5 - - - 10 Cijeungjing - 3 1 4 - 11 Tambaksari - 13 - 1 - 12 Panumbangan - 4 5 5 - 13 Banjarsari - 2 6 - - 14 Sukadana - 5 1 2 - 15 Lakbok 1 - - 1 - 16 Cidolog - 2 - 1 - 17 Purwadadi - 2 2 1 - 18 Sukamantri - 7 - - - 19 Cikoneng - 6 - 3 - 20 Sadananya - 19 - 1 - 21 Baregbeg - 11 - 1 - 22 Kawali - 10 - 2 - 23 Jatinagara - 1 - 1 - 24 Ciamis 1 13 - 4 - 25 Sindangkasih - 2 - 3 - 26 Lumbung - 5 - 1 - 27 Cimaragas - 2 - 9 - Jumlah 4 214 25 51 - Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis 04/07/2022 08:10 II -26 1,398,346 1,401,423 1,408,507 1,418,301 1,430,262 1,380,000 1,390,000 1,400,000 1,410,000 1,420,000 1,430,000 1,440,000 2016 2017 2018 2019 2020 Jiwa 2.1.4. Demografi Kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri. Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 0,58%, seperti terlihat dari grafik di bawah ini: Grafik 2.2 Jumlah Penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Perkembangan jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016- 2020 adalah sebagai berikut: Tabel 2.11 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Kecamatan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Banjasari 80.325 80.564 80.930 81.119 81.543 2 Banjaranyar 46.444 46.241 46.247 46.504 47.016 3 Lakbok 63.520 63.844 64.093 64.633 64.937 4 Pamarican 77.341 77.153 77.494 78.096 78.877 5 Cidolog 21.738 21.598 21.777 21.827 21.840 6 Cimaragas 17.849 18.108 18.185 18.326 18.528 7 Cijeungjing 57.067 57.231 57.811 58.532 59.204 8 Cisaga 41.590 41.045 41.251 41.536 41.720 9 Tambaksari 24.504 24.679 24.728 24.719 24.791 10 Rancah 63.188 62.776 62.791 63.044 63.205 11 Rajadesa 61.793 62.200 62.443 61.929 62.741 12 Sukadana 26.616 26.729 26.981 27.184 27.604 13 Ciamis 107.037 107.673 108.235 109.318 109.839 14 Cikoneng 60.844 61.122 61.527 62.333 62.601 15 Cihaurbeuti 58.678 58.413 58.769 59.248 59.877 04/07/2022 08:10 II -27 No. Kecamatan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 16 Sadananya 41.781 42.254 42.734 43.099 43.755 17 Cipaku 74.348 74.201 74.641 75.141 75.729 18 Jatinagara 30.480 30.820 31.103 31.410 31.664 19 Panawangan 60.211 59.843 60.046 60.271 60.660 20 Kawali 46.306 46.744 46.957 47.269 47.761 21 Panjalu 55.795 55.691 55.867 56.200 56.713 22 Panumbangan 67.710 68.040 68.243 68.886 69.475 23 Sindangkasih 56.971 57.282 57.682 58.377 58.980 24 Baregbeg 46.785 47.183 47.631 48.139 48.724 25 Lumbung 35.134 35.368 35.577 35.808 36.234 26 Purwadadi 45.417 45.714 45.670 46.106 46.552 27 Sukamantri 28.874 28.907 29.094 29.247 29.692 JUMLAH 1.398.346 1.401.423 1.408.507 1.418.301 1.430.262 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Dilihat dari tabel di atas, jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Ciamis Tahun 2020 berada di Kecamatan Ciamis, yaitu sebanyak 109.839 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 3.245 orang/km2, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Cimaragas yaitu sebanyak 18.528 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 700 orang/km2. Berdasarkan struktur umur penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2020 didominasi oleh kelompok umur produktif (umur 15-64 tahun) sebesar 68,44%, sedangkan kelompok (umur 0-14) hanya sebesar 18,29% dan kelompok (umur 65 tahun keatas) hanya sebesar 13,26%. Secara lebih rinci adalah seperti dalam tabel berikut: Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur (jiwa) di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 Kelompok Umur (Tahun) Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 0-4 59.536 59.753 57.877 59.946 62.855 5-9 102.582 100.231 98.178 95.752 93.548 10-14 111.384 108.885 106.702 106.202 105.323 15-19 114.731 116.265 116.172 112.826 112.282 20-24 111.662 111.670 111.539 112.366 111.686 25-29 102.030 101.771 101.568 103.527 105.954 30-34 101.260 98.702 96.873 95.733 95.401 35-39 105.748 107.569 108.010 105.214 103.915 40-44 95.494 95.031 96.704 98.531 99.025 45-49 98.163 97.887 96.351 94.632 96.741 50-54 87.612 89.259 91.296 91.184 92.035 55-59 82.609 83.395 84.269 83.589 85.637 60-64 66.713 69.140 70.406 76.787 76.243 65-Keatas 158.822 161.865 172.562 182.012 189.617 Jumlah 1.398.346 1.401.423 1.408.507 1.418.301 1.430.262 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis 04/07/2022 08:10 II -28 (32,505) (48,300) (54,535) (57,865) (57,935) (54,753) (47,974) (52,910) (50,717) (48,261) (45,045) (41,154) (37,390) (87,708) 30,350 45,248 50,788 54,417 53,751 51,201 47,427 51,005 48,308 48,480 46,990 44,483 38,853 101,909 100,000 50,000 00 50,000 100,000 150,000 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - Keatas K e l o m p o k U m u r Perempuan Laki-laki 0.64 0.22 0.51 0.70 0.84 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 2016 2017 2018 2019 2020 Komposisi penduduk tahun 2020 menunjukkan populasi penduduk Kabupaten Ciamis terus berkembang, hal ini ditunjukkan dengan bentuk piramida sebagaimana grafik berikut. Grafik 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Penduduk berkualitas akan menjadi modal bagi negara dan melahirkan keluarga sejahtera dan bahagia, sebaliknya jika penduduk tidak berkualitas maka akan meningkatkan angka kemiskinan. Atas pertimbangan tersebut, pemerintah terus mamacu berbagai program untuk mencapai keluarga sejahtera, salah satunya dengan mengupayakan agar Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sinergi dengan peningkatan kualitas keluarga. Grafik 2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, diolah Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Ciamis periode Tahun 2017 mengalami penurunan dan tahun 2018 sampai dengan 2020 terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 0,84% pada tahun 2020. 04/07/2022 08:10 II -29 18,032 17,755 17,413 17,050 16,664 115,345 116,678 118,415 120,550 123,246 88,770 86,295 85,353 84,148 83,134 49,650 48,328 47,756 47,055 46,458 - 50,000 100,000 150,000 2016 2017 2018 2019 2020 Buruh Tani Petani Wiraswasta PNS/TNI/Polri Faktor yang mempengaruhi LPP antara lain migrasi dan fertilitas. Migrasi keluar Kabupaten Ciamis dikarenakan salah satu faktor minimnya lapangan pekerjaan, penduduk melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan. Faktor lainnya yang mempengaruhi migrasi keluar adalah melanjutkan pendidikan keluar Kabupaten Ciamis. Sedangkan untuk mengendalikan fertilitas, Pemerintah Kabupaten Ciamis melaksanakan program KB sehingga angka kelahiran dapat tetap terkendali. Grafik 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kategori Pekerjaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Dapat dilihat pada grafik tersebut, mayoritas penduduk di Kabupaten Ciamis bermata pencaharian di bidang wiraswasta dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sedangkan untuk kategori pekerjaan petani, buruh tani dan PNS/TNI/Polri setiap tahunnya berkurang. Pengurangan jumlah PNS/TNI/Polri dikarenakan banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun. Sedangkan pengurangan pekerjaan kategori petani dan buruh tani karena semakin tidak menariknya lapangan usaha pertanian, bagi kalangan generasi muda. Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 SD/Sederajat 307.359 587.183 583.762 578.706 573.692 2 SMP/Sederajat 104.728 213.890 214.837 215.302 216.249 3 SMA/Sederajat 66.982 150.926 152.206 154.765 159.008 04/07/2022 08:10 II -30 No Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 4 D-I/D-II Sederajat 3.640 6.232 6.055 5.889 5.718 5 D-III/Sederajat 4.399 8.744 8.858 9.030 9.211 6 D-IV/Sederajat dan S-1 13.267 27.779 29.247 30.980 32.613 7 S-2 544 1.912 2.005 2.116 2.189 8 S-3 57 151 159 165 173 Jumlah 500.976 996.817 997.129 996.953 998.853 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, Dikelola dalam SIPD Dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, mayoritas penduduk di Kabupaten Ciamis berpendidikan SD/sederajat. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Ciamis masih rendah. 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam pembangunan daerah. Untuk memberikan gambaran tentang kondisi umum kesejahteraan masyarakat, pembahasan difokuskan terhadap kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan seni budaya. 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Ciamis adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi. 2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis selama periode Tahun 2016-2020 atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.14 PDRB Kabupaten Ciamis Menurut Lapangan Usaha AdHB (Tahun Dasar 2010) Kategori Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) 2016 2017 2018 2019 *) 2020 **) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5.970.068,70 6.275.293,91 6.871.780,33 7.412.341,87 7.545.446,25 B Pertambangan dan Penggalian 50.112,86 48.668,95 50.303,70 50.013,41 51.358,26 C Industri Pengolahan 1.890.569,21 2.027.492,51 2.221.217,70 2.351.619,64 2.348.430,42 04/07/2022 08:10 II -31 Kategori Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) 2016 2017 2018 2019 *) 2020 **) D Pengadaan Listrik dan Gas 18.545,61 21.558,89 23.737,80 25.195,98 25.698,21 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 8.394,34 9.836,10 11.596,91 13.329,21 14.688,48 F Konstruksi 2.145.662,77 2.358.352,85 2.651.168,30 2.903.977,65 2.700.373,80 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5.158.731,40 5.598.020,87 6.058.070,70 6.608.815,41 6.371.489,89 H Transportasi dan Pergudangan 3.206.374,15 3.477.854,07 3.761.950,80 4.008.472,17 4.185.223,71 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.005.105,58 1.108.003,08 1.234.668,10 1.389.999,40 1.351.325,92 J Informasi dan Komunikasi 777.032,74 885.158,48 958.928,60 1.039.411,88 1.380.607,73 K Jasa Keuangan dan Asuransi 880.906,26 946.176,91 1.023.213,20 1.050.529,33 1.107.700,27 L Real Estate 737.891,21 817.077,95 908.244,70 1.003.794,97 1.093.788,99 M,N Jasa Perusahaan 210.440,88 232.282,71 262.427,70 322.386,07 288.748,99 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 752.602,65 782.598,48 827.014,00 841.914,20 839.695,43 P Jasa Pendidikan 1.074.331,69 1.235.315,18 1.428.325,20 1.627.633,90 1.797.152,10 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 214.233,52 239.001,02 263.648,60 293.052,57 284.524,23 R,S,T,U Jasa lainnya 423.447,83 481.785,08 534.165,50 593.616,35 588.152,33 PDRB 24.524.451,40 26.544.477,04 29.090.461,84 31.536.104,02 31.974.405,03 Sumber : BPS Kabupaten Ciamis *)Data Sementara **)Data Sangat Sementara Tabel 2.15 PDRB Kabupaten Ciamis Menurut Lapangan Usaha AdHK Tahun 2016-2020 (Tahun Dasar 2010) Kategori Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) 2016 2017 2018 2019 *) 2020 **) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4.075.074,06 4.165.067,75 4.234.706,85 4.356.420,05 4.420.522,35 B Pertambangan dan Penggalian 38.177,87 38.228,50 39.370,90 38.367,92 38.585,47 C Industri Pengolahan 1.477.353,32 1.553.859,24 1.664.729,90 1.748.889,96 1.720.352,35 D Pengadaan Listrik dan Gas 13.282,19 13.557,61 14.746,20 15.429,81 15.817,78 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6.386,10 6.840,88 7.518,01 8.230,03 9.030,40 04/07/2022 08:10 II -32 Kategori Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) 2016 2017 2018 2019 *) 2020 **) F Konstruksi 1.732.764,84 1.857.993,73 2.029.803,60 2.156.546,24 1.996.808,35 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4.187.447,32 4.396.181,47 4.615.621,20 4.885.267,76 4.620.386,26 H Transportasi dan Pergudangan 2.245.125,15 2.362.848,78 2.498.027,20 2.661.209,17 2.650.256,94 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 775.854,47 829.535,04 886.759,47 959.691,05 884.121,23 J Informasi dan Komunikasi 782.919,01 875.396,58 955.362,05 1.043.444,02 1.385.806,47 K Jasa Keuangan dan Asuransi 704.166,77 724.512,08 753.863,60 759.469,89 800.614,10 L Real Estate 588.081,87 642.533,05 704.323,80 771.602,86 835.150,45 M,N Jasa Perusahaan 169.079,45 183.217,28 199.693,90 217.880,35 189.316,23 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 670.885,42 677.214,93 677.877,40 685.868,14 678.833,60 P Jasa Pendidikan 859.606,75 933.246,89 989.158,60 1.040.270,93 1.093.664,81 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 174.009,42 188.546,95 203.797,50 220.493,57 208.666,72 R,S,T,U Jasa lainnya 344.759,53 377.967,14 403.329,10 432.158,17 422.476,88 PDRB 18.844.973,53 19.826.747,90 20.878.689,28 22.001.239,95 21.970.410,39 Sumber : BPS Kabupaten Ciamis *)Data Sementara **)Data Sangat Sementara Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Atas dasar Harga Berlaku mencapai Rp31,97 Triliun, dan Atas dasar Harga Konstan adalah Rp21,97 Triliun. Struktur Ekonomi Kabupaten Ciamis selama periode Tahun 2016-2020 Atas dasar Harga Berlaku didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan selanjutnya adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Transportasi dan Pergudangan. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.16 Kontribusi PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ciamis (Persen) Kategori Lapangan Usaha Tahun 2016 2017 2018 2019 *) 2020 **) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 24,34 23,64 23,62 23,50 23,60 B Pertambangan dan Penggalian 0,20 0,18 0,17 0,16 0,16 04/07/2022 08:10 II -33 Kategori Lapangan Usaha Tahun 2016 2017 2018 2019 *) 2020 **) C Industri Pengolahan 7,71 7,64 7,64 7,46 7,34 D Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 F Konstruksi 8,75 8,88 9,11 9,21 8,45 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 21,04 21,09 20,82 20,96 19,93 H Transportasi dan Pergudangan 13,07 13,10 12,93 12,71 13,09 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,10 4,17 4,24 4,41 4,23 J Informasi dan Komunikasi 3,17 3,33 3,30 3,30 4,32 K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,59 3,56 3,52 3,33 3,46 L Real Estate 3,01 3,08 3,12 3,18 3,42 M,N Jasa Perusahaan 0,86 0,88 0,90 1,02 0,90 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3,07 2,95 2,84 2,67 2,63 P Jasa Pendidikan 4,38 4,65 4,91 5,16 5,62 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,87 0,90 0,91 0,93 0,89 R,S,T,U Jasa lainnya 1,73 1,82 1,84 1,88 1,84 PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber : BPS Kabupaten Ciamis *)Data Sementara **)Data Sangat Sementara Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam selang waktu tertentu. LPE digunakan untuk a) mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan ekonomi; b) Dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional; c) Dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan. Tabel 2.17 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ciamis Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Persen) Kategori Lapangan Usaha Tahun 2016 2017 2018 2019 *) 2020 **) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,99 2,21 1,67 2,87 1,47 B Pertambangan dan Penggalian -0,71 0,13 2,99 -2,55 0,57 C Industri Pengolahan 6,74 5,18 7,14 5,06 -1,63 D Pengadaan Listrik dan Gas 6,04 2,07 8,77 4,64 2,51 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 5,97 7,12 9,90 9,47 9,72 04/07/2022 08:10 II -34 Kategori Lapangan Usaha Tahun 2016 2017 2018 2019 *) 2020 **) F Konstruksi 4,50 7,23 9,25 6,24 -7,41 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7,29 4,98 4,99 5,84 -5,42 H Transportasi dan Pergudangan 6,23 5,24 5,72 6,53 -0,41 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,92 6,92 6,90 8,22 -7,87 J Informasi dan Komunikasi 12,92 11,81 9,13 9,22 32,81 K Jasa Keuangan dan Asuransi 6,99 2,89 4,05 0,74 5,42 L Real Estate 5,02 9,26 9,62 9,55 8,24 M,N Jasa Perusahaan 7,12 8,36 8,99 9,11 -13,11 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,19 0,94 0,10 1,18 -1,03 P Jasa Pendidikan 6,10 8,57 5,99 5,17 5,13 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,60 8,35 8,09 8,19 -5,36 R,S,T,U Jasa lainnya 6,48 9,63 6,71 7,15 -2,24 PDRB 5,99 5,21 5,31 5,38 -0,14 Sumber : BPS Kabupaten Ciamis *)Data Sementara **)Data Sangat Sementara Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Ciamis pada Tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Faktor melambatnya LPE Kabupaten Ciamis pada Tahun 2017 dipengaruhi oleh menurunnya produksi tanaman pangan dibandingkan dengan Tahun 2016. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis Tahun 2018 mengalami percepatan sebesar 0,23% dari tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya produksi di sepuluh lapangan usaha, tanpa dipengaruhi inflasi. Sedangkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,38% mengalami pelambatan 0,06% dibandingkan tahun sebelumnya 5,44% dan LPE Kabupaten Ciamis tahun 2020 terkontraksi sebesar 0,14%. Walaupun demikian, LPE Kabupaten Ciamis tahun 2020 dianggap lebih baik dibandingkan LPE Provinsi Jawa Barat yang terkontraksi sebesar 2,44% dan nasional yang terkontraksi sebesar 2,07%. Keadaan ini merupakan dampak Covid-19 yang menyebabkan hampir seluruh sektor lapangan usaha mengalami kontraksi yaitu pada sektor jasa perusahaan; penyediaan akomodasi dan makan minum; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya; industri pengolahan; administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib; serta transportasi dan pergudangan akibat adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Sektor yang tumbuh positif diantaranya informasi dan komunikasi; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; real estate;jasa keuangan dan asuransi; jasa pendidikan; pengadaan listrik dan gas; pertanian, pertambangan dan penggalian. 04/07/2022 08:10 II -35 5.99 5.21 5.44 5.38 -0.14 5.66 5.35 5.64 5.07 -2.44 5.02 5.07 5.31 5.02 -2.07 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 2016 2017 2018 2019*) 2020**) Ciamis Jawa Barat Nasional Grafik2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dan Nasional *)Data Sementara **)Data Sangat Sementara 2.2.1.2. PDRB Per Kapita PDRB Per Kapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Per Kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB Per Kapita Kabupaten Ciamis Tahun 2016 sebesar Rp20,86 juta dan Tahun 2020 sebesar Rp26,61 juta, mengalami peningkatan sebesar 0,84% dari tahun 2019 yang semula Rp26,39 juta, meskipun kenaikan tahun 2020 tidak sebesar tahun sebelumnya yang mencapai 7,85%. Peningkatan yang dapat di katakan rendah, meskipun levelnya berada di atas laju inflasi sebesar 2,02% yang terjadi sepanjang tahun 2020. Namun demikian, peningkatan yang rendah tersebut belum sepenuhnya dapat dipakai untuk menggambarkan peningkatan dari daya beli masyarakat, karena pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku, selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional Kabupaten Ciamis tidak mutlak merata. PDRB per Kapita AdHB tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat produktivitas penduduk di suatu wilayah yang menunjukkan nilai pendapatan yang dihasilkan akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Ciamis per penduduk selama satu tahun. Pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga konstan lebih menggambarkan perkembangan daya beli atau pendapatan riil dari masyarakat dapat diamati perkembangan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan. Perbandingan dengan provinsi terlihat dalam grafik berikut: 04/07/2022 08:10 II -36 20.86 22.46 24.47 26.39 26.61 34.89 37.22 40.27 43.07 41.81 47.96 51.90 56.00 59.10 56.90 0 10 20 30 40 50 60 70 2016 2017 2018 2019 2020 Juta Rp. Ciamis Jawa Barat Nasional Grafik 2.7 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dan Nasional *)Data Sementara **)Data Sangat Sementara Apabila dibandingkan dengan capaian PDRB Per Kapita AdHB Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, PDRB Per Kapita AdHB Kabupaten Ciamis berada jauh di bawah Provinsi Jawa Barat. Rata-rata peningkatan PDRB Per Kapita AdHB Kabupaten Ciamis selama kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 hanya sebesar Rp1,44 juta, sedangkan rata-rata peningkatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1,73 juta dan peningkatan rata-rata nasional sebesar Rp2,23 juta. 2.2.1.3. Laju Inflasi Angka inflasi di Kabupaten Ciamis Tahun 2016 tercatat sama dengan Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 2,75%, dan angka Inflasi Kabupaten Ciamis tahun berikutnya cenderung terkendali, meskipun capaian Inflasi Tahun 2020 posisinya lebih tinggi dari angka Inflasi Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Secara umum, inflasi di Kabupaten Ciamis pada Bulan Desember 2020 terjadi di kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau; dan kesehatan. Di kelompok makanan dan minuman dipicu oleh kenaikan harga komoditas tomat, cabe rawit dan beberapa jenis buah-buahan. Sedangkan di kelompok kesehatan dipicu oleh naiknya komoditas obat-obatan. Sedangkan kelompok Pakaian dan Alas Kaki; Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga; Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumahtangga; perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi. Kelompok pengeluaran sisanya tidak mengalami gejolak harga. 04/07/2022 08:10 II -37 2.75 4.16 3.04 1.49 2.20 2.75 3.63 3.54 3.21 2.18 3.02 3.61 3.13 2.42 1.68 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 2016 2017 2018 2019 2020 Ciamis Jawa Barat Nasional Grafik 2.8 Laju Inflasi Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 Sumber : BPS Kabupaten Ciamis dan RPJMD Prov. Jabar Tahun 2018-2023 2.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu:
  1. 1.Umur panjang dan hidup sehat
  2. 2.Pengetahuan
  3. 3.Standar hidup layak Mulai Tahun 2010, United Nations Development Programme (UNDP) melakukan perubahan indikator IPM, yaitu Angka Melek Huruf (AMH) pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan metode perhitungan metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Kualitas hidup manusia di Kabupaten Ciamis masih mengalami kemajuan, hal tersebut ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 menjadi 70,49 poin atau meningkat 0,10 poin dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 70,39 poin. Peningkatan IPM ini didasari oleh peningkatan indeks parsial pembentuk IPM yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran. 04/07/2022 08:10 II -38 68.45 68.87 69.63 70.39 70.49 70.05 70.69 71.30 72.03 72.09 70.18 70.81 71.39 71.92 71.94 66 67 68 69 70 71 72 73 2016 2017 2018 2019 2020 Ciamis Jawa Barat Nasional Grafik 2.9 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ciamis, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 Sumber : BPS Kabupaten Ciamis dan RPJMD Prov. Jabar Tahun 2018-2023 Capaian IPM Kabupaten Ciamis selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, namun posisinya masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Capaian IPM Kabupaten Ciamis Tahun 2016 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Barat sebesar 1,60 poin, tahun 2017 sebesar 1,82 poin, tahun 2018 sebesar 1,67 poin, tahun 2019 sebesar 1,64 poin dan tahun 2020 sebesar 1,60 poin. Capaian pembangunan manusia selama tahun 2020 di Kabupaten Ciamis menunjukkan tren yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, IPM beberapa kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan (sumber data: http://bps.go.id). Kemajuan capaian pembangunan manusia selama tahun 2020 di Kabupaten Ciamis tercatat paling tinggi didorong oleh perbaikan pada Dimensi Pengetahuan khususnya capaian angka Harapan Lama Sekolah, dengan pertumbuhan sebesar 1,96%, dan Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat yang ditunjukkan dengan indikator Usia Harapan Hidup dengan pertumbuhan sebesar 0,36%. Sedangkan Dimensi Standar Hidup Layak mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,81%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 sampai sekarang, paling berat dirasakan pada sektor ekonomi, dan mengakibatkan penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. 2.2.1.5. Kemiskinan Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2016 sebanyak 98,77 ribu jiwa atau sebesar 8,42% dan tahun 2019 menurun menjadi sebanyak 79,41 ribu jiwa atau sebesar 6,65%. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 menjadi sebesar 7,62% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 91,39 ribu jiwa, hal 04/07/2022 08:10 II -39 8.42 8.2 7.22 6.65 7.62 8.77 7.83 7.25 6.82 7.88 10.7 10.12 9.66 9.22 9.78 0 5 10 15 20 25 30 2016 2017 2018 2019 2020 Ciamis Jawa Barat Nasional tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan adanya pandemi Covid-19. Keadaan ini terjadi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat (sumber data: http://bps.go.id). Oleh karena itu, perlu penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dari tingkat Pusat dan Daerah agar dapat diatasi bersamaan dengan penanganan Pandemi Covid-19. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2016 sampai dengan 2020 di Kabupaten Ciamis, Provinsi dan Nasional sebagai berikut. Grafik 2.10 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ciamis, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Provinsi dan BPS Nasional Persentase penduduk miskin baik di Kabupaten Ciamis, secara umum dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 posisinya berada di bawah Provinsi dan Nasional. 2.2.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator untuk mengukur besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. 04/07/2022 08:10 II -40 0.333 0.364 0.360 0.354 0.336 0.42 0.393 0.405 0.402 0.403 0.39 0.39 0.384 0.380 0.393 0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 0.350 0.400 0.450 2016 2017 2018 2019 2020 Poin Nasional Jawa Barat Ciamis Grafik 2.11 Perkembangan Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 Sumber : BPS Kabupaten Ciamis 2.2.1.7. Indeks Gini Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Selama periode tahun 2016-2020 indeks gini Kabupaten Ciamis berada pada posisi 0,3 poin atau stabil di kategori tingkat ketimpangan ringan karena berada pada angka di bawah 0,4, akan tetapi selama kurun waktu tersebut masih terjadi adanya distribusi pendapatan yang cenderung tidak merata diantara masyarakat Kabupaten Ciamis. Grafik 2.12 Indeks Gini di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Provinsi dan BPS Nasional 04/07/2022 08:10 II -41 7.67 7.91 7.55 7.6 7.65 7.7 7.75 7.8 7.85 7.9 7.95 2016 2017 Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, indeks gini Kabupaten Ciamis memiliki angka lebih rendah dari indeks gini Provinsi Jawa Barat. Artinya ketimpangan pendapatan di Kabupaten Ciamis masuk kategori rendah atau kesenjangan diantara masyarakat kurang sejahtera tidak begitu jauh. Demikian halnya apabila dibandingkan dengan indeks gini nasional, posisi indeks gini Kabupaten Ciamis berada di bawah posisi nasional. 2.2.1.8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dikenal dengan istilah Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM). Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Ciamis tahun 2016-2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati CiamisNomor 15 A Tahun 2015 tentang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Kepuasan Masyarakat Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil SKM tahun 2016 sampai dengan 2017, IKM di Kabupaten Ciamis berada pada kisaran 7 (Sangat Puas), sebagaimana pada grafik berikut: Grafik 2.13 Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2017 Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis 04/07/2022 08:10 II -42 Jumlah pertanyaan pada kuesioner SKM sebagaimana dimaksud adalah sebanyak 22 pertanyaan dan masing-masing pertanyaan terdiri atas 3 pilihan jawaban (a, b atau c). Range nilai IKM, mutu pelayanan dan interpretasi nilai IKM berdasarkan peraturan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.18 Range Nilai IKM, Mutu Pelayanan dan Interpretasi Nilai IKM Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2014 No Range Nilai IKM Range Nilai Mutu Pelayanan Interpretasi 1 ≤ 2,98 ≤ 33,11 Tidak Puas 2 2,99 – 6,02 33,22 - 66,89 Cukup Puas 3 6,03 – 9,00 67,00 - 100 Sangat Puas Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Sedangkan mulai tahun 2018 sampai dengan 2020, kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Ciamis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Jumlah pertanyaan pada kuesioner SKM sebagaimana dimaksud adalah sebanyak 9 pertanyaan dan masing-masing pertanyaan terdiri atas 4pilihan jawaban (a, b, c atau d). Range nilai IKM, mutu pelayanan dan interpretasi nilai IKM berdasarkan peraturan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.19 Range Nilai IKM, Mutu Pelayanan dan Interpretasi Nilai IKM Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 No Nilai Interval Nilai Interval Konversi Mutu Layanan Kinerja Unit Layanan 1 1,00 - 2,5996 25,00 – 64,99 D Tidak Baik 2 2,60 - 3,064 65,00 – 76,60 C Kurang baik 3 3,0644 - 3,532 76,61 – 88,30 B Baik 4 3,5324 - 4,00 88,31 – 100,00 A Sangat Baik Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis IKM di Kabupaten Ciamis pada tahun 2018 sampai dengan 2020 termasuk pada kategori Baik, yaitu pada tahun 2018 mencapai 80,92, kemudian meningkat menjadi sebesar 81,93 pada tahun 2019, dan 84,00 pada tahun 2020, sebagaimana pada Grafik 2.12 berikut: 04/07/2022 08:10 II -43 80.92 81.93 84.00 79 80 81 82 83 84 85 2016 2017 2018 2019 2020 13.65 13.66 13.67 13.79 14.06 13.40 13.50 13.60 13.70 13.80 13.90 14.00 14.10 2016 2017 2018 2019 2020 Grafik 2.14 Indeks Kepuasan Masyarakatdi Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Fokus Kesejahteraan Sosial diuraikan dalam 3 (tiga) bidang antara lain pendidikan, kesehatan dan pengangguran. 2.2.2.1. Pendidikan Capaian kinerja pendidikan diukur antara lain dengan Angka Melek Huruf, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni.
11. a.Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan komponen IPM dari unsur pendidikan, HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Grafik 2.15 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 Sumber : BPS Kabupaten Ciamis 04/07/2022 08:10 II -44 7.55 7.59 7.60 7.69 7.70 7.45 7.50 7.55 7.60 7.65 7.70 7.75 2016 2017 2018 2019 2020 Tahun Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 adalah sebesar 14,06 tahun. Artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 14,06 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SMA (tepatnya kuliah semester IV).
12. b.Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Capaian RLS di Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 sebesar 7,70 tahun berarti rata-rata penduduk usia diatas 25 tahun di Kabupaten Ciamis menyelesaikan pendidikan kelas VII SMP. Grafik 2.16 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 Sumber : BPS Kabupaten Ciamis
13. c.Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 15 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK jenjang SD/MI di Kabupaten Ciamis periode 2016-2020, cenderung stabil diatas 100% dan jenjang SMP/MTs diatas 98%. 04/07/2022 08:10 II -45 104.2 104.1 103.9 103.6 101.7 98.8 98.9 99.9 99.95 99.3 94.2 96.2 98.2 100.2 102.2 104.2 2016 2017 2018 2019 2020 SMP/MTs/Paket B SD/MI/Paket A 98.92 99.98 99.01 99.07 99.20 90.35 92.23 93.55 93.75 94.15 84 86 88 90 92 94 96 98 100 2016 2017 2018 2019 2020 SMP/MTs/Paket B SD/MI/Paket A Grafik 2.17 Angka Partisipasi Kasar Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
14. d.Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 15 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 15 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Grafik 2.18 Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis 04/07/2022 08:10 II -46 11.82 10.92 10.92 10.85 10.70 31.20 28.80 28.80 27.01 27.60 0 5 10 15 20 25 30 2016 2017 2018 2019 2020 SMP/MTs/Paket B SD/MI/Paket A 98.75 98.92 98.92 99.01 99.20 80.35 81.20 83.01 85.20 87.30 0 20 40 60 80 100 2016 2017 2018 2019 2020 SMP/MTs/Paket B SD/MI/Paket A
15. e.Angka Pendidikan yang Ditamatkan Angka pendidikan yang ditamatkan adalah persentase jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan tertentu dengan total jumlah penduduk suatu wilayah. Capaian Angka Pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Ciamis periode tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini: Grafik 2.19 Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
16. f.Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Grafik 2.20 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis 04/07/2022 08:10 II -47 7.42 6.81 5.68 5.17 5.22 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 2016 2017 2018 2019 2020 Dari grafik tersebut terlihat bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) pendidikan SD/MI/Paket A maupun APS SMP/MTs/Paket B mengalami peningkatan setiap tahunnya. 2.2.2.2. Kesehatan Capaian kinerja Kesehatan diukur antara lain dengan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Persentase Balita Gizi Buruk dan Angka Harapan Hidup (AHH).
17. a.Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. AKB merupakan indikator derajat kesehatan yang sangat penting karena kelompok bayi merupakan kelompok yang sangat rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian. AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Grafik 2.21 Angka Kematian Bayi/1.000 KH di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Dari grafik tersebut terlihat bahwa Angka Kematian Bayi terus mengalami penurunan setiap tahunnya, dan penurunan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2018 sebesar 1,13/1.000 KH.Hal tersebut merupakan salah satu dampak pelaksanaan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi), dimana program tersebut mampu mendorong ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan, bersalin, pemeriksaan nifas dan bayi yang dilahirkan oleh tenaga kesehatan terampil, termasuk skrining status imunisasi pada ibu hamil, serta melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dilanjutkan memberikan ASI eksklusif selama 6 (enam) bulan.
18. b.Persentase Balita Gizi Buruk Gizi buruk merupakan salah satu klasifikasi status gizi dimana mengalami kurang gizi yang diketahui berdasarkan pengukuran antropometri seperti pertambahan berat badan, tinggi badan/panjang badan, lingkar kepala, lingkar lengan dan lain-lain. 04/07/2022 08:10 II -48 0.18 0.11 0.12 0.12 0.56 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 2016 2017 2018 2019 2020 70.74 70.90 71.07 71.32 71.57 71.83 70 70.5 71 71.5 72 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Grafik 2.22 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis
19. c.Angka Harapan Hidup (AHH) Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Perkembangan AHH di Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut gambaran perkembangan AHH di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020. Grafik 2.23 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2020 Sumber : BPS Kabupaten Ciamis Pencapaian IPM ditinjau dari dimensi umur panjang dan sehat, indikator yang dipergunakan yaitu angka harapan hidup saat lahir (AHH), dimana pada tahun 2020 telah mencapai 71,83 tahun. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Namun demikian jika dibandingkan dengan AHH Jawa Barat pada tahun 2020 yang sudah mencapai 73,04 tahun, maka AHH Ciamis masih terpaut 1,21 tahun lebih rendah. Kondisi tersebut merefleksikan, dari perspektif IPM, derajat kesehatan di Kabupaten masih berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. 04/07/2022 08:10 II -49 6.95 5.17 4.60 5.16 5.66 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2016 2017 2018 2019 2020 (Agustus) 2.2.2.3. Pengangguran Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah- masalah sosial lainnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator untuk mengukur besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Grafik 2.24 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 Sumber : BPS Kabupaten Ciamis Dari grafik tersebut terlihat bahwa perkembangan TPT di Kabupaten Ciamis periode tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Ciamis tahun 2020 tercatat sebesar 5,66%, terjadi peningkatan sebesar 0,50% dibanding capaian tahun 2019 sebesar 5,16%. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa selama tahun 2020, penduduk Kabupaten Ciamis yang termasuk angkatan kerja yang dapat diserap pasar kerja mengalami penurunan jumlahnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis, jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Ciamis Tahun 2020 sebanyak 8.587 jiwa. 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Fokus seni budaya dan olahraga terdiri dari 2 (dua) urusan, yaitu kebudayaan dan kepemudaan dan olahraga. 04/07/2022 08:10 II -50 349 360 420 425 435 0 100 200 300 400 500 2016 2017 2018 2019 2020 2.2.3.1. Seni dan Budaya Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Ciamis ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Ciamis sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya. Namun demikan upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Ciamis seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa, masih perlu terus ditingkatkan dengan mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Grafik 2.25 Perkembangan Jumlah Grup Kesenian di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan OlahragaKabupaten Ciamis Dikelola dalam SIPD Perkembangan jumlah grup kesenian di Kabupaten Ciamis pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana jumlah pada tahun 2017 sebanyak 360 grup meningkat pada tahun 2018 menjadi 420 grup dan terus meningkat sampai tahun 2020 sebanyak 435 grup. Selain itu Pemerintah Kabupaten Ciamis pada tahun 2015 telah mempunyai Gedung Kesenian, sebagai ruang yang cukup representatif bagi para penggiat seni untuk mengelar kegiatan seni dan budaya. 2.2.3.2. Pemuda dan Olahraga Pembinaan generasi pemuda dilaksanakan melalui beberapa kegiatan seperti Pembinaan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), penyelenggaraan upacara bendera, 04/07/2022 08:10 II -51 157 281 157 280 157 280 162 280 244 190 0 50 100 150 200 250 300 Jumlah Gedung Olahraga Jumlah Klub Olahraga 2016 2017 2018 2019 2020 penyelenggaraan pemuda produktif dan kegiatan pemuda pelopor. Seiring perkembangan lokal dan regional, tren yang berkembang di masyarakat, serta perkembangan teknologi informasi, generasi pemuda banyak yang membangun kewirausahaan (enterpreneurship) serta memanfatkan teknologi digital, berkembang bersama dan membentuk komunitas-komunitas. Selanjutnya, pembinaan olahraga dapat dilaksanakan melalui kegiatan antara lain pembinaan olahraga pelajar dan pembinaan olahraga masyarakat yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan Pekan Olahraga SD, penyelenggaraan Pekan Olahraga SMP dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA). Pembinaan keolahragaan diarahkan pada pengembangan olahraga dengan berbagai cabang olahraga yang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sasaran pengembangan tersebut adalah untuk membentuk manusia yang sportif, tangguh dan sehat disamping untuk pengembangan prestasi. Perkembangan jumlah gedung olahraga di Kabupaten Ciamis pada periode Tahun 2020 menunjukkan peningkatan, namun untuk jumlah klub olahraga justru berkurang. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Ciamis guna meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana olahraga dan juga peran serta masyarakat guna mengimbangi peningkatan prestasi olahraga. Grafik 2.26 Perkembangan Jumlah Gedung dan Klub Olahraga di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikelola dalam SIPD) Secara prestasi olahraga, Kabupaten Ciamis belum menunjukkan hasil yang optimal, hal ini terlihat pada Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Provinsi Jawa Barat yang merupakan ajang olahraga tingkat regional yang dilaksanakan 4 (empat) tahun sekali dan 04/07/2022 08:10 II -52 diikuti oleh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, dimana hasil keikutsertaan Kabupaten Ciamis pada PORDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 berada di peringkat 25. Hal ini harus menjadi pemacu agar pada pelaksanaan PORDA berikutnya, Kabupaten Ciamis terus bisa memperbaiki peringkat dan mendapatkan hasil yang lebih baik. 2.3. Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum di Kabupaten Ciamis merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada bagian ini dibahas mengenai capaian kinerja aspek pelayanan umum terdiri atas Fokus Urusan Pemerintahan Wajib dan Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan. 2.3.1. Fokus Layanan Umum Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2.3.1.1.Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
  1. 1.Urusan Pendidikan Sejalan dengan upaya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar secara stimulan diupayakan untuk peningkatan persentase kelulusan siswa dan kualitas lulusan, sehingga kedepan akan berkembang SDM yang dapat memenuhi kebutuhan pelaku pembangunan, mampu membangun dirinya sendiri, membangun bangsa dan negara serta mampu bersaing merebut pasar kerja di Tingkat Nasional maupun Internasional. Secara riil penyelenggaraan urusan pendidikan dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan partisipasi pendidikan dasar 9 tahun, peningkatan kualitas SDM pendidik, perluasan dan pemerataan kemampuan pendidik, meningkatkan mutu dan relevansi pendidik serta pengembangan dan manajemen pendidikan yang efektif dan efisien. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan Pendidikan di Kabupaten Ciamis secara umum menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.20 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka partisipasi kasar PAUD Persen 55,20 71,01 72,60 73,85 88,70 2 Angka Partisipasi Kasar - SD/MI/Paket A Persen 104,20 104,1 103,9 103,6 101,66 - SMP/MTs/Paket B Persen 98,75 98,85 99,91 99,95 99,30 04/07/2022 08:10 II -53 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 3 Angka pendidikan yang ditamatkan - SD/MI/Paket A Persen 11,82 10,92 10,92 10,85 10,70 - SMP/MTs/Paket B Persen 31,20 28,80 28,80 27,01 27,60 4 Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Persen 98,92 98,98 99,01 99,07 99,20 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Persen 90,35 92,23 93,55 93,75 94,15 Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Persen 98,75 98,92 98,92 99,01 99,20 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/ MTs/Paket B Persen 80,35 81,20 83,01 85,20 87,30 5 Angka Partisipasi Sekolah Angka partisipasi sekolah (APS) SD/ MI/Paket A Persen 98.75 98.92 98.92 99.01 99.20 Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Persen 80.35 81.20 83.01 85.20 87.30 Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/ SMK/MA/Paket C Persen 79.20 alih kelola alih kelola alih kelola alih kelola 6 Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Persen 0,016 0,019 0,018 0,018 0,520 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Persen 0,021 0,026 0,024 0,023 1,730 7 Angka Kelulusan Angka Kelulusan (AL) SD/MI Persen 100 100 100 100 100 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Persen 99,98 100 100 100 100 8 Angka Melanjutkan (AM) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Persen 99,82 99,83 99,83 99,90 99,91 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Persen 74,02 79,81 Alih kelola Alih kelola Alih Kelola Fasilitas Pendidikan: 9 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah 876 878 875 877 878 10 Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Sekolah 231 231 231 233 233 11 Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar Rasio 1:160 1:161 1:161 1:163 1 : 162 12 Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar Rasio 1: 22 1:21 1:21 1:21 1 : 21 13 Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar Rasio 1 : 17 1:18 1:19 1:19 1: 19 14 Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata Rasio N/A N/A N/A N/A N/A 15 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Persen 99,53 99,55 99,60 99,75 99,78 16 Angka melek huruf penduduk usia 15‐ 24 tahun, perempuan dan laki‐laki Persen 99,39 Alih Kelola Alih Kelola Alih Kelola Alih Kelola 17 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persen 99,11 99,17 99,20 99,22 99,30 18 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Orang 6.921 7.033 8.812 9.628 9.757 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD) 04/07/2022 08:10 II -54 Pada tahun 2019 persentase penduduk berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara mencapai 99,22% dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 99,30%. Perkembangan indikator kinerja urusan pendidikan tersebut didukung oleh keberadaan tenaga pendidik yang berkualitas dan keberadaan murid itu sendiri.
  2. 2.Urusan Kesehatan Kesehatan merupakan salah satu unsur utama dalam kehidupan karena sangat mempengaruhi berbagai aktivitas manusia. Pembangunan kesehatan merupakan nilai investasi pembangunan sumber daya manusia. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan kesehatan dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.21 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020 No Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Rasio posyandu persatuan balita Permil 12,02 19,45 20,40 24,43 26,06 2 Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Permil 0,12 0,120 0,131 0,131 0,13 3 Rasio RS per satuan penduduk Permil 0,00 0,003 0,004 0,004 0,003 4 Rasio dokter per satuan penduduk Permil 0,08 0,04 0,16 0,14 0,15 5 Rasio tenaga medis per satuan penduduk Permil 0,59 0,09 0,18 1,23 2,01 6 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Persen 136.14 115.51 86.77 94.26 100 7 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatanyangmemiliki kompetensi kebidanan Persen 94,2 93,75 86,14 97,70 94,27 8 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persen 90,57 93,58 93,58 94,34 81,13 9 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Persen 100 100 100 100 100 10 Cakupan balita pneumonia yang ditangani Persen 138.92 109.05 98,85 91.33 91.18 11 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Persen 71,16 65,37 63,47 71,00 47,48 12 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Persen 100 100 100 100 100 13 Cakupan kunjungan bayi Persen 104,30 99,20 101,68 96,35 91,65 14 Jumlah Puskesmas Persen 37,00 37,00 37,00 37 37 15 Cakupan puskesmas Persen 142,31 137,04 137,04 137,04 137,04 16 Jumlah Puskesmas Pembantu Persen 85,00 85,00 85,00 86 86 17 Cakupan Puskesmas Pembantu Persen 32,08 32,08 32,08 32,08 32,45 18 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Persen 136,14 115,51 86,77 94,26 100 19 Angka Kesakitan penderita DBD yang ditangani Persen 749 47 84 404 1468 20 Persentase penderita diare yang ditangani Persen 100 100 100 100 100 04/07/2022 08:10 II -55 No Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 21 Proporsi penduduk dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) Persen n/a n/a n/a n/a n/a 22 Persentase anak 1 tahun yang diimunisasi campak Persen 96,48 99,42 102,16 103,70 94,8 23 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk /100.000 2 2 3 2 2 24 Cakupan balita pneumonia yang ditangani Persen 138,92 109,05 98,85 91,33 91,18 25 Tingkat prevalensi TBC (per 100.000 penduduk) Persen 133,57 148,22 128,63 107 114 26 Tingkat kematian karena TBC (per 100.000 penduduk) Persen 2,04 2,28 1,43 2 2,27 27 Proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS Persen 44 64,21 64,91 55 59 28 Proporsi kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam penanganan DOTS Persen 95 88,7 21,4 90 94 29 Angka kejadian malaria Kasus 7,00 3,00 8,00 3,00 1 30 Tingkat kematian akibat malaria Kasus 0,00 0,00 0,00 0,00 0 31 Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida Persen n/a n/a n/a n/a n/a 32 Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat Persen n/a n/a n/a n/a n/a 33 Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi Persen 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 34 Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir Kondom 14670 2030 2077 804 370 35 Proporsi jumlah penduduk usia 15- 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS Persen 7.069 9.683 18.084 27.170 29.081 36 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Persen 92,33 90,60 95,70 88,66 92,31 37 Cakupan kunjungan bayi Persen 104.30 99.20 101.68 96.35 91.65 38 Cakupan pembantu puskesmas Persen 32.08 32.08 32.08 32.08 32.45 39 Cakupan pelayanan nifas Persen 97,30 93,60 96,90 99,40 93,75 40 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Persen 92,90 106,10 92,60 86,14 100 41 Cakupan pelayanan anak balita Persen 90,50 81,00 104,80 98,86 95,88 42 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6- 24 bulan keluarga miskin Persen 32,55 10,29 22,94 32,99 51,22 43 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Persen 100 100 100 100,00 75,92 44 Jumlah pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin pelayanan 10.008 23.702 32.952 67.548 94.013 45 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakatmiskin Persen 100 100 100 100 100 46 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam Persen 100 100 100 100 100 04/07/2022 08:10 II -56 No Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 47 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Persen 100 100 100 100 100 48 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Permil 7.42 6.81 5.68 5.17 5.22 49 Angka kelangsungan hidup bayi Absolute -6,4 -6 -4,6 -4,1 -4,2 50 Angka kematian ibu/100.000 KH Per serratus ibu 81,4 72,2 77,4 73,1 82,9 51 Angka kematian balita/1.000 KH Per serratus ibu 0,92 0,75 0,67 0,83 0,36 52 Angka kematian neonatal /1.000 KH Per serratus ibu 5,48 5,29 4,23 3,92 3,41 Sumber: Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD) Berkenaan dengan cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin, setiap tahunnya mengalami fluktuasi, namun demikian jumlah masyarakat miskin yang terlayani semakin meningkat. Hal tersebut karena akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan semakin baik, ditunjang dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang sudah terintegrasi serta pelayanan kesehatan tidak hanya di dalam gedung tetapi sudah dilaksanakan juga pelayanan di luar gedung.
  3. 3.Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan di Kabupaten Ciamis dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk meningkatkan daya saing, mengurangi kesenjangan wilayah dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat secara umum. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada tabel berikut: Tabel 2.22 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Pekerjaan Umum 1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Persen 66,787 68.719 70.826 71.716 72,41 2 Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Rasio 0.0007217 0.0007177 0.000714 0.000710 0.000706 3 Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 Persen n/a n/a n/a n/a n/a 04/07/2022 08:10 II -57 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 4 Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) Persen 66,787 68.719 70.826 71.716 72,41 5 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Persen 0 0 0 0 0 6 Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Persen n/a n/a n/a n/a n/a 7 Persentase rumah tinggal bersanitasi Persen 70 70,11 72,98 73,06 73.17 8 Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Persen n/a n/a n/a n/a n/a 9 Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Persen 31.450 34.520 37.940 41.470 46.090 10 Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun Persen 0 0 0 0 0 11 Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor Persen n/a n/a n/a n/a n/a 12 Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Persen 49,63 49,83 49.50 49.87 50.55 13 Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik M/ha 29,554 29,780 29,950 34,561 38.920 14 Persentase penduduk berakses air minum Persen 100 100 100 100 100 15 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Persen 80,06 81,02 81,08 89,12 89,77 16 Persentase areal kawasan kumuh Persen 0,045 0,061 0,032 0,024 0,017 17 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Persen n/a n/a n/a 31.90 37.84 18 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Rasio 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 19 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Rasio 5,14 5,11 5,08 5,06 5,03 Penataan Ruang: 20 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Rasio n/a n/a n/a n/a n/a 21 Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Persen 20 20 20 20 20 22 Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan Rasio n/a n/a n/a n/a n/a 23 Ruang publik yang berubah peruntukannya Persen 0 0 0 0 0 24 Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan Persen n/a n/a n/a n/a 57 25 Ketaatan terhadap RTRW Persen n/a 100 100 100 100 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)
  4. 4.Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perkembangan capaian indikator kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dijelaskan sebagai berikut: 04/07/2022 08:10 II -58 Tabel 2.23 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Rasio rumah layak huni Persen 0,06738 0,06756 0,06792 0,06831 0,06873 2 Rasio permukiman layak huni n/a n/a n/a n/a n/a 3 Cakupan ketersediaan rumah layak huni Persen n/a n/a 89,06 88,94 88,02 4 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Persen 0,56 0,41 0,.35 1,74 1,83 5 Persentase pemukiman yang tertata Persen n/a n/a n/a n/a n/a 6 Persentase lingkungan pemu- kiman kumuh Persen 0,045 0,061 0,032 0,024 0,017 7 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Persen n/a 12,14 54,24 65,49 32,96 8 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan Persen n/a n/a n/a n/a n/a 9 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Persen 2,81 2,81 3,62 4,43 6,44 Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)
  5. 5.Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka mensukseskan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, maka diperlukan adanya peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Ciamis. Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap, merupakan suatu kondisi dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, tentram dan teratur. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.24 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persen 44,10 39.06 39,06 40,14 62.80 2 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Persen 98 100 100 100 100 3 Cakupan pelayanan Bencana kebakaran kabupaten/kota Persen 12,29 12,29 12,29 11,06 93,94 04/07/2022 08:10 II -59 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 4 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Persen 78,125 81,08 75,71 66,18 71,21 5 Persentase Penegakan PERDA Persen 134 146 137 117,7 118,6 Sumber : Satpol PP dan BPBD Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD) Kabupaten Ciamis sudah memiliki 3 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) diantaranya di Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Rancah dan Kecamatan Kawali yang dibentuk pada tahun 2020.
  6. 6.Urusan Sosial Pembangunan Urusan sosial merupakan salah satu pelayanan dasar yang menitikberatkan pada penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Perkembangan capaian indikator kinerja urusan sosial dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.25 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial Persen 104 91,67 99,94 78,62 123,40 2 Persentase PPKS yang tertangani Persen - - 100,00 100,00 129,82 3 Persentase PPKS skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (SPM) Persen 100 91,58 99,94 0 0 4 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Persen 0 0 0 0 0 5 Persentase panti sosial menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (SPM) Persen 100 98 98 0 0 6 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Persen 13 38 38 0 0 7 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM) Persen 100 100 100 0 0 8 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (SPM) Persen 100 1.82 80 0 0 9 Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (SPM) Persen 100 75,86 91,00 0 0 Sumber : Dinas Sosial KabupatenCiamis (Dikelola dalam SIPD) 04/07/2022 08:10 II -60 2.3.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
  7. 1.Urusan Tenaga Kerja Salah satu faktor penting dalam pembangunan adalah ketenagakerjaan. Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan penduduk. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan tenaga kerja dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.26 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Persen 24,37 20,19 8,94 14,71 23,47 2 Keselamatan dan Perlindungan (K3) Persen 71,11 72,00 92,76 Alih Kelola Alih Kelola 3 Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintahan Kasus 0 2 0 1 1 4 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Persen 0 0 1 1 1 5 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Persen 0 1 0 0 0 6 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek Orang 5537 5500 8687 9596 7 Besaran pemeriksaan perusahaan Persen 249 252,00 70 3,2 54,3 8 Besaran pengujian peralatan di perusahaan Persen 0 0,00 0 9,9 11,3 9 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persen 82,35 66,05 63,47 64 10 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Persen 0 0 72 64 61,44 11 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Persen 0 67,80 80 84,7 76,47 12 Rasio lulusan S1/S2/S3 Poin n/a 11,76 14,41 11,61 5,29 Sumber : Dinas Tenaga Kerja (Dikelola dalam SIPD)
  8. 2.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Ciamis dilakukan dengan peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu perlu fasilitasi pemberdayaan perempuan menuju keluarga sehat dan sejahtera dengan meningkatkan keterampilan perempuan dan kualitas hidup perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial dan pemberdayaan ekonomi. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dijelaskan sebagai berikut: 04/07/2022 08:10 II -61 Tabel 2.27 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No Uraian Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persen 49,9 49,9 50,36 51,25 51,26 2 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Persen 10 8,70 10 12 12 3 Partisipasi perempuan di lembaga swasta Persen n/a n/a n/a n/a n/a 4 Rasio KDRT Persen 0,006 0,0005 0,0005 0,0008 0,0001 5 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Persen 0,33 0,31 0,31 0,31 0,31 6 Partisipasi angkatan kerja perempuan Persen 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 7 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Persen 100 100 100 100 100 8 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Persen 100 100 100 100 100 9 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. Persen 100 100 100 100 100 10 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai Dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Persen 100 100 100 100 100 11 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Persen 100 100 100 100 100 12 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Persen n/a n/a n/a n/a 100 13 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Persen n/a n/a n/a n/a n/a 14 Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian Persen n/a n/a n/a n/a n/a 15 Rasio APM perempuan/laki‐laki di SD Rasio n/a n/a n/a n/a n/a 16 Rasio APM perempuan/laki‐laki di SMP Rasio n/a n/a n/a n/a n/a 17 Rasio APM perempuan/laki‐laki di SMA Rasio n/a n/a n/a n/a n/a 04/07/2022 08:10 II -62 No Uraian Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 18 Rasio APM perempuan/laki‐laki di Perguruan Tinggi Rasio n/a n/a n/a n/a n/a 19 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki‐laki pada kelompok usia 15‐24 tahun Rasio n/a n/a n/a n/a n/a Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KBPP dan PA Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD) Kasus KDRT terhadap ibu dan anak masih terjadi namun seluruhnya dapat tertangani karena adanya pendampingan dalam penanganan kasus yang dilaporkan. Selain itu dengan adanya sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak diharapkan kasus KDRT akan semakin menurun. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD belum mencapai 30%, hal ini masih merupakan tantangan kedepan agar proporsi tersebut bisa terus meningkat agar memenuhi ketentuan.
  9. 3.Urusan Pangan Ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, dalam kaitan ini pemerintah melakukan pengamatan, pembinaan, pengendalian dan pengamanan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menerbitkan beberapa regulasi terkait ketahanan pangan, diantaranya Peraturan Bupati Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis serta Keputusan Bupati Ciamis Nomor 520/Kpts.21A- Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan pangan dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.28 Perkembangan Capaian indikator Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Ketersediaan pangan utama Persen 191.83 174.54 149.64 141.94 143.66 2 Ketersediaan energi perkapita Kkal/kap/hr 3,550 3,531 3,592 2,455 2,723 3 Ketersediaan protein perkapita Gram/kap/hr 99.3 95.77 101.5 84.09 93.84 4 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Poin 76.2 76.7 89.8 89.4 91.5 5 Penguatan cadangan pangan Persen 60 70 66 70 90 6 Penanganan daerah rawan pangan Persen 45 50 55 60 65 7 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Persen 52,38 53,00 69,4 70 73 Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD) 04/07/2022 08:10 II -63 Produksi padi tahun 2016-2019 cenderung menurun karena berbagai faktor antara lain masih rendahnya produktivitas lahan sawah, pengaruh perubahan iklim dan serangan hama dan penyakit. Sedangkan produksi jagung cenderung meningkat, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan daerah khususnya untuk pakan ternak unggas (sekitar 300 ton/minggu), hal tersebut mengakibatkan ketersediaan pangan yang fluktuatif. Namun untuk tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,80% menjadi sebesar 461.378 ton. Dalam rangka mencapai ketahanan pangan daerah, penguatan cadangan pangan daerah dan masyarakat terus ditingkatkan selama tahun 2016-2019 tetapi belum mencapai target sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
  10. 4.Urusan Pertanahan Fasilitasi penyelesaian konflik dan permasalahan pertanahan sebagai indikator kinerja urusan pertanahan pada 2016 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 100 %. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.29 Perkembangan Capaian indikator Kinerja Urusan Pertanahan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase luas lahan bersertifikat Persen n/a n/a n/a n/a n/a 2 Penyelesaian kasus tanah Negara Persen 100 100 100 100 100 3 Penyelesaian izin lokasi Persen 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan PertanahanKabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)
  11. 5.Urusan Lingkungan Hidup Dalam rangka mendayagunakan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat harus memperhatikan aspek keselarasan, keserasian dan keseimbangan dengan fungsi lingkungan, yang dapat menjamin pembangunan daerah berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan mutu lingkungan dengan pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan lingkungan hidup dijelaskan sebagai berikut: 04/07/2022 08:10 II -64 Tabel 2.30 Perkembangan Capaian indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Tersusunnya RPPLH Kabupaten ada/tidak ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 2 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten ada/tidak ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 3 Terselenggaranya KLHS ada/tidak ada n/a n/a n/a Ada ada 4 Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air poin 54,80 56 59,60 59,60 59,67 5 Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara poin 90,78 75,81 77,79 78,35 79,99 6 Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan poin n/a 33,50 33,42 34,57 32,84 7 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten / kota Persen 0 37 50 31 32 8 Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten / Kota Orang 0 0 0 0 0 9 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA Kelompok 1 1 1 1 1 10 Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional Kelompok 2 2 2 2 2 11 Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional Kelompok 2 2 2 2 2 12 Penetapan hak MHA Kelompok 2 2 2 2 2 13 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Persen 0 0 0 0 0 14 Terfasilitasi penyediaan sarana/ prasarana MHA Persen 0 0 0 0 0 15 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat Persen 100 100 100 100 100 16 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup ada/tidak ada Ada Ada Ada Ada Ada 17 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota. Persen 100 100 100 100 100 18 Timbulan sampah yang ditangani Persen 5,07 14,93 22,93 74,82 76.20 19 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R Persen n/a n/a n/a n/a 39,38 20 Persentase cakupan area pelayanan Persen 64,29 64,29 64,47 64,47 67,63 21 Persentase jumlah sampah yang Persen 5,07 4,99 6,88 6,79 89,88 04/07/2022 08:10 II -65 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 tertangani 22 Operasionalisasi TPA/ TPST/SPA di kabupaten/ kota Persen 100 100 100 100 100 23 Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan Persen n/a n/a n/a n/a n/a 24 Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang- undangan Persen n/a n/a n/a n/a n/a Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)
  12. 6.Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pembangunan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan menertibkan dokumen kependudukan sebagai pendataan diri dan status seseorang. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.31 Perkembangan Capaian indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Rasio 85,5:100 86:100 89,86:100 96,11:100 95,40:100 2 Rasio bayi berakte kelahiran Rasio 2,87:10 1,5:10 2,15:10 2,12:10 4,250:10 3 Rasio pasangan berakte nikah Rasio n/a n/a n/a n/a n/a 4 Cakupan penerbitan KTP Persen 131,3 153,21 125,16 85,55 126,97 5 Cakupan penerbitan akta kelahiran Persen 102,47 102,74 115,11 46,32 63,82 6 Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten Ada/tidak ada Ada Ada Ada Ada Ada 7 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah/ belum Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah 8 Rasio Ketergantungan Rasio 0,38 0,51 0,46 0,49 0,46 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD) Pada tahun 2020, jumlah penduduk usia di atas 17 tahun atau telah menikah yang memiliki KTP sudah 126,97%. Begitu pula Kepemilikan akte kelahiran, pada tahun 2020 mengalami peningkatan karena adanya kegiatan pelayanan keliling ke desa-desa dan 04/07/2022 08:10 II -66 adanya target nasional cakupan kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun sampai dengan akhir 2018.
  13. 7.Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di daerah yang diwujudkan melalui pembangunan pedesaan yang berkelanjutan serta menitikberatkan pada penguatan kelembagaan baik dibidang ekonomi, politik maupun sosial budaya. Pemberdayaan masyarakat juga diwujudkan dengan memperkuat peran dan partisipasi para stakeholder di daerah melalui kelembagaan-kelembagaan yang ada. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.32 Perkembangan Capaian indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Persen 86.0 87.2 88.4 89.9 94.2 2 Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Lembaga 1 1 1 1 1 3 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK kelompok 1 1 1 1 1 4 Persentase LPM Aktif persen 100 100 100 100 100 5 Persentase LPM berprestasi persen 0 0 0 0 0 6 Persentase PKK aktif persen 100 100 100 100 100 7 Persentase Posyandu Aktif persen 100 100 100 100 100 8 Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat persen 100 100 100 100 100 9 Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat persen 100 100 100 100 100 10 Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total desa persen 2.71 22.87 26.36 26.36 30.62 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)
  14. 8.Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Salah satu tujuan program KB untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Selain itu, KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan reproduksi sehat, ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dijelaskan sebagai berikut: 04/07/2022 08:10 II -67 Tabel 2.33 Perkembangan Capaian indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Total Fertility Rate (TFR) orang 2,030 2,0562 2,056 2,055 2,050 2 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB Persen 42,86 42,86 42,86 42,86 42,86 3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Persen 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 4 Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Perda/ Perbup 0 0 0 0 0 5 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Persen 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 6 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Kerjasama 0 2 2 2 2 7 Rata-rata jumlah anak per keluarga Anak 2,4 2,4 2 2 2 8 Rasio Akseptor KB Persen 77,55 80,68 78,82 79,11 80,22 9 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 Akseptor 166.320 181.505 184.923 188.489 191.004 10 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) Persen N/A N/A N/A N/A N/A 11 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun Persen 4.428 4.409 4.551 3.600 3.600 12 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Persen 15.642 15.998 32.074 31.269 28.988 13 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Persen 20,84 21,63 21,61 21,62 21,8 14 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Persen 77,55 80,68 78,82 79,19 80,22 15 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Persen 86,68 79,57 78,48 84,86 85,41 16 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Persen 80,04 77,48 80,11 78,86 81,68 17 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Persen 75,42 75,19 76,41 69,23 64,36 18 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Kelompok 2 2 2 2 2 19 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa Persen 0,94 1,08 1,09 1,10 1,10 20 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Persen 21,97 21,21 19,70 17,14 17,14 21 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Persen 39,29 39,02 37,38 36,57 36,38 04/07/2022 08:10 II -68 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 22 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Persen 100 100 100 100 100 23 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Persen 100 100 100 100 100 24 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan Persen 31,98 31,98 31,98 31,98 31,98 25 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa Persen 100 100 100 100 100 26 Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Persen 0 0 0 N/A N/A 27 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Persen 100 100 100 100 100 28 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Persen 83 85 86 86 86 29 Rata-rata usia kawin pertama wanita Tahun 19,6 19,7 19,8 19,76 19,77 30 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Persen n/a n/a 0,98 1,01 1,01 31 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Persen 20,40 18,33 17,20 16,25 16,25 Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KBPP dan PA Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD) Rata-rata jumlah jiwa per keluarga pada tahun 2020 menjadi sebesar 3,03 jiwa, hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Ciamis telah memahami konsep keluarga kecil dengan rata-rata satu keluarga hanya memiliki satu anak. Demikian juga untuk jumlah peserta KB pria semakin meningkat jumlahnya, dikarenakan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat akan peran pria dalam ber-KB.
  15. 9.Urusan Perhubungan Pembangunan perhubungan diarahkan untuk mewujudkan pembangunan transportasi terpadu berbasis pengembangan wilayah, meningkatkan keselamatan transportasi secara terpadu, serta mendorong pengembangan industri jasa transportasi yang bersifat komersial di daerah yang telah berkembang dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan perhubungan dijelaskan sebagai berikut: 04/07/2022 08:10 II -69 Tabel 2.34 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah arus penumpang angkutan umum Orang 11.810.827 9.583.465 7.289.950 6.847.228 4.073.201 2 Rasio izin trayek % 0,000140881 0,000127727 0,000114305 0,000108581 0.000096486 3 Jumlah uji KIR angkutan umum Unit 5.332 5.026 5.094 5.760 5.014 4 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum % 32,22 32,41 32,27 32,10 30,91 5 Pemasangan rambu-rambu Unit 396 512 650 797 850 6 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Rasio n/a n/a n/a 0,002801796 0.003050053 7 Jumlah terminal bis Unit 3 2 2 2 2 8 Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Orang 11.810.827 9.583.465 7.289.950 6.847.228 4.073.201 9 Jumlah orang/barang yang melalui terminal per tahun Orang 11.810.827 9.583.465 7.289.950 6.847.228 4.073.201 10 Persentase layanan angkutan darat % 8,83 9,29 11,48 12,88 14,23 Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)
  16. 10.Urusan Komunikasi dan Informatika Perkembangan informasi dan teknologi saat ini sudah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan kepada masyarakat. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.35 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Persen 14,81 14,81 37,04 44,44 51,80 2 Cakupan Layanan Telekomunikasi Persen n/a n/a n/a n/a n/a 3 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Persen n/a n/a n/a n/a n/a 4 Proporsi rumah tangga dengan akses internet Persen n/a n/a n/a n/a n/a 5 Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi Persen n/a n/a n/a n/a n/a Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD) Jumlah KIM pada tahun 2020 adalah 14 KIM yang tersebar di beberapa desa di beberapa kecamatan, yaitu : 1)KIM Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican, 2)KIM Desa Bangunsari Kecamatan Pamarican, 3)KIM Desa Sukahurip Kecamatan Pamarican, 4)KIM 04/07/2022 08:10 II -70 Desa Bangunharja Kec Cisaga 5)KIM Bermanfaat Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara 6)KIM Bewara Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara, 7)KIM Indrajaya Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara, 8)KIM Sukamitra Desa Sukanagara Kecamatan Jatinagara, 9)KIM Cintalaksana Desa Cintanagara Kecamatan Jatinagara, 10)KIM Baktilaksana Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara, 11)KIM Kelurahan Linggasari, 12)KIM Meralaya Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari, 13) Cieurih, 14) Ciomas.
  17. 11.Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif dan sehat, maka diharapkan ekonomi berbasis kerakyatan semakin berdaya, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.36 Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase koperasi aktif persen 35,71 53,21 54,14 55,07 56,18 2 Persentase UKM non BPR /LKM aktif persen n/a n/a n/a n/a n/a 3 Persentase BPR/LKM aktif persen 100 100 100 100 100 4 Persentase Usaha Mikro dan Kecil persen 87,68 99,85 99,08 99,05 99,08 Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangandan Bagian Perekonomian Setda Kab. Ciamis (Dikelola dalam SIPD) Perkembangan perkoperasian di Kabupaten Ciamis dilihat dari persentase pertumbuhan koperasi aktif setiap tahunnya mengalami peningkatan, meskipun baru Perkembangan mencapai 56,18% pada tahun 2020 dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 350 unit.
  18. 12.Urusan Penanaman Modal Iklim usaha investasi yang kondusif mutlak diperlukan bagi suatu daerah guna menjaring penanaman modal. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan penanaman modal dijelaskan sebagai berikut: 04/07/2022 08:10 II -71 Tabel 2.37 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Investor 70 44 61 40 93 2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Miliar Rp 178,000 187,734 206,574 221,284 199,591 3 Rasio daya serap tenaga kerja Persen 100 100 100 100 100 4 Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN Miliar Rp 44.725 9,734 18.842 14.708 (21.693) Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)
  19. 13.Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pemuda merupakan aset yang akan melanjutkan estafet pembangunan di masa yang akan datang. Organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan merupakan wadah para generasi muda untuk menyalurkan kegiatan yang bersifat positif. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan kepemudaan dan olahraga dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.38 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase organisasi pemuda yang aktif Persen 66 55 55 80 81 2 Persentase wirausaha muda Persen 52 49 49 50 85 3 Cakupan pembinaan olahraga Persen 85 85 85 85 92 4 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Persen 65 65 67 70 75 5 Cakupan pembinaan atlet muda Persen 80 80 82 85 86 6 Jumlah atlet berprestasi Orang 21 14 4 20 17 7 Jumlah prestasi olahraga Cabor 38 38 25 14 19 Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD) Organisasi pemuda yang aktif setiap tahunnya mengalami peningkatan dan sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 81% organisasi pemuda yang aktif, demikian juga dengan persentase wirausaha muda yang meningkat cukup signifikan pada tahun 2020.
  20. 14.Urusan Statistik Salah satu instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data informasi statistik. Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara 04/07/2022 08:10 II -72 berkesinambungan. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan statistik dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.39 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Ada/Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ada 2 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada 3 Buku ”PDRB” Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)
  21. 15.Urusan Persandian Sampai dengan tahun 2019 belum ada perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah dikarenakan belum adanya NSPK. Namun pada tahun 2020 telah dilakukan sosialisasi keamanan informasi dan telah mencapai 100% perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah. Sebagian besar perangkat daerah telah menggunakan email resmi pemerintah yang dikelola oleh admin serta menggunakan sistem keamanan yang cukup baik. Dalam hal ketersediaan, keutuhan dan keamanan informasi telah dibangun website pemerintah Kabupaten Ciamis yang keamanannya ditunjang oleh beberapa fitur sistem keamanan yang cukup memadai. Sebanyak 55 (lima puluh lima) OPD di Kabupaten Ciamis telah menggunakan Jaringan Intra Pemerintah (interkoneksi) antar OPD melalui jaringan tertutup yang terintegrasi di Diskominfo.
  22. 16.Urusan Kebudayaan Kabupaten Ciamis merupakan salah satu daerah yang dianugerahi kekayaan budaya dan keragaman budaya. Pembangunan urusan kebudayaan diarahkan untuk menggali, mengembangkan, menanamkan dan melestarikan budaya daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan kebudayaan dijelaskan sebagai berikut: 04/07/2022 08:10 II -73 Tabel 2.40 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kali 32 38 45 46 50 2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Benda/Situs/ Kawasan 570 570 772 812 1018 3 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Karya Budaya 2 2 3 6 16 4 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu Cagar Budaya 9 9 9 9 9 Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)
  23. 17.Urusan Perpustakaan Minat baca merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam menunjang kualitas tingkat pendidikan. Urusan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan umum masyarakat di bidang perpustakaan dan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan cinta buku. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan perpustakaan dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.41 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan diKabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Orang 21.621 44.870 47.217 66.673 78.346 2 Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun Orang 26.319 31.720 37.903 51.999 64.079 3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Eksemplar 57.375 58.372 71.371 74,651 83.622 4 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Judul 28.425 28.708 30.045 30.163 33.325 5 Rasio perpustakaan per satuan penduduk Unit/1.000 penduduk 0,243 0,243 0,243 0,277 0,281 6 Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat Orang 3 3 3 3 3 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD) Jumlah perpustakaan tahun 2020 sebanyak 401 unit, terdiri dari perpustakaan desa sebanyak 201 unit, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sebanyak 69 unit, perpustakaan pontren sebanyak 126 unit, perpustakaan keliling sebanyak 4 unit dan 1 unit perpustakaan daerah. Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan yang cukup signifikan sejalan 04/07/2022 08:10 II -74 dengan telah selesainya pembangunan gedung perpustakaan Kabupaten Ciamis pada tahun 2016.
  24. 18.Urusan Kearsipan Urusan kearsipan ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan kearsipan dengan melakukan pembinaan kearsipan dan melaksanakan akuisisi arsip dari instansi-instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis. Dengan melakukan manajemen kearsipan yang baik akan lebih memudahkan dalam menyimpan maupun pengambilan data sehingga lebih efisien dan aman. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan kearsipan dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.42 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku Persen 100 100 100 100 100 2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Kegiatan 3 5 5 5 4 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD) Penerapan pengelolaan arsip secara baku sudah tercapai 100% dimana semua OPD sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku, dan menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, fungsi lembaga kearsipan sebagai pembinaan dan pengolahan arsip. Dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan rutin melaksanakan pembinaan kearsipan pada setiap OPD dan Desa di Kabupaten Ciamis. 2.3.2. Fokus Layanan Umum Urusan Pilihan
  25. 1.Urusan Pariwisata Pariwisata merupakan modal strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Pariwisata suatu daerah akan mudah dikenal termasuk potensi-potensi unggulannya sehingga secara tidak langsung pariwisata merupakan alat promosi bagi daerah untuk menarik minat investasi. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan pariwisata dijelaskan sebagai berikut: 04/07/2022 08:10 II -75 Tabel 2.43 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kunjungan wisatawan Orang 640.941 410.970 506.151 697.782 616.643 2 Lama kunjungan Wisata hari n/a n/a n/a n/a 3 3 PAD sektor pariwisata % 0.32 0.12 0.14 0.30 0.18 Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD) Kunjungan wisatawan pada tahun 2020 sebanyak 616.643 orang, menurun sebesar 11,63% atau sebesar 81.139 orang dibandingkan tahun 2019. Beberapa faktor yang mengakibatkan berkurangnya kunjungan wisatawan ini sebagai dampak pandemi Covid-19.
  26. 2.Urusan Pertanian Pertanian merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Ciamis. Pembangunan pada urusan pertanian saat ini dihadapkan pada tantangan dan persaingan yang semakin kuat, sehingga usaha tani diarahkan agar dapat menghasilkan produk yang bermutu, berdaya saing dan memenuhi kebutuhan pasar. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan pertanian dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.44 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kontribusi Sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB Persen 24,34 23,64 23,62 23,50 23,60 2 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Persen n/a n/a n/a n/a n/a 3 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Persen n/a n/a n/a n/a n/a 4 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Persen n/a n/a n/a n/a n/a 5 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar KU/Ha 66,00 64,38 66,47 66,74 65,53 6 Cakupan bina kelompok petani Persen 8 8 13,17 25 46 7 Produksi sektor perkebunan Keseluruhan Ton 21.831,65 21.148 21.485 21.309,56 19.035,43 Sumber : Badan Pusat Statistik; dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sertaDinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis, serta dikelola dalam SIPD 04/07/2022 08:10 II -76 Produksi padi sawah merupakan komoditas utama sektor pertanian di Kabupaten Ciamis. Komoditi tanaman pangan dan hortikultura yang saat ini berkembang dan mempunyai prospek serta peluang pasar yang cukup baik adalah padi, jagung, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, cabe merah, tomat, duku, manggis dan pisang. Pemasaran komoditi ini sudah mampu menembus pasar di luar Kabupaten Ciamis. Produktivitas padi yang menurun pada tahun 2020 karena banyaknya serangan OPT (wereng batang coklat dan tikus).
  27. 3.Urusan Kehutanan Sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan kehutanan merupakan kewenangan Pusat, berdasarkan hal tersebut maka kewenangan pengelolaan hutan saat ini sebagian besar berada di Pemerintah Pusat. Di tingkat daerah, kewenangan dalam pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan kawasan hutan serta beberapa perizinan non-kayu diserahkan ke Provinsi. Sedangkan Kabupaten/Kota diberikan porsi kewenangan terbatas dalam mengelola Taman Hutan Raya (Tahura) sebagai penerusan kewenangan daerah Provinsi di tingkat Kabupaten/Kota. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan kehutanan dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.45 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kehutanan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Hektar 2.287 791,00 841,50 420,00 n/a 2 Kerusakan Kawasan Hutan Persen 4 4 3 n/a n/a 3 Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan Persen 42,50 42,50 42,50 44,92 n/a Sumber: Balai Pengelolaan Hutan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat(Dikelola dalam SIPD) Selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, komoditi kehutanan mengalami perkembangan. Di Kabupaten Ciamis sampai dengan tahun 2019, potensi kehutanan berupa hutan negara seluas 17.952,51 Ha, terdiri dari hutan konservasi seluas 5.576,01 Ha (terdiri dari cagar alam Panjalu dan Suaka Margasatwa), dan hutan produksi seluas 12.376,50 Ha, sedangkan luas hutan rakyat/kebun rakyat adalah seluas 50.192,19 ha, terdiri dari 20.419,30 ha pada Kawasan Budidaya dan 29.772,89 ha pada 04/07/2022 08:10 II -77 Kawasan Lindung. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis setiap tahunnya semakin menurun, hal tersebut sejalan dengan semakin menurunnya kerusakan Kawasan lahan.
  28. 4.Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Urusan energi dan sumber daya mineral merupakan kewenangan Pusat dan Provinsi, kewenangan kabupaten/kota hanya pada penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan energi sumber daya mineral dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.46 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase rumah tangga pengguna listrik Persen 82.17 96,78 97,02 99,90 n/a 2 Rasio ketersediaan daya listrik Persen n/a n/a n/a n/a n/a 3 Persentase pertambangan tanpa izin Persen n/a n/a n/a 1 (Habis masa berlaku) n/a Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Ciamis Tahun 2016* dan UPTD ESDM Prov. Jabar Wilayah Tasik, Ciamis, Banjar dan Pangandaran (Dikelola dalam SIPD)
  29. 5.Urusan Perdagangan Urusan perdagangan di Kabupaten Ciamis merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk itu perlu difasilitasi dengan mewujudkan kebijakan publik yang menyederhanakan regulasi untuk menarik investor, pengembangan dan perluasan perdagangan, akselerasi perdagangan dan memperkuat serta memperbaiki struktur perdagangan baik dalam hal konsentrasi penguasaan pasar maupun dalam hal kedalaman jaringan pemasok bahan baku dan bahan pendukung. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan perdagangan dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.47 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Ekspor Bersih Perdagangan (US$umus : Ekspor-impor * U$ 93.451 231.178,94 264.905,64 264.905,64 9.146.355,45 2 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal persen n/a n/a n/a n/a n/a 04/07/2022 08:10 II -78 No Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 3 Jumlah kelompok pedagang/ usaha informal yang dibina Kelompok 5 5 9 5 5 Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan PerdaganganKabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD) Nilai ekspor bersih perdagangan tahun 2020 mencapai US$ 9.146.355,45. Adapun produk yang diekspor adalah jenis kayu olahan, kerajinan dari bambu/asesoris dan kerajinan kayu (meubeler, interior dan asesoris) sedangkan ekspor komoditi hasil industri agro meliputi sale pisang, keripik pisang dan kue tambang.
  30. 6.Urusan Perindustrian Perindustrian merupakan salah satu sektor dalam perekonomian daerah yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan perindustrian dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.48 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Cakupan bina kelompok pengrajin Persen - - - 2 Pertumbuhan Industri Persen 3,98 3,98 1,53 1,32 3,10 Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan PerdaganganKabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)
  31. 7.Urusan Transmigrasi Pemerintah terus mengawal program transmigrasi sebagai solusi alternatif untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan transmigrasi dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.49 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase transmigran swakarsa Persen 0 0 0 0 0 Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)
  32. 8.Urusan Kelautan dan Perikanan Tujuan pembangunan pada urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Ciamis adalah peningkatan efisiensi, produksi dan produktivitas usaha tani yang berbasis 04/07/2022 08:10 II -79 perikanan. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.50 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Produksi perikanan Ton 51.921,10 64.517,10 80.318,02 97.403.68 24.029,08 2 Konsumsi ikan Kg/kapita/tahun 17,72 18,11 18,62 18,82 18,86 3 Nilai Tukar Petani Persen 105,61 112,01 112,76 113,07 112,80 Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan KabupatenCiamis (Dikelola dalam SIPD) Kegiatan perikanan yang banyak diusahakan di Kabupaten Ciamis adalah budidaya perikanan air tawar (kolam air tenang, kolam air deras, sawah dan jaring apung), dengan komoditi unggulan yang diusahakan antara lain ikan gurame, nila, mas, tawes dan nilem. Peningkatan produksi sektor perikanan pada Tahun 2020 mengalami Penurunan dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 75,3%. Rendahnya produksi ikan tersebut tidak berbanding lurus dengan konsumsi ikan oleh masyarakat Kabupaten Ciamis, dimana konsumsi ikan setiap tahun meningkat dan telah memenuhi kebutuhan konsumsi pangan Kabupaten Ciamis dari konsumsi ikan pada tahun 2016 sebesar 17,72 kg/kapita/tahun, pada tahun 2017 sebesar 18,11 kg/kapita/tahun, pada tahun 2018 sebesar 18,62 kg/kapita/tahun, tahun 2019 sebesar 18,82 kg/kapita/tahun dan tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 18,86 Kg/kapita/tahun. Angka konsumsi ikan di Kabupaten Ciamis masih belum mencapai angka konsumsi ikan menurut WHO yaitu 29,5 Kg/Kapita/Tahun. Peningkatan konsumsi ikan yang telah melebihi kebutuhan ideal ditunjang dengan adanya budaya Gerakan Makan Ikan (GEMARIKAN). 2.3.3. Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan
  33. 1.Perencanaan Layanan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis. Perkembangan capaian indikator kinerja penunjang urusan perencanaan dijelaskan sebagai berikut: 04/07/2022 08:10 II -80 Tabel 2.51 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada 2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada 3 Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada 4 Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD Persen 100 100 100 94.67 100 5 Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD Persen 100 100 94 89.38 91.57 6 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Persen 100 100 100 100 100 7 Tersedianya dokumen RTRW yang ditetapkan dengan Perda Dokumen Ada Ada Ada Ada Ada Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD) Sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Ciamis telah memiliki dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan oleh Perda ataupun Perkada. Sedangkan dokumen Perubahan RTRW yang kegiatannya terdapat di Dinas PUPRP, sampai dengan saat ini belum ditetapkan dengan Perda.
  34. 2.Keuangan Layanan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. Perkembangan capaian indikator kinerja penunjang urusan keuangan dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.52 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Keuangan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Unaudit ed 1 Persentase SILPA terhadap APBD Persen 0,36 1,83 0,27 0,25 2,97 2 Persentase SILPA terhadap Pengeluaran Persen 0,35 1,87 0,26 0,27 3,10 3 Persentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana Persen 6,02 3,49 0,97 13,12 8,17 4 Persentase Belanja Pendidikan (20%) Persen 36 34 37,32 31,88 31,52 5 Persentase Belanja Kesehatan (10%) Persen 13 15 14,61 27,97 15,07 6 Persentase Belanja langsung Persen 62,78 56,62 54,22 60,92 62,69 04/07/2022 08:10 II -81 No Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Unaudit ed dengan Belanja tidak langsung 7 Persentase Bagi Hasil Kabupaten dan desa Persen 0,24 0,23 0,26 0,12 0,15 8 Penetapan APBD Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu 9 Opini BPK terhadap laporan keuangan Nilai WTP WTP WTP WTP WTP Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)
  35. 3.Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Layanan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis. Perkembangan capaian indikator kinerja penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.53 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Uraian Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Hari 11 11 11 11 11 2 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persen 2,44 1,19 2,19 27,04 3 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Persen 64,43 66,6 40 34,47 49,84 4 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Orang 4 32 27 24 26 5 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Orang 1.038 1.018 1.018 1.018 1.108 6 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Orang 8.410 7.622 7.024 6.768 6.210 Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD) Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural mengalami fluktuasi dikarenakan pejabat yang mengisi jabatan struktural tiap tahunnya juga mengalami fluktuasi.
  36. 4.Penelitian dan Pengembangan Layanan penunjang urusan penelitian dan pengembangan telah dilaksanakan sejak tahun 2019 walaupun belum ada program dan kegiatan khusus terkait penelitian dan 04/07/2022 08:10 II -82 pengembangan. Namun demikian, layanan penunjang urusan kelitbangan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 antara lain Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Ciamis dan menghimpun hasil-hasil kajian. Perkembangan capaian indikator kinerja penunjang urusan penelitian dan pengembangan dapat dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.54 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Capaian Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase implementasi rencana kelitbangan persen n/a n/a n/a n/a 100 2 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan persen n/a n/a n/a 60 16,67 Penerapan SIDa 3 Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah persen n/a n/a n/a 71,43 57,14 4 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah persen n/a n/a n/a n/a 100 Sumber: Bappeda Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD) Pada tahun 2020, layanan penunjang urusan penelitian dan pengembangan dilaksanakan melalui program penelitian, pengembangan dan inovasi daerah dengan kegiatan koordinasi kegiatan kelitbangan. Lomba Inovasi Daerah tahun 2020, menjadikan Kabupaten Ciamis menjadi Kabupaten Sangat Inovatif dan mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dengan nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) sebesar 2.145.
  37. 5.Pengawasan Layanan penunjang urusan pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis yang ditujukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perkembangan capaian indikator kinerja penunjang urusan pengawasan dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.55 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Pengawasan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase tindak lanjut temuan Persen 96,67 95,75 93,33 90,32 93,1 2 Persentase pelanggaran pegawai Persen 0,18 0,55 0,43 0,54 0,00 3 Jumlah temuan BPK RI Jumlah Temuan 9 15 12 13 9 Sumber : Inspektorat Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD) 04/07/2022 08:10 II -83 Inspeksi mendadak GDN terhadap ASN pada tahun 2020 di tempat keramaian tidak dilaksanakan karena pandemi Covid-19, sehingga persentase pelanggaran pegawai pada tahun 2020 tidak ada capaian persentase pelanggaran pegawai. 2.3.4. Fokus Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan
  38. 1.Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah melaksanakan layanan pendukung urusan pemerintahan yang ditujukan dalam rangka penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Perkembangan capaian indikator kinerja pendukung urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.56 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Pendukung Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Oleh Sekretariat Daerah Tahun 2016-2020 No Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Kerjasama Buah 5 11 19 28 40 2 Nilai LPPD Kategori Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD)
  39. 2.Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis yang ditujukan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, serta pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Perkembangan capaian indikator kinerja pendukung urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.57 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Pendukung Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Oleh Sekretariat DPRD Tahun 2016-2020 No. Uraian Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat- alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Ada/Tidak Ada (9 Dokumen) Ada (9 Dokumen) Ada (9 Dokumen) Ada (9 Dokumen) Ada (9 Dokumen) 2 Tersusun dan terintegrasinya Program- program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Ada/Tidak Ada (6 Dokumen) Ada (6 Dokumen) Ada (6 Dokumen) Ada (6 Dokumen) Ada (6 Dokumen) 04/07/2022 08:10 II -84 No. Uraian Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) 3 Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Ada/Tidak Ada (285Kali) Ada (300 Kali) Ada (295 Kali) Ada (381 Kali) Ada (434 Kali) Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD) 2.3.5. Fokus Layanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dilaksanakan oleh Badan Kesastuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.58 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan 2 4 4 6 0 2 Kegiatan pembinaan politik daerah Kegiatan 5 4 4 10 0 3 Kejadian Unjuk Rasa / Demonstrasi kejadian 18 24 19 17 4 4 Kasus berlatar belakang sara kasus 0 0 0 0 0 5 Tingkat partisipasi dalam pemilu : - Pemilu Legistatif persen - - - 80 - - Pemilu Presiden persen - - - 80,63 - - Pemilu Kepala Daerah Gubernur persen - - 78,43 - - - Pemilu Kepala Daerah Bupati persen - - 78,40 - - 6 Fasilitasi Kominda kegiatan 1 1 1 0 0 7 Terfasilitasinya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan kali 4 3 13 13 8 Partisipasi perempuan dalam Partai Politik Orang 5 5 5 6 6 9 Kasus Pemogokan kerja kali 0 0 0 0 0 11 Jumlah LSM Ormas 246 258 283 296 317 Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD) Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP pada tahun 2020 tidak dilaksanakan sehubungan dengan pandemi Covid-19, demikian halnya dengan kejadian unjuk rasa yang menurun cukup signifikan dikarenakan adanya larangan berkerumun pada saat pandemi. 04/07/2022 08:10 II -85 2.4. Aspek Daya Saing Daerah Aspek daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Kondisi daerah Kabupaten Ciamis terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya Tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk kesuatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah. 2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Rumah tangga terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai karakteristik berbeda, baik dalam hal penerimaan maupun pengeluarannya. Dalam hal pengeluaran konsumsi ada yang dilakukan secara bersama, tetapi ada pula yang dilakukan oleh masing-masing. Untuk menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat melalui total pengeluaran rumah tangga. Adapun total pengeluaran rumah tangga Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.59 Pengeluaran Rumah Tangga Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No Uraian Satuan Tahun 2020 2016 2017 2018 2019 2020 1 Total Pengeluaran Rumah Tangga (Miliar Rp) Miliar Rp 17.078,94 18.530,50 20.254,65 21.897,73 n/a 2 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB Persen 69,64 69,81 69,53 69,33 n/a Sumber : BPS Kabupaten Ciamis 2.4.1.2. Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase. Secara 04/07/2022 08:10 II -86 131.88 124.88 105.61 141.57 126.4 112.01 149.14 132.12 112.76 153.85 136.08 113.07 Indeks yang Diterima Petani (lt) Indeks yang Dibayar Petani (lb) NTP 2016 2017 2018 2019 konsepsional, Nilai Tukar Petani (NTP) diartikan sebagai pengukur kemampuan tukar barang- barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Grafik 2.27 Perkembangan Nilai Tukar Petanidi Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2019 Sumber : BPS Kabupaten Ciamis *)Data Sementara, dan dikelola dalam SIPD 2.4.1.3. Pengeluaran Konsumsi Non-Makanan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Makanan) Pola pergeseran pola konsumsi rumah tangga dari makanan ke non makanan dapat dijadikan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan asumsi bahwa kebutuhan makanan telah terpenuhi dan kelebihan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi non makanan. Tabel 2.60 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Non-Makanan Perkapita di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No Uraian Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Konsumsi Per Kapita Sebulan Rp 642.949 802.447 944.298 1.001.390 1.010.334 -Konsumsi Non Makanan Rp 286.981 344.227 412.026 461.103 563.382 -Konsumsi Makanan Rp 355.968 458.220 532.272 540.287 446.952 2 Rasio 80,62 75,12 77,41 85,34 126,05 Sumber : BPS Kabupaten Ciamis 2.4.2. Fokus Fasilitas Wiayah/Infrastruktur Kondisi daya saing daerah dari sisi fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai pendukung aktivitas sosial ekonomi akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah. 04/07/2022 08:10 II -87 66.787 68.719 70.826 71.716 72.41 62 64 66 68 70 72 74 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Baik 400.138 410.913 498.988 528.428 541.503 Sedang 166.415 172.024 101.823 79.939 78.913 Rusak Ringan 115.693 108.454 69.785 156.013 140.87 Rusak Berat 166.05 156.905 177.700 83.916 87.01 0 100 200 300 400 500 600 Km 2.4.2.1. Infrastruktur Wilayah Fasilitas infrastruktur wilayah menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah. Grafik 2.28 Kondisi Jalan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD) 2.4.2.2. Kemantapan Jalan Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang harus memiliki kondisi mantap untuk memberikan pelayanan maksimum terhadap pengguna jalan. Grafik 2.29 Kemantapan Jalan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis Kemantapan jalan di Kabupaten Ciamis setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan yang merupakan usaha untuk mempertahankan kondisi mantapnya jalan agar dapat terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. 04/07/2022 08:10 II -88 82.17 96.78 97.02 99.9 0 20 40 60 80 100 120 2016* 2017 2018 2019 2.4.2.3. Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tabel 2.61 Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum dan Melalui Terminal di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Uraian Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Orang 11.810.827 9.583.465 7.289.950 6.847.228 4.730.201 Sumber : Dinas Perhubungan (Dikelola dalam SIPD) Jumlah arus barang dan penumpang angkutan umum mengalami penurunan sejak tahun 2017, hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya pengguna sepeda motor, dan kendaraan pribadi roda empat. 2.4.2.4. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fasilitas listrik salah satunya dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang mengunakan listrik. Grafik 2.30 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik (Elektrifikasi)di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2019 Sumber : Dinas PUPRP Kab. Ciamis *), UPTD ESDM Prov. Jabar Wilayah Tasik, Ciamis, Banjar dan Pangandaran 2.4.2.5. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Penyediaan air minum merupakan kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Air bersih menjadi salah satu penentu dalam peningkatan kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. Cakupan layanan air bersih yang dikelola secara kelembagaan terus meningkat 04/07/2022 08:10 II -89 meskipun belum optimal dibandingkan dengan kebutuhan layanan. Gambaran mengenai capaian kinerja layanan air bersih dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Grafik 2.31 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih di Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD) 2.4.2.6. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang, demikian yang dimaksud dalam Bab I, Pasal 1 (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehingga RTRW harus menjadi pilar utama sebagai pintu masuk awal dan utama (main entrance) dalam hal perencanaan pembangunan sekaligus kekuatan perekonomian lokal. Perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan azaz keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi budi daya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan keamanan; aspek pengelolaan secara terpadu berbagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan, serta kualitas ruang. Perencanaan tata ruang juga mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya. Sehingga sudah seharusnya arah kebijakan pembangunan untuk mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ketaatan terhadap Tata Ruang di Kabupaten Ciamis Tahun 2020 adalah sebesar 85 persen. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perkotaan 42.42 44.83 33.77 73.62 18.13 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perdesaan 17.43 17.80 18.30 18.375 18.567 Persen 04/07/2022 08:10 II -90 2.4.2.7. Luas Wilayah Produktif Dalam perkembangan yang sangat kompetitif sekarang ini setiap daerah perlu mengupayakan terbentuknya wilayah-wilayah yang produktif untuk memungkinkan tersedianya lapangan kerja yang stabil bagi penduduknya. Sesuai dengan perkembangan globalisasi dan pertumbuhan perekonomian yang cepat, maka para investor menjadi sangat selektif dalam memilih wilayah-wilayah dimana mereka akan menempatkan perusahaannya. Tata ruang wilayah perlu dikondisikan untuk mendukung terwujudnya wilayah-wilayah yang produktif tersebut, yang ditempati oleh industri-industri bernilai tambah tinggi, yang akan memberikan pendapatan tinggi bagi para pekerjanya. Tabel 2.62 Persentase Luas Wilayah Produktif di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Luas wilayah budidaya Hektar 140.563,06 140.563,06 140.563,06 144.008 130.381,96 2 Luas wilayah produktif Hektar 102.362,06 102.362,06 102.362,06 114.554 114.457,39 3 Rasio (Luas Wilayah Produktif terhadap luas wilayah budidaya) Persen 72,80 72,80 72,80 79.55 87,70 4 Luas wilayah industri Hektar 381,98 381,98 381,98 381.98 451,12 5 Luas wilayah kebanjiran Hektar 26,052 26,052 26,052 26,052 26,052 6 Luas wilayah perkotaan Hektar (Ribu) 19,205 19,205 19,205 59.9235 31.496,28 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD) 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. 2.4.3.1. Jumlah Investasi Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Bagi pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk menarik para investor guna menanamkan modalnya di daerah, sehingga akan terbuka lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Perkembangan investasi di Kabupaten Ciamis pada periode Tahun 2016-2020 masih belum optimal, kondisi ini perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Ciamis guna meningkatkan iklim usaha dan investasi 04/07/2022 08:10 II -91 178.00 187.73 206.576 221.284 199.591 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 2016 2017 2018 2019 2020 Milyar Rp serta mempromosikan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Ciamis. Salah satu upaya dari Pemerintah Kabupaten Ciamis yaitu dengan pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga akan lebih mempermudah investor di dalam pengurusan proses perizinan, bisa dilakukan secara cepat dan efisien. Berikut perkembangan nilai investasi PMDN di Kabupaten Ciamis. Grafik 2.32 Perkembangan Nilai Investasi di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 Sumber :Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD) 2.4.3.2. Angka Kriminalitas Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi asing di Indonesia pada umumnya, dan di Kabupaten Ciamis pada khususnya. Indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan iklim berinvestasi yang baik salah satunya adalah minimnya jumlah kriminalitas yang terjadi di suatu wilayah.Angka kriminalitas mempengaruhi investor yang akan masuk ke suatu wilayah. Semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi pula ketertarikan investor untuk menanam investasi di daerah tersebut. Data lengkap tentang angka kriminalitas di Kabupaten Ciamis disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.63 Perkembangan Angka Kriminalitas di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No Jenis Kriminal Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun Kasus 495 375 339 276 Sumber: Polisi Resort Ciamis dan Dinas Perhubungan Kab. Ciamis (Dikelola dalam SIPD) 04/07/2022 08:10 II -92 7 59 68 68 79 0 20 40 60 80 100 2016 2017 2018 2019 2020 Desa 2.4.3.3. Desa Swasembada Desa Swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu mamanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam serta potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa swasembada antara lain produktivitas tinggi, terlepas dari adat istiadat, sarana dan prasarana memadai, hubungan antar manusia bersifat rasional, mata pencaharian homogen serta teknologi dan pendidikan yang relatif tinggi. Grafik 2.33 Jumlah Desa Swasembada di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD) Jumlah Desa Swasembada di Kabupaten Ciamis semakin meningkat setiap tahunnya, peningkatan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2017 bertambah sebanyak 52 desa menjadi 59 Desa Swasembada dan tahun 2020 menjadi sebanyak 79 desa. Hal tersebut karena adanya pembinaan yang terus menerus dilakukan sehingga memacu desa menjadi desa swasembada. 2.4.3.4. Angka Demonstrasi Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan. Frekuensi demonstrasi di suatu daerah akan sangat berpengaruh kepada tingkat keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. 04/07/2022 08:10 II -93 18 24 19 17 4 0 5 10 15 20 25 30 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 Grafik 2.34 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD) Menurunnya kejadian unjuk rasa, menunjukkan bahwa tingkat kondusivitas di Kabupaten Ciamis dari tahun ke tahun semakin baik. 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah. Manusia merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan. Oleh karenannya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan daerah. 2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja Pendidikan merupakan suatu faktor yang sangat menentukan kualitas tenaga kerja di suatu daerah. Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidaksesuaian keahlian dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan memicu rendahnya penyerapan tenaga kerja. Perkembangan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020, sebagai berikut: Tabel 2.64 Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No Pendidikan yang Ditamatkan Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 SD/Sederajat jiwa 307.359 587.183 583.762 578.706 573.692 2 SMP/Sederajat jiwa 104.728 213.890 214.837 215.302 216.249 3 SMA/Sederajat jiwa 66.982 150.926 152.206 154.765 159.008 4 D-I/D-II Sederajat jiwa 3.640 6.232 6.055 5.889 5.718 5 D-III/Sederajat jiwa 4.399 8.744 8.858 9.030 9.211 6 D-IV/Sederajat dan S-1 jiwa 13.267 27.779 29.247 30.980 32.613 04/07/2022 08:10 II -94 No Pendidikan yang Ditamatkan Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 7 S-2 jiwa 544 1.912 2.005 2.116 2.189 8 S-3 jiwa 57 151 159 165 173 Jumlah jiwa 500.976 996.817 997.129 996.953 998.853 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD) Jumlah penduduk dilihat dari aspek kualitas tingkat pendidikan selama periode tahun 2016-2020, sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditamatkan yaitu penduduk yang memiliki ijazah tertinggi SD/sederajat serta D-I/D-II sederajat mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan terdapat penduduk yang pindah. Untuk jenjang pendidikan SMP, SMA, D-III, D-IV sederajat serta S-1 dan S-2serta S-3 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. 2.4.4.2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Tabel 2.65 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Uraian Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah penduduk usia < 15 tahun Jiwa 273.502 268.869 262.757 261.900 261.726 2 Jumlah penduduk usia > 64 tahun Jiwa 158.822 161.865 172.562 182.012 189.617 3 Jumlah penduduk usia tidak produktif Jiwa 432.324 430.734 435.319 443.912 451.343 4 Jumlah penduduk usia 15-64 tahun Jiwa 966.022 970.689 973.188 974.389 978.919 5 Rasio Ketergantungan Persen 0,45 0,44 0,45 0,46 0,46 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD) 04/07/2022 08:10 II -95 Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 rasio ketergantungan di Kabupaten Ciamis sebesar 0,46% artinya 100 orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Salah satu faktor untuk menekan angka rasio ketergantungan yaitu dengan menurunkan angka kelahiran melalui program keluarga berencana. 2.5. Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2020 Perencanaan pembangunan merupakan proses yang kontinyu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi. Hasil pembangunan yang disajikan dalam bentuk evaluasi pelaksanaan RPJMD merupakan informasi penting bagi proses perencanaan periode berikutnya. Pencapaian indikator kinerja sasaran mencerminkan capaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis. Pada RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019- 2024, dengan Visi "Mantapnya kemandirian ekonomi, Sejahtera untuk Semua" terdapat 25 indikator kinerja sasaran, yang mencerminkan komitmen untuk mencapai 6 (enam) misi pembangunan daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Dari 25 indikator kinerja sasaran yang terdapat pada RPJMD tersebut terdistribusi pada Misi Pertama, “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia” sebanyak 8 (delapan) indikator; Misi Kedua, “Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang medukung perkembangan wilayah”, sebanyak 2 (dua) indikator; Misi Ketiga, ”Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal” sebanyak 6 (enam) indikator; Misi Keempat, “Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan” sebanyak 2 (dua) indikator; Misi Kelima, “Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien”, sebanyak 6 (enam) indikator; dan Misi Keenam, “Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa”, sebanyak 1 (satu) indikator. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya pengaruh situasi dan kondisi nasional dan regional yang mendesak untuk dituntaskan hingga akhir periode RPJMD 2024.Secara keseluruhan hasil evaluasi RPJMD sampai dengan tahun 2020, dari 25 IKU Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yaitu sebanyak 19 IKU telah mencapai target di tahun 2020 dan sebanyak 6 IKU belum dapat mencapai target di tahun 2020. Adapun capaian target IKU tersebut adalah Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 7,70 tahun (100%), Harapan Lama Sekolah sebesar 14,06 tahun (100,72%), Usia Harapan Hidup sebesar 71,83 04/07/2022 08:10 II -96 tahun (100%), Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 64,66 poin (100%), Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,05 (100%), kemantapan jalan dan jembatan kabupaten sebesar 72,41% (101,26%), persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 50,55% (102,02%), Indeks Gini sebesar 0,336 poin (104%), Indeks Daya Saing Pariwisata sebesar 93,05 poin (109,47%), skor PPH sebesar 91,5 (118,06%), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 62,13 poin (112,98%), Indeks Resiko Bencana sebesar 141,6 poin (115,71%), hasil evaluasi SAKIP mendapatkan predikat B (100%), hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) mendapatkan predikat sangat tinggi (100%), opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendapatkan predikat WTP (100%), Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendapatkan level 3 (100%), indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebesar 2,64 poin (159,04%), Indeks Desa Membangun sebesar 0,6887 (109,32%), persentase penduduk miskin sebesar 7,62% (93,22%), Nilai Tukar Petani sebesar 100,19 (88,82%), kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN sebesar -9,18% (-178,18%), Indeks Pembangunan Pemuda sebesar 0,557 poin (99,82%), Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,66% (98,20%), dan LPE sebesar - 0,15% (-8,48%). Selengkapnya data capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.62 berikut ini: Tabel 2.66 Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2019-2020 Kabupaten Ciamis No Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Capaian 2019 Capaian 2020 VISI : MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA
  40. 1.Misi 1 : Mewujudkan Kualitas sumber Daya Manusia Terwujudnya peningkatan daya saing sumber daya manusia 1 Indeks Pendidikan poin 63,94 64,72 2 Indeks Kesehatan poin 79,34 79,74 1 Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas pendidikan 1 Rata-rata lama sekolah tahun 7,69 7,7 2 Harapan lama sekolah tahun 13,79 14,06 2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan keterjangkauan pelayanan kesehatan 3 Usia Harapan Hidup tahun 71,57 71,83 3 Meningkatnya prestasi olahraga, apresiasi seni dan budaya daerah 4 Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional orang 20 17 5 Jumlah kelompok seni budaya yang berprestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional kelompok 8 8 04/07/2022 08:10 II -97 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Capaian 2019 Capaian 2020 6 Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan buah 812 815 4 Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan masyarakat 7 Indeks Pembangunan Pemuda poin 0,537 0,557 5 Meningkatnya peran dan pemenuhan hak perempuan dan anak 8 Indeks Pemberdayaan Gender poin 64,54 64,66 9 Tingkat Kabupaten Layak Anak peringkat Pratama n/a 6 Terkendalinya pertumbuhan penduduk 10 Total Fertility Rate (TFR) angka 2,055 2,050 7 Menurunnya tingkat kemiskinan 11 Persentase penduduk miskin persen 6,65 7,62 8 meningkatnya daya saing tenaga kerja 12 tingkat pengangguran terbuka persen 5,01 5,66 2 Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Secara Merata 1 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Mutu N/A Baik 1 Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata 1 Indeks Pembangunan Infrastruktur persen 76.955 77.862 2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2 Indeks keselamatan lalu lintas poin 89.135 93.716 3 Meningkatnya KualitasPerumahan dan Kawasan Permukiman Secara Merata 3 Persentase Rumah Layak Huni persen 68,31 68,73 3 Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing 1 PDRB AdHB (triliun rupiah) 31,536 31,974 1 Kabupaten Ciamissebagai daerah pertanian, peternakandan perikanan yang mandiri 1 Skor PPH poin 89,4 91,5 2 Nilai Tukar Petani poin 113,07 111,93 3 Cadangan pangan ton 85 88 2 Terwujudnya Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif 4 Kontribusi pariwisata terhadap PDRB persen 6,3 6,1 3 Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian di Kabupaten Ciamis 5 Persentase pertumbuhsn PDRB Sektor Industri Pengolahan persen 5,06 -1,63 6 Persentase pertumbuhsn PDRB Sektor perdagangan besar&eceran, reparasi mobil & speda motor persen 5,84 -5,42 4 Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi 7 Persentase peningkatan investasi persen 7,12 -9,80 04/07/2022 08:10 II -98 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Capaian 2019 Capaian 2020 4 Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Terpeliharanya kelestarian fungsi LH sebagai penyangga sistem kehidupan 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) poin 61,71 62,13 1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 1 Indeks Kualitas Udara poin 78,35 79.99 2 Indeks Kualitas Air poin 59.60 59.67 3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan poin 33.57 33.34 2 Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana 4 Indeks Risiko Bencana poin 156,23 141,57 3 Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang 5 Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang persen 100 100 5 Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien 1 Indeks Reformasi Birokrasi poin N/A C 1 Meningkatnya kinerja pemerintah daerah 1 Hasil Evaluasi SAKIP predikat B B 2 Hasil Evaluasi LPPD predikat Sangat Tinggi Sangat Tinggi 3 Opini BPK predikat WTP WTP 4 Indeks Kepuasan Masyarakat mutu Baik Baik 5 Level Maturitas SPIP level 3 3 6 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik poin 2,35 2,64 2 Meningkatnya Ketenteraman, ketertiban umum 7 Indeks ketentraman dan ketertiban poin n/a 67,5 6 Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa Meningkatnya Pembangunan Desa dalam Mewujudkan Desa yang Maju, Mandiri dan Sejahtera 1 Indeks Desa Membangun poin 0,688 0,713 1 Meningkatnya kemandirian desa 1 Persentase desa mandiri persen 3.10 7.36 Sumber: Bappeda Kab. Ciamis (Data Diolah) 2.6. Kondisi dan Dampak Kejadian Luar Biasa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Ciamis Pandemi Covid-19 telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan mlai dari sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial. Sejak dilaporkannya kasus infeksi Covid-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, dan di Kabupaten Ciamis pada tanggal 1 April 2020, kinerja pembangunan makro di seluruh dunia secara umum mengalami penurunan, demikian pula di Kabupaten Ciamis. Dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja pembangunan makro tercermin dari capaian pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, kondisi ketenagakerjaan, dan sektor lainnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 mengalami kontraksi atau pertumbuhan 04/07/2022 08:10 II -99 negatif sebesar -0,14 %. Capaian IPM tahun 2020 mengalami pelambatan pertumbuhan dibanding tahun-tahun sebelumnya, bahkan untuk komponen Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan mengalami penurunan. Sementara kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2020 menunjukkan jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Berbagai upaya di bidang kesehatan untuk pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan masyarakat. Namun dalam pelaksanaanya masih ditemukan beberapa kendala antara lain minimnya fasilitas kesehatan yang tentunya akan memperlambat penanganan wabah. Sarana dan prasarana rumah sakit dan puskesmas di beberapa wilayah Ciamis masih terbatas. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit (TT) menurut World Health Organization (WHO) adalah 1 (satu) TT untuk 1.000 penduduk. Berdasarkan hal tersebut diperlukan sekurangnya 1.418 Tempat Tidur Rumah Sakit/Puskesmasdi Kabupaten Ciamis. Sementara itu dari 4 Rumah Sakit dan 14 Puskesmas Perawatan yang ada di Kabupaten Ciamis hanya memiliki total 949 tempat tidur. Dengan demikian masih terdapat kekurangan sebanyak 469 Tempat Tidur. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Terdapat 37 unit Puskesmas di Kabupaten Ciamis dimana 14 unit (37,4 persen) merupakan Puskesmas Rawat Inap, dan 23 unit (62,16%) merupakan Puskesmas Non Rawat Inap. Dampak pandemi Covid-19 mulai terlihat pada Triwulan II tahun 2020, dimana pertumbuhan PDRB AdHK hanya mencapai 1,47%, melambat dibanding triwulan yang sama pada tahun 2019. Pada Triwulan II tahun 2020, pertumbuhan ekonomi terkontraksi cukup besar sebesar 5,53%, selanjutnya pada Triwulan III kinerja perekonomian mulai membaik meskipun masih terkontraksi sebesar 3,5%. Kinerja perekonomian sepanjang tahun 2020 terkontraksi sebesar -0,14% dibanding tahun 2019 yang mencapai 5,38%. Dampak pandemi Covid-19 juga berimbas pada aspek pembangunan manusia, hal ini tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020. IPM Kabupaten Ciamis tahun 2020 mengalami pelambatan pertumbuhan meskipun terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya dari 70,39 menjadi 70,49. Pada periode 2015- 04/07/2022 08:10 II -100 2019 rata-rata pertumbuhan mencapai 0,86% sedangkan pertumbuhan IPM tahun 2020 dibanding tahun 2019 hanya sebesar 0,14 % Pelambatan pertumbuhan IPM Kabupaten Ciamis disebabkan karena komponen Pengeluaran per Kapita yang pada tahun 2019 mencapai Rp.9.557 ribu, menurun sebesar Rp. 269 ribu Menjadi Rp. 9.288 ribu pada tahun 2020. Penurunan komponen Pengeluaran per Kapita pada tahun 2020 terjadi di semua daerah. Dinamika ketenagakerjaan pada tahun 2020 tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19. Jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami kenaikan dibanding tahun 2019. Pengangguran mengalami kenaikan sebanyak 38.425 orang, sebanding dengan kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0,50 persen. Dinamika ketenagakerjaan pada tahun 2020 mengindikasikan terdapat 2 (dua) kelompok penduduk bekerja yang terdampak pandemi Covid-19 yaitu kelompok penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau yang sementara tidak bekerja dan kelompok yang berhenti bekerja (Pemutusan Hubungan Kerja). Data ketenaga kerjaan di Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini. Tabel. 2.67 Data Tenaga Kerja Yang Di-PHK di Kabupaten Ciamis sampai dengan Tahun 2020 No Nama Perusahaan Jml Pekerja Yang Di PHK
  41. 1.PT. KBN Indonesia 111 orang
  42. 2.Hotel Tyara Plaza 1 orang
  43. 3.PT Condan Eco 61 orang
  44. 4.PT. Akur Pratama 15 orang Jumlah 188 orang Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2020 (Data Diolah) Tabel 2.68 Data Tenaga Kerja Dirumahkan Dampak Covid-19 Di Kabupaten Ciamis sampai dengan Tahun 2020 No Nama Perusahaan Jml Tenaga Kerja Yg Dirumahkan Jml Tenaga Kerja Yang Mulai Kerja Kembali Keterangan
  45. 1.Pabrik Wajan Bintang Satu 40 orang 40 orang Masuk Kerja mulai tanggal 1 Juni 2020
  46. 2.Pabrik Wajan Sinar Bintang 15 orang 15 orang Masuk kerja mulai tanggal 8 Juni 2020
  47. 3.Dua Unta 32 orang 32 orang Masuk kerja mulai tanggal 8 Juni 2020
  48. 4.Rajawali Mas 42 orang 42 orang Masuk Kerja mulai tanggal 1 Juni 2020
  49. 5.Makroni Ikan Tawes 48 orang 48 orang Masuk Kerja mulai tanggal 1 Juni 2020
  50. 6.CV. Cahaya Palstik 76 orang 76 orang Masuk Kerja mulai tanggal 2 Juni 2020
  51. 7.Makroni Madani 107 orang 107 orang Masuk Kerja mulai tanggal 2 Juni 2020 04/07/2022 08:10 II -101 No Nama Perusahaan Jml Tenaga Kerja Yg Dirumahkan Jml Tenaga Kerja Yang Mulai Kerja Kembali Keterangan
  52. 8.Sale Sukasenang 34 orang 34 orang Masuk Kerja mulai tanggal 26 Mei2020
  53. 9.Green Hotel 6 orang 6 orang Masuk Kerja mulai tanggal 28 Mei2020
  54. 10.RM Mergosari Putra Bolenglang 21 orang 21 orang Masuk Kerja mulai tanggal 27 Mei2020
  55. 11.RM Mergosari Putra Pamalayan 21 orang 21 orang Masuk Kerja mulai tanggal 27 Mei2020
  56. 12.RM Mergosari Putra Cireong 20 orang 20 orang Masuk Kerja mulai tanggal 27 Mei2020
  57. 13.Wajan Matahari 63 orang 63 orang Masuk Kerja mulai tanggal 1 Juni 2020
  58. 14.PD Rasa Asli 31 orang 31 orang Masuk Kerja mulai tanggal 1 Juni 2020
  59. 15.PT. Rona Niaga Raya 45 orang - orang Masih dirumahkan sampai situasi normal
  60. 16.Resto Samara Binangkit 36 orang 18 orang Masuk Kerja mulai tanggal 1 Juni 2020 yang dipekerjakan 18 orang JUMLAH 637 orang 592 orang Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2020 (Data Diolah) Jumlah perusahaan yang melaporkan PHK tenaga kerja sampai dengan bulan Desember 2020 adalah 4 perusahaan dengan jumlah yang di PHK total 188 orang. Sedangkan untuk tenaga kerja yang dirumahkan pada awal pandemi sejumlah 637 orang dari 16 perusahaan yang melaporkan. Sampai dengan bulan Desember 2020, dari 637 orang yang dirumahkan sudah mulai dipekerjakan kembali sejumlah 592 orang, sehingga sisa yang masih dirumahkan sejumlah 45 orang. Dampak pandemi Covid-19 juga mempengaruhi sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Ciamis, diantaranya sektor Pariwisata, Industri (UMKM), Pertanian, Investasi dan Perizinan. 2.6.1. Sektor Pariwisata Diberlakukanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada awal pandemi Covid-19 telah membatasi mobilitas masyarakat serta ditutupnya tempat-tempat rekreasi dan hiburan memberikan dampak ekonomi cukup besar terhadap sektor pariwisata. Di Kabupaten Ciamis terdapat 144 obyek wisata berdampak terhadap 2.000 orang pelaku wisata, usaha ekonomi kreatif sebagai sektor pendukung pariwisata sejumlah 50 berhenti produksi/tutup berimbas terhadap 1.500 tenaga kerja. Tabel 2.69 Data Sektor Pariwisata Di Kabupaten Ciamis Tahun 2019 dan Tahun 2020 No Uraian Tahun 2019 Tahun 2020 % Kenaikan/ Penurunan 1 Jumlah Pengunjung 697.782 Orang 616.643 Orang (11,63) 2 Tingkat Penghunian Kamar 5,32 % 14,85 % 179 04/07/2022 08:10 II -102 No Uraian Tahun 2019 Tahun 2020 % Kenaikan/ Penurunan 3 Rata-rata lama menginap 1,05 Hari 1,3 hari 23,80 4 Realisasi PAD Rp. 790.050.400 Rp. 451.133.000 (42,89) Sumber: Dinas Pariwisata, 2020 (Dikelola dalam SIPD) Jumlah pengunjung pada Tahun 2020 sebanyak 616.643 orang atau mengalami penurunan sebesar 11,63% dari jumlah pengunjung pada periode yang sama pada Tahun 2019 yaitu sebanyak 697.782 orang.Tingkat Penghunian Kamar mengalami kenaikan 179% yaitu dari 5,32% pada Tahun 2019, menjadi 14,85% pada Tahun 2020. Rata-rata lama menginap pada Tahun 2020 menjadi 1,3 hari yang pada Tahun 2019 1,05 hari atau naik sebesar 23,80%. Realisasi PAD sektor pariwisata mengalami penurunan 42,89%, dari Rp790.050.400 pada Tahun 2019 menjadi Rp451.133.000 pada Tahun 2020. Tabel 2.70 Data Sektor Pariwisata Di Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2021 No Uraian Triwulan I 2021 1 Jumlah Pengunjung 49.835 Orang 2 Tingkat Penghunian Kamar 18,2% 3 Rata-rata lama menginap 1,15 hari 4 Realisasi PAD Rp168.715.500 Sumber: Dinas Pariwisata, 2021 (Dikelola dalam SIPD) Pada Triwulan I Tahun 2021, dengan diberlakukanya PPKM (Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat) pada masa pandemi Covid-19 telah membatasi mobilitas masyarakat serta dibatasinya tempat-tempat rekreasi dan hiburan memberikan dampak ekonomi cukup besar terhadap sektor pariwisata. Di Kabupaten Ciamis terdapat 147 obyek wisata berdampak terhadap 2.000 orang pelaku wisata, usaha ekonomi kreatif sebagai sektor pendukung pariwisata sejumlah 53 mengurangi hasil produksi berimbas terhadap penghasilan 1.500 tenaga kerja. Jumlah pengunjung pada Triwulan I Tahun 2021 sebesar 49.835 Orang. Tingkat Penghunian Kamar Triwulan I adalah 18,2 %. Rata-rata lama menginap pada Triwulan I Tahun 2021 1,15 hari. Realisasi PAD sektor pariwisata Triwulan I 2021 sebesar Rp168.715.500,00. 04/07/2022 08:10 II -103 2.6.2. Sektor Industri (Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah) Jumlah Usaha Kecil, Mikro dan Menengah di Kabupaten Ciamis sejumlah 15.165 yang tersebar di 27 Kecamatan. Berdasarkn hasil survey dengan 155 responden diperoleh hasil sebagai berikut:
20. a.Sejumlah 145 UMKM atau 96,7% mengalami penurunan omset, sisanya 5 UMKM atau 3,3% mengalami kenaikan. Penurunan disebabkan karena tidak ada pembelian/pesanan dan juga banyak yang dibatalkan karena pemasarannya masih dengan cara offline baik di pasar, warung, toko, supermarket/toko modern, dan juga pengiriman ke luar Ciamis. Sedangkan yang mengalami kenaikan karena telah melakukan pemasaranya dengan cara on line baik melalui Tokopedia, Bukalapak, Medsos dan website.
21. b.Jumlah tenaga kerja yang terdampak dari 155 UMKM sebanyak 1.500 orang
22. c.Potensi kerugian yang diakibatkan dampak Pandemi Covid-19 sebesar Rp2.150.000.000,00. 2.6.3. Sektor Pertanian Dilihat dari produksi pertanian, sektor pertanian terutama padi tetap mengalami kenaikan yang signifikan ditengah pandemi Covid-19. Kebutuhan masyarakat akan hasil pertanian ditengan pandemi tidak dapat ditunda, sehingga tetap memutar roda perekonomian pada sektor pertanian. Tabel 2.71 Data Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura Di Kabupaten Ciamis sampai dengan Tahun 2020 No Uraian Triwulan IV Tahun 2019 (Ton) Triwulan IV Tahun 2020 (Ton) % Kenaikan/ Penurunan 1 Produksi padi 448.799 461.378 2,80 2 Produksi jagung 35.980 45.433 26,27 3 Produksi kacang tanah 1.493 1.489 (0,27) 4 Produksi kedelai 1.063 45 (95,77) 5 Produksi kacang hijau 179 6 (96,65) 6 Produksi ubi kayu 55.824 32.788 (41,26) 7 Produksi ubi jalar 2.363 2.659 (12,53) 8 Produksi cabe besar 4.806 3.010 (37,37) 9 Produksi tomat 1.893 776 (59,01) 10 Produksi duku 2.827 839 (70,32) 11 Produksi manggis 3.594 1.807 (49,72) 04/07/2022 08:10 II -104 No Uraian Triwulan IV Tahun 2019 (Ton) Triwulan IV Tahun 2020 (Ton) % Kenaikan/ Penurunan 12 Produksi pisang 71.599 92.800 29,61 Sumber: Dinas Pertanian dan KP, 2020 Di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2020 komoditi yang mengalami kenaikan produksi yaitu padi sebesar 2,80%, jagung sebesar 26,27%, dan pisang sebesar 29,61% dibanding produksi pada periode yang sama pada Tahun 2019. Sedangkan untuk komoditi kacang tanah, kedelai, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar mengalami penurunan, hal ini karena disebabkan oleh musim kemarau tahun 2020 tidak terlalu panjang karena biasa ditanami di lahan sawah dengan pola padi-padi-palawija, sedangkan tahun 2020 polanya padi-padi- padi. Sedangkan untuk produksi cabe besar dan tomat mengalami penurunan karena distribusi tidak lancar akibat pandemi Covid-19 dan banyak penggunaan lahan yang beralih ke komoditas yang lebih menguntungkan. Produksi duku dan manggis mengalami penurunan karena musim kemarau tahun 2020 tidak terlalu panjang. Tabel 2.72 Data Produksi Peternakan dan Perikanan Di Kabupaten Ciamis Tahun 2019 dan 2020 No Uraian Tahun 2019 (Kg) Tahun 2020 (Kg) % Kenaikan/ Penurunan
  1. 1.Produksi daging ternak 1.594.251 1.672.566 4,91
  2. 2.Produksi daging unggas 122.310.754 130.499.563 6,7
  3. 3.Produksi telur 43.412.138 49.599.522 14,25
  4. 4.Produksi ikan 98.196.860 99.296.311 1,12 Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2020 Komoditi peternakan dan perikanan di Kabupaten Ciamis pada akhir Triwulan IV 2020 mengalami peningkatan, meskipun pada Triwulan II dan III mengalami penurunan akibat terganggu oleh Pandemi Covid-19. Hal ini terjadi karena adanya kucuran dana dari pemerintah melalui beberapa instansi, untuk meningkatkan kembali produksi peternakan dan perikanan di Kabupaten Ciamis. 2.6.4. Investasi dan Perizinan Dari sektor Investasi dan Perizinan mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 yang mulai masuk pada bulan maret tahun 2020. Hal ini dapat dibuktikan dengan 04/07/2022 08:10 II -105 178.000 187.734 206.576 221.284 199.591 0.000 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 2016 2017 2018 2019 2020 Milyar Rp menurunnya angka realisasi investasi pada tahun 2020 di Kabupaten Ciamis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Grafik 2.35 Realisasi Nilai Investasi Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020 Tabel 2.73 Data Investasi dan Perizinan No Uraian Triwulan IV Tahun 2019 Triwulan IV Tahun 2020 % Kenaikan/ Penurunan 1 Jumlah investasi 221.284.820.261 199.590.582.491 -9,8 2 Jumlah perusahaan 847 331 -60,92 3 Jumlah perizinan dan non perizinan yang diproses 3.279 4.943 50,75 4 Jenis pelayanan yang dimohon 24 24 0 Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020 2.7. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG’s) Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang relevan dengan kewenangan Kabupaten Ciamis hasil analisis keterkaitan dengan 319 indikator TPB Nasional adalah sejumlah 207 indikator. Dari 207 indikator TPB di Kabupaten Ciamis tersebut hanya 80 indikator yang data nya tersedia sebagaimana tabel berikut: 04/07/2022 08:10 II -106 Tabel 2.74 Capaian TPB Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2020 Target Kode Indikator Indikator SDGs Pencapaian 2019 2020 Tujuan 1 : Tanpa kemiskinan Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsilaki-laki, perempuan dan anak-anakdari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional,menurut jenis kelamin dan kelompok umur. 6,65 7,62 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. 1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. 87,46 99,18 1.3.1.(d) Jumlah rumahtangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. 52.594 44.614 Pada tahun 2030,menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanahdan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. 89,12 89,77 1.4.1.(e) Persentase rumahtangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. 73,06 73,17 1.3.1.(d) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. 99,07 99,20 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat. 93,75 94,15 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. N/A N/A Pada tahun 2030,membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan,dan bencana 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. N/A N/A 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. N/A N/A Menjamin mobilisasiyang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. 1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. N/A N/A Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang,khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. 2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. 6,3 6,4 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. 8,10% 7,3% 04/07/2022 08:10 II -107 Target Kode Indikator Indikator SDGs Pencapaian 2019 2020 kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. 4,5 4,44 2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil. 10,22 10,35 2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. 82,67 78,22 2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan tingkat konsumsi ikan. 89,4 91,5 Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera Target 3.1 Pada tahun 2030,mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI). 73,12/100.000 KH 82,6/100.000 KH 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. 99 94,71 3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. 98,71 94,58 Target 3.2 Pada tahun 2030,mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000. 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup. 0,83 0,36 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. 3,92 3,41 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup. 5,17 5,22 Target 3.3 Pada tahun 2030,mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakittropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakitmenular lainnya. 3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa. 0,04 0,04 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. 3.3.3* Kejadian Malaria per 1.000 orang. 3 1 3.3.3.(a) Jumlah Puskesmas yang mencapai eliminasi malaria. 100 100 3.3.4.(a) Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. 100 100 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). 1 12 3.3.5.(a) Jumlah Puskesmas dengan eliminasi Kusta. 100 100 3.3.5.(b) Jumlah Puskesmas dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I). 0 0 04/07/2022 08:10 II -108 Target Kode Indikator Indikator SDGs Pencapaian 2019 2020 Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. 3.5.1.(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan. 232 241 3.5.1.(d) Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/ dibantu. 7 7 Target 3.7 Pada tahun 2030,menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. 3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahunyang berstatus kawin. 188.489 191.004 3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. 21,62 21,8 3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR). 2,0551 2,050 Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal,termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasaryang aman,efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. 3.8.2.(a) CakupanJaminan Kesehatan Nasional (JKN). 67.437 94.013 Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas Target 4.1 Pada tahun2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasardan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. 4.1.1.(a) PersentaseSD/MI berakreditasi minimal B. 97,05 97,17 4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. 85,9 87,02 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. 103,6 101,66 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. 99,55 99,30 Target 4.2 Pada tahun2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 86,55 88,70 Target 4.6 Pada tahun2030, menjamin bahwa semua remajadan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksarapenduduk umur ≥15 tahun. 99,25 99,30 4.6.1.(b) Persentase angka melek aksarapenduduk umur 15- 24 tahun dan umur 15-59 tahun. Alih Kelola Alih Kelola 04/07/2022 08:10 II -109 Target Kode Indikator Indikator SDGs Pencapaian 2019 2020 Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramahanak, ramahpenyandang cacatdan gender, serta menyediakan lingkunganbelajar yang aman,anti kekerasan,inklusif dan efektif bagi semua. 4.a.1* Proporsisekolah dengan akses ke: a) listrik b) internet untuk tujuan pengajaran, c) komputer untuk tujuan pengajaran, d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, e) air minum layak, f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). h) 90 i) 80 j) 85 k) 11,9 l) 100 m) 100 n) 100 a) 100 b) 100 c) 100 d) 11,9 e) 100 f) 100 g) 100 Target 4.c Pada tahun2030,secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil. 4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. TK : 89,99 SD : 87,73 SMP : 49,60 TK : 90,99 SD : 59,80 SMP : 57,30 Target Pencapaian Tujuan 5 : Persamaan Gender Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. 5.2.1* Proporsiperempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. 0,0004 0,0001 5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif 100 100 Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif,dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. 5.5.1* Proporsikursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerahdan pemerintah daerah. 12 12 Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak Target 6.1 Pada tahun 2030,mencapai akses universaldan merata terhadap air minumyang aman dan terjangkau bagi semua. 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 89,12 89,77 Target 6.2 Pada tahun 2030,mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. 6.2.1.(b) Persentase rumahtangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. 73,06 73,17 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 47 92 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air BesarSembarangan (SBS). 44 45 04/07/2022 08:10 II -110 Target Kode Indikator Indikator SDGs Pencapaian 2019 2020 Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan,dan meminimalkan pelepasan material dan bahankimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang,serta penggunaan kembali barang daur ulang yang amansecara global. 6.3.1.(b) Proporsirumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. 74,24 87,05 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. 59,60 59,67 Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau Target 7.1 Pada tahun 2030,menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. 7.1.1* Rasio elektrifikasi. 99,9 Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. 8.1.1.(a) PDB per kapita. 26,39 26,61 Target 8.5 Pada tahun2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktifdan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki- laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. 5,16 5,66 Target 8.9 Pada tahun 2030,menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara. 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. 697.782 651.358 Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. 9.1.1.(b) Panjangpembangunan jalan tol. 0 0 9.1.2.(a) Jumlah bandara. 0 0 9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan. 0 0 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis. 0 0 Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan Target 10.1 Pada tahun 2030,secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40%dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata- ratanasional. 10.1.1* Koefisien Gini. 0,354 0,336 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional,menurut jenis kelamin dan kelompok umur. 6,65 7,62 10.1.1.(c) Jumlah Desa Tertinggal. 11 0 10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri. 8 19 Target Pencapaian Indikator Tujuan 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan Target 11.5 Pada tahun 2030,secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugianekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasirentan. 11.5.1.(a) IndeksRisiko Bencana Indonesia (IRBI). 156,23 141,57 11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. - - 11.5.2.(a) Jumlah kerugianekonomi langsung akibat bencana. n/a n/a 04/07/2022 08:10 II -111 Target Kode Indikator Indikator SDGs Pencapaian 2019 2020 target 11.6 Pada tahun 2030,mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara,termasuk penanganan sampah kota. 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani. 6,79% 63,36 target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasidan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimple- mentasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for DisasterRisk Reduction 2015-2030 11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. - - Target Pencapaian Indikator Tujuan 12 : Kosumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. 74,82 Target Pencapaian Indikator Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahayaterkait iklim dan bencana alam di semua negara. 13.1.1* Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. - - 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 0 0 Target 13.2 Mengintegrasikan tindakanantisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. 13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi Gas RumahKaca (GRK). Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 : Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif,akuntabel, dan transparan di semua tingkat. 16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atasLaporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). WTP WTP 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem AkuntabilitasKinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). B B Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatifdan representatif di setiap tingkatan. 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 12 12 Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 04/07/2022 08:10 II -112 2.8. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Ciamis sampai dengan Tahun 2019 terdiri dari 2 jenis pelayanan, yaitu pelayanan air bersih (PDAM Tirta Galuh) dan pelayanan jasa keuangan (PD BPR BKPD Lakbok, PT. Lembaga Keuangan Mikro Ciamis dan PT. BPR Artha Galuh Mandiri). A. Pelayanan Air Bersih PDAM Tirta Galuh PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis resmi berdiri sejak tanggal 1 Agustus 1988 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 1988. Perda tersebut beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis. Penilaian Kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, selama Tahun 2014-2018 mendapat penilaian baik, dimana pada Tahun 2018 mendapat nilai sebesar 61,07. Adapun pelanggan aktif sampai 31 Desember 2019 adalah sebanyak 28.844 SR, dengan jumlah air yang pemakaian rata-rata keseluruhan pelanggan sebesar 14,34 m³/bulan. Kontribusi PDAM terhadap Pendapatan Asli Daerah Ciamis Tahun 2019 hanya sebesar Rp27.341.400,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah). B. Pelayanan Jasa Keuangan Pelayanan jasa keuangan BUMD di Kabupaten Ciamis mempunyai bidang usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka dan memberikan kredit kepada masyarakat serta pengusaha kecil dan menengah. 1) PD BPR BKPD Lakbok Pendirian PD BPR BKPD Lakbok dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Penghimpunan dana tabungan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp4.251.255.000,00. Sedangkan jumlah penyaluran kredit Tahun 2019 sebesar Rp13.842.323.716,00. 2) PT. Lembaga Keuangan Mikro Ciamis PT. Lembaga Keuangan Mikro Ciamis (PT. LKM Ciamis) merupakan BUMD jasa keuangan non perbankan hasil perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan 04/07/2022 08:10 II -113 Daerah Perkreditan Kecamatan Cidolog. Penghimpunan dana tabungan selama Tahun 2019 adalah sebesar Rp3.821.178.505,-. Sedangkan jumlah penyaluran kredit tahun 2019adalah sebesar Rp6.119.669.177,-. 3) PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar Pada Tahun 2019 penghimpunan dana tabungan PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar adalah sebesar Rp7.937.265.210,-. Sedangkan jumlah penyaluran kreditnya sebesar Rp15.401.285.923. 2.9. Kerja Sama Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama daerah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas layanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama daerah yang dilaksanakan terdiri dari kerja sama antar daerah dan kerja sama dengan pihak ketiga. Kebijakan kerja sama antar daerah diarahkan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Penyelenggaraan kerja sama antar daerah bersifat wajib dan sukarela. Untuk kerja sama dengan pihak ketiga (swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah lainnya) dilaksanakan dalam kerangka pelayanan publik, pengelolaan asset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah, dan kerja sama investasi. Tabel 2.75 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah 1 Kerjasama antar Daerah 1 4 6 7 7 25 2 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 1 7 13 21 30 72 Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis (Dikelola dalam SIPD) 04/07/2022 08:10 II -114 Tabel 2.76 Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.1.1 Kondisi geografi daerah 2.2.2 Demografi Penduduk Jiwa 1.398.346 1.401.423 1.408.507 1.418.301 1.430.262 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga a Jumlah grup kesenian Buah 349 360 420 425 435 b Jumlah gedung kesenian Tempat 1 1 1 1 1 c Jumlah klub olahraga Buah 157 157 157 280 190 d Jumlah gedung olahraga Buah 281 281 281 162 244 2.2 ASPEK PELAYANAN UMUM 2.2.1 Fokus layanan urusan pemerintah wajib 2.2.1.1 Fokus Pelayanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 1 Urusan Pendidikan A Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Orang 1,000,201 996,817 997,129 996,953 998,853 B Angka Melek Huruf % 99.11 99.17 99.20 99.22 99,30 C Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 13.65 13.66 13.67 13.79 14,06 D Angaka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 7.55 7.59 7.60 7.69 7,70 E Angka Partisipasi Kasar SD sederajat % 104.2 104.1 104 103.6 103.6 F Angka Partisipasi Kasar SMP sederajat % 98.75 99 100 99.95 99.3 G Angka Partisipasi Murni SD Sederajat % 98.92 98.98 99 99.07 99.2 H Angka Partisipasi Murni SMP Sederajat % 90.35 92.23 94 93.75 94.15 I Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD Sederajat % 11.82 10.92 10.92 10.85 10.7 J Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP Sederajat % 31.2 28.8 28.8 27.01 27.6 K Angka Partisipasi Sekolah SD Sederajat % 98.75 98.92 98.92 99.01 99.2 L Angka Partisipasi Sekolah SMP Sederajat % 80.35 81.2 83.01 85.2 87.3 M Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun (SD/MI) Orang 116,028 119,789 115,509 124,976 122,507 N Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan SD/MI Rasio 1:160 1;161 1;161 1 : 163 1 : 162 O Jumlah gedung sekolah Unit 237 237 238 242 915 P Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun (SMP) Orang 61,828 64,580 56,293 63,488 64,826 Q Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan SMP/MTs Rasio 1;261 1;272 1 : 259 1 : 262 1 : 265 R Jumlah siswa PAUD Orang 34,440 36,355 37,406 37,552 37,642 04/07/2022 08:10 II -115 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 S Jumlah Guru SD/MI Orang SD = 4.978 SD = 4.856 SD = 4.284 SD = 4.359 SD = 5.721 T MI = 2.184 MI = 1.791 MI = 1.791 MI = 1.803 MI = 1.739 U Jumlah Murid SD/MI Orang SD = 96.049 SD = 93.854 SD = 93.849 SD = 91.212 SD = 89.830 v MI = 25.718 MI = 22.962 MI = 22.815 MI = 24.339 MI = 20.754 w Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI Rasio 1:17 1 : 18 1 : 19 1:19 1:19 x Jumlah Guru SMP/MTS Orang SMP = 1.412 SMP =1.439 SMP = 1.491 SMP = 1338 SMP = 1398 y Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Orang 21,621 44,870 47,217 66.673 78,346 z Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun Orang 26,319 31,720 37,903 51.999 64,079 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Eksemplar 57,375 58,374 71,371 74.651 83,622 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Judul 28,425 28,708 30,045 30.163 33,325 Mobil Perpustakaan Keliling Buah 4 3 4 393 Jumlah Perpustakaan Buah 341 342 393 402 341 SD/Sederajat Jiwa 334,683 587,183 583,762 578,706 573,692 SMP/Sederajat Jiwa 212,887 213,890 214,837 215,302 216,249 SMA/Sederajat Jiwa 149,194 150,926 152,206 154,765 159,008 D-I/D-II Sederajat Jiwa 6,460 6,232 6,055 5,889 5,718 D-III/Sederajat Jiwa 8,711 8,744 8,858 9,030 9,211 D-IV/Sederajat dan S-1 Jiwa 26,326 27,779 29,247 30,980 32,613 S-2 Jiwa 1,802 1,912 2,005 2,116 2,189 S-3 Jiwa 154 151 159 165 173 Indeks Pendidikan % 62.58 63.08 63.24 63.31 64,72 RLS Tahun 7.45 7.55 7.59 7.69 7,70 Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Tahun 13.59 13.65 13.66 13.67 14,06 2 Urusan Kesehatan a Angka Kematian Bayi % 7.42 6.81 5.68 5.17 0 b Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 0 19.76 19.05 18.43 0 c Persentase Balita Gizi Buruk % 0.18 0.11 0.12 0.12 0 d Angka Harapan Hidup Tahun 70.9 71.07 71.32 71.57 e Rasio posyandu persatuan balita Persen 12.02 19.45 20.4 24.43 26.06 f Rasio puskesmas persatuan penduduk Persen 0.031 0.0264 0.0263 0.0261 0.02587 g Rasio poliklinik per satuan penduduk Persen 0.019 0.033 0.043 0.045 0.0461 h Rasio pustu per satuan penduduk Persen 0.073 0.0614 0.0611 0.0599 0.0601 i Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Persen 0.12 0.12 0.131 0.131 0.132 j Rasio RS per satuan penduduk Persen 0 0.003 0.004 0.004 0.003 04/07/2022 08:10 II -116 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 k Rasio dokter per satuan penduduk Persen 0.08 0.04 0.16 0.14 0.15 l Rasio tenaga medis per satuan penduduk Persen 0.59 0.09 0.18 1.23 2.01 m Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Persen 94.2 93.75 86.14 97.7 94.27 n Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persen 90.57 93.58 93.58 94.34 81.13 o Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Persen 100 100 100 100 100 p Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Persen 71.16 65.37 63.47 71 56 q Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Persen 100 100 100 100 100 r Cakupan kunjungan bayi Persen 104.3 99.2 101.68 96.35 91.65 s Jumlah Puskesmas Persen 37 37 37 37 37 t Cakupan puskesmas Persen 142.31 137.04 137.04 137.04 137.04 u Jumlah Puskesmas Pembantu Persen 85 85 85 85 86 v Cakupan Puskesmas Pembantu Persen 32.08 32.08 32.08 32.08 32.45 w Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Persen 136.14 115.51 86.77 94.26 100 x Angka Kesakitan penderita DBD yang ditangani Persen 749 47 84 404 1468 y Persentase penderita diare yang ditangani Persen 100 100 100 100 100 z Proporsi penduduk dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) Persen n/a n/a n/a n/a n/a 2.2.1.1.2.1 Persentase anak 1 tahun yang diimunisasi campak Persen 96.48 99.42 102.16 103.7 94.8 a Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Persen 2 2 3 2 2 b Cakupan balita pneumonia yang ditangani Persen 138.92 109.05 98.85 91.33 91.18 c Tingkat prevalensi TBC (per 100.000 penduduk) Persen 133.57 148.22 128.63 107 114 d Tingkat kematian karena TBC (per 100.000 penduduk) Persen 2.04 2.28 1.43 2 2.27 e Proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS Persen 44 64.21 64.91 55 59 f Proporsi kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam penanganan DOTS Persen 95 88.7 21.4 90 94 g Angka kejadian malaria Persen 7 3 8 3 1 h Tingkat kematian akibat malaria Persen 0 0 0 0 0 i Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida Persen 0 0 0 0 0 j Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat Persen 0 0 0 0 0 k Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi Persen 0.03 0.03 0.04 0,04/1000 penduduk 0.04 l Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir Persen 14670 2030 2077 804 370 04/07/2022 08:10 II -117 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 M Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS Persen 64.07 n/a n/a 0 n/a N Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Persen 92.33 90.6 95.7 88.66 92.31 O Cakupan pelayanan nifas Persen 97.3 93.6 96.9 99.4 93.75 P Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Persen 92.9 106.1 92.6 86.14 100 Q Cakupan pelayanan anak balita Persen 90.5 81 104.8 98.86 95.88 R Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Persen 32.55 10.29 22.94 32.99 51.22 S Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Persen 100 100 100 100 75.92 T Jumlah pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 10,008 23,702 32,952 67,548 94,013 U Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakatmiskin Persen 114.66 101 88.85 100 100 V Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam Persen 100 100 100 100 100 W Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Persen 100 100 100 100 100 X Angka Gizi Buruk Persen 0.18 0.11 0.12 0.12 0.56 Y Angka Kematian Bayi/1.000 KH Persen 7.42 6.81 5.68 5.17 5.22 Z Angka kelangsungan hidup bayi Persen 18.43 18 19.36 -4.17 n/a 2.2.1.1.2.2 Jumlah Kematian Ibu Persen 15 13 15 14 16 A Angka kematian ibu/100.000 KH Persen 70.3 77.47 73.12 82.632 B Jumlah Kematian Bayi Persen 136 126 110 99 90 C Jumlah Balita Gizi Buruk Persen 135 100 106 97 434 D Persentase balita gizi buruk Persen 0.18 0.11 0.12 0.12 0.56 E Prevalensi Balita Gizi Kurang Persen 45.48 5.36 4.79 4.08 6.19 F Angka kematian balita/1.000 KH Persen 0.92 0.75 0.75 0.83 0.36 G Angka kematian neonatal /1.000 KH Persen 5.48 5.29 4.23 3.92 3.4 h Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persen 35 38 44 48 58 i Persentase desa yang melaksanakan STBM Persen 13.21 14.34 16.6 18.11 34.71 j Kepuasan pengunjung puskesmas Persen 85.53 86 n/a 80.19 60 k Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Persen 37 37 37 37 37 l Kunjungan neonatus (bayi baru lahir umur 0-28 hari) Persen 103.63 106.09 104.57 102.71 95.84 m Kunjungan bayi(umur 29 hari-11 bulan) (SPM) Persen 18817 18223 18737 17836 19672 n Persentase Kunjungan bayi(umur 29 hari-11 bulan) (SPM) Persen 106.8 99.2 101.68 96.35 91.68 04/07/2022 08:10 II -118 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 O Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil (SPM) Persen 98.96 100 100 100 75.92 P Puskesmas menjalankan deteksi dini pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular Persen 37 37 37 37 37 Q Surveilans penyakit menular dan tidak menular Persen 265 265 265 265 265 R Akses air bersih Persen 81.15 89.02 89.12 82.2 68 S Pengadaan obat untuk 37 PKM Persen 80 85 100 100 100 T Terstandarisasinya pelayanan kesehatan di puskesmas Persen 3 10 12 14 0 U Cakupan desa/kelurahan siaga aktif (SPM) Persen 100 100 100 100 100 V Akses jamban Persen 62.4 67.38 73.06 72.61 80.09 W Jumlah desa/Kelurahan yang melaksanakan sanitasi Total Berbasis masyarakat Persen 123 91 143 180 265 X Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan sanitasi Total Berbasis masyarakat Persen 46.49 34.4 54 67.9 100 Y jumlah fasilitas industri rumah tangga yang terdaftar Persen 146 101 150 97 123 Z Jumlah penerima Kartu Waluya (kumulatif) Persen 12187 23,702 32,952 67,548 94,013 2.2.1.1.2.3 Jumlah Kunjungan Pasien Umum dan BPJS Kunjungan 157,895 142,764 178,284 178,804 176,668 a Meningkatnya Kemitraan Pelayanan Kesehatan Spesialistik Dokter Spesialis 6 8 8 13 13 b Jumlah Kunjungan BPJS Kunjungan 82,426 124,980 134,202 133,571 132.061 c Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin Orang 2,310 2,543 701 521 419 d Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin persen 100 100 100 100 100 e Terstandarisasinya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jenis Pelayanan 15 15 15 15 15 f Meningkatnya sediaan layanan kesehatan, sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit persen 100 100 100 100 100 g Cakupan pemerliharaan sarana dan prasarana rumah sakit persen 100 100 100 100 100 h Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) persen 100 100 100 100 100 i Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien (BPJS) Persen 100 100 100 100 100 j cakupan promosi pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat terhadap PHBS pasca perawatan di rumah sakit Persen 100 100 100 100 100 k Jumlah Kasus Multidrug Resistance (MDR) pada Penderita TB Paru Kasus 503 0 0 0 0 l Angka Harapan Hidup; Tahun 70.9 71.07 71.32 71,57 71,83 04/07/2022 08:10 II -119 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 m Jumlah kasus kematian ibu Orang 15 13 15 14 16 n Jumlah kasus kematian bayi Bayi 136 126 110 99 90 o Meningkatnya Kemitraan Pelayanan Kesehatan Spesialistik Dokter Spesialis 6 8 8 13 13 p Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin Orang 2,310 2,543 701 521 419 q Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin persen 100 100 100 100 100 r Terstandarisasinya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jenis Pelayanan 15 15 15 15 15 s Meningkatnya sediaan layanan kesehatan, sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit persen 100 100 100 100 100 t Cakupan pemerliharaan sarana dan prasarana rumah sakit persen 100 100 100 100 100 u Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) persen 100 100 100 100 100 v Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien (BPJS) Persen 100 100 100 100 100 w cakupan promosi pelayanan kesehatan dan pemberdayan masyarakat terhadap PHBS pasca perawatan di rumah sakit Persen 100 100 100 100 100 x Jumlah Ruang Rawat Inap Kelas I dan II bagi Pasien Umum/Peserta JKN yang dikelola BPJS Ruang 48 11 13 15 15 3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a Panjang Jalan Kabupaten km 848,296 848,296 848,296 848,296 848,296 b Jalan Hotmix km 95,379 76,116 138,322 203,854 80,460 c Jalan Lapen dan Rigid km 71,78 33,933 24,291 15,286 0 d Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (baik dan sedang) persen 49,63 49,83 49,50 49,87 50,55 e Irigasi yang dikelola Pemerintah buah 296 296 296 296 296 - Irigasi teknis buah 13 13 13 13 13 - Irigasi semi teknis buah 283 283 283 283 283 f Cakupan layanan pengairan seluruh daerah irigasi (teknis dan semi teknis) ha 16.350,29 16.350,29 16.350,29 16.350,29 16.350,29 g Cakupan layanan pengairan seluruh daerah irigasi (luas sawah) ha 38.420,75 38.420,75 38.420,75 38.420,75 38.420,75 h Rehabilitasi & Peningkatan Jaringan Irigasi jaringan/ DI 166 83 72 118 0 i Proporsi jumlah kecamatan yang bebas banjir persen 88,89 88,89 88,90 88,90 88.9 j Panjang saluran sungai yang dinormalisasi m 4.166,0 5.624,7 1.542,0 1.647 8,554.07 k Panjang bangunan proteksi sungai m 5.404,6 2.296,0 517,2 385,7 457.03 l Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik persen 31,450 34,520 37,940 41,470 46,090 04/07/2022 08:10 II -120 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 m Panjang Drainase yang Belum Terbangun m 24.869,770 23.806,970 22.566,720 21.731,720 19,968.22 n Panjang Drainase yang Dipelihara m 734,900 1.062,800 1.923,750 835,000 1,763,500 o Panjang Jalan Desa di Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Kawasan Agropolitan dalam Kondisi Baik km 222,775 226,495 228,622 237,567 n/a p Panjang Jalan Desa di Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Kawasan Lumbung Padi dalam Kondisi Baik km 230,014 239,104 246,439 254,969 n/a q Panjang Jalan Lingkungan Permukiman di Pusat Kegiatan Lokal dalam Kondisi Baik km 282,593 307,453 329,189 399,354 422.328 r Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Persen 70 70,11 72,98 73,06 73.17 s Akses Air Bersih Persen 80,60 81,02 81,08 89,12 89.772 t Akses Jamban Persen 70,00 70,11 72,98 73,06 73,17 u Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 v Persentase areal kawasan kumuh Persen 0,045 0,061 0,032 0,024 0,017 w Jumlah Rencana Tata Ruang Dokumen 7 3 8 3 1 x Jumlah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Dokumen 10 0 0 0 0 y Kesesuaian Perizinan Terhadap Rencana Tata Ruang Persen n/a 100 100 100 100 z Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rincinya 30 35 43 100 17 aa Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perkotaan Persen 45,12 44.83 54.34 46.64 n/a bb Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perdesaan Persen 17.43 17.91 18.30 18.375 n/a cc Persentase penduduk berakses air minum Persen 100 100 100 100 100 dd Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Persen 80,06 81,02 81,08 89,12 89,77 ee Persentase areal kawasan kumuh Persen 0.048 0.048 0.048 0.043 0.043 4 Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman (Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan LH) a Persentase Rumah Layak Huni persen 67.38 67.56 67.92 68.31 68.73 b Rasio rumah layak huni persen 0.067 0.0675 0.0679 0.0683 0.6873 c Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau persen 0.56 0.41 0.35 1.74 1.83 d Persentase lingkungan pemukiman kumuh persen 0.045 0.078 0.078 0.078 0.078 e Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan persen n/a 12.14 54.24 65.49 32.96 f Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU persen 2.810 2.81 3.62 4.43 6.44 5 Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat a Jumlah anggota Linmas per 10.000 penduduk persen 6.18 5.474 5.474 5,741 4,027 b Jumlah pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Unit 4,756 4,756 4,756 4,756 9,172 04/07/2022 08:10 II -121 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 c Persentase Penegakan PERDA persen 134 146 134 117.7 118.6 d Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perkada kasus 4.043 3.515 3.032 2,608 2,181 e Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) persen 98 98 98 1,65 (7 kasus) 3,38 (16 kasus) f Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Ciamis orang 6.18 5.474 5.474 5,741 5,760 g Cakupan petugas Linmas persen 44,09 39,06 39,06 0.62 0,40 h Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda kasus 482 528 483 424 427 i Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten persen 12,29 12,29 12,29 11.06 93.94 j Tingkat waktu tanggap Daerah layanan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) (response time rate) persen 78,125 81,08 75,71 66.18 71.21 k Jumlah Petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi persen 13,04 10,34 9,67 10.34 10.34 l Persentase Cakupan WMK yang memiliki mobil dan/atau mesin Damkar layak pakai persen 11,11 11,11 11,11 33.19 44.44 m Pembentukan dan pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat kelompok 12 8 13 12 12 n Jumlah Anggota Satlinmas yang terlatih orang 1.17 3.23 3.375 3,600 5,070 o Penertiban/penanganan PGOT kali 60 65 120 192 180 p Kegiatan Operasi Pekat kali 44 44 44 44 44 q Sumber Daya Aparatur PNS Satpol PP orang 56 60 53 46 56 6 Urusan Sosial a Persentase PPKS yang tertangani persen 0 0 100 100 129 b PPKS yang memperoleh bantuan sosial persen 29.138 27.841 136,398 141,326 221,805 c Persentase panti sosial menyediakan sarana dan parsarana pelayanan kesejahteraan sosial 100 98 116 0 0 d Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial persen 13 38 100 0 0 e Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat persen 100 100 100 0 0 f Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap persen 100 1,82 80 0 0 g Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial persen 100 75,86 91 0 0 0 0 h Persentase PPKS skala Kabupaten Ciamis yang menerima program Persen 0,46 0,33 0,43 0 0 04/07/2022 08:10 II -122 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya i Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos Rutilahu) KK/KPM 488 311 382 383 328 j Sarana sosial (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi) 68 68 71 62 39 2.3.1.2 Fokus Pelayanan Urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 1 Urusan Tenaga Kerja a Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 64,43 70,10 66,85 67.56 71.41 b Jumlah pencari kerja yang ditempatkan orang N/A 2.591 1.129 1917 2016 c Jumlah pencari kerja yang terdaftar orang 11.943 12.832 12.624 13035 8587 d Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan persen 24,37 20,19 8,94 14.70655926 23.47 e Keselamatan dan Perlindungan (K3) persen 71,11 72,00 92,76 Alih Kelola Alih Kelola f Angka Perselisihan Pengusaha Pekerja persen 0 0 1 1 g Angkatan Kerja orang 543.369 634.932 612.055 924,956 679,192 h Upah Minimum Kabupaten rupiah 1.363.319 1.475.792 1.604.334 1.880.655 1,880,654.54 i Tingkat Kesempatan Kerja persen 93,05 94,83 95,40 130.72 j Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintahan kasus - 2 0 1 k Jumlah Pencaker Terlatih persen 83,59 74,13 67,03 51.95 l Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun persen 0 0 1 1 m Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) persen 0 1 0 0 0 n Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek orang N/A 5537 5500 8687 9596 o Besaran pemeriksaan perusahaan persen 249 252 70 3.2 54,3 p Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi persen N/A 82,35 66,05 63.47 64 q Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat persen 0 0 72 64 61.44 r Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan persen 0 67,80 80 84.7 76.47 s Jumlah KLK persen 1 1 1 1 1 t Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan orang 16 50 65 195 65 u Kepesertaan Pekerja/Buruh dalam Program Jamsostek orang 3.617 7.401 11.118 11,118 9,695 v Jumlah tenaga instruktur pelatihan keterampilan kerja 2 0 0 0 0 2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan a Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah 49,90 49,90 50,36 51,25 51,26 b Rasio KDRT 0,006 0,005 0,001 0.0008 0,0001 c Persentase penanganan KDRT dan Trafficking 100 100 100 100 100 04/07/2022 08:10 II -123 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 d Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 100 100 100 100 100 e Jumlah KDRT terhadap ibu dan anak 20 30 5 31 28 f Partisipasi angkatan kerja perempuan 3,63 3,63 3,63 3.63 3,63 g Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD 10,00 8,70 10,00 12 12 h Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 0,33 0,31 0,31 0.31 0,31 i Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 100 100 100 100 100 j Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS 100 100 100 100 100 k Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang dibertikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 100 100 100 100 100 l Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atau kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 100 100 100 100 100 m Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 100 100 100 100 100 n Indeks Development Gender 63,67 64,54 64,60 64,66 o Desa Layak Anak 8 11 16 18 19 p Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 0 1 1 1 1 q Jumlah OPD yang mempunyai Renstra Responsif Gender 0 1 11 11 15 3 Urusan pangan a - Beras Ton 356,444.83 379,612.61 329,143.11 280,950.35 287,779.00 b Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Persen 52.38 53 69.4 70,0 73,0 c Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Persen 76.2 76.7 89.8 89,4 91,5 d Penanganan daeran rawan pangan Persen 45 50 55 60 65 e Cadangan pangan daerah dan masyarakat Ton/Tahun 59.61 70.53 66.42 70.62 89.89 f - Cadangan pangan daerah Ton/Tahun 18.00 22.00 15.20 21.00 29.96 g - Cadangan pangan masyarakat Ton/Tahun 41.61 48.53 51.22 49.62 59.93 h Stabilitas harga dan pasokan pangan Persen 90 90 90 89.9 88.9 i Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Persen 104.5 102.9 114.8 107.7 104.6 04/07/2022 08:10 II -124 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 j Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan Persen 100 100 100 100 100 k Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat LPM 259 221 222 224 224 l Tingkat konsumsi pangan berbasis non-beras Persen 9.33 9.77 20.41 61.24 63.12 m Penurunan rumah tangga rawan pangan Persen 74.07 50 55 60 96 4 Urusan pertanahan 2.3.1.2.5 Urusan lingkungan hidup(Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan LH) a Jumlah bank sampah/sarana pengelolaan sampah 3R Unit 20 23 31 157 190 b Jumlah Kampung Iklim yang dikembangkan Kampung 10 14 18 14 3 c Jumlah lubang resapan biopori Unit 60,549 61,549 61,549 62.549 62,649 d Jumlah sekolah yang berbudaya lingkungan/berwawasan adiwiyata Sekolah 13 24 29 19 12 e Persentase fungsi kawasan lindung dan berfungsi lindung terhadap luas wilayah Persen 41.55 41.55 41.63 41.63 41.63 f Persentase Penanganan Sampah Persen 5.07 4.99 6.88 6.79 83.88 g Persentase cakupan area pelayanan Persen n/a n/a n/a n/a 39,38 h Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Poin 52.85 52.94 54.99 61,71 62.13 i Indeks Kualitas Air Poin 54.8 56 59.6 59.60 59.68 j Indeks Kualitas Udara Poin 76.75 75.81 77.79 78.35 79.99 k Indeks Kualitas Tutupan Lahan Poin 33.46 33.5 34.42 34.57 33.34 l Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang dibina Orang 60 60 60 m Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melakukan pengelolaan limbah lebih atau sama dengan50 % Persen 75 75 74 n Persentase kasus lingkungan yang ditindaklanjuti persen 100 100 100 100 100 o Luasan taman hijau/ Koleksi Tumbuhan Lokal yang Langka hektar 1,212 1,212 1,212 1,212 1,212 p Jumlah Kampung Iklim yang dikembangkan kampung 10 14 18 14 3 q Pelayanan pencegahan pencemaran air persen 100 100 100 100 n/a r Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak persen 100 100 100 100 n/a s Jumlah Informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa persen 0 n/a n/a n/a n/a t Jumlah lubang resapan biopori unit 60,549 61,549 61,549 62,549 62,649 u Jumlah sekolah yang berbudaya lingkungan/ berwawasan adiwiyata sekolah 13 24 20 19 12 v Jumlah sumber mata air yang direhabilitasi buah 2 2 3 2 w Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca persen n/a n/a n/a n/a n/a x Persentase fungsi kawasan lindung dan berfungsi lindung terhadap luas wilayah Persen 41.55 41.55 41.63 41.63 41.63 04/07/2022 08:10 II -125 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 y Persentase Penanganan Sampah persen 5.07 6.73 6.88 6.79 89.88 z Tersusunnya RPPLH Kabupaten ada/tidak ada n/a n/a n/a n/a n/a Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten ada/tidak ada n/a n/a n/a n/a n/a a Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P ada/tidak ada n/a ada b Hasil pengukuran indeks kualitas air point 54.8 56 59.60 59.60 59.67 c Hasil pengukuran indeks kualitas udara point 90.78 75.81 77.79 78.35 79.99 d Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan point n/a 33.50 33.42 34.57 32.84 e Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemda persen 0 37 50 31 f Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawan Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) di Kabupaten orang 0 0 0 0 0 g Jumlah PPLHD yang dilatih/ dibina orang 0 0 0 0 0 h Jumlah sarpras PPLHD yang memenuhi standar minimum 0 0 0 0 0 i Jumlah MHA yang diakui kelompok 2 2 2 2 5 j Jumlah MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang diverifikasi kelompok 2 2 2 2 2 k Jumlah penetapan hak MHA kelompok 2 2 2 2 2 l Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan MHA persen 0 0 0 0 0 m Terfasilitasinya penyediaan sarana/prasarana MHA persen 0 0 0 0 0 n Jumlah pelatihan kepada lembaga kemasyarakatan orang 2 2 2 1 o Terlaksananya pemberian/ penghargaan lingkungan hidup ada/tidak ada ada ada ada ada ada p Pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda, lokasi usaha dan dampaknya persen 2 2 4 5 4 q Timbulan sampah yang ditangani persen 14.93 22.93 74.82 R Persentase cakupan area pelayanan persen 64.29 64.29 S Persentase jumlah sampah yang tertangani persen 5.07 4.99 6.88 6.79 89.88 t Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah persen 70.03 71.70 55.21 62.13 6 Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil a Rasio bayi berakte kelahiran 1,5:10 2,15:10 2,12:10 4,325 b Kepemilikan KTP Persen 86 89.86 96.11 95.4 c Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk Jiwa 439 478 542 553 d Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada 04/07/2022 08:10 II -126 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 Ada e Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah/ Belum Sudah Sudah Sudah Sudah f Jumlah Penduduk yang Datang Jiwa 21,868 7,709 11,343 33.633 13,116 g Jumlah Penduduk yang Pindah Jiwa 15,249 13,529 15,651 21.462 15,590 h Cakupan penerbitan KTP Persen 153.21 125.16 85.55 126.97 7 Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa a Jumlah kantor Pemerintahan desa yang baik Unit 86.43 225 228 232 243 b Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Persen 0 87.2 88 90 91 c Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Lembaga 100 1 1 1 1 d Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK kelompok 265 1 1 1 265 e Jumlah LPM aktif kelompok 265 265 265 265 265 f Persentase LPM Aktif persen 0 100 100 100 100 g Persentase LPM berprestasi persen 0 0 0 0 0 h Persentase PKK aktif persen 100 100 100 100 100 i Pos yandu aktif unit 1,595 1.6 1.601 1.603 1,606 j Persentase Posyandu Aktif persen 100 100 100 100 100 k Jumlah Swadaya masyarakat rupiah 60,187,321,102 213,818,690,000 4,790,637,020 1,132,848,200 8,192,819,013 l Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat persen 100 100 100 100 100 m Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat persen 100 100 100 100 100 n Jumlah Desa Tertinggal desa 0 36 27 11 0 o Jumlah UPK yang dibina kelompok 26 26 26 26 26 p Terwujudnya desa sadar hukum desa 258 258 258 258 258 q Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa desa 74 0 39 143 143 r UPK yang dibina Kelompok 26 26 26 26 26 s Terfasilitasinya dan terkoordinasinya pemerintahan desa di tingkat desa persen 100 100 100 100 100 t Jumlah pembinaan di tingkat desa Kali 774 774 1032 1032 1032 u Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kali 4 4 4 4 4 v Tingkat keterlibatan dan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Lembaga 265 265 265 265 265 w Jumlah BUMDes yang terbentuk BUMDes 37 19 60 0 0 x Jumlah Aparatur Desa yang dibina orang 2,401 1.032 1.246 1.203 1,290 y Pembinaan dan Pelatihan BPD orang 0 0 40 297 258 04/07/2022 08:10 II -127 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 z Terfasilitasinya BBGRM, TMMD, BSMSS Rp 400,000,000 100,000,000 563,547,100 276,250,000 11,595,000 2.3.1.2.7.1 Terfasilitasinya BBGRM Rp 0 0 178,547,100 100,000,000 11595000 a Terfasilitasinya TMMD Rp 30,000,000 0 260,000,000 0 0 b Terfasilitasinya BSMSS Rp 100,000,000 100,000,000 125,000,000 176,250,000 0 c Terfasilitasinya dan terkoordinasinya pemerintahan desa di tingkat desa persen 97 100 100 100 100 d Jumlah ADD Rp 126,847,105,200 126,867,167,000 217,285,506,000 136,174,259,886 144,724,222,290 e Kader Posyandu Orang 9,564 9.78 10.164 10.35 10,350 f Indeks Desa Membangun (IDM) Indeks 0 0 0.6187 0.6887 0.7130 8 Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana a Rata-rata jumlah jiwa per keluarga jiwa 3,06 3,06 3,03 3,03 3,03 b Jumlah peserta KB aktif akseptor 166.32 180.277 184.923 188,489 191,004 c Peserta KB Pria akseptor 2.161 2.692 2.972 3,302 3,61 d Pasangan Usia Subur (PUS) keluarga 214.463 232.954 234.617 238,011 238,105 e Persentase Peserta KB Aktif dengan PUS (Prevalensi) persen 77,55 80,63 78,82 79.19 80.22 f PUS Peserta KB pasangan 166.32 180.277 184.923 188,489 191,004 g PUS Bukan Peserta KB pasangan 48.143 43.299 49.694 49,522 47,101 h Cakupan Peserta KB Aktif persen 77,55 80,63 78,82 79.19 80.22 i Realisasi Peserta KB Baru akseptor 31.69 24.289 36.48 30,584 32,021 j Pelayanan KB Medis operasi akseptor 8.051 8.415 8.593 8,615 8,657 k Total Fertility Rate (TFR) orang 2,03 2,03 2,06 2.0551 2.05 l Rata-rata jumlah anak per keluarga anak 2,4 2,4 2 2 2 m Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 akseptor 166.32 181.505 184.923 188,489 191,004 n Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun pasangan 4.428 4.409 4.551 3,600 3,600 o Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) pasangan 15.642 15.998 32.074 31,269 28,988 p Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) persen 20,84 21,63 21,61 21.62 21.8 q Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi persen 77,55 80,68 78,82 79.19 80.22 r Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB persen 86,68 79,57 78,48 84.86 85.41 s Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB persen 80,04 77,48 80,11 78.86 81.68 t Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB persen 75,42 75,19 76,41 69.23 64.36 u Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB Mandiri persen 39,29 39,02 37,38 36.57 36.38 v Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat persen 100 100 100 100 100 w Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa persen 100 100 100 100 100 x Rata-rata usia kawin pertama wanita tahun 19,6 19,7 19,8 19.76 19.77 04/07/2022 08:10 II -128 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 y Persentase Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) persen 20,84 21,63 21,61 21.62 21.8 z Jumlah UPPKS yang mendapat modal Kelompok 3 2 2 2 2 9 Urusan Perhubungan a Jumlah arus penumpang angkutan umum Orang 11,810,827 9,583,465 7,289,950 6,847,228 4.073.201 b Jumlah izin dan pembaharuan trayek Unit 928 850 825 718 612 c Rasio izin trayek % 0.000140881 0.000127727 0.000114305 0.000108581 0.000099414 d Jumlah uji KIR angkutan umum Unit 5.332 5.026 5.094 5.76 5,014 e Jumlah uji KIR angkutan tidak umum Unit 11.219 10.483 10.69 12.184 11,205 f Persentase kepemilikan KIR angkutan umum % 32.22% 32.41% 32.27% 32.10% 30.91% g Pemasangan rambu-rambu Unit 396 512 650 797 850 h Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan - - - 0.002801796 0.002801796 i Jumlah terminal Unit 12 12 12 12 12 j Jumlah terminal bis Unit 3 2 2 2 2 k Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Orang 11,810,827 9,583,465 7,289,950 6,847,228 4.073.201 l Jumlah orang/barang yang melalui terminal per tahun Orang 11,810,827 9,583,465 7,289,950 6,847,228 4.073.201 m Jumlah terminal dalam kondisi baik Unit 12 11 11 9 9 n Persentase layanan angkutan darat % 8.83 9.29 11.48 12.88 14,23 o Jumlah halte Unit 14 17 17 20 21 p Lama pengujian kelaikan kendaraan Menit 22 28 28 28 28 q Biaya pengujian kelaiakan kendaraan Rupiah 45.000 s/d140.000 45.000 s/d140.000 15.000 s/d 150.000 45.000 s/d140.000 45.000 s/d140.000 r Jumlah alat uji yang berfungsi Unit 8 10 12 12 12 s Jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas Unit 396 512 650 817 870 t Jumlah ruas jalan kabupaten yang sudah dilengkapi fasilitas keselamatan lalu lintas Ruas 5 17 18 29 81 u Jumlah ruas jalan kabupaten yang dilalui angkutan penumpang umum Ruas 11 11 12 12 12 v Jumlah PJU tenaga surya Unit 28 14 14 14 32 w Penerangan jalan umum Unit 4.801 5.36 6.049 6.048 6,393 10 Urusan Komunikasi dan Informatika a Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Buah 13 17 17 17 17 b Jumlah Stasiun Radio Stasiun 7 7 7 7 5 c Website Milik Pemerintah Daerah Website 1 1 1 1 1 d Jumlah SKPD memiliki Website Website 63 63 63 83 112 e Stasiun Relay TV Stasiun 1 1 1 1 1 04/07/2022 08:10 II -129 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 F Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan Persen 14.81 14.81 37.04 44.44 51.85 G Tersebarluaskannya informasi Pembangunan Daerah melalui Pemerintahan Daerah melalui mass media Jenis Media 14 8 3 4 3 11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah A Persentase pertumbuhan koperasi Persen 3,12 1,01 1,02 1.32 1.77 B Jumlah UMKM UMKM 14,545 14,567 14,692 14,792 15,165 C Jumlah UMKM yang produktif UMKM 14,299 14,325 14,450 14,580 15,490 D Persentase koperasi aktif Persen 35,71 53,21 54.14 55.07 58.33 E Jumlah Koperasi Aktif Unit 310 315 327 337 350 F Persentase Usaha skala mikro dan kecil Persen 87,68 99,85 99.08 99.05 99.08 G Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Persen - - - - H Persentase BPR/LKM Aktif Persen 100 100 100 100 100 I Jumlah Koperasi yang mendapat dukungan permodalan Koperasi 0 0 0 0 0 J Jumlah kelompok yang mendapat permodalan Kelompok n/a n/a n/a n/a n/a 12 Urusan Penanaman Modal A Jumlah Unit Usaha Buah B PMDN 703 691 786 847 331 C Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional milyar 703 691 786 847 331 D PMDN 178 187.734 206.576 221,284 200 E Daya Serap Tenaga Kerja Orang 2591 1129 1917 2016 F PMDN 53,219 56,129 61,762 2.117 1,823 G Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMDA) PT 70 44 61 40 93 H Lama proses perizinan Hari 10 10 10 10 7 I Dokumen Potensi Investasi Daerah Dokumen 1 1 - - - J Pameran Produk Unggulan kali 6 6 3 3 refocusing K Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN Persen 2.73 5.47 10.04 7,12 (9,8) L Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Buah 1 1 1 1 1 13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga A Prestasi pemuda pelopor/kepramukaan Orang - 8 8 8 4 B Jumlah kegiatan kepemudaan Buah 115 125 135 194 197 C Jumlah Gelanggang/Balai Remaja Buah 80 156 156 540 540 D Jumlah Kewirausahaan pemuda Organisasi 52 49 112 124 128 04/07/2022 08:10 II -130 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 E Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional dan internasional Orang 21 14 4 20 17 F Jumlah organisasi olahraga Klub 77 81 81 81 92 G Jumlah kegiatan olahraga Buah 206 216 216 216 227 H Lapangan Olahraga Buah 1,022 1,024 1,024 1.024 1.025 I Jumlah organisasi kepemudaan Buah 173 227 227 230 248 J Cakupan pembinaan terhadap organisasi pemuda Persen 85 85 85 85 92 14 Urusan Statistik A Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Ada/Tidak Ada tidak tidak tidak ada B Buku Kabupaten Dalam Angka Ada/Tidak Ada ada ada ada ada C Buku PDRB Ada/Tidak Ada ada ada ada D Tersusunnya dokumen pemenuhan data dan informasi Dokumen 10 7 5 3 1 15 Urusan persandian A (Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam Persen n/a 0 0 0 100 16 Urusan perpustakaan A Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Orang 21,621 44,870 47,217 66.673 78,346 B Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun Orang 26,319 31,720 37,903 51.999 64,079 C Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Eksemplar 57,375 58,374 71,371 74.651 83,622 D Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Judul 28,425 28,708 30,045 30.163 33,325 E Mobil Perpustakaan Keliling Buah 4 3 4 393 F Jumlah Perpustakaan Buah 374 373 376 0 402 G Jumlah Perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling Buah 5 4 5 3 5 H Rasio perpustakaan per satuan penduduk Unit/1.000 penduduk 0.26 0.27 0.27 3 0 I Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat Orang 3 3 3 3 3 J Jumlah seluruh pustakawan tenaga teknis dan penilai Orang 4 4 3 3 2 K Indeks literasi pembangunan masyarakat poin n/a n/a n/a n/a 56.34 17 Urusan kearsipan A Jumlah SDM pengelola kearsipan daerah Orang 180 227 265 321 320 B Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku Persen 100 100 100 100 100 C Peningkatan SDM pengelola kearsipan Kegiatan 3 5 5 5 4 D Terpeliharanya dokumen arsip daerah SKPD 55 55 55 63 62 E Jumlah Arsiparis Orang 2 1 1 1 1 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan 1 Urusan kelautan dan perikanan 04/07/2022 08:10 II -131 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 a Budi Daya Kolam Air Tawar (KAT) Ha 2,366.61 2,511.32 2,493.76 2,504.76 2,504.76 b Sawah Ha 96.91 97.91 100.57 100.57 100.57 c Kolam Air Deras unit 129 129 129 129 129 d Kolam Jaring Apung unit 60 60 60 60 60 e Produksi Ikan Kolam Ton 49,526.15 61,577.16 76,658.06 92,968.74 94,158.11 f Produksi Ikan Sawah Ton 178.9 222.43 276.90 335.54 328.88 g Produksi Ikan Jaring Apung Ton 815.39 1,013.79 1,262.08 1,529.32 1,469.89 h Produksi Ikan Kolam Air Deras Ton 1,370.29 1,703.72 2,120.98 2,570.08 2,519.12 i Poduksi ikan tangkap Ton 511.24 635.26 790.85 793.18 805 j Produksi sektor perikanan Ton 51,890.73 64,517.10 81,108.87 98,196.86 99,281.00 k Konsumsi ikan kg/kapita/th 17.72 18.11 18.62 18.82 18.86 2 Urusan Pariwisata a Jumlah obyek Wisata Buah 33 133 143 144 147 b Akomodasi Wisata
23. a.Jumlah Hotel Buah 16 16 16 16 16 -Jumlah Kamar Buah 305 330 330 337 351 -Jumlah Tempat Tidur Buah 512 510 510 555 351
24. b.Jumlah Tamu WNI Orang 47,211 53,734 43,904 44,561 35,134
25. c.Jumlah Tamu WNA Orang 0 0 0 3 2
26. d.Jumlah Hotel Non Berbintang Buah 16 16 16 16 16 e.Jumlah Kamar Hotel Non Berbintang Buah 305 330 330 337 351 c Kunjungan wisatawan Orang 640,941 410,970 506,151 697.782 616.643 d Jumlah pelaku sektor ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif sektor EKSB Orang 200 125 250 400 450 Urusan Kebudayaan Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional dan internasional Orang 21 14 4 20 17 Indeks Pembangunan Pemuda Poin n/a n/a n/a 0.537 0.557 3 Urusan Pertanian Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura A Produksi Padi Ton 530,496 526,745 472,106 448.799 461,378 B Produksi Jagung Ton 36,022 26,739 44,838 35.98 45,433 C Produksi Kacang Kedelai Ton 1,245 1,830 3,214 1.063 45 D Produksi Ubi Kayu Ton 50,426 42,354 61,468 55.824 32,788 E Produksi Cabai Besar Ton 4,203 4,077 6,163 4.806 3,011 04/07/2022 08:10 II -132 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 F Produksi Tomat Ton 1,270 1,006 1,304 1.893 776 G Produksi Duku Ton 873 71 4,081 2.827 839 H Produksi Manggis Ton 1,601 111 3,667 3.594 1,807 I Produksi Pisang Ton 213,971 174,208 105,642 71.599 92,800 Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura A Produktivitas padi Ku/Ha 66.00 64.39 66.47 66.82 65.53 B Produktivitas jagung Ku/Ha 72.16 65.54 68.11 69.58 71.48 C Produktivitas kedelai Ku/Ha 14.89 16.55 15.44 17.20 11.30 D Produktivitas cabai besar Ku/Ha 95.74 94.59 120.36 91.03 101.36 E Produktivitas pisang Kg/Rumpun 30.02 35.00 29.00 22.00 25.00 F Produktivitas manggis Kg/Pohon 30.19 31.00 49.00 40.00 31.00 G Produktivitas cabai rawit Ku/Ha 69.22 70.32 90.98 82.42 106.98 H Jumlah Penyuluh Pertanian Orang 106 125 71 168 162 I Jumlah Penyuluh yang terlatih Orang 125 125 71 40 75 J Komoditi hortikultura Ton 278,050 226,083 207,127 161,226 152,912 K Kehilangan hasil panen (losses) Persen 11 10 10 8 8 L Luas Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan Ha 16,802 16,802 18,190 27.572 27,962 M Luas lahan sawah baru ha 70 79 0 0 0 Komoditi Perkebunan Ha n/a n/a n/a n/a n/a A Produksi kelapa ton 19,998.02 19,703.93 19,703.93 19,940.43 17,224.83 B Produksi kakao Ton 350.09 354.7 350.11 292.70 191.89 C Produksi cengkeh Ton 60.36 59.82 58.32 60.32 60.82 D Produksi the Ton 346 83.04 83.04 80.04 76.82 E Produksi kopi Ton 668.15 766.78 710.64 874.42 949.79 Komoditi Peternakan Ton n/a n/a n/a n/a n/a Jumlah Ternak A - Sapi ekor 9,978 10,081 10,188 10.284 10,266 B - Kerbau Ekor 2,795 2,823 2,853 2.883 2,854 C - Domba Ekor 175,323 177,093 178,882 199.394 197,912 D - Kambing Ekor 122,060 123,293 124,526 137.654 136,524 Jumlah Rumah Potong Hewan Ekor A - RPH Pemerintah unit 3 3 3 3 3 B - RPH Swasta Unit 1 1 1 1 1 Produksi Daging Ternak Unit 1,982,524 2,005,276 2,025,475 1,594,251 1,672,566 04/07/2022 08:10 II -133 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 A - Sapi 1,143,743 1,156,359 1,167,963 1,180,368 1,219,115 B - Kerbau Kg 59,281 60,074 60,698 61.353 61,945 C - Domba Kg 446,275 451,626 456,146 195.716 218,161 D - Kambing Kg 333,225 337,217 340,668 156,813 173,344 Jumlah unggas Kg 90,472,662 91,389,195 92,356,915 107,272,208 109,643,446 A - Ayam Buras ekor 1,458,226 1,472,954 1,488,426 1,503,459 1,500,452 B - Ayam Ras Petelur Ekor 1,218,861 1,231,415 1,244,605 2,078,350 2,262,488 C - Ayam Ras Pedaging Ekor 87,632,852 88,519,663 89,451,279 103,515,195 105,705,477 D - Itik Ekor 162,723 165,163 172,605 175.204 175,029 Produksi Daging Unggas Ekor 117,657,653 118,849,101 120,104,110 122,310,754 128,371,529 A - Ayam Buras kg 1,497,506 1,512,631 1,528,522 1,543,958 1,540,870 B - Ayam Ras (pedaging + petelur) Kg 116,033,096 117,207,513 118,441,268 120,630,000 126,694,000 C - Itik Kg 127,051 128,957 134,320 136,396 136,659 Produksi Telur Kg 13,161,529 13,301,912 13,477,552 43,412,138 49,599,522 A - Ayam Buras Kg 894,307 903,339 912,829 3,224,607 3,218,157 B - Ayam Ras Petelur Kg 11,203,295 11,318,686 11,439,924 39,042,000 45,281,000 C - Itik Kg 1,063,927 1,079,887 1,124,799 1,145,531 1,100,365 D - Produksi Susu Kg 235,777 238,359 244,172 236.068 171,953 Jumlah ternak yang masuk Kab. Ciamis Ekor 11,797 11,445 12,539 12.412 8,028 A - Sapi (potong + perah) Ekor 5,856 5,909 7,213 7.232 6,132 B - Kerbau Ekor 440 358 360 360 97 C - Kuda Ekor 14 14 14 10 3 D - Domba Ekor 3,233 3,041 2,917 2.815 863 E - Kambing Ekor 2,254 2,123 2,035 1.995 933 Jumlah ternak yang keluar Kab. Ciamis Ekor 48,586 49,257 62,503 62.897 73,342 A - Sapi (potong + perah) ekor 3,026 3,054 3,497 3.486 2,479 B - Kerbau Ekor 415 339 338 338 30 C - Domba Ekor 32,998 33,498 40,163 40.437 42,421 D - Kambing Ekor 12,132 12,352 18,490 18.615 28,396 Jumlah unggas yang keluar Kab. Ciamis Ekor 76,911,288 77,245,417 77,363,042 77,123,071 77,222,871 A - Ayam Buras 9,485 7,195 7,941 6.817 3,817 B - Ayam Ras (pedaging + petelur) Ekor 76,768,511 77,097,972 77,215,795 76,968,416 77,175,496 C - Itik Ekor 133,292 140,250 139,306 147.838 43,558 D Jumlah produksi sektor peternakan Ekor 119,640.18 120,854.38 122,129.59 122,247.69 132,172,128.71 04/07/2022 08:10 II -134 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 E Jumlah ternak yang di IB ekor 1,529 2,152 2,360 1.661 1,397 F Meningkatnya kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang mandiri Kelompok 22 35 35 36 42 4 Urusan Pengawasan A Persentase tindak lanjut temuan Persen 96,67 95,75 93.33 90.32 93.1 B Persentase pelanggaran pegawai Persen 0,18 0,55 0.43 0.54 0.00 C Jumlah temuan BPK RI Jumlah Temuan 9 15 12 13 9 D Jumlah entitas yang diperiksa Entitas 293 326 334 240 241 E Jumlah APIP/Pejabat fungsional yang bersertifikat/ mengikuti bimtek Orang 30 19 31 48 31 F Jumlah SOP, DMA,DMP dan kebijakan pengawasan yang diterbitkan Dokumen 3 6 11 9 4 G - SOP Dokumen 2 7 10 9 3 h - Kebijakan pengawasan Dokumen 1 1 1 1 1 i Level Maturitas SPIP Level 1 1 1 3 3 j Nilai SAKIP Kategori CC B B B B 5 Urusan Kepegawaian Persentase PNS berijazah S1, S2, S3 Orang 68.26 58.65 60.02 60.71 74.05 Urusan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat perjenjangan struktural, teknis dan fungsional bagi PNS dan Non PNS Orang 2663 165 237 529 274 6 Urusan Keuangan Persentase SILPA terhadap APBD Persen 0.36 1.83 0.27 0.25 3.29 Persentase SILPA terhadap Pengeluaran Persen 0.35 1.87 0.26 0.27 3.46 Persentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana Persen 6.02 3.49 0.97 13.12 8.17 Persentase Belanja Pendidikan (20%) Persen 36 34 37.32 31.88 31.52 Persentase Belanja Kesehatan (10%) Persen 13 15 14.61 27.97 15.07 Persentase Belanja langsung dengan Belanja tidak langsung Persen 62.78 56.62 54.22 60.92 61.96 Persentase Belanja langsung terhadap Total APBD Persen 37.22 36.15 35.16 34.47 36.44 Persentase Belanja tidak langsung terhadap Total APBD Persen 62.78 63.85 64.84 56.58 58.8 Bagi Hasil Kabupaten dan desa Rupiah 5,950,000,000 6,195,717,564 6,828,909,000 3,423,742,000 4,176,655,488 Persentase Bagi Hasil Kabupaten dan desa Persen 0,24 0,23 0,26 0.12 0.15 Penetapan APBD Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Persentase PAD terhadap Pendapatan Persen 8.63 8.64 9.11 8.122 9.6 Opini BPK terhadap laporan keuangan Nilai WTP WTP WTP WTP WTP 04/07/2022 08:10 II -135 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 PAD Sektor Pariwisata Persen 0.003 0.0011 0.001 0.03 0.05 Jumlah Macam Pajak dan Retribusi Daerah Retribusi dan Pajak 26 26 26 26 26 Jumlah Retribusi Retribusi 15 15 15 15 15 Jumlah Pajak Pajak 11 11 11 11 11 Persentase Pajak Daerah Persen 110.45 115.23 106.25 109.8 100.3 Persentase Retribusi Daerah Persen 96.14 88.13 99.05 109.3 99.18 Penatausahaan Aset yang Berkualitas Persen 85 94 94 95 95 Persentase jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik Persen 93.84 93.08 87.49 85.50 85.50 Meningkatnya APBD Rupiah 2,372,854,213,035 2,582,166,044,870 2,573,443,559,792 2,951,167,251,683 2,790,162,692,913 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung Persen 62,78 56,62 54,22 60.90 61.96 7 Urusan Perdagangan a Ekspor Bersih Perdagangan (US$umus : Ekspor-impor * U$ 93,451 231.178,94 264.905,64 264,905.64 9.146.355,45 b Cakupan bina usaha informal (PKL) PKL 25 25 27 27 27 c Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang dibina Kelompok 5 5 9 5 5 d Inspeksi Produk Kali 108 108 108 108 108 e Jumlah Sarana Prasarana PKL dan Asongan lokasi - 1 1 1 1 f Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Persen 20 20 33.3 33.4 33.4 8 Urusan perindustrian a Pertumbuhan Industri Persen 3.98 3.98 1.53 1.32 3.10 b Jumlah industri kecil & rumah tangga Buah 9,890 10,118 10,404 10,543 10.863 c Jumlah kelompok pengrajin yang dibina (kelompok) Kelompok 9 5 13 9 9 d Pameran produksi industri Kali 5 6 2 7 - e Jumlah Produk yang telah dilindungi oleh HAKI Produk 10 10 10 14 14 f Jumlah Komoditas yang diunggulkan yang bersertifikat Jenis 1 1 3 3 3 g Jenis komoditi industri Jenis 135 135 136 136 139 h Jumlah Usaha Skala Mikro Unit 12418 14065 14185 14237 14.610 i Jumlah Usaha Skala Kecil Unit 309 367 367 415 415 j Jumlah Usaha Skala Menengah Unit 121 135 140 140 140 k Jumlah Sentra Industri Jenis Komoditi 30 30 31 31 35 l Jumlah IKM yang memiliki hak paten IKM 10 10 10 10 14 m Jumlah IKM Unit 9909 10,127 10,415 10,555 10,883 n Jumlah Klaster Industri Kluster 1 1 1 2 2 o Cakupan bina kelompok pengrajin Persen - - - 04/07/2022 08:10 II -136 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 9 Urusan Transmigrasi A Transmigrasi yang difasilitasi Pemkab KK/Jiwa 4 0 5 0 0 b Pelatihan Calon Transmigran Kecamatan 5 2 5 0 0 10 Urusan Perencanaan a Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada b Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada c Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada d Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD Persen 100 100 100 100 100 e Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD Persen 100 100 94 89.38 91.57 f Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Persen 100 100 100 100 100 g Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah Dokumen 4 4 4 3 4 h Jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi Dokumen 2 3 3 4 6 i Jumlah dokumen perencanaan bidang sosial budaya Dokumen 2 2 3 3 2 j Jumlah dokumen perencanaan bidang prasarana wilayah dan SDA Dokumen 1 1 3 1 10 k Aparat perencana yang terlatih Orang 69 69 55 50 42 l Jumlah dokumen penanggulangan bencana Dokumen 4 4 4 4 4 m Tersedianya Peta Daerah Rawan Gerakan Tanah Kecamatan 0 0 0 0 0 n Jumlah pertemuan dengan dunia usaha Kali n/a 1 2 3 1 o Jumlah dokumen pengembangan data Dokumen n/a 1 1 1 1 p Terlaksananya koordinasi bidang perekonomian Kali n/a 12 12 12 12 11 Urusan Penelitian dan Pengembangan a Persentase implemetasi rencana kelitbangan persen n/a n/a n/a n/a 100 b Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan persen n/a n/a n/a 60 16,67 c Penerapan SIDa -Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah persen n/a n/a n/a 71,43 57,14 -Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah persen n/a n/a n/a n/a 100 12 Urusan Sekretariat Daerah Meningkatnya fasilitasi persiapan kerjasama daerah dan batas daerah kab Lokasi 12 18 26 35 47 13 Urusan Sekretariat DPRD (Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada 04/07/2022 08:10 II -137 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 2.3.2.11 Potensi Perindustrian & Perdagangan (Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan) a Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)
27. a.Industri Besar 0 0 0 0 0
28. b.Industri Menengah unit 4 4 5 6 13 - Tenaga kerja orang 920 920 1005 1367 2898 - Nilai Investasi Rp 2,679,120,000 2,679,120,000 26,700,000,000 27,700,000,000 73,200,000
29. c.Industri Kecil formal unit 937 956 1000 1025 1132 - Tenaga kerja orang 11,766 11802 13370 13695 14170 - Nilai Investasi Rp 38,762,788,000 39,212,163,000 45,422,966,000 48,912,603,000 54,563,278,000
30. d.Industri Kecil Informal unit 5,372 5526 5755 5865 5952 - Tenaga kerja orang 15,644 15979 16571 16902 16973 - Nilai Investasi Rp 9,175,966,000 9,638,966,000 10,632,966,000 11,713,966,000 11,921,966,000 b Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA)
31. a.Industri Besar 0 0 0 0 0
32. b.Industri Menengah unit 6 6 6 6 7 - Tenaga kerja orang 162 162 174 174 138 - Nilai Investasi Rp 1,759,748,000 1,759,748,000 17,100,000,000 17,100,000,000 29,726,500,000
33. c.Industri Kecil formal unit 361 374 387 391 486 - Tenaga kerja orang 4,203 4311 4450 4572 4680 - Nilai Investasi Rp 7,955,663,000 8,615,663,000 11,235,411,000 11,537,911,000 12,534,411,000
34. d.Industri Kecil Informal unit 3,229 3,261 3,262 3,262 3,293 - Tenaga kerja orang 12,289 12,369 12,379 12,379 12,415 - Nilai Investasi Rp 3,256,694,000 3,346,694,000 3,396,694,000 3,396,694,000 3,436,694,000 c Jumlah Pasar
35. a.Pasar Pemda kec. 4 4 4 4 5 -Kios/Los unit 2.772 / 648 2.772 / 648 2.772 / 648 2772/648 2792/678 -Pedagang pedagang 3,352 3,352 3,352 3,352 3,382
36. b.Pasar Desa unit 48 48 48 48 48 - Pedagang pedagang 4,331 4,331 4,331 4,331 4,331 d Pasar modern - Mini market unit 83 80 85 85 85 - Supermarket unit 3 4 5 6 6 e Jumlah Perusahaan Perdagangan 04/07/2022 08:10 II -138 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 - Perdagangan Besar (PB) unit 0 0 0 2 2 - Perdagangan Menengah (PM) unit 104 53 56 33 36 - Perdagangan Kecil (PK) unit 641 499 543 483 498 - Perdagangan Mikro unit 25 129 242 327 327 2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah a Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Total Pengeluaran Rumah Tangga Milyar Rp 17,078.94 18,530.50 n/a n/a n/a Proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB 69.64 69.81 69,61 69,01 69,00 b Nilai tukar petani Indeks yang Diterima Petani (lt) 131.88 141.57 149.14 153,85 n/a Indeks yang Dibayar Petani (lb) 124.88 126.4 132.12 136,08 n/a NTP 105.61 112.01 112.76 112 113 c Pengeluaran Konsumsi Non-Makanan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Makanan) Konsumsi Per Kapita Sebulan Rp 642,949 802,447 944,298 1,010,335 1,021,571 - Konsumsi Non Makanan Rp 286,981 344,227 412,026 446,952 450,761 - Konsumsi Makanan Rp 355.968 458.220 532.272 563,383 570,810 Rasio 80,62 75,12 77,41 79,33 78,96 2.4.2 Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur a Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan; - - - 0.002801796 0.003050053 b Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum; Orang 11.810.827 9.583.465 7.289.950 6,847,228 4,073,201 c Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun; Orang 11,810,827 9,583,465 7,289,950 6,847,228 4,073,201 d Ketaatan Terhadap RTRW; persen 85 85 85 85 e Luas Wilayah Produktif; Hektar (ribu) 102.362,06 102.362,06 102.362,06 114.554 114.457,3 Luas wilayah budidaya Hektar (ribu) 140.563.06 140.563,06 140.563,06 144.008 130.381,96 Luas wilayah produktif Hektar (ribu) 102.362.06 102.362,06 102.362,06 114.554 114.457,30 Rasio (Luas Wilayah Produktif terhadap luas wilayah budidaya) % 72,80 72,80 72,80 80 87,7 Luas wilayah industri hektar 381.98 381.98 381.98 381.98 451.12 Luas wilayah kebanjiran hektar 26.052 26.052 26.052 26.052 26.052 Luas wilayah perkotaan hektar(ribu) 19,205 19205 19205 599,235 31,496.28 f Luas Wilayah Industri; hektar 381.98 381.98 381.98 381. 98 451.12 g Luas Wilayah Kebanjiran; hektar 26.052 26.052 26.052 26.052 26.052 04/07/2022 08:10 II -139 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 h Luas Wilayah Kekeringan; i Luas Wilayah Perkotaan; hektar(ribu) 19.205 19.205 19.205 599.235 31.496.28 j Persentase Rumah Tangga (Rt) Yang Menggunakan Air Bersih Di Perkotaan Persen 44.83 54.34 46.64 K Persentase Rumah Tangga (Rt) Yang Menggunakan Air Bersih Di Perdesaan Persen 17.91 18.3 18.374 l Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik; Dan Persentase 82.17 96.78 97.02 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi a Angka Kriminalitas; Jumlah kasus Narkoba Kasus 17 21 19 n/a n/a Jumlah kasus Pembunuhan Kasus 0 4 2 n/a n/a Jumlah Kejahatan Seksual Kasus 20 13 0 n/a n/a Jumlah kasus Penganiayaan Kasus 38 27 30 n/a n/a Jumlah kasus Pencurian Kasus 273 194 209 n/a n/a Jumlah kasus Penipuan Kasus 147 116 79 n/a n/a Jumlah kasus Pemalsuan uang Kasus 0 0 0 n/a n/a Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun Kasus 495 375 339 276 n/a Angka Kriminalitas (8)/(9) Persen 0,035 0,027 0,024 b Jumlah Demonstrasi; 24 19 17 4 c Lama Proses Perijinan; Hari 10 10 10 10 7 d Jumlah Dan Macam Pajak Dan Retribusi Daerah; 26 26 26 26 26 e Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha; Dan Buah 1 1 1 1 1 f Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa Desa 7 59 68 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia a Kualitas tenaga kerja (rasio lulusan S1/S2/S3) SD/Sederajat JIwa 334,683 587.183 583.762 578.706 573,692 SMP/Sederajat JIwa 212,887 213.89 214.837 215.302 216,249 SMA/Sederajat JIwa 149,194 150.926 152.206 154.765 159,008 D-I/D-II Sederajat JIwa 6,460 6.232 6.055 5.889 5,718 D-III/Sederajat JIwa 8,711 8.744 8.858 9.03 9,211 D-IV/Sederajat dan S-1 JIwa 26,326 27.779 29.247 30.98 32,613 S-2 JIwa 1,802 1.912 2.005 2.116 2,189 S-3 JIwa 154 151 159 165 173 b Rasio Ketergantungan Jumlah Penduduk Usia <15 tahun Jiwa 273.502 268.869 262.757 305.441 261.726 Jumlah Penduduk usia >64 tahun Jiwa 158.822 161.865 172.562 182.012 189.617 04/07/2022 08:10 II -140 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif Jiwa 432.324 430.734 435.319 473.941 451.343 Jumlah Penduduk Usia Produktif 15-64 tahun Jiwa 966.022 970.689 973.188 974.389 978.919 Rasio ketergantungan Persen 0,45 0,44 0,45 0,46 0,46 Sumber: Bappeda (Data Diolah) 04/07/2022 08:10 II -141 2.10. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis meliputi: SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Sosial. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah menerapkan keenam SPM tersebut. Adapun rincian penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar melalui program perangkat daerah terkait disajikan pada tabel di bawah. Tabel 2.77 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2019-2020 NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM CAPAIAN 2019 CAPAIAN 2020 SATUAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA FUNGSI SPM PENDIDIKAN 1 Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 86,28 91,09 Persen Pendidikan 2 Pendidikan Dasar Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) Sekolah Dasar (SD/MI) - Jumlah Warga Negara Usia 7 -12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI) 93,22 95,02 Persen Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) - JumlahWarga Negara Usia 13 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) 88,58 85,32 Persen 3 Pendidikan Kesetaraan Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan 2,79 2,79 Persen SPM KESEHATAN 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan 95,92 92,88 Persen Kesehatan 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan 97,62 95,21 Persen 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan 109,33 96,98 Persen 04/07/2022 08:10 II -142 NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM CAPAIAN 2019 CAPAIAN 2020 SATUAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA FUNGSI 4 Pelayanan kesehatan balita - Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan 99,22 95,88 Persen 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar - Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan 96,32 75,92 Persen 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif, - Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan 48,34 15,39 Persen 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut - Jumlah warga negarausia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan 58,11 42,49 Persen 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi - Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan 41,84 23,15 Persen 9 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus - Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan 42,98 18,79 Persen 10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat - Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan 79,94 79,50 Persen 11 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis - Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan 45,29 47,48 Persen 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) - Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan 54,50 89,72 Persen SPM PEKERJAAN UMUM 1 Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari - Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari 77,35 89,77 Persen Pekerjaan Umum 2 Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik - Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 79,54 79,10 Persen SPM PERUMAHAN RAKYAT 1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100 100 Persen Perumahan Rakyat 2 Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/kota Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 0 100 Persen SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum - Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada 100 100 % Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 2 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran - Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 82,35 93,94 Persen 04/07/2022 08:10 II -143 NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM CAPAIAN 2019 CAPAIAN 2020 SATUAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA FUNGSI 3 Pelayanan informasi rawan bencana - Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana 1,76 3,04 Persen 4 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 1,06 3,56 Persen 5 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana - Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 75,00 53,05 Persen SPM SOSIAL 1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti - Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 31,4 33,34 Persen Sosial 2 Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar panti - Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 78,39 52,08 Persen 3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia diluar panti - Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 72 111 Persen 4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti - Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti 14 86,85 Persen 5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana bagi korban bencana Kab/Kota - Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 100 100 Persen Sumber: Sekretariat Daerah (Data Diolah) 04/07/2022 08:12 III-1 Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sudah mempedomani dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemutakhirannya. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang salah satu butir SE tersebut memuat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah sebagai berikut. 04/07/2022 08:12 III-2 Gambar 3.1 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan juga merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang ikut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, adil, bermanfaat, wajar, tertib, taat peraturan perundang- undangan, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan daerah dengan kewenangan yang didasarkan pada otonomi daerah melahirkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam hal ini penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang krusial dalam mengawali dan melaksanakan pembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan pelayanan serta kesejahteraan 04/07/2022 08:12 III-3 masyarakat yang lebih baik. Untuk meningkatkan capaian pembangunan yang berkualitas juga perlu didukung fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang komprehensif. Gambaran pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Ciamis yang sudah disesuaikan dengan struktur APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana uraian berikut ini. 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang. Analisis kinerja keuangan masa lalu pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap : 1) penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah; serta 2) pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperolah gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis, dijabarkan sebagai berikut: 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya yang dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD dari tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan sebagaimana tabel berikut: 04/07/2022 08:12 III-4 Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Ciamis Uraian Realisasi Rata- rata Pertum- buhan 2016 2017 2018 2019 2020 (un audited) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) % PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah 54.483.343.101,00 61.723.256.810,00 66.586.825.750,00 70.481.801.268,00 64.966.701.051,00 6,56 Pendapatan Retribusi Daerah 15.770.601.671,00 17.336.050.741,56 8.307.077.599,00 10.417.537.847,88 8.110.809.967,00 (18,37) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.501.875.937,00 3.672.522.161,00 3.983.637.549,00 3.444.500.119,00 3.676.875.983,00 2,61 Lain-lain PAD yang Sah 131.003.614.110,60 140.344.190.196,00 155.733.129.317,00 179.936.529.028,64 177.437.937.019,16 7,62 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 204.759.434.819,60 223.076.019.908,56 234.610.670.215,00 264.280.368.263,52 254.192.324.020,16 6,47 PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak 53.757.014.103,00 47.118.173.010,00 40.362.675.200,00 30.851.002.240,00 48.009.720.582,00 2,25 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 20.088.440.795,00 26.899.242.252,00 24.333.314.822,00 24.325.666.380,00 38.094.200.052,00 6,40 Dana Alokasi Umum 1.203.476.252.000,00 1.182.335.044.000,00 1.156.616.512.412,00 1.212.593.846.191,00 1.112.349.718.000,00 (0,91) Dana Alokasi Khusus 392.350.546.400,00 458.200.018.318,00 406.235.912.431,00 525.684.724.493,00 430.646.331.128,00 (5,09) Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Dana Perimbangan 1.669.672.253.298,00 1.714.552.477.580,00 1.627.548.414.865,00 1.793.455.239.304,00 1.629.099.969.762,00 (1,26) TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA Dana Insentif Daerah 6.243.578.000,00 54.300.368.000,00 25.750.000.000,00 20.410.087.000,00 32.046.038.000,00 28,09 Dana Desa 167.842.952.000,00 213.818.690.000,00 217.285.506.000,00 254.518.375.800,00 260.240.548.000,00 15,39 Jumlah Pendapatan Transfer Pusat – Lainnya 174.086.530.000,00 268.119.058.000,00 243.035.506.000,00 274.928.462.800,00 292.286.586.000,00 19,52 TRANSFER ANTAR DAERAH - PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 102.881.726.955,00 110.568.504.539,00 116.228.963.438,00 124.171.550.133,00 115.879.317.000,00 2,22 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya 212.334.095.983,00 152.491.904.842,00 240.196.907.391,00 377.798.831.182,00 204.206.707.634,00 (10,41) Jumlah Transfer Antar Daerah - Pemerintah Provinsi 315.215.822.938,00 263.060.409.381,00 356.425.870.829,00 501.970.381.315,00 320.086.024.634,00 (4,39) Jumlah Pendapatan Transfer 2.158.974.606.236,00 2.245.731.944.961,00 2.227.009.791.694,00 2.570.354.083.419,00 2.241.472.580.396,00 0,79 04/07/2022 08:12 III-5 Uraian Realisasi Rata- rata Pertum- buhan 2016 2017 2018 2019 2020 (un audited) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) % LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah 9.120.171.979,00 113.358.080.000,00 111.988.960.000,00 116.532.800.000,00 124.567.805.014,00 35,64 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 9.120.171.979,00 113.358.080.000,00 111.988.960.000,00 116.532.800.000,00 124.567.805.014,00 35,64 JUMLAH PENDAPATAN 2.372.854.213.034,60 2.582.166.044.869,56 2.573.609.421.909,00 2.951.167.251.682,52 2.620.232.709.430,16 2,26 BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai 1.114.677.891.248,00 1.076.967.925.376,00 1.167.699.550.523,00 1.106.301.199.874,00 1.019.980.756.757,00 (2,57) Belanja Barang 364.730.494.839,00 459.261.919.131,00 472.340.879.588,00 564.064.246.741,00 606.474.135.846,00 7,25 Bunga - 1.030.165.684,00 465.833.334,00 - - (4,23) Subsidi 16.988.040.000,00 15.289.200.000,00 - - - 1,78 Hibah 69.179.266.200,00 118.093.363.200,00 109.742.836.000,00 78.296.043.000,00 88.975.619.900,00 7,45 Bantuan Sosial 4.341.000.000,00 4.613.500.000,00 4.813.500.000,00 7.671.250.000,00 32.057.000.000,00 28,03 Jumlah Belanja Operasi 1.569.916.692.287,00 1.675.256.073.391,00 1.755.062.599.445,00 1.756.332.739.615,00 1.747.487.512.503,00 1,49 BELANJA MODAL Belanja Tanah 2.227.951.489,00 3.102.214.000,00 1.285.506.600,00 5.509.844.030,00 7.528.738.062,00 (32,87) Belanja Peralatan dan Mesin 46.929.202.309,00 60.796.748.097,00 67.529.655.436,00 77.746.440.501,00 119.193.660.017,00 (3,28) Belanja Gedung dan Bangunan 173.911.926.720,00 138.811.210.669,00 129.019.045.803,00 170.944.095.718,00 101.745.576.531,00 (11,29) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 300.001.181.395,00 220.706.546.451,00 214.461.211.025,00 208.157.849.789,00 147.506.526.166,00 (13,13) Belanja Aset Tetap Lainnya - - 30.078.899.255,00 57.958.602.729,00 40.825.855.686,00 21,23 Belanja Aset Lainnya 26.683.037.361,00 28.754.739.593,00 - - - 16,05 Jumlah Belanja Modal 549.753.299.274,00 452.171.458.810,00 442.374.318.119,00 520.316.832.767,00 416.800.356.462,00 (4,65) BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga - - - - - - Jumlah Belanja Tak Terduga - - - - - - BELANJA TRANSFER - Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 5.885.958.000,00 6.195.717.564,00 6.828.909.000,00 3.427.646.147,00 4.176.655.488,00 (11,18) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa 335.250.722.387,00 392.434.214.256,00 398.649.642.118,00 412.557.794.569,00 497.851.149.613,00 15,12 Jumlah Belanja Transfer 341.136.680.387,00 398.629.931.820,00 405.478.551.118,00 415.985.440.716,00 502.027.805.101,00 14,85 JUMLAH BELANJA 2.460.806.671.948,00 2.526.057.464.021,00 2.602.915.468.682,00 2.692.635.013.098,00 2.666.315.674.066,00 2,73 SURPLUS/ (DEFISIT) (87.952.458.913,40) 56.108.580.848,56 (29.306.046.773,00) 258.532.238.584,52 (46.082.964.635,84) 278,08 04/07/2022 08:12 III-6 Uraian Realisasi Rata- rata Pertum- buhan 2016 2017 2018 2019 2020 (un audited) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) % PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA 115.584.468.595,00 8.645.264.189,60 47.311.037.288,16 7.121.270.115,16 245.707.413.260,68 (330,85) Pencairan Dana Cadangan - 12.500.000.000,00 - - - 20,00 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank - 51.540.496.987,00 25.000.000.000,00 6.965.700.700,00 6.455.458.500,00 (54,59) Jumlah Penerimaan Pembiayaaan 115.584.468.595,00 72.685.761.176,60 72.311.037.288,16 14.086.970.815,16 252.162.871.760,68 (82,04) PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan 10.000.000.000,00 - - - - - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 8.330.171.979,00 6.490.000.000,00 4.400.000.000,00 5.500.000.000,00 4.580.000.000,00 (12,21) Pembayaran Cicilan Pokok Utang 630.684.473,00 52.187.691.629,00 25.669.161.400,00 7.367.964.789,00 6.755.566.525,00 (50,90) Pembayaran Pengembalian Penerimaan 25.889.040,00 - - - - 20,00 Pembayaran Utang Pihak Ketiga - 22.805.613.108,00 5.814.559.000,00 14.043.831.350,00 111.027.133.652,00 (9,25) Pembayaran Ganti Rugi - - - - 961.100.000,00 20,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 18.986.745.492,00 81.483.304.737,00 35.883.720.400,00 26.911.796.139,00 123.323.800.177,00 8,18 PEMBIAYAAN NETTO 96.597.723.103,00 (8.797.543.560,40) 36.427.316.888 (12.824.825.323,84) 128.839.071.583,68 353,81 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 8.645.264.189,60 47.311.037.288,16 7.121.270.115,16 245.707.413.260,68 82.756.106.947,84 (363,88) Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2020, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis 04/07/2022 08:12 III-7 204,759,434,820 223,076,019,909 234,610,670,215 264,280,368,264 254,192,324,020 2,158,974,606,236 2,245,731,944,961 2,227,009,791,694 2,570,354,083,419 2,241,472,580,396 9,120,171,979 113,358,080,000 111,988,960,000 116,532,800,000 124,567,805,014 5,000,000,000 505,000,000,000 1,005,000,000,000 1,505,000,000,000 2,005,000,000,000 2,505,000,000,000 2016 2017 2018 2019 2020 (un audited) PENDAPATAN ASLI DAERAH PENDAPATAN TRANSFER LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
37. a.Pendapatan Daerah Berdasarkan Tabel 3.1, diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan Kabupaten Ciamis dari tahun 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan persentase rata-rata pertumbuhan 2,26%. Adapun apabila dianalisis berdasarkan sumber pendapatan paling besar berasal dari Dana Transfer, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,79%. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pendapatan terbesar, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Kabupaten Ciamis terhadap pemerintah pusat dari segi pendapatan masih sangat besar. Sumber lainnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 6,47%, Selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer, salah satu sumber pendapatan derah adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 35,64%. Perkembangan realisasi dari masing-masing sumber pendapatan daerah tersebut dapat digambarkan melalui grafik berikut: Grafik 3.1 Perkembangan Realisasi Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020 Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, tahun 2021 Berikut ini disajikan gambar rata-rata proporsi realisasi pendapatan daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. 04/07/2022 08:12 III-8 26.95% 5.08% 1.55% 66.43% Grafik 3.3 Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020 Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9.01% 87.36% 3.63% Grafik 3.2 Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan yang Sah Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata proporsi komponen Pendapatan Daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terbesar dari Pendapatan Transfer yaitu rata-rata sebesar 87,36%, Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 9,01%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah rata-rata sebesar 3,63%. Rincian dari Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan sebagai berikut. 1) Pendapatan Asli Daerah Rata-rata proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terbesar dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar 66,43. Sisanya terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 26,95%, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 5,08%, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 1,55%. 04/07/2022 08:12 III-9 73.70% 10.94% 15.35% Grafik 3.4 Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2016-2020 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA TRANSFER ANTAR DAERAH - PEMERINTAH PROVINSI 100% Grafik 3.5 Rata-Rata Proporsi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2016-2020 Pendapatan Hibah 2) Pendapatan Transfer Rata-rata proporsi komponen Pendapatan Transfer tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terbesar dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yaitu sebesar 73,70%. Sisanya terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar 10,94%, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pemerintah Provinsi yaitu sebesar 15,35%. 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rata-rata proporsi komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yaitu berasal dari pendapatan hibah sebesar 100%. 04/07/2022 08:12 III-10
38. b.Belanja Daerah Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga diuraikan kinerja APBD dari sisi realisasi belanja daerah. Secara umum komponen belanja daerah terdiri dari: 1) Belanja Operasi yang terdiri atas jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal yang terdiri atas jenis Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya; 3) Belanja Tidak Terduga yang terdiri atas jenis Belanja Tidak Terduga; dan 4) Belanja Transfer yang terdiri atas jenis Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Gambaran realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020 yang disajikan pada Tabel 3.1 diatas menunjukkan bahwa belanja daerah mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,73%. Belanja Transfer mengalami kenaikan tertinggi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,85%. Komponen Belanja Transfer terbesar pertumbuhannya adalah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,12%. Sedangkan dari komponen Belanja Operasi dapat diketahui bahwa dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,49%. Komponen Belanja Operasi yang mengalami kenaikan cukup signifikan yaitu pada Belanja Bantuan Sosial dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28,03%, kenaikan tersebut karena adanya kenaikan realisasi yang cukup signifikan di tahun 2020 sebesar Rp24.385.750.000,00 yaitu untuk jaring pengaman sosial/social sefety net dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 tahun 2020. Pada kurun waktu tahun 2016-2020 tidak ada realisasi Belanja Tidak Terduga. Sedangkan untuk Belanja Modal mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan (4,65%). Adapun gambaran perkembangan realisasi kemampuan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 04/07/2022 08:12 III-11 2,460,806,671,948 2,526,057,464,021 2,602,915,468,682 2,692,635,013,098 2,666,315,674,066 2,400,000,000,000 2,450,000,000,000 2,500,000,000,000 2,550,000,000,000 2,600,000,000,000 2,650,000,000,000 2,700,000,000,000 2,750,000,000,000 2016 2017 2018 2019 2020 (un audited) Grafik 3.6 Perkembangan Realisasi Kemampuan Belanja Daerah Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, tahun 2021
39. c.Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan daerah terdiri dari: 1) Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk Pembiayaan pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan Neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran. Berdasarkan data pembiayaan pada Tabel 3.1 diatas, diperoleh gambaran bahwa realisasi pembiayaan neto dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 353,81%. Penerimaan Pembiayaan mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar (82,04%), sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,18%. 04/07/2022 08:12 III-12 3.1.2. Neraca Daerah Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Ciamis serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Kabupaten Ciamis dalam kurun waktu tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Pertum- buhan % (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) ASET ASET LANCAR KAS 9.842.236.305,60 47.311.047.288,16 7.121.270.115,16 245.710.863.758,68 82.756.106.947,84 (336,93) Kas Daerah 4.637.243.450,60 39.350.540.488,16 2.347.176.794,16 227.110.477.605,84 65.282.381.423,84 (726,08) Kas di Bendahara Penerimaan - 618.500,00 - - - 20,00 Kas di Bendahara Pengeluaran 1.657.636,00 10.000,00 - 3.450.498,00 - (3.468,87) Kas di BLUD 3.998.747.261,00 7.184.244.444,00 3.551.075.882,00 11.683.464.510,84 15.073.417.141,00 (16,07) Kas di Bendahara Dana Kapitasi 9.273.478,00 - - - (21.384,36) Kas di Kas Lainnya-Kas di Bendahara BOS 1.195.314.480,00 775.633.856,00 1.223.017.439,00 6.913.471.144,00 2.400.308.383,00 (46,30) PIUTANG 66.340.387.240,01 39.249.719.711,21 51.324.324.920,96 65.038.735.039,40 13.552.912.308,50 (67,24) Piutang Pajak 7.196.233.204,40 9.243.206.293,40 11.330.854.675,40 12.999.912.382,40 16.093.606.308,90 18,47 Penyisihan (1.853.507.970,66) (1.944.560.540,95) (2.369.726.207,00) (3.288.438.115,00) (5.248.232.063,40) 23,36 Piutang Retribusi 1.957.278.615,60 5.390.186.743,14 3.088.136.903,00 3.352.877.903,00 3.392.520.903,00 6,15 Penyisihan (386.889.930,26) (1.845.499.175,00) (2.658.026.933,00) (3.220.507.403,00) (3.353.076.118,00) 45,86 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 25.159.263.316,24 26.160.119.437,70 49.251.211.321,12 62.429.379.122,00 8.017.118.441,00 (112,28) Penyisihan (3.756.599.053,83) (3.979.372.279,31) (13.404.137.313,56) (20.379.925.973,00) (5.369.316.093,00) (25,87) 04/07/2022 08:12 III-13 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Pertum- buhan % (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Piutang TransferPemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil 32.823.373.000,00 - - 8.428.443.031,00 - 40,00 Penyisihan (164.116.865,00) - - (42.142.215,00) - 40,00 Piutang Dana Bagi Hasil 5.353.402.548,00 6.229.201.953,00 6.085.637.382,00 4.761.918.701,00 - 4,06 Penyisihan (26.767.012,74) (31.146.009,77) (30.428.187,00) (23.809.594,00) - 4,06 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 56.237.000,00 53.637.000,00 52.737.000,00 53.872.000,00 56.747.000,00 0,17 Penyisihan (35.556.995,00) (33.291.295,00) (32.675.220,00) (32.844.800,00) (36.456.070,00) (0,03) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan 22.304.559,00 22.304.559,00 22.304.559,00 22.304.559,00 22.304.559,00 - Penyisihan (22.304.559,00) (22.304.559,00) (22.304.559,00) (22.304.559,00) (22.304.559,00) 0,67 Bagian Lancar Piutang TGR 507.166.300,33 410.185.233,00 1.526.978.295,00 1.485.642.936,00 1.476.452.027,00 9,59 Penyisihan (489.128.917,08) (402.947.649,00) (1.516.236.795,00) (1.485.642.936,00) (1.476.452.027,00) 10,79 Piutang Tagihan Kelebihan JKKJKM - - - - - Penyisihan - - - - - PIUTANG LAIN-LAIN 91.006.500,00 95.883.575,00 45.956.925,00 127.177.050,00 116.354.000,00 (82,60) Piutang Sewa 93.630.000,00 99.805.000,00 49.115.000,00 136.550.000,00 137.125.000,00 9,65 Penyisihan (2.623.500,00) (3.921.425,00) (3.158.075,00) (9.372.950,00) (20.771.000,00) 45,34 Asuransi dibayar Dimuka - Piutang Dana Talangan BI pada BPR/BKPD/LPK- BBKU - Piutang Dana DPM-LUEP 797.618.372,00 523.681.905,00 446.119.982,00 405.029.077,00 348.210.896,00 (19,51) Penyisihan (797.618.372,00) (523.681.905,00) (446.119.982,00) (405.029.077,00) (348.210.896,00) (9,37) Piutang Dana Dakabalarea - - Piutang Dana Talangan Raskin - BEBAN DIBAYAR DIMUKA - 30.000.000,00 - 96.337.500,00 132.555.494,00 45,46 Beban sewa dibayar dimuka - 30.000.000,00 - 96.337.500,00 132.555.494,00 45,46 PERSEDIAAN 16.301.865.193,47 22.235.715.753,34 27.396.811.156,92 86.264.683.744,20 70.067.634.939,56 3,90 04/07/2022 08:12 III-14 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Pertum- buhan % (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Persediaan Habis Pakai 462.023.831,00 558.135.523,00 1.034.386.072,00 1.788.111.790,66 3.019.489.282,24 (63,91) Persediaan Tak Habis Pakai - - 566.524.240,00 95.659.575,00 - (78,45) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan 15.839.841.362,47 21.677.580.230,34 25.795.900.844,92 84.380.912.378,54 67.048.145.657,32 5,36 Jumlah Aset Lancar 92.575.495.239,08 108.922.366.327,71 85.888.363.118,04 397.237.797.092,28 166.625.563.689,90 (30,57) INVESTASIJANGKAPANJANG INVESTASI NON PERMANEN - - - - - - Investas Dana Bergulir - - - - - - INVESTASI PERMANEN 65.785.189.599,81 72.705.641.199,01 71.538.479.314,93 67.755.468.755,37 69.688.552.585,65 4,31 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 65.785.189.599,81 72.705.641.199,01 71.538.479.314,93 67.755.468.755,37 69.688.552.585,65 4,31 Jumlah Investasi Jangka Panjang 65.785.189.599,81 72.705.641.199,01 71.538.479.314,93 67.755.468.755,37 69.688.552.585,65 4,31 ASET TETAP 2.948.849.888.731,00 2.555.913.910.845,41 2.894.181.934.084,13 3.280.495.250.629,65 3.480.851.651.372,84 7,25 Tanah 267.410.467.159,96 260.424.368.559,96 261.609.111.559,96 296.632.267.539,96 302.696.486.527,96 2,97 Gedung dan Bangunan 1.359.568.779.383,97 1.395.034.096.569,40 688.055.223.680,57 721.919.956.144,84 857.515.078.363,15 (13,28) Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.993.788.527.620,00 2.199.293.405.561,00 1.520.941.627.568,42 1.675.849.654.473,19 1.761.630.532.641,92 (1,00) Peralatan dan Mesin 577.419.020.293,37 620.277.879.332,42 2.446.193.269.094,41 2.748.853.055.761,01 2.929.876.048.958,01 22,23 Aset Tetap Lainnya 132.631.509.794,95 135.201.761.243,21 152.418.271.700,41 153.284.446.363,24 162.100.983.582,39 7,47 Konstruksi dalam Pengerjaan 45.215.713.100,00 43.941.668.850,00 40.007.589.850,00 40.122.921.350,41 48.453.540.919,41 17,15 Penyusutan (1.427.184.128.621,25) (2.098.259.269.270,58) (2.215.043.159.369,64) (2.356.167.051.003,00) (2.581.421.019.620,00) 10,15 Jumlah Aset Tetap 2.948.849.888.731,00 2.555.913.910.845,41 2.894.181.934.084,13 3.280.495.250.629,65 3.480.851.651.372,84 7,25 DANA CADANGAN 12.531.522.710,00 10.831.501,00 10.941.831,00 - - (23.102,82) Dana Cadangan 12.531.522.710,00 10.831.501,00 10.941.831,00 - (23.102,82) Jumlah Dana Cadangan 12.531.522.710,00 10.831.501,00 10.941.831,00 - - (23.102,82) ASET LAINNYA 24.249.866.587,17 19.119.700.794,36 10.579.919.248,71 6.571.452.222,33 2.354.765.388,47 (62,44) 04/07/2022 08:12 III-15 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Pertum- buhan % (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Bagian Jangka Panjang Piutang Tuntutan Perbendaharaan - - - - - Penyisihan - Bagian Jangka Panjang Piutang TGR 1.114.843.699,67 1.110.927.033,00 - - (2,65) Penyisihan - - Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa 83.870.000,00 25.190.000,00 28.150.000,00 81.775.000,00 5.650.000,00 (285,22) Penyisihan - - Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran 60.480.000,00 47.040.000,00 32.480.000,00 17.680.000,00 5.200.000,00 (83,87) Penyisihan - Piutang BPR/BKPD/LPKBBKU 5.470.672.591,41 5.409.032.311,41 5.390.802.364,41 5.376.018.066,41 5.374.800.602,41 (0,87) Penyisihan (5.470.672.591,41) (5.409.032.311,41) (5.390.802.364,41) (5.376.018.066,41) (5.374.800.602,41) (0,87) Piutang Dakabalarea 427.119.062,00 5.864.966,00 4.592.239,00 1.813.279,00 995.098,00 (1.500,42) Penyisihan (427.119.062,00) (5.864.966,00) (4.592.239,00) (1.813.279,00) (995.098,00) (1.500,42) Aset Tidak Berwujud 21.283.043.891,97 22.599.026.891,97 24.880.230.185,97 26.282.960.697,33 22.172.700.662,47 12,88 Amortisasi (5.257.258.937,26) (9.528.432.715,26) (14.364.760.937,26) (19.810.963.475,00) (19.828.785.274,00) 37,04 Aset Lain-lain 34.869.950.498,46 32.073.506.001,97 31.074.494.960,96 118.731.921.094,92 115.120.889.845,34 10,53 Penyusutan (27.905.062.565,67) (27.207.556.417,33) (31.070.674.960,96) (118.731.921.094,92) (115.120.889.845,34) 14,94 Jumlah Aset Lainnya 24.249.866.587,17 19.119.700.794,36 10.579.919.248,71 6.571.452.222,33 2.354.765.388,47 (62,44) JUMLAH ASET 3.143.991.962.867,06 2.756.672.450.667,48 3.062.199.637.596,81 3.752.059.968.699,63 3.719.520.533.036,86 6,60 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 85.737.192.136,36 74.126.489.918,76 78.633.162.781,11 171.977.346.611,87 63.055.824.632,25 (18,71) Utang Perhitungan Fihak Ketiga 1.657.636,00 10.000,00 - 3.450.498,00 - (3.255,27) Bagian Lancar Utang JangkaPanjang - - UtangBelanja 41.532.996.255,00 30.679.095.291,96 61.677.089.499,96 170.997.739.595,72 49.589.844.725,10 (14,36) Penerimaan Diterima Dimuka 188.566.212,21 430.073.829,65 363.877.583,00 676.048.493,00 673.460.879,00 (14,12) Utang kepada PTAskes/BPJS 43.523.628.633,00 42.523.649.397,00 16.078.169.809,00 - 12.675.662.228,00 (13,81) Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU 490.343.400,15 493.661.400,15 514.025.889,15 300.108.025,15 116.856.800,15 (50,29) Utang Bank Garansi Z - Utang Lainnya - - KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 4.105.849.672,85 3.612.188.272,85 3.100.162.383,85 1.740.863.050,18 1.624.006.250,18 (25,48) 04/07/2022 08:12 III-16 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Pertum- buhan % (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Utang Dalam Negeri 4.105.849.672,85 3.612.188.272,85 3.100.162.383,85 1.740.863.050,18 1.624.006.250,18 (25,48) Jumlah Kewajiban 89.843.041.809,21 77.738.678.191,61 81.733.325.164,96 173.718.209.662,05 64.679.830.882,43 (18,72) EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) - - - - - - Pendapatan Ditangguhkan - - - - - - Cadangan Piutang - - - - - - Cadangan Persediaan - - - - - - Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek - - - - - - JumlahEkuitasLancar - - EKUITASDANAINVESTASI - Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang - - - - - - Diinvestasikan dalam Aset Tetap - - - - - - Diinvestasikan dalam Aset Lainnya - - - - - - Dana yang harus Disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang - - - - - - Jumlah Ekuitas Dana Investasi - - - - - - EKUITAS DANA CADANGAN - Diinvestasikan dalam Dana Cadangan - - - - - - Jumlah Ekuitas Dana Cadangan - - - - - - EKUITAS 3.054.148.921.057,85 2.678.933.772.475,87 2.980.466.312.431,85 3.578.341.759.037,58 3.654.840.702.154,43 6,82 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 3.143.991.962.867,06 2.756.672.450.667,48 3.062.199.637.596,81 3.752.059.968.699,63 3.719.520.533.036,86 6,60 Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 04/07/2022 08:12 III-17 1) Aset Aset pemerintah daerah Kabupaten Ciamis selama periode tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Aset lancar pemerintah Kabupaten Ciamis mengalami tren penurunan dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Penurunan signifikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pada komponen Piutang Lain-lain. Investasi tren pertumbuhan yang meningkat pada komponen piutang. 2) Kewajiban Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar (18,72%), dengan rata–rata pertumbuhan kewajiban jangka pendek sebesar (18,71%), sedangkan kewajiban jangka panjang mengalami penurunan rata-rata sebesar (25,48%). 3) Ekuitas Dana Perkembangan ekuitas dana Kabupaten Ciamis selama tahun 2016-2020 naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,82%. Berdasarkan dari neraca Kabupaten Ciamis periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, maka hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas disajikan sebagaimana abel berikut: Tabel 3.3 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Rasio lancar (current ratio) 1,03 1,40 1,05 2,29 2,58 2 Rasio cepat (quick ratio) 0,85 1,12 0,72 1,79 1,49 3 Rasio total hutang terhadap total asset 2,86 2,82 2,67 4,63 1,74 4 Rasio hutang terhadap modal 2,94 2,90 2,74 4,85 1,77 Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 Hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif. Analisis keduanya disajikan berikut ini: A. Rasio Likuiditas Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Kabupaten Ciamis yaitu:
  1. 1.Rasio Lancar (Current Ratio) Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban- kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar pada tahun 2016 adalah sebesar1,03 dan tahun 2020 sebesar 2,58. 04/07/2022 08:12 III-18 B. Rasio Cepat (Quick Ratio) Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Quick rasio menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel diatas, quick rasio pada tahun 2016 sebesar 0,85 serta periode tahun 2020 quick rasio sebesar 1,49 hal ini berarti kemampuan pemerintah Kabupaten Ciamis dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik. C. Rasio Solvabilitas Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Solvable berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri atas:
  2. 1.Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis. Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2016 sebesar 2,86 dan pada tahun 2020 sebesar 1,74 Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.
  3. 2.Rasio Hutang Terhadap Modal Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2016 rasio hutang terhadap modal pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar 2,94 serta periode tahun 2020 sebesar 1,77 Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Ciamis, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang. 3.1.3. Kinerja Pendanaan Non APBD Selain pendanaan dari APBD Kabupaten Ciamis, pembangunan di daerah Kabupaten Ciamis juga didukung oleh berbagai sumber pendanaan lainnya. Kolaborasi dalam pembangunan telah dilakukan sejak periode pembangunan jangka menengah yang lalu. Pada bagian ini akan disajikan kinerja pendanaan Non APBD Kabupaten Ciamis, antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). 04/07/2022 08:12 III-19 A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Kabupaten Ciamis selain bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis, juga memperoleh dukungan dari APBN. Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana Tugas Pembantuan serta Urusan Bersama yang dikelola oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Ciamis. Tabel 3.4 Perkembangan Pendanaan APBN (Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama) Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Tahun Tugas Pembantuan (Rp) Urusan Bersama (Rp)Anggaran Realisasi % 1 2016 31.739.227.000,00 24.447.462.732,00 77,03 - 2 2017 22.177.770.000,00 12.228.822,380,00 55,14 - 3 2018 - - - 4 2019 - - - 5 2020 9.802.527.000,00 9.752.743.585,00 99,49 Sumber: Bappeda Kabupaten Ciamis, 2021, diolah Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan pendanaan APBN di Kabupaten Ciamis pada 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sangat fluktuatif dan cenderung menurun, bahkan pada tahun 2018 sampai dengan 2019 Kabupten Ciamis tidak mendapatkan dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama. Penurunan ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat melului Surat Edaran Bersama (SEB) tiga Menteri yaitu Bappenas, Kementerian Keuangan RI, dan Kementerian Dalam Negeri RI yang menyatakan pemindahan pengalokasian pendanaan APBN dari Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama yang dialihkan ke Dana Alokasi Khusus (DAK) serta disebabkan tidak adanya Dana Urusan Bersama yang disalurkan ke Kabupaten Ciamis. Pelaksanaan penggunaan yang pendanaannya bersumber dari APBN Tahun 2016, paling besar digunakan untuk pembiayaan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan dengan nilai pagu anggaran Rp 27,94 Miliar untuk penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian; peningkatan produksi produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan, peningkatan produksi, produktivitas hortikultura ramah lingkungan. Selain itu juga digunakan untuk Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dengan nilai pagu anggaran Rp 1,92 Miliar untuk penyediaan benih bibit dan peningkatan produksi ternak. Pada Tahun 2017, dana Tugas Pembantuan paling besar digunakan untuk pembiayaan Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, dan Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian dengan nilai pagu anggaran Rp 15,23 Miliar. Selain itu juga digunakan untuk Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri untuk pembangunan pasar rakyat yang direvitalisasi dengan nilai pagu anggaran Rp 6 Miliar. 04/07/2022 08:12 III-20 B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat berupa dana Transfer yang dikelola oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Ciamis. Tabel 3.5 Perkembangan Pendanaan APBD Provinsi Jawa Barat (Bantuan Keuangan) Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Tahun Anggaran Realisasi % 1 2016 215.993.816.675 212.334.095.983 98,31 2 2017 165.915.047.200 152.491.904.842 91,91 3 2018 243.362.748.200 240.196.907.391 98,70 4 2019 390.206.310.600 377.798.831.182 96,82 5 2020 208.384.274.234 204.206.707.634 98,00 Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, 2021, diolah Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan pendanaan APBD Provinsi Jawa Barat (Bantuan Keuangan) di Kabupaten Ciamis pada 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung fluktuatif mengalami kenaikan dan penurunan. Penerimaan pendanaan terkecil pada tahun 2017 dan penerimaan pendanaan terbesar pada tahun 2019, namun demikian realisasi penyerapan anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 relatif tinggi dengan rata-rata penyerapan realisasi sebesar 96,75%. C. Program Kemiteran dan Bina Lingungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Selain APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat, pendanaan pembangunan non APBD Kabupaten Ciamis yang lainnya adalah Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL harus berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Tabel 3.6 Perkembangan Pendanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No. Tahun Realisasi Dana PKBL Realisasi Dana TJSL Jumlah 1 2016 289.238.723 *) 289.238.723 2 2017 337.822.734 *) 337.822.734 3 2018 335.930.395 *) 335.930.395 4 2019 249.700.000 1.970.655.718 2.220.355.718 5 2020 105.000.000 1.958.454.525 2.063.452.525 Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis, 2021, diolah 04/07/2022 08:12 III-21 Dukungan kerjasama pendanaan untuk pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Ciamis yang bersumber dari PKBL dan TJSL berfluktuasi dan cenderung mengalami kenaikan terutama pada tahun 2019 meningkat signifikan dengan adanya tambahan dana TJSL sehingga jumlah dana PKBL dan TJSL yang direalisasikan dari sebesar Rp335.930.395,00 pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp2.220.355.718,00 pada tahun 2019. Sumber pendanaan PKBL dan TJSL yang diterima Kabupaten Ciamis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah dari Bank Jabar Banten dan Bank Indonesia Tasikmalaya. 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2016-2020
  4. 1.Kebijakan Pendapatan Kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2020, diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah , dengan cara:
40. a.Memantapkan kelembagaan.
41. b.Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.
42. c.Meningkatkan koordinasi secara sinergi di bidang Pendapatan Daerah dengan, OPD Penghasil, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
43. d.Mendorong kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
44. e.Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengembangan sistem yang terintegrasi.
45. f.Mengoptimalkan peran dan fungsi UPT Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
46. g.Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah. Adapun upaya-upaya pencapaian target pendapatan daerah Kabupaten Ciamis ditempuh melalui:
47. a.Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
48. b.Memberikan dukungan terhadap upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah berupa pemberian biaya operasional dan insentif kepada OPD Penghasil; sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah.
49. c.Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah.
50. d.Meningkatkan koordinasi secara sinergi di bidang Pendapatan Daerah dengan, OPD Penghasil, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. 04/07/2022 08:12 III-22
51. e.Mendorong kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
52. f.Meningkatkan dan memperbaiki prasarana dan sarana UPT sehingga peran dan fungsinya lebih optimal dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
53. g.Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
54. h.Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi pengunaan anggaran daerah. Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah ditempuh dengan:
55. a.Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan.
56. b.Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan dana perimbangan.
  1. 2.Kebijakan Belanja Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu:
57. a.Prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah.
58. b.Prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah.
59. c.Prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perkembangan target (murni) alokasi belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2016-2020) mengalami peningkatan sebesar 2,07 persen. Sementara perkembangan realisasi alokasi belanja daerah selama kurun waktu 2016-2020 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 2,73 persen. Kebijakan Belanja Daerah tetap diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain meliputi: 04/07/2022 08:12 III-23
60. a.Program dan kegiatan prioritas sesuai RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2014-2019 dan periode tahun pertama RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024;
61. b.Pemenuhan realisasi Janji Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2014-2019.
62. c.Pengalokasian anggaran untuk belanja pemenuhan urusan (urusan wajib, pilihan dan penunjang urusan pemerintahan), yang menjadi kewenangan daerah sesuai tugas dan fungsi OPD.
  1. 3.Kebijakan Pembiayaan Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan di terima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, adapun penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pembelian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pemerintah pusat membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit APBD.
63. a.Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah. Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2016 adalah bersumber dari SiLPA tahun 2015. 04/07/2022 08:12 III-24
64. b.Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pembayaran pinjaman daerah. Kebijakan pembiayaan adalah:
  1. 1.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelum (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten;
  2. 2.Penyertaan modal dan pembiayaan pinjaman manakala terjadi surplus anggaran;
  3. 3.Penyertaan modal BUMD dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil kajian tindak lanjut revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD serta pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan;
  4. 4.Penyediaan dana bergulir (Kredit Cinta Rakyat) dengan skema memberikan kredit tanpa agunan dengan bunga rendah;
  5. 5.Persiapan pelaksanaan penerbitan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis;
  6. 6.Dana cadangan daerah untuk pelaksanaan Pemilukada serentak; 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Ciamis bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Ciamis pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang, analisis proporsi penggunaan anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut:
65. a.Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara serial menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Ciamis, yang dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut: 04/07/2022 08:12 III-25 Tabel 3.7 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 RATA- RATA %ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI (Un Audited) % Belanja Daerah 2.647.585.765.822 2.460.806.671.948 92,95 2.633.973.059.575 2.526.057.464.021 95,90 2.628.316.861.793 2.602.915.468.682 99,03 2.974.005.508.872 2.692.635.013.098 90,54 2.790.162.692.913 2.666.315.674.066 95,56 94,80 BELANJA OPERASI 1.717.215.751.118 1.569.167.729.087 91,38 1.748.756.912.098 1.674.507.110.191 95,75 1.747.808.326.866 1.753.610.863.445 100,33 1.882.959.635.348 1.754.867.096.615 93,20 1.849.580.448.023 1.745.925.142.603 94,40 95,01 Belanja pegawai 1.321.271.656.317 1.195.159.427.503 90,46 1.224.067.768.108 1.175.438.475.552 96,03 1.216.621.951.722 1.240.938.263.510 102,00 1.245.547.013.799 1.193.029.119.629 95,78 1.190.840.513.481 1.133.956.625.450 95,22 95,90 Belanja barang dan jasa 304.644.804.801 284.248.958.584 93,31 383.381.247.307 360.791.368.955 94,11 415.370.941.810 399.102.166.601 96,08 533.874.503.149 477.336.326.986 89,41 535.971.734.542 492.498.267.153 91,89 92,96 Belanja bunga - 1.393.096.683 1.030.165.684 73,95 465.833.334 465.833.334 100,00 - - - - 86,97 Belanja subsidi 16.988.090.000 16.988.040.000 100,00 15.500.000.000 15.289.200.000 98,64 - - - - - 99,32 Belanja hibah 69.785.200.000 68.430.303.000 98,06 119.344.800.000 117.344.400.000 98,32 110.190.600.000 108.291.100.000 98,28 95.408.368.400 76.830.400.000 80,53 89.042.600.000 87.413.250.000 98,17 94,67 Belanja bantuan sosial 4.526.000.000 4.341.000.000 95,91 5.070.000.000 4.613.500.000 91,00 5.159.000.000 4.813.500.000 93,30 8.129.750.000 7.671.250.000 94,36 33.725.600.000 32.057.000.000 95,05 93,92 BELANJA MODAL 585.177.129.419 549.753.299.274 93,95 481.045.653.039 452.171.458.810 94,00 469.187.662.261 442.374.318.119 94,29 641.438.720.424 520.316.832.767 81,12 434.140.664.240 416.800.356.462 96,01 91,87 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.250.125.350 - - 3.000.000.000 - - 3.856.666.666 - - 10.000.000.000 - - 2.500.000.000 - - - BELANJA TRANSFER 342.942.759.935 341.885.643.587 99,69 401.170.494.438 399.378.895.020 99,55 407.464.206.000 406.930.287.118 99,87 439.607.153.100 417.451.083.716 94,96 503.941.580.650 503.590.175.001 99,93 98,80 Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahandesa 6.832.988.335 5.885.958.000 86,14 7.100.000.000 6.195.717.564 87,26 6.900.000.000 6.828.909.000 98,97 4.600.000.000 3.427.646.147 74,51 4.253.948.000 4.176.655.488 98,18 89,01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik 336.109.771.600 335.999.685.587 99,97 394.070.494.438 393.183.177.456 99,77 400.564.206.000 400.101.378.118 99,88 435.007.153.100 414.023.437.569 95,18 499.687.632.650 499.413.519.513 99,95 98,95 Jumlah Belanja 2.647.585.765.822 2.460.806.671.948 92,95 2.633.973.059.575 2.526.057.464.021 95,90 2.628.316.861.793 2.602.915.468.682 99,03 2.974.005.508.872 2.692.635.013.098 90,54 2.790.162.692.913 2.666.315.674.066 95,56 94,80 Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, tahun 2021, tahun 2021 04/07/2022 08:12 III-26 Berdasarkan Tabel 3.4 rata–rata persentase Anggaran Belanja terhadap Realisasi Belanja dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar 94,80% yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar 95,01%, Belanja Modal sebesar 91,87%, Belanja Transfer sebesar 98,80% dan Belanja Tidak Terduga sebesar 0% karena belum ada realisasi.
66. b.Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Ciamis ditampilkan pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.8 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 (un Audited) Rata-Rata Pertum- buhan (%) BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai 1.114.677.891.248,00 1.076.967.925.376,00 1.167.699.550.523,00 1.106.301.199.874,00 1.019.980.756.757,00 (2,57) Belanja Barang 364.730.494.839,00 459.261.919.131,00 472.340.879.588,00 564.064.246.741,00 606.474.135.846,00 7,25 Bunga - 1.030.165.684,00 465.833.334,00 - - (4,23) Subsidi 16.988.040.000,00 15.289.200.000,00 - - - 1,78 Hibah 69.179.266.200,00 118.093.363.200,00 109.742.836.000,00 78.296.043.000,00 88.975.619.900,00 7,45 Bantuan Sosial 4.341.000.000,00 4.613.500.000,00 4.813.500.000,00 7.671.250.000,00 32.057.000.000,00 28,03 Jumlah Belanja Operasi 1.569.916.692.287,00 1.675.256.073.391,00 1.755.062.599.445,00 1.756.332.739.615,00 1.747.487.512.503,00 1,49 BELANJA MODAL Belanja Tanah 2.227.951.489,00 3.102.214.000,00 1.285.506.600,00 5.509.844.030,00 7.528.738.062,00 (32,87) Belanja Peralatan dan Mesin 46.929.202.309,00 60.796.748.097,00 67.529.655.436,00 77.746.440.501,00 119.193.660.017,00 (3,28) Belanja Gedung dan Bangunan 173.911.926.720,00 138.811.210.669,00 129.019.045.803,00 170.944.095.718,00 101.745.576.531,00 (11,29) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 300.001.181.395,00 220.706.546.451,00 214.461.211.025,00 208.157.849.789,00 147.506.526.166,00 (13,13) Belanja Aset Tetap Lainnya - - 30.078.899.255,00 57.958.602.729,00 40.825.855.686,00 21,23 Belanja Aset Lainnya 26.683.037.361,00 28.754.739.593,00 - - - 16,05 Jumlah Belanja Modal 549.753.299.274,00 452.171.458.810,00 442.374.318.119,00 520.316.832.767,00 416.800.356.462,00 (4,65) BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga - - - - - - Jumlah Belanja Tak Terduga - - - - - - BELANJA TRANSFER - 04/07/2022 08:12 III-27 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 (un Audited) Rata-Rata Pertum- buhan (%) Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 5.885.958.000,00 6.195.717.564,00 6.828.909.000,00 3.427.646.147,00 4.176.655.488,00 (11,18) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa 335.250.722.387,00 392.434.214.256,00 398.649.642.118,00 412.557.794.569,00 497.851.149.613,00 15,12 Jumlah Belanja Transfer 341.136.680.387,00 398.629.931.820,00 405.478.551.118,00 415.985.440.716,00 502.027.805.101,00 14,85 JUMLAH BELANJA 2.460.806.671.948,00 2.526.057.464.021,00 2.602.915.468.682,00 2.692.635.013.098,00 2.666.315.674.066,00 2,73 Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, tahun 2021 Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.9 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No Uraian Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) Persentase (a) (b) (a)/(b)x100% 1 2016 1.114.677.891.248 2.479.793.417.440 44,95 2 2017 1.076.967.925.376 2.607.540.768.758 41,30 3 2018 1.167.699.550.523 2.638.799.189.082 44,25 4 2019 1.106.301.199.874 2.719.546.809.237 40,68 5 2020 1.019.980.756.757 2.789.639.474.243 36,56 Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, tahun 2021 04/07/2022 08:12 III-28 Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah fluktuatif dari waktu ke waktu. Tahun 2016 persentasenya sebesar 44,95% dan tahun 2020 persentasenya mengalami penurunan menjadi sebesar 36,56%. Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk porsi belanja pembangunan ke depan lebih ditingkatkan.
67. c.Analisis Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran Wajib dan Mengikat dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 3.10 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun Rata- rata Pertum- buhan % 2016 2017 2018 2019 2020 A Belanja Operasi 1.114.677.891.248 1.076.967.925.376 1.167.699.550.523 1.155.054.362.611 1.105.102.357.036 (4,47) 1 Belanja Pegawai 1.114.677.891.248 1.076.967.925.376 1.167.699.550.523 1.155.054.362.611 1.105.102.357.036 (4,47) B Belanja Transfer 341.136.680.387 398.629.931.820 405.478.551.118 443.107.153.100 485.094.513.650 71,74 1 Belanja Bagi Hasil 5.885.958.000 6.195.717.564 6.828.909.000 8.100.000.000 8.100.000.000 41,11 2 Belanja Bantuan Keuangan 335.250.722.387 392.434.214.256 398.649.642.118 435.007.153.100 476.994.513.650 72,25 C Pengeluaran Pembiayaan 8.330.171.979 6.490.000.000 4.400.000.000 10.921.830.191 5.500.000.000 (23,95) 1 Penyertaan Modal 8.330.171.979 6.490.000.000 4.400.000.000 10.921.830.191 5.500.000.000 (23,95) TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA (A+B+C) 1.464.144.743.614 1.482.087.857.196 1.577.578.101.641 1.609.083.345.902 1.595.696.870.686 15,06 Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, tahun 2021, tahun 2021 3.2.2. Analisis Pembiayaan Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. 04/07/2022 08:12 III-29 Tabel 3.11 Penutup Defisit Riil Anggaran Periode Tahun 2016-2020 Kabupaten Ciamis No. Uraian Proporsi dari total defisit Riil 2016 2017 2018 2019 2020 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebelumnya 115.584.468.595,00 8.645.264.189,60 47.311.037.288,16 7.121.270.115,16 245.707.413.260,68 2 Pencairan dana cadangan - 12.500.000.000,00 - - - 3 Penerimaan Pinjaman Daerah - 51.540.496.987,00 25.000.000.000,00 6.965.700.700,00 6.455.458.500,00 4 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah (penerimaan dana bergulir) - - - - - 5 Penerimaan Piutang Daerah - - - - - Jumlah 115.584.468.595,00 72.685.761.176,60 72.311.037.288,16 14.086.970.815,16 252.162.871.760,68 Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, tahun 2021, tahun 2021 Kemudian analisis yang dapat dilakukan untuk mendapat gambaran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yatu melalui Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Nilai SiLPA kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut ini: Tabel 3.12 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Periode Tahun 2016-2020 Kabupaten Ciamis No Uraian Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Rp % dari SILPA Rp % dari SILPA Rp % dari SILPA Rp % dari SILPA Rp % dari SILPA 1 Jumlah SILPA 152.279.649.068,00 100,00 8.645.264.187,00 100,00 47.311.047.288,00 100,00 7.121.270.115,00 100,00 245.707.413.260,00 100,00 2 Pelampauan penerimaan PAD - - 8.466.820.024,00 97,94 - - 3.551.075.882,00 49,87 9.801.223.059,00 3,99 3 Pelampauan penerimaan dana perimbangan - - - - - - - - - - 4 Pelampauan penerimaan lain- lain pendapatan daerah yang sah - - - - 10.960.506.800,00 23,17 1.223.017.439,00 17,17 3.000.000.000,00 1,22 5 Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya - - 178.444.163,00 2,06 36.350.540.488,00 76,83 2.347.176.794,00 32,96 232.906.190.201,00 94,79 6 Kegiatan lanjutan 152.279.649.068,00 100,00 - - - - - - - - Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, tahun 2021 3.3. Kerangka Pendanaan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. 04/07/2022 08:12 III-30 Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Adapun proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2020-2024 berdasarkan rata–rata pertumbuhan sebaran pendapatan periode sebelumnya, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.10, sebagai berikut: Tabel 3.13 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024 Uraian Tahun Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi 2020 Anggaran 2021 Proyeksi 2022 Proyeksi 2023 Proyeksi 2024 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) % PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah 64.966.701.051,00 67.175.000.000 69.190.250.000 71.265.957.000 73.403.936.000 3,01 Pendapatan Retribusi Daerah 8.110.809.967,00 9.358.558.500 9.629.391.000 9.918.273.000 10.215.821.000 5,49 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.676.875.983,00 3.700.000.000 3.811.000.000 3.925.330.000 4.043.090.000 2,34 Lain-lain PAD yang Sah 177.437.937.019,16 172.941.441.500 178.139.609.000 183.483.797.000 188.988.311.000 1,54 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 254.192.324.020,16 253.175.000.000 260.770.250.000 268.593.357.000 276.651.158.000 2,08 PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.921.386.555.762,00 1.955.031.818.000 2.052.783.408.360 2.155.422.578.618 2.263.193.707.899 4,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 320.086.024.634,00 129.813.381.000 342.092.056.234 346.103.289.234 350.234.859.234 -20,55 Total Pendapatan Transfer 2.241.472.580.396,00 2.084.845.199.000 2.394.875.464.594 2.501.525.867.852 2.613.428.567.133 3,49 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah 124.567.805.014,0 - 128.300.176.393 132.149.181.684 136.113.657.135 26,46 Pendapatan Dana Darurat - - - - - 0,00 Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - - - - - 0,00 Jumlah Pendapatan Lain- lain yang Sah 124.567.805.014,0 - 128.300.176.393 132.149.181.684 136.113.657.135 26,46 JUMLAH PENDAPATAN 2.620.232.709.430,16 2.338.020.199.000 2.783.945.890.987 2.902.268.406.536 3.026.193.382.268 3,03 BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai 1.019.980.756.757,00 1.010.760.994.392 1.102.696.575.992 1.135.777.473.272 1.169.850.797.470 3,31 Belanja Barang dan Jasa 606.474.135.846,00 582.736.386.143 564.457.059.932 603.611.759.730 621.720.112.522 0,52 Bunga - - - - - 0,00 Subsidi - - - - - 0,00 Hibah 88.975.619.900,00 101.948.608.400 96.669.821.000 93.769.727.000 90.956.636.000 0,27 Bantuan Sosial 32.057.000.000,00 7.340.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 -82,12 Jumlah Belanja Operasi 1.747.487.512.503,00 1.702.785.988.935 1.771.823.456.924 1.841.158.960.002 1.890.527.545.992 1,91 04/07/2022 08:12 III-31 Uraian Tahun Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi 2020 Anggaran 2021 Proyeksi 2022 Proyeksi 2023 Proyeksi 2024 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) % BELANJA MODAL Belanja Tanah 7.528.738.062,00 4.555.600.000 6.735.882.760 6.937.959.243 7.146.098.020 -6,77 Belanja Peralatan dan Mesin 119.193.660.017,00 56.089.841.940 149.883.857.027 154.380.372.738 159.011.783.920 -11,03 Belanja Gedung dan Bangunan 101.745.576.531,00 34.891.930.025 69.025.891.150 108.186.855.864 111.432.461.540 -25,76 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 147.506.526.166,00 101.365.832.500 286.709.028.126 295.310.298.969 324.975.589.264 7,79 Belanja Aset Tetap Lainnya 40.825.855.686,00 1.059.300.000 1.082.324.000 1.114.793.720 1.148.237.532 -936,52 Belanja Aset Lainnya - - - - - 0,00 Jumlah Belanja Modal 416.800.356.462,00 197.962.504.465 513.436.983.063 565.930.280.534 603.714.170.276 -8,39 BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga - 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 25,00 Jumlah Belanja Tak Terduga - 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 25,00 BELANJA TRANSFER Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 4.176.655.488,00 8.100.000.000 8.343.000.000 8.593.290.000 8.851.088.000 14,29 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa 497.851.149.613,00 465.153.455.600 482.140.851.000 496.605.076.000 511.503.228.000 0,58 Jumlah Belanja Transfer 502.027.805.101,00 473.253.455.600 490.483.851.000 505.198.366.000 520.354.316.000 0,81 JUMLAH BELANJA 2.666.315.674.066,00 2.384.001.949.000 2.785.744.290.987 2.922.287.606.536 3.024.596.032.268 2,66 SURPLUS/DEFISIT (46.082.964.636) -45.981.750.000 -1.798.400.000 -20.019.200.000 1.597.350.000 -253,19 PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SiLPA Tahun Sebelumnya 245.707.413.260,68 20.000.000.000 18.000.000.000 16.200.000.000 14.600.000.000 -290,43 Pencairan Dana Cadangan - - - 15.000.000.000 - 25,00 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - - 0,00 Penerimaan Pinjaman Daerah 6.455.458.500,00 50.000.000.000 - - - 21,77 Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan/atau - - - - - 0,00 Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundag-undangan - - - - - 0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaaan 252.162.871.760,68 70.000.000.000 18.000.000.000 31.200.000.000 14.600.000.000 -155,13 PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo - 518.250.000 701.600.000 680.800.000 697.350.000 31,36 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 4.580.000.000,00 13.500.000.000 - 10.500.000.000 10.500.000.000 41,52 Pembayaran Pokok Utang 6.755.566.525,00 - 10.500.000.000 - - 25,00 Pembayaran Ganti Rugi 961.100.000,00 - - - - 0,00 Pembayaran Utang Pihak Ketiga 111.027.133.652,00 - - - - 0,00 Pembentukan Dana Cadangan - 10.000.000.000 5.000.000.000 - 5.000.000.000 25,00 Pemberian Pinjaman Daerah ;dan/atau - - - - 0,00 Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - - - - - 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 123.323.800.177,00 24.018.250.000 16.201.600.000 11.180.800.000 16.197.350.000 -118,91 PEMBIAYAAN NETO 128.839.071.583,68 45.981.750.000 1.798.400.000 20.019.200.000 -1.597.350.000 -298,18 04/07/2022 08:12 III-32 Uraian Tahun Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi 2020 Anggaran 2021 Proyeksi 2022 Proyeksi 2023 Proyeksi 2024 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) % Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 82.756.106.947,84 - - - - Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, tahun 2021 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan
  1. 1.Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran selama periode 2019-2024 digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta untuk menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja. Upaya perbaikan kinerja pengelolaan anggaran yang lebih baik terus dioptimalkan melalui proses perencanaan, penganggaran, sistem pengendalian dan evaluasi yang dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan anggaran semakin efektif serta sesuai dengan perencanaan. Tabel 3.14 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 Uraian Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya (SiLPA) 7.121.270.115 245.707.413.261 20.000.000.000 18.000.000.000 16.200.000.000 14.600.000.000 Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, tahun 2021
  2. 2.Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat proyeksi tahun 2019 sampai dengan 2024 menggunakan data rata-rata pertumbuhan belanja wajib kurun waktu 2014-
  3. 2018.Direncanakan nilai dan tingkat pertumbuhan Belanja Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dari periode tahun 2019 sampai dengan periode Tahun 2024 mengalami kenaikan sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel 3.12 berikut ini: Tabel 3.15 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 A Belanja Operasi 1.019.980.756.757,00 1.010.760.994.392 1.102.696.575.992 1.135.777.473.272 1.169.850.797.470 1 Belanja Pegawai 1.019.980.756.757,00 1.010.760.994.392 1.102.696.575.992 1.135.777.473.272 1.169.850.797.470 04/07/2022 08:12 III-33 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 B Belanja Transfer 502.027.805.101 473.253.455.600 490.483.851.000 505.198.366.000 520.354.316.000 1 Belanja Bagi Hasil 4.176.655.488,00 8.100.000.000 8.343.000.000 8.593.290.000 8.851.088.000 2 Belanja Bantuan Keuangan 497.851.149.613,00 465.153.455.600 482.140.851.000 496.605.076.000 511.503.228.000 C Pengeluaran Pembiayaan 4.580.000.000 13.500.000.000 - 10.500.000.000 10.500.000.000 1 Penyertaan Modal 4.580.000.000,00 13.500.000.000 - 10.500.000.000 10.500.000.000 D TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA (A+B+C) 1.526.588.561.858 1.497.514.449.992 1.593.180.426.992 1.651.475.839.272 1.700.705.113.470 Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, tahun 2021
  4. 3.Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) serta Belanja Tidak Langsung dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2019-2024 untuk mendanai pembangunan Kabupaten Ciamis, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.13 Tabel 3.16 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024 No Uraian Proyeksi Realisasi 2020 Anggaran 2021 Proyeksi 2022 Proyeksi 2023 Proyeksi 2024 1 Pendapatan 2.620.232.709.430,16 2.338.020.199.000 2.783.945.890.987 2.902.268.406.536 3.026.193.382.268 2 Pencairan dana cadangan ( Sesuai dengan Perda ) - - - 15.000.000.000 - 3 Sisa lebih riil Perhitungan Anggaran 245.707.413.260,68 20.000.000.000 18.000.000.000 16.200.000.000 14.600.000.000 Total Penerimaan 2.865.940.122.690,84 2.358.020.199.000,00 2.801.945.890.987,00 2.933.468.406.536,00 3.040.793.382.268,00 Dikurangi : 4 Belanja Pegawai 1.019.980.756.757,00 1.010.760.994.392 1.102.696.575.992 1.135.777.473.272 1.169.850.797.470 5 Belanja Hibah 88.975.619.900,00 101.948.608.400 96.669.821.000 93.769.727.000 90.956.636.000 6 Belanja Bantuan Sosial 32.057.000.000,00 7.340.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 7 Pengeluaran Pembiayaan 123.323.800.177,00 24.018.250.000 16.201.600.000 11.180.800.000 16.197.350.000 Kapasitas riil kemampuan keuangan 1.601.602.945.856,84 1.213.952.346.208,00 1.578.377.893.995,00 1.684.740.406.264,00 1.755.788.598.798,00 Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, tahun 2021
  5. 4.Kebijakan Alokasi Anggaran Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow program) dan kebutuhan. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ditunjukkan pada Tabel 3.14. Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daearah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama 04/07/2022 08:12 III-34 sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:
68. a.Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
69. b.Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
70. c.Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Dalam peraturan tersebut ini, prioritas anggaran diarahkan untuk Prioritas I secara lebih efisien dan Prioritas II lebih dialokasikan bagi program unggulan daerah untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, sedangkan prioritas III dialokasikan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan bobot untuk membiayai prioritas II lebih besar. Penggunaan kapasitas keuangan Daerah tahun 2020 dan rencana penggunaan kapasitas keuangan Daerah tahun 2021 sampai dengan 2024 tidak sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana penggunaan kapasitas keuangan tetap akan dialokasikan kepada prioritas pembangunan daerah tahun 2021-2024 dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagai berikut:
71. a.Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat, serta 8 (delapan) prioritas pembangunan Daerah sebagai berikut:
  1. 1.Peningkatan akses dan layanan kesehatan masyarakat.
  2. 2.Peningkatan ekonomi yang berkualitas, ketahanan pangan dan peningkatan daya beli masyarakat.
  3. 3.Penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja.
  4. 4.Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan untuk semua.
  5. 5.Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
  6. 6.Peningkatan kemandirian desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
  7. 7.Peningkatan pengarusutamaan gender, ketahanan keluarga dan perlindungan anak, serta peningkatan peran pemuda, pengembangan olahraga, seni dan budaya.
  8. 8.Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi. 04/07/2022 08:12 III-35
72. b.Prioritas II, dialokasikan untuk pemenuhan Program Unggulan Daerah atau janji Bupati dan Wakil Bupati Ciamis, dan urusan wajib yang tidak termasuk dalam 8 (delapan) prioritas pembangunan Daerah, serta pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Lebih rinci mengenai alokasi masing-masing prioritas disajikan pada tabel berikut. Tabel 3.17 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024 Uraian Proyeksi 2020 2021 2022 2023 2024 Kapasitas Riil kemampuan keuangan 1.601.602.945.856,84 1.213.952.346.208,00 1.578.377.893.995,00 1.684.740.406.264,00 1.755.788.598.798,00 Prioritas I (60%) 960.961.767.514,10 728.371.407.724,80 947.026.736.397,00 1.010.844.243.758,40 1.053.473.159.278,80 Prioritas II (40%) 640.641.178.342,74 485.580.938.483,20 631.351.157.598,00 673.896.162.505,60 702.315.439.519,20 Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, tahun 2021 3.4. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya Dalam rangka mempercepat pembangunan di Kabupaten Ciamis dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta pihak lain. Pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Barat berupa bantuan keuangan kepada APBD Kabupaten atau langsung ke desa, sedangkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Ciamis. Selain APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN pendanaan pembangunan non APBD Kabupaten Ciamis yang lainnya berasal dari pihak lain (swasta) dengan mensinergikan penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL untuk bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur dengan program pembangunan di Kabupaten Ciamis. 04/07/2022 08:12 IV-1 4.1.1. Permasalahan Daerah A. Pemetaan Permasalahan Daerah Berdasarkan data pencapaian indikator makro daerah, pencapaian sasaran RPJMD dan pencapaian program di setiap urusan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pada BAB II, memberikan gambaran sasaran dan program yang telah atau belum mencapai kinerja yang ditargetkan sebagai bahan analisa permasalahan di masa lalu. Selain itu, pada BAB II juga disajikan pencapaian Sustainable Development Goals (SDG’s), penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Ciamis tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, yang akan menjadi pertimbangan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis daerah, untuk penentuan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Pemetaan permasalahan daerah yang telah diintegrasikan dengan hasil identifikasi permasalahan daerah KLHS untuk bahan penentuan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, sebagaimana tabel berikut : Tabel 4.1 Pemetaan Permasalahan Daerah Masalah Masalah Pokok Akar Masalah
  1. 1.Kualitas Pembangunan Manusia Masih Rendah • Kualitas Pembangunan Manusia yang diukur dengan Indikator IPM, pada Tahun 2020 baru mencapai 70,49 point. Dalam 5 tahun terakhir terdapat kecenderungan yang semakin meningkat, tetapi laju peningkatannya hanya mencapai rata-rata sekitar 0,51% per tahun, dan capaiannya masih jauh dari kondisi ideal yang diharapkan. - Terbatasnya akses terhadap layanan pendidikan, baik formal maupun informal terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah/miskin. - Penyelenggaraan pendidikan kese- taraan (Paket B, dan Paket C) belum optimal. - Masih rendahnya akses terhadap layanan kesehatan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah/ miskin. 04/07/2022 08:12 IV-2 Masalah Masalah Pokok Akar Masalah • Bila dilihat dari komponen pembentuk IPM : Indeks Pendidikan pada tahun 2020 mencapai 64,72 dengan laju peningkatan dalam 5 tahun terakhir rata-rata sekitar 0,41% per tahun, Indeks Kesehatan pada tahun 2020 mencapai 79,74 dengan laju peningkatannya rata-rata sekitar 0,36% per tahun, Indeks Pengeluaran (Daya Beli) pada tahun 2020 mencapai 67,55 dengan laju peningkatan rata- rata sekitar 0,91% per tahun. • Target APK SD/MI/sederajat belum tercapai (2019 103,6%; gap 10,49%). Target APK SMP/MTs/sederajat belum tercapai (2019 99,95%; gap 6,99%). Target RLS belum tercapai (2019 7,69 tahun; gap 1,11 tahun). • Tingkat Prevalensi malnutrisi belum tercapai (2019 4%; target menurun). Target persentase bayi yang mendapatkan ASI ekslusif belum tercapai (2019 58,1%, target menurun. • Target Angka Kematian Neonatal (AKN) belum tercapai (2019 7,5; target menurun). • Target Angka Kematian Bayi (AKB) belum tercapai (2019 2,4; gap 2,38). Target prevalensi tekanan darah tinggi belum tercapai (2019 36,1%; gap 11,8%). Target prevalensi obesitas belum tercapai (2019 28,2%; gap 12,8%). • Belum optimalnya pelayanan akses air minum layak 67,02% (2019), sanitasi 63,52% (2019) • Masih adanya permasalahan terkait STBM dan ODF/BABS - Masih rendahnya pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan mengakses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. - Perlunya jaminan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah tanpa biaya, setara dan berkualitas. - Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta manula. - Pencegahan kematian bayi baru lahir dan balita belum optimal. - Masih terjadinya kematian dini akibat penyakit tidak menular, perlu pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. - Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan bersih dan sehat (PHBS).
  2. 2.Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi belum optimal • Selama tahun 2016-2019 perekonomian daerah mengalami pertumbuhan masing-masing 5,99%
(2016), 5,21% (2017), 5,44% (2018), 5,38% (2019) atau mencapai rata-rata pertumbuhan sekitar 5,50% per tahun. Namun pada tahun 2020 sebagai akibat dari dampak covid 19 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Ciamis mengalami kontraksi menjadi -0,14 %. • Disisi lain pertumbuhan ekonomi dimaksud belum dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan. Angka kemiskinan tahun 2016 8,42%, tahun 2017 8,20%, tahun 2018 7,22%, tahun 2019 6,65% dan tahun 2020 seiring dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi - Perekonomian daerah belum secara optimal dibangun dari usaha-usaha ekonomi rakyat (ekonomi kerakyatan) berdasarkan potensi yang tersedia dimana usaha-usaha ekonomi tersebut secara riil dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. - Program-program pembangunan ekonomi selama ini tidak fokus, tidak tuntas dan tanggung sehingga kurang dapat mengungkit terhadap pertumbuhan ekonomi. - Sinergitas dalam pembangunan ekonomi sangat lemah (antar sektor, antar sumberdaya, antar wilayah). 04/07/2022 08:12 IV-3 Masalah Masalah Pokok Akar Masalah akibat covid-19 tingkat kemiskinan kembali meningkat menjadi 7,22%; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2016 6,95%, tahun 2017 5,17%, tahun 2018 4,60%, tahun 2019 5,10%, dan tahun 2020 5,66%, demikian pula terhadap peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Sementara itu Nilai Tukar Petani juga masih relatif rendah (tahun 2019 NTP 113,07) dan kesenjangan ekonomi masih cukup lebar (Indeks Gini tahun 2016 0,33 menjadi 0,33 pada tahun 2020) - Ketersediaan dan kualitas infrastruktur belum memadai. - Sarana dan prasarana perekonomian belum dimanfaatkan secara optimal.

3.Masalah Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial • Tingkat Kemiskinan masih tinggi (capaian 2019 6,65%) dan Tingkat Pengangguran Terbuka masih tinggi (capaian 2019 5,16%) • Target rumah tanggga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan berlum tercapai (capaian 2019 89,12%; gap 10,88%). • Target rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi (capaian 2019 73,06%; gap 26,94%) • Meningkatnya jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana (nilai 2019 39 Miliar; target menurun) • Target prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan belum tercapai (2019 25,2%; gap 16,7%). • Target prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan belum tercapai (2019 58,1%; target menurun) - Piramida penduduk untuk jumlah penduduk usia > 65 tahun tinggi. - Penanganan kemiskinan dan pengangguran tidak terkoordinasi dengan baik. - Kurang tersedianya lapangan pekerjaan dan lapangan usaha. - Ketersediaan data kemiskinan kurang akurat. - Pemanfaatan data kemiskinan dalam intervensi program masih rendah. - Akses bagi semua orang khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan terhadap pangan yang bergizi masih rendah
4.Menurunnya kontribusi kategori lapangan usaha utama PDRB (pertanian, perdagangan, serta transportasi dan pergudangan) • Masih rendahnya persentase tenaga kerja formal (capaian 2019 33,04) • Belum optimalnya proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB dan belum optimalnya jumlah wisatawan mancanegara • Proprosi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industry • Belum optimalnya rasio penerimaan pajak terhadap PDRB • Selama tahun 2014-2018 PAD menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 6,64% per tahun tetapi masih terlalu rendah; • Proporsi PAD terhadap APBD baru mencapai 9,01%, sehingga ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat dan Provinsi masih tinggi • Jumlah investasi (PMDN) selama tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dengan nilai investasi Rp.151,038 M (2014), 173,275 M - Belum optimalnya kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan; - Belum optimalnya kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal; - Akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau dan integrase ke dalam rantai nilai pasar masih rendah; - Sistem pemungutan PAD belum efektif dan efisien. Sumber-sumber PAD relatif tidak berubah dari tahun ke tahun. Data potensi beberapa sumber PAD belum akurat. 04/07/2022 08:12 IV-4 Masalah Masalah Pokok Akar Masalah

(2015), 178 M (2016), 187,734 M
(2017), 206,576 M (2018) atau hanya mengalami pertumbuhan rata-rata 8,20% per tahun - Kurangnya promosi investasi dan Daya saing investasi masih rendah. - Belum tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). - Data potensi dan peluang investasi belum tersedia secara akurat.

5.Kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana • Terjadinya konflik pemetaan ruang • Sampah/limbah belum dikelola dengan baik • Banjir di perkotaan • Ruang Terbuka Hijau / Jalur Hijau Kota kurang terpelihara • Belum optimalnya proporis tutupan hutan (tahun 2019 12,33%) dan rehabilitasi lahan kritis • Belum optimalnya pelayanan akses air minum layak (2019 67,02%), sanitasi (2019 63,52%), air limbah (komunal), kualitas air baku, sistem informasi air baku (2019 6 wilayah sungai), dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sempadan sungai/danau (2019 4). Masih adanya permasalahan terkait STBM dan ODF/BABS • Belum optimalnya penyediaan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau juga penangangan sampah perkotaan (2019 67,71%) • Masih tingginya jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana (2019 25.261 juta) - Sinergitas dalam mewujudkan kawasan pertumbuhan masih rendah. - Pengelolaan kawasan pertumbuhan belum dilakukan dengan baik. - Kurangnya pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota khususnya di Pusat-pusat kegiatan ekonomi. Manajemen persampahan/ limbah masih belum optimal. Pengelolaan RTH/Jalur Hijau belum baik. Tingkat kesadaran masyarakat dalam mewujudkan kota yang tertib, bersih dan asri masih rendah/penataan kawasan kumuh. - Perlunya mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurahi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan meingkatkan daur ulang serta penggunaan kembali barang daur ulang secara aman; - Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan. - Mengurangi jumlah kematian dan kerugian ekonomi relatif yang disebabkan oleh bencana; Mengurangi dampak lingkungan perkotaan, termasuk memberikan perhatian khusus pada kualitas udara, air dan lahan
6.Pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah belum tumbuh dan berkembang • Perkembangan ekonomi dari Pusat- pusat Kegiatan Lokal belum signifikan. • Kawasan-kawasan strategis Kabupaten (Kawasan Agropolitan, Kawasan Lumbung Padi, Kawasan Perdesaan, Kawasan Perbatasan, dll) belum berkembang menjadi kawasan pusat pertumbuhan yang akan berdampak terhadap perkembangan daerah sekitarnya. - Sinergitas dalam mewujudkan kawasan pertumbuhan masih rendah. - Pengelolaan kawasan pertumbuhan belum dilakukan dengan baik. - Sarana dan Prasarana Perkotaan belum memadai (drainase, PJU, TPU, Traffic Light, dll).
7.Kesetaraan Gender, Ketahanan Keluarga, Perlindungan Anak, peran pemuda, serta pengembangan olahraga, seni dan • Target proporsi perempuan usia reproduksi yang memiliki kebutuhan KB belum tercapai (2019 0,76%; gap 65,24%) • Target jumlah kebijakan yang responsive gender belum tercapai (2019 2 kebijakan; gap 14 kebijakan) • Target proporsi perempuan umur 20- 24 tahun yang berstatus kawin atau - Akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk KB, informasi dan pendidikan - Masih terjadinya diskriminasi terhadap kaum perempuan - Pencegahan perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan 04/07/2022 08:12 IV-5 Masalah Masalah Pokok Akar Masalah budaya berstatus hidup bersama belum tercapai (2019 1,41; tujuan menurun) • Target proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen belum tercapai (2019 8,08%; target menurun). - Kesempatan partisipasi penuh dan efektif bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat masih rendah.
8.Pelaksanaan Otonomi Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum optimal • Kinerja Pemerintahan Desa belum optimal • Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi desa berjalan lambat • BUMDes belum didayagunakan secara optimal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa • Desa Mandiri pada tahun 2018 baru mencapai 3 Desa - Kurangnya pembinaan dan pengawasan oleh Pemda melalui OPD terkait selain OPD yang membidangi desa. - Sinergitas pembangunan desa dengan pembangunan daerah masih lemah (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian). - Kapasitas Pemerintah Desa masih rendah. - Kapasitas masyarakat desa untuk mencapai kemandirian khususnya dalam ekonomi masih rendah.
9.Tata kelola Pemerintahan Daerah belum efektif dan efisien • Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah belum termasuk kategori sangat baik (pada tahun 2020 IKM 84,00) • Target jumlah kasus kejahatan pembunuhan belum tercapai (2019 2,06; target menurun). Target proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan (2019 0,00029; gap 0,00027) - Reformasi birokrasi belum optimal - Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat belum dilaksanakan sepenuhnya - Masih adanya aparatur yang kurang professional - Koordinasi antar Perangkat Daerah belum berjalan dengan baik - Perencanaa dan pengendalian pembangunan daerah belum terintegrasi - Masih terbatasnya SDM aparatur pengawasan - Manajemen organisasi perangkat daerah masih belum optimal - Terbatasnya kemampuan keuangan daerah. - Penerapan teknologi informasi dan komunikasi belum dilaksanakan secara optimal. - Kualitas dan ketersediaan data masih relatif rendah. 4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1.Urusan Pendidikan

a.Masih Rendahnya RLS;
b.Tenaga pendidik PNS semakin berkurang karena adanya guru yang memasuki masa pensiun, sedangkan pengangkatan guru PNS tidak ada (moratorium CPNS);
c.Sarana dan prasarana sekolah masih kurang memadai;
d.Angka Partisipasi Kasar PAUD (APK PAUD) masih rendah. 04/07/2022 08:12 IV-6
1. 2.Urusan Kesehatan
a.Terbatasnya layanan spesialistik di sarana layanan rujukan;
b.Masih terdapat kasus kematian ibu dan kasus kematian bayi meskipun secara kuantitas menurun dari tahun ke tahun;
c.Terjadinya kasus Multidrug Resistance (MDR) pada penderita TB paru;
d.Keterbatasan Ruang Rawat Inap (Kelas I dan II) bagi pasien umum/peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS, sehingga banyak pasien yang menunggu di IGD dan pindah ke RS Swasta;
e.Rasio Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan untuk profesi dokter gigi, apoteker, nutrisionis, sanitarian dan promosi kesehatan masih belum memenuhi standar;
f.Keterbatasan SDM tenaga medis spesialistik dan tenaga fungsional kesehatan (RSUD);
g.Kualitas sarana pelayanan dasar (Aspek Fisik) Puskesmas dan Pustu di beberapa wilayah masih belum memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
h.Meningkatnya Intensitas penyebaran beberapa penyakit menular (multiple burden of disease) atau munculnya penyakit lain, kejadian luar biasa serta penyakit tidak menular yang berkontribusi terhadap kesakitan dan kematian;
i.Belum optimalnya pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Kabupaten Ciamis, hal ini antara lain disebabkan: • Terbatasnya tenaga medis spesialis; • Terbatasnya tenaga paramedis/perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
1. 3.Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Masih ada ruas-ruas jalan yang belum selesai diperbaiki/ditingkatkan strukturnya;
b.Terjadinya pendangkalan dan kerusakan tebing sungai sehingga menyebabkan banjir di beberapa kecamatan, sementara untuk penanganan sungai di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy;
c.Masih adanya saluran irigasi yang rusak;
d.Masih adanya kendaraan yang melalui jalan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman tidak sesuai dengan kekuatan konstruksi jalan yang dibangun;
e.Belum tersedianya masterplan pengembangan jaringan drainase di Kabupaten Ciamis; 04/07/2022 08:12 IV-7
f.Belum semua Kecamatan dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang telah ada dalam RTRW disusun rencana rincinya.
1. 4.Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a.Masih banyak rumah tangga yang rawan sanitasi dan air bersih terutama di daerah dataran tinggi;
b.Belum terdapatnya Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah.
1. 5.Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
a.Gangguan keamanan dan ketertiban cenderung masih terjadi;
b.Intensitas penyelenggaraan diklat teknis PNS masih sedikit;
c.Penertiban/penanganan masalah Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) dengan OPD terkait di wilayah Kabupaten Ciamis masih belum maksimal;
d.Kegiatan penanganan Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) masih belum maksimal penanganannya;
e.Sumber daya aparatur PNS di Satpol PP masih kurang sehingga pelaksanaan patroli petugas Pol-PP di 27 Kecamatan wilayah Kabupaten Ciamis masih belum maksimal;
f.Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan daerah masih kurang;
g.Kegiatan sistem keamanan lingkungan di masyarakat banyak yang vakum/tidak berjalan sebagaimana mestinya;
h.Belum adanya koordinasi antar Kominda di lintas kabupaten;
i.Unit layanan penanggulangan kebakaran belum dapat sepenuhnya menjangkau seluruh luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
1. 6.Urusan Sosial
a.Masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di masyarakat;
b.Pemberdayaan masyarakat miskin masih sangat rendah;
c.Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana terutama di daerah rawan bencana. B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar:
1. 1.Urusan Tenaga Kerja
a.Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka masyarakat; 04/07/2022 08:12 IV-8
b.Sarana dan prasarana Kursus Latihan Kerja (KLK) sebagai pusat pelatihan keterampilan kerja di Kabupaten Ciamis mengalami rusak berat;
c.Tenaga instruktur pelatihan keterampilan kerja masih kurang.
1. 2.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a.Belum optimalnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan;
b.Tingginya Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
c.Belum memiliki Tenaga Ahli (Psikolog) dan Sarana Prasarana untuk penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
d.Belum optimalnya pengembangan KLA, PUG, PEKKA dan FAD;
e.Masih rendahnya cakupan OPD yang mempunyai Renstra responsif gender.
1. 3.Urusan Pangan
a.Ketersediaan dan keanekaragaman pangan lokal belum optimal;
b.Pola konsumsi pangan masyarakat terutama konsumsi umbi-umbian, pangan hewani dan kacang-kacangan perlu ditingkatkan;
c.Belum terpenuhinya target ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD);
d.Masih relatif tingginya ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras dan terigu.
1. 4.Urusan Pertanahan Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pertanahan adalah kurang optimalnya pengelolaan tanah-tanah hak pakai Pemerintah Kabupaten Ciamis, termasuk penertiban sertifikatnya.
2. 5.Urusan Lingkungan Hidup
a.Masih banyak pelaku usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak bagi lingkungan tetapi belum melakukan upaya pengelolaan limbah yang dihasilkan;
b.Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
c.Belum optimalnya keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sampah;
d.Meningkatnya biaya operasional pelayanan persampahan yang disebabkan oleh penutupan TPA Handapherang. 04/07/2022 08:12 IV-9
1. 6.Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a.Database kependudukan belum akurat karena laporan peristiwa kependudukan seperti lahir mati pindah datang tidak berjalan optimal;
b.KTP-elektronik belum berfungsi sebagaimana mestinya karena belum tersedianya card reader (pembaca kartu) di tempat-tempat pelayanan umum;
c.Aplikasi SIAK belum berfungsi optimal sehingga berpengaruh terhadap akurasi data penduduk, kondisi ini antara lain dapat dilihat dari: Aplikasi SIAK belum dapat digunakan untuk mengolah data kependudukan secara langsung sesuai permintaan dinas lain yang membutuhkan, perlu penambahan aplikasi khusus;
d.Sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan masih belum memadai, karena perangkat pelayanan KTP-el yang pengadaannya dari Kemendagri sudah banyak yang tidak berfungsi;
e.Migrasi penduduk antar wilayah cukup tinggi;
f.Sarana dan prasarana pendukung sistem informasi administrasi kependudukan masih sangat terbatas.
1. 7.Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a.Kinerja BUMDes belum optimal;
b.Kinerja Pemerintahan Desa belum optimal;
c.Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi desa berjalan lambat;
d.Pemberdayaan Masyarakat belum optimal;
e.Infrastruktur perdesaan belum memadai.
1. 8.Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a.Belum optimalnya partisipasi pria dalam ber-KB, dengan tingkat capaian baru mencapai 2.929 akseptor atau sebesar 1,64%;
b.Masih tingginya Angka Drop Out Peserta KB sebesar 10,80%;
c.Masih rendahnya angka kesertaan Pria ber KB;
d.Masih rendahnya jumlah peserta KB yang menggunakan alat kontrasepsi jangka Panjang sebesar 21,38% dari jumlah total peserta KB aktif;
e.Masih kurangnya kreativitas dan inovasi dari kelompok UPPKS yang dapat menambah modal kelompok UPPKS yang ada di Kecamatan;
f.Masih kurangnya partisipasi keluarga dalam kegiatan kelompok BKB, BKR dan BKL; 04/07/2022 08:12 IV-10
g.Masih ada keluarga yang belum optimal dalam menjalankan delapan fungsi keluarga;
h.Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan lintas sektor di wilayah Kampung KB;
1. 9.Urusan Perhubungan
a.Masih banyaknya ruas-ruas Jalan Kabupaten yang belum dilengkapi Rambu-rambu Lalu Lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
b.Masih banyaknya Penerangan Jalan Umum (PJU) yang belum dilengkapi dengan Alat Pengukur Pemakaian (APP);
c.Kurangnya fasilitas angkutan orang di Kabupaten Ciamis;
d.Dibutuhkannya aplikasi lokal untuk mengakomodir angkutan konvensional dalam persaingan usaha dengan angkutan online yang merupakan perkembangan kemajuan IT;
e.Isu keselamatan jalan, kampanye keselamatan jalan masih kurang gencar.
1. 10.Urusan Komunikasi dan Informatika Minimnya sumber daya manusia pada urusan komunikasi dan informatika.
2. 11.Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
a.Belum optimalnya pemanfaatan aset milik Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
b.Masih adanya koperasi yang kodisinya tidak sehat, hal tersebut karena para pengurus dan anggota masih ada yang belum menguasai tentang manajemen pengelolaan koperasi, pendirian koperasi tidak didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi anggota atau kesamaan kegiatan usaha anggota, sehingga koperasi mengalami kesulitan dalam menentukan kegiatan usaha yang seharusnya memiliki kepentingan langsung dengan kepentingan ekonomi atau kegiatan usaha anggotanya;
c.Masih banyak koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memerlukan bantuan fasilitas dalam mengembangkan usahanya;
d.Belum optimalnya penataan pemanfaatan fasilitas akses layanan perbankan oleh pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
e.Belum optimalnya pengembangan usaha Koperasi dan UMKM. 04/07/2022 08:12 IV-11
1. 12.Urusan Penanaman Modal
a.Belum optimalnya promosi dan regulasi investasi daerah sehingga investasi daerah masih rendah;
b.Belum optimalnya data potensi investasi daerah;
c.Belum mempunyai Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten.
1. 13.Urusan Kepemudaan dan Olahraga
a.Pengembangan organisasi kepemudaan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik masih belum optimal;
b.Masalah sosial di kalangan pemuda seperti NAPZA, HIV masih cukup tinggi;
c.Wawasan kebangsaan pemuda masih kurang;
d.Pembinaan organisasi kepemudaan belum optimal;
e.Pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga dan pengembangan mutu prestasi olahraga belum optimal;
f.Pembinaan olahraga prestasi belum optimal;
g.Peningkatan mutu SDM tenaga keolahragaan masih kurang.
1. 14.Urusan Statistik Kebijakan pembangunan harus berbasis data. Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Statistik adalah belum terpenuhinya seluruh kebutuhan data dan analisis statistik daerah.
2. 15.Urusan Persandian
a.Kurangnya sumber daya manusia bidang persandian, baik dari sisi jumlah maupun kualitas;
b.Pengelolaan alat persandian yang kurang/tidak optimal;
c.Sering terjadi gangguan dalam keamanan sistem informasi Pemerintah Daerah.
1. 16.Urusan Kebudayaan
a.Belum optimalnya pemanfaatan seni budaya daerah sebagai kekayaan budaya;
b.Kurangnya tim ahli dibidang seni, budaya, sejarah dan nilai budaya, cagar budaya dan permuseuman sehingga pengembangan potensi masih belum tergali secara optimal;
c.Masih terbatasnya sarana dan prasarana seni dan budaya tentang pemajuan kebudayaan;
d.Belum optimalnya pemeliharaan kawasan situs dan cagar budaya; 04/07/2022 08:12 IV-12
e.Belum terfasilitasinya kesejahteraan juru kunci dan juru pelihara Situs di Kabupaten Ciamis;
f.Belum optimalnya pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan SDM sejarah dan nilai budaya.
1. 17.Urusan Perpustakaan
a.Belum optimalnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di bidang Perpustakaan;
b.Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan belum memadai.
c.Masih rendahnya minat baca masyarakat;
d.Masih kurangnya koleksi judul dan jumlah buku pada perpustakaan desa;
e.Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia belum memadai.
1. 18.Urusan Kearsipan
a.Sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan belum memadai;
b.Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia belum memadai. C. Urusan Pilihan
1. 1.Urusan Kelautan dan Perikanan
a.Kesadaran masyarakat di Kabupaten Ciamis untuk mengkonsumsi ikan masih perlu ditingkatkan;
b.Ketersediaan induk dan pakan yang berkualitas masih kurang;
c.Keterampilan pembudidaya belum optimal dan belum berorientasi bisnis;
d.Terbatasnya ketersediaan benih ikan;
e.Belum optimalnya fungsi Balai Benih Ikan (BBI), Unit Pembibitan Rakyat (UPR) dan Balai Benih Udang Galah (BBUG).
1. 2.Urusan Pariwisata
a.Kunjungan wisatawan belum optimal;
b.Belum optimalnya penataan Obyek Wisata dan promosi wisata serta adanya persaingan usaha dalam hal daya tarik wisata.
1. 3.Urusan Pertanian
a.Terbatasnya sarana dan prasarana alat mesin pertanian yang dimiliki kelompok/petani terutama alat pasca panen;
b.Penerapan teknologi pertanian oleh para petani belum optimal; 04/07/2022 08:12 IV-13
c.Terbatasnya fasilitas perbenihan tanaman pangan;
d.Masih adanya lokasi areal pertanian endemis Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
e.Tingginya fluktuasi harga pada beberapa komoditi pertanian strategis;
f.Adanya potensi alih fungsi lahan sawah produktif;
g.Dampak perubahan iklim terutama musim kemarau yang mengakibatkan kurangnya ketersediaan air sehingga berpengaruh terhadap produksi tanaman pangan dan hortikultura;
h.Akses pemasaran dan kinerja kelembagaan pemasaran di tingkat petani belum optimal;
i.Kurang diminatinya usaha pembibitan ternak oleh masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap jumlah akseptor IB;
j.Lahan pangangonan milik pemerintah desa dan lahan penggembalaan lain sebagai sumber pakan ternak banyak yang beralih fungsi;
k.Kurangnya minat peternak dalam usaha pembibitan sapi potong, karena dianggap jaminan keberlangsungan usahanya rendah;
l.Ancaman penyakit hewan menular strategis cukup tinggi karena anomali cuaca dan letak Kabupaten Ciamis sebagai daerah lintasan ternak;
m.Pengembangan ayam bukan ras belum optimal;
n.Peningkatan Hasil produksi pertanian serta produksi olahan perlu dioptimalkan.
1. 4.Urusan Kehutanan
a.Ketersediaan penyuluh kehutanan belum proporsional dalam memenuhi wilayah kerjanya dibanding dengan jumlah wilayah potensial pengembangan komoditas kehutanan serta belum optimalnya kualitas penyuluh yang tersedia;
b.Masih terdapatnya lahan kritis;
c.Belum adanya TAHURA.
1. 5.Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Jumlah rumah tangga yang sudah memiliki sambungan listrik (rasio elektrifikasi rumah tangga) yang belum mencapai 100%.
2. 6.Urusan Perdagangan
a.Belum tersedianya Tenaga Ahli Penera, Peralatan dan Bangunan Kemetrologian Legal, sehingga pelayanan kemetrologian belum dapat dilakukan secara optimal; 04/07/2022 08:12 IV-14
b.Pola tata niaga dan manajemen usaha yang masih sederhana dan belum merupakan satu kesatuan sistem tata niaga yang baik karena masih belum banyak jalinan kerjasama yang baik diantara para pelaku usaha;
c.Kurangnya informasi pasar, potensi investasi, pelayanan perdagangan dan kemetrologian, sehingga pelaku usaha perdagangan masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya;
d.Belum optimalnya penataan pasar tradisional;
e.Belum optimalnya pemanfaatan fasilitas akses layanan perbankan oleh pelaku usaha perdagangan kecil;
f.Masih terdapat pasar modern yang belum melakukan kemitraan dengan para pedagang kecil sehingga menimbulkan persaingan yang kurang sehat.
1. 7.Urusan Perindustrian
a.Keterbatasan modal kerja, sarana mesin dan peralatan produksi yang kurang memadai, teknologi yang digunakan masih sederhana, kemasan produk masih sederhana dan kurang menarik, daya saing produk rendah, selain itu masih banyak IKM yang belum memiliki izin dan legalitas usaha sehingga tidak dapat bersaing dalam pemasaran produk-produknya;
b.Kemampuan SDM pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam menjalankan usahanya masih rendah, terutama dalam penguasaan manajemen usaha, produksi, keuangan, pemasaran maupun kewirausahaan;
c.Akses pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap layanan perbankan relatif rendah.
1. 8.Urusan Transmigrasi Kuota transmigran yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sedikit, dan tidak ada peminat. D. Penunjang Pemerintahan
2. 1.Pengawasan Belum terpenuhinya jumlah aparatur pengawasan yang ideal sesuai Keputusan Kepala Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkup Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 04/07/2022 08:12 IV-15
3. 2.Perencanaan
a.Ketersediaan dan akurasi basis data pembangunan masih belum memadai;
b.Belum optimalnya sinergitas perencanaan antar OPD;
c.Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga fungsional perencana;
d.Realisasi pelaksanaan rencana masih rendah.
1. 3.Keuangan
a.Potensi PAD belum tergali secara optimal;
b.Belum optimalnya kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi untuk membayar Pajak dan Retribusi;
c.Belum optimalnya sistem pengelolaan aset terutama pada SKPD yang memiliki rentang kendali yang luas;
d.Masih ada beberapa peraturan tingkat atas yang belum sinkron sehingga menyulitkan pada tahapan implementasi;
e.Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum terintegrasi secara optimal.
1. 4.Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
a.Masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan;
b.Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang ada belum sesuai ketentuan LAN RI;
c.Belum seluruh PNS memiliki kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
d.Profesionalisme aparatur masih relatif rendah.
1. 5.Penelitian dan Pengembangan
a.Belum terpenuhinya tenaga fungsional peneliti;
b.Penelitian/kajian yang berkaitan dengan pembangunan masih sedikit. E. Pendukung
1. 1.Sekretariat Daerah
a.Reformasi birokrasi belum optimal;
b.Fungsi koordinasi masih lemah.
1. 2.Sekretariat DPRD Adanya Rancangan Peraturan Daerah yang tidak ditetapkan menjadi Peraturan Daerah karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan baru diatasnya sehingga perlu penyesuaian/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut. 04/07/2022 08:12 IV-16 F. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
a.Kesadaran masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi belum optimal;
b.Pemahaman dan implementasi nasionalisme dan jiwa patriotisme terutama di kalangan generasi muda cenderung menurun;
c.Belum optimalnya peran serta perempuan dalam bidang politik. G. Kewilayahan Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 4.2. ISU-ISU STRATEGIS Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah baik dalam jangka panjang, menengah maupun tahunan. Hal ini karena analisis isu-isu strategis merupakan salah satu dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan secara moral dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika birokrasi. Perencanaan pembangunan dimaksudkan agar organisasi senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian terhadap mandat dari masyarakat dan lingkungan tidak boleh diabaikan. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi kegagalan dalam pembangunan daerahnya. 4.2.1. Isu Global A. Sustainable Development Goals (SDGs) Agenda pembangunan dunia Millenium Development Goals (MDGs) yang tidak lagi berlaku terhitung mulai akhir tahun 2015 telah digantikan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Program SDGs aktif mulai Tahun 2016 hingga Tahun 2030. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2016-2030, diharapkan dapat menanggulangi berbagai masalah, termasuk menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, memajukan kesehatan dan pendidikan, membangun kota-kota secara berkelanjutan, memerangi perubahan iklim serta melindungi samudera dan hutan. 04/07/2022 08:12 IV-17 Gambar 4.1 Sustainable Development Goals (SDGs) Komitmen Indonesia untuk ikut mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan bersama dengan negara-negara lain, ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan kedalam 70 sasaran yang harus diwujudkan bersama-sama oleh K/L dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), yaitu:
1. 1.Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
2. 2.Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. 3.Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. 4.Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. 5.Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. 04/07/2022 08:12 IV-18
6. 6.Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. 7.Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. 8.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. 9.Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. 10.Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. 11.Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. 12.Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. 13.Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. 14.Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. 15.Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. 16.Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. 17.Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Sebagai upaya dalam mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka selayaknya SDGs harus diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan baik Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional. Dan sebagai upaya untuk memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan yang juga merupakan bagian penting dalam tahapan penyusunan isu-isu strategis. Berikut merupakan konektivitas antara pilar dan tujuan pembangunan berkelanjutan menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 04/07/2022 08:12 IV-19 Gambar 4.2 Pondasi Antar Pilar dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan B. Revolusi Industri 4.0 Revolusi industri dunia berkembang dari masa kemasa, diawali dengan revolusi industri generasi pertama (1.0) ditandai oleh penggunaan mesin uap untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan. Kemudian, revolusi industri generasi kedua (2.0), melalui penerapan konsep produksi massal dan mulai dimanfaatkannya tenaga listrik. Dan, revolusi industri generasi ketiga (3.0), ditandai dengan penggunaan teknologi otomasi dalam kegiatan industri. Dan saat ini kita memasuki era digital yakni revolusi industri generasi keempat (4.0), menjadi lompatan besar bagi sektor industri, dimana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai industri sehingga melahirkan model bisnis yang baru dengan basis digital guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik. Gambar 4.3 Perkembangan Revolusi Industri 04/07/2022 08:12 IV-20 Implementasi Revolusi Industri 4.0 tidak hanya memiliki potensi luar biasa dalam merombak aspek industri, bahkan juga mampu mengubah berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Langkah dasar yang harus disiapkan yakni meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berhubungan dan sesuai dengan permintaan pasar industri. Dengan penerapan Revolusi Industri 4.0 dinilai dapat menghasilkan peluang pekerjaan baru yang lebih spesifik, terutama yang membutuhkan kompetensi tinggi. Untuk itu, dibutuhkan transformasi keterampilan bagi SDM industri di Indonesia yang mengarah kepada bidang teknologi dan informasi dengan penggunaan teknologi terkini dan berbasis internet. Dampak penerapan konsep Revolusi Industri 4.0 antara lain mampu menciptakan efisiensi yang tinggi, mengurangi waktu dan biaya produksi, meminimalkan kesalahan kerja dan peningkatan akurasi dan kualitas produk. Gambar 4.4 Making Indonesia 4.0 Kementerian Perindustrian telah merancang Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era Industry 4.0. Guna mencapai sasaran tersebut, langkah kolaboratif ini perlu melibatkan beberapa pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintahan, asosiasi dan pelaku industri, hingga unsur akademisi. C. ASEAN Economic Community (AEC) ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), berawal dari perjanjian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada tahun 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, dimana pada konfrensi tersebut menghasilkan sebuah visi yang sama antar negara-negara ASEAN yakni ASEAN Vision 2020, dimana tujuan dari visi ini menjadikan 04/07/2022 08:12 IV-21 kawasan ekonomi Asia Tenggara menjadi lebih makmur dan pengembangan serta pemerataan ekonomi di setiap negara anggota ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015, dimana kawasan ASEAN menjadi pasar terbuka dan kesatuan yang berbasis produksi serta mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja akan bergerak bebas. Tujuan utama dari terbentuknya MEA adalah:
18. 1.Menciptakan pasar tunggal untuk seluruh masyarakat ASEAN, dengan elemen produk aktivitas ekonomi bebas seperti arus keluar masuknya barang antar negara anggota ASEAN menjadi bebas bea cukai atau pajak, termasuk juga tenaga kerja, modal dan investasi, sehingga menciptakan pusat produksi untuk negara-negara ASEAN.
19. 2.ASEAN menjadi sebuah kawasan yang memiliki daya saing ekonomi yang tinggi dan ditandai bertambah kuatnya peraturan dalam hal ekonomi (kompetisi ekonomi), perlindungan konsumen, HAKI, perpajakan, aktivitas e-commerce serta pengembangan infrastruktur.
20. 3.Pemberdayaan ekonomi dalam kawasan ASEAN khsusnya pada sasaran utama yakni revitalisasi Usaha Kecil Menengah (UKM).
21. 4.Serta mengintegrasikan ekonomi pada kawasan Asia Tenggara dengan ekonomi global dimana tujuan meningkatkan peran ASEAN dalam kebijakan global, sehingga menjadi sisi positif bagi negara-negara ASEAN, dikarenakan masukan negara-negara ASEAN dianggap penting. Gambar 4.5 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 04/07/2022 08:12 IV-22 D. Pandemi Covid-19 Pada awal Tahun 2020, terjadi pandemi Covid-19 yang menyerang dunia tidak terkecuali di Indonesia. Pandemi Covid-19 merupakan bagian dari pandemi penyakit korona virus 2019 (Covid-19). Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Menurut WHO, data per tanggal 5 Desember 2020, sebanyak 65.267.767 jiwa yang telah terinfeksi virus dan mengakibatkan 1.513.179 jiwa yang meninggal. Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan seperti ini luar biasa dampaknya pada semua sendi kehidupan masyarakat. Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi dunia ini praktis membuat seluruh negara di dunia harus mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah Covid-19. Pada tanggal 5 Nopember 2020, BPS menyampaikan bahwa Indonesia resmi resesi, karena dua kali berturut-turut pertumbuhan ekonominya minus. Pada kuartal II-2020, pertumbuhan ekonomi RI minus 5,32%, dan pada kuartal III-2020 minus 3,49%. Kondisi ini mengharuskan semua stakeholder pembangunan baik ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bergotong-royong, bersinergi dan berkolaborasi secara bersama-sama didalam rangka pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. 4.2.2. Isu Kebijakan Nasional A. RPJPN 2005-2025 (Pelaksanaan RPJMN ke-4) Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”. RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan. Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-4 (2020-2024) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. 04/07/2022 08:12 IV-23 B. RPJMN 2020-2024 Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 yaitu “TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”, yang dilakukan melalui 9 Misi pembangunan yaitu: 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup: 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. 2) Pembangunan Infrastruktur Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. 3) Penyederhanaan Regulasi Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang- Undang Pemberdayaan UMKM. 04/07/2022 08:12 IV-24 4) Penyederhanaan Birokrasi Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. 5) Transformasi Ekonomi Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sesuai kerangka pikir sebagai berikut: Gambar 4.6 Agenda Pembangunan 04/07/2022 08:12 IV-25 4.2.3. Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat 2018-2023 Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat terpilih yaitu Muhamad Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah “TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI”. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:
22. 1.Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa.
23. 2.Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif.
24. 3.Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan.
25. 4.Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil.
26. 5.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Gambar 4.7 Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 04/07/2022 08:12 IV-26 Sedangkan isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu :
27. 1.Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.
28. 2.Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial.
29. 3.Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.
30. 4.Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Yang Berkelanjutan.
31. 5.Reformasi Birokrasi. 4.2.4. Kajian Lingkupan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola. Dokumen yang menjadi sumber kajian literatur seperti dokumen Kajian Lingkupan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2037, dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2015, yang kemudian dilakukan penelaahan isu hasil ketercapaian indikator TPB Kabupaten Ciamis. Dari hasil analisis penapisan isu pembangunan berkelanjutan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019- 2024, yang berasal dari hasil analisis gap ketercapaian indikator TPB menurut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tidak mencapai target. Berdasarkan hasil olah pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam KLHS, maka beberapa rekomendasi TPB dalam dokumen KLHS adalah sebagai berikut:
32. 1.TPB 1 : Tanpa Kemiskinan
33. 2.TPB 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera
34. 3.TPB 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak
35. 4.TPB 11 : Kota dan Permukiman yang Layak
36. 5.TPB 15 : Ekosistem Daratan Berdasarkan ketercapaian target eksisting dan kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), terdapat beberapa skenario yang berkaitan 04/07/2022 08:12 IV-27 dengan upaya tambahan pencapaian target TPB. Berikut ini disajikan skenario terhadap 5 (lima) isu strategis hasil KLHS.
37. 1.TPB 1 : Tanpa Kemiskinan Skenario proyeksi TPB 1 tanpa kemiskinan merupakan bagian dalam proses memberantas kemiskinan, penerapan perlindungan social, pemenuhan pelayanan dasar, mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, serta penguatan kebijakan dan mobilisasi berbagai sumber daya untuk mengakhiri kemiskinan. Beberapa kebijakan yang pro dan fokus terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Ciamis telah menjadi perhatian utama dalam arah kebijakan dalam rekomendasi hasil telaah KLHS. Untuk itu, berikut akan disajikan isu strategis dan rekomendasi TPB 1 untuk Kabupaten Ciamis. Tabel 4.2 Isu dan Rekomendasi untuk Mewujudkan TPB 1 Tanpa Kemiskinan TPB Gap/Isu Rekomendasi 1 Target Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional belum tercapai (capaian 2020 7,62%, gap 1,62%)
38. 1.Mendorong peningkatan lapangan kerja serta pemerataan lapangan kerja
39. 2.Peningkatan kualitas SDM dengan mengadakan pembinaan dan pelatihan tenaga kerja
40. 3.Mendukung dan mengembangkan kegiatan koperasi, UMKM, dan ekonomi kreatif dengan memfasilitasi kegiatan, memberikan pembinaan dan pelatihan kompetensi, serta pendampingan baik dalam pengembangan sistem, produksi, pemasaran produk, dan keuangan
41. 4.Membantu pengembangan digitalisasi koperasi dan UMKM
42. 5.Meningkatkan upaya kemitraan dan kemudahan perizinan untuk koperasi, UMKM, ekonomi kreatif, serta usaha kecil dan menengah
43. 6.Peningkatan peserta jaminan sosial dan bantuan sosial pada masyarakat miskin
44. 7.Pengendalian dan penetapan harga
45. 8.Pengendalian penduduk dengan pembinaan keluarga berencana terutama pada keluarga dengan pendapatan rendah
46. 9.Memaksimalkan dan mengoptimalkan penggunaan dana desa dalam pengentasan kemiskinan
47. 10.Peningkatan penyediaan data SDGs serta pembuatan sistem data SDGs terpadu
48. 11.Peningkatan perlindungan, pemberdayaan, serta pengembangan pemuda dan masyarakat miskin
49. 12.Peningkatan perlindungan, pemberdayaan, serta rehabilitasi penyandang disabilitas Target rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
50. 1.Meningkatkan cakupan sanitasi dan infrastruktur, sarana, dan prasarana san itasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi sehingga dapat mencapai ODF. Beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya: 04/07/2022 08:12 IV-28 TPB Gap/Isu Rekomendasi belum tercapai (capaian 2019 89,12%; gap 10,88%). - Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah - Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, sarana, dan prasarana sanitasi - Peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal sanitasi untuk mencapai ODF/ Stop BABS salah satunya dengan skema pemberdayaan masyarakat - Pemberdayaan masyarakat dan pengoptimalan dana desa dalam pengembangan sanitasi - Pengadaan program/kegiatan peningkatan dan penyediaan data, diantaranya data indikator SDGs
51. 2.Meningkatkan cakupan dan pelayanan air minum beserta pengelolaan sumber air berkelanjutan.Beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya: - Pengembangan dan pembangunan sistem penyediaan air minum serta pemeliharaan sarana pengelolaan dan penyediaan air - Perencanaan infrastruktur penyediaan air - Perlindungan dan pengelolaan sumber air sehingga dapat mencapai kondisi berkelanjutan - Perlindungan daerah sumber air, tangkapan air, daerah aliran sungai, dan daerah-daerah vital bagi sumber air - Peningkatan RTH seagai daerah tangkapan air - Mendorong penggunaan air permukaan dan perlindungan air tanah - Pengelolaan dan pemantauan kualitas sumber air dan air permukaan - Pemberdayaan masyarakat dan pengoptimalan dana desa dalam pengadaan dan pengelolaan air - Pengadaan program/kegiatan peningkatan dan penyediaan data, diantaranya data indikator SDGs Target rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi (capaian 2019 73,06%; gap 26,94%) Meningkatnya jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana (nilai 2019 39 milyar, target menurun) Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024
52. 2.TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Kehidupan yang sehat dan sejahtera merupakan dambaan setiap manusia. Hal ini merupakan bentuk salah satu tujuan manusia hidup di dunia. Setiap tahun, pertambahan jumlah manusia semakin tinggi. Bonus demografi yang diprediksi akan semakin besar, khususnya bidang Kesehatan. Untuk itu, penduduk yang sehat dan sejahtera dapat berkontribusi dalam membangun peradaban. Berikut ini akan disajikan isu strategis dan rekomendasi kebijakan mengenai kehidupan sehat dan sejahtera di Kabupaten Ciamis berdasarkan rekomendasi KLHS 04/07/2022 08:12 IV-29 Tabel 4.3 Isu dan Rekomendasi untuk Mewujudkan TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera TPB Gap/Isu Rekomendasi 3 • Target Angka Kematian Neonatal (AKN) belum tercapai (capaian 2019 7,5; target menurun). • Target Angka Kematian Bayi (AKB) belum tercapai (capaian 2019 2,4; gap 2,38). • Target prevalensi tekanan darah tinggi belum tercapai (capaian 2019 36,1%; gap 11,8). • Target Prevalensi obesitas belum tercapai (capaian 2019 28,2%; gap 12,8%). • Target proporsi perempuan usia reproduksi yang memiliki kebutuhan KB belum tercapai (capaian 2019 0,76%; gap 65,24%)
53. 1.Meningkatkan pelayanan kesehatan baik infrastruktur, sarana, prasarana kesehatan maupun peningkatan SDMK secara umum maupun sebagai bentuk penanganan pandemi Covid 19. Beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya: - Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan pengembangan fasilitas kesehatan - Pemerataan serta peningkatan jumlah dan kualitas SDMK - Peningkatan cakupan dan jumlah peserta jaminan kesehatan
54. 2.Penganan Covid 19. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah: - Penataan ruang dalam mencegah dan menanggulangi dampak Covid 19 - Mendorong adanya adaptasi prilaku terhadap kondisi pandemi - Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi Covid 19, salah satunya dengan pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat dengan optimalisasi dana desa dalam penanganan Covid 19
55. 3.Mendorong penurunan jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas. Beberapa hal yang dapat dilakukan: - Peningkatan kondisi infrastruktur serta sarana prasarana lalu lintas - Memantau kelayakan kendaraan bermotor - Peningkatan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024
56. 3.TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak Air bersih dan sanitasi layak tentu akan Kesehatan dan perlindungan bagi penduduk. Selain itu, air bersih dan sanitasi layak meliputi air ledeng, keran umum, terminal air, penampungan air hujan, sumur bor, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan pembuangan sampah. Untuk itu, beberapa isu strategis dan rekomendasi berkaitan dengan TPB 6 adalah sebagai berikut: Tabel 4.4 Isu dan Rekomendasi untuk Mewujudkan TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak TPB Gap/Isu Rekomendasi 6 • Belum optimalnya pelayanan akses air minum layak 67,02%

(2019), sanitasi 63,52%
(2019)• Sistem informasi air baku (6 Wilayah sungai, 2019)

1.Meningkatkan cakupan sanitasi dan infrastruktur, sarana, dan prasarana sanitasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi sehingga dapat mencapai ODF. Beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya: - Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah - Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, sarana, dan prasarana sanitasi - Peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal sanitasi 04/07/2022 08:12 IV-30 TPB Gap/Isu Rekomendasi • Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sempadan sungai/danau (capaian 4, 2019 Juga masih adanya permasalahan terkait STBM dan ODF/BABS untuk mencapai ODF/ Stop BABS salah satunya dengan skema pemberdayaan masyarakat - Pemberdayaan masyarakat dan pengoptimalan dana desa dalam pengembangan sanitasi - Pengadaan program/kegiatan peningkatan dan penyediaan data, diantaranya data indikator SDGs
2.Meningkatkan cakupan dan pelayanan air minum beserta pengelolaan sumber air berkelanjutan. Beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya: - Pengembangan dan pembangunan sistem penyediaan air minum serta pemeliharaan sarana pengelolaan dan penyediaan air - Perencanaan infrastruktur penyediaan air - Perlindungan dan pengelolaan sumber air sehingga dapat mencapai kondisi berkelanjutan - Perlindungan daerah sumber air, tangkapan air, daerah aliran sungai, dan daerah-daerah vital bagi sumber air - Peningkatan RTH sebagai daerah tangkapan air - Mendorong penggunaan air permukaan dan perlindungan air tanah - Pengelolaan dan pemantauan kualitas sumber air dan air permukaan - Pemberdayaan masyarakat dan pengoptimalan dana desa dalam pengadaan dan pengelolaan air - Pengadaan program/kegiatan peningkatan dan penyediaan data, diantaranya data indikator SDGs Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024
4.TPB 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan Perkotaan merupakan Kawasan peradaban manusia di masa depan. Lebih dari setengah penduduk di Indonesia bermukim di daerah perkotaan. Data dari BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2030 diproyeksikan lebih dari 60% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Hal ini yang kemudian akan menjadi tantangan dan peluang bagi daerah perkotaan untuk menata dan memperbaiki struktur tata kota nya. Untuk itu, Kabupaten Ciamis perlu menjawab tantangan dan peluang ini menjadi strategi yang perlu dioptimalkan. Tabel 4.5 Isu dan Rekomendasi untuk Mewujudkan TPB 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan TPB Gap/Isu Rekomendasi 11 Masih tingginya Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana Rp.25.261.129.509

(2019)Belum optimalnya sampah perkotaan yang tertangani 8,93% (2019)

1.Melakukan perencanaan Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana
2.Melakukan upaya mitigasi juga pencegahan,penanganan, dan penanggulangan bencana
3.Melakukan Penyelenggaraan Pengeleloaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
4.Penyediaan pelayanan kesehatan untuk kejadian luar biasa dan/atau bencana 04/07/2022 08:12 IV-31 TPB Gap/Isu Rekomendasi
5.Pengelolaan sampah dengan memperhatikan 5 aspek pengelolaan persampahan
6.Pengelolaan sampah dari hulu ke hilir Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024
5.TPB 15 Ekosistem Daratan Ekosistem daratan merupakan salah satu aspek dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Didalamnya meliputi; melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati Tabel 4.6 Isu dan Rekomendasi untuk Mewujudkan TPB 15 Ekosistem Daratan TPB Gap/Isu Rekomendasi 15 Belum meningkatnya proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi (0,077% Tahun 2019) dan belum adanya dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati (2019)
1.Melakukan perencanaan, perlindungan, dan pemanfaatan LH melalui RPPLH, KLHS, Pengelolaan KEHATI, pembinaan pengawasan terhadap usaha/izin lingkungan, penyelesaian pengaduan masyarakat bidang LH, pengawasan sarana pertaniaan pengelolaan sumberdaya genetik, dan pengendalian-pemanfaatan ruang.
2.Penikatan partisipasi masyarakat dengan pengoptimalan dana desa dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup
3.Pengadaan kegiatan/program yang mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas data, salah satunya data SDGs Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 Berdasarkan rekomendasi KLHS sebagaimana diuraikan diatas, maka dilakukan integrasi ke dalam Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-
2024.Hasil analisis dan rekomendasi KLHS terhadap Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 pada umumnya telah diakomodir dan diintegrasikan ke dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJMD. Adapun beberapa catatan terkait proses pengintegrasian/adaptasi hasil analisis dan rekomendasi KLHS ke dokumen Rancangan Perubahan RPJMD, sebagai berikut:

a.Dasar hukum dan penjelasan pentingnya KLHS ditelaah pada saat penyusunan RPJMD telah dimuat dalam Bab I Rancangan Perubahan RPJPMD. 04/07/2022 08:12 IV-32
b.Analisis daya dukung dan daya tampung di dokumen KLHS sebagian besar telah diadaptasi masuk dalam Bab II Rancangan Perubahan RPJMD.
c.Permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah telah diintegrasikan dengan isu terkait TPB.
d.Penjabaran visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan telah memperhatikan prinsip pelaksanaan TPB dan dimuat dalam Bab V dan BAB VI Rancangan Perubahan RPJMD. Hal ini sejalan dengan hasil analisis KLHS yang diuraikan diatas.
e.Program pembangunan daerah dan program Perangkat Daerah mulai Tahun 2021 sampai dengan 2024 telah diupayakan merespon seluruh TPB. Sedangkan kegiatan yang mendukungnya terdapat dalam Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait. Dalam dokumen RPJMD hanya memuat sampai tingkat program, sedangkan kegiatan dan sub kegiatan dimuat dalam Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
f.Indikator Kinerja Utama (IKU).
g.Indikator Kinerja Kunci (IKK) telah mengadaptasi indikator TPB pada Bab VIII Rancangan Perubahan RPJMD.
h.Beberapa indikator KLHS yang direkomendasikan tidak diintegrasikan ke dalam RPJMD, namun akan diadaptasi ke dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah terkait. 4.2.5. Isu Strategis Kabupaten Ciamis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa mendatang. Isu strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu : (1) Permasalahan pembangunan Kabupaten Ciamis; (2) Dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Ciamis; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Ciamis; (4) Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ciamis antara lain RPJPD dan RTRW Kabupaten Ciamis; (5) dan KLHS Perubahan RPJMD. A. RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 04/07/2022 08:12 IV-33 tahun. Dokumen RPJP merupakan kesepakatan/komitmen kebijakan yang mengikat namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya. Tahapan RPJP menjadi dasar bagi siapapun pelaku pembangunan termasuk para calon pemimpin dalam membuat visi dan misi yang akan dibawakan dalam kampanye periodisasi politik. Dengan demikian melalui dokumen RPJP pelaksanaan pembangunan akan dapat terintegrasi dan akan menunjukkan arah pembangunan yang jelas, sistematik dan terarah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005–2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Ciamis, yang memuat kondisi umum, visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Ciamis. RPJPD Kabupaten Ciamis ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Ciamis dirumuskan, dibahas dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena visi merupakan dasar bagi para stakeholders dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi dirumuskan sebagai tindaklanjut hasil analisis terhadap isu-isu strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah (PPD). Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 adalah ‘‘Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025’’ Pernyataan Visi pembangunan Kabupaten Ciamis di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: Dengan Iman dan Taqwa bermakna bahwa ‘‘Keimanan dan Ketaqwaan’’ (yakni: berkeyakinan kuat bahwa tiada TUHAN kecuali ALLOH dalam menjalani hidup dan kehidupan selalu berpegang pada ajaran agama secara konsekuen) harus melandasi dan menjiwai seluruh perilaku aparatur pemerintahan dan masyarakat dalam menjalankan pembangunan di Kabupaten Ciamis. Maju bermakna suatu kondisi yang dicapai untuk menjadi lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya dan kesetaraan dengan daerah lain, dilihat dari indikator sosial (pendidikan, kesehatan, kualitas pelayanan sosial), indikator ekonomi (pertumbuhan ekonomi, produktivitas dan kualitas, pendapatan perkapita, daya beli) dan penyelenggaraan pemerintahan. Mandiri bermakna suatu kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kemasyarakatan berdasarkan potensi yang ada di daerah, sehingga mampu menciptakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan mendorong peran serta 04/07/2022 08:12 IV-34 stakeholder dalam pembangunan. Demikian pula masyarakat dapat memberdayakan potensi dirinya sehingga mampu mengurangi ketergantungan kepada pihak lain dan berperan aktif sebagai mitra pemerintah. Sejahtera bermakna suatu kondisi masyarakat yang ditandai oleh kehidupan beragama yang mantap, terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan perumahan yang layak, lingkungan yang sehat, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai serta memiliki rasa aman dan tentram. Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Ciamis tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Ciamis tahun 2005-2025 sebagai berikut:
1. 1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia; Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, pengamalan agama, keterampilan, sikap mental aparatur dan masyarakat melalui pendidikan formal, non formal dan informal, sejalan dengan perkembangan IPTEKS yang dilandasi Iman dan Taqwa serta memiliki kompetensi dan profesionalisme yang didukung oleh peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
2. 2.Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik; Terselenggaranya fasilitasi, regulasi, dan supervisi dari pemerintah yang profesional, ditandai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang jujur, bersih, berwibawa, adil dan bertanggung jawab, transparan, demokratis, efektif, dan efisien dengan dukungan masyarakat secara luas dan didorong dengan semangat kebersamaan dan kesalehan sosial, mampu menegakkan supremasi hukum serta dapat menjamin kelancaran, keserasian, keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3. 3.Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; Sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperbaharui, merupakan modal pembangunan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan sehingga penggalian, pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilakukan secara optimal untuk menjamin peningkatan produktivitas, kualitas dan nilai tambah yang diikuti dengan upaya penataan, rehabilitasi, konservasi dan perlindungan guna menjamin ketersediaan sumber daya alam secara berkelanjutan di masa yang akan datang. 04/07/2022 08:12 IV-35
4. 4.Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan pemasaran komoditas daerah; Upaya untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi melalui peningkatan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan pemasaran produksi komoditi pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pariwisata, transportasi, industri dan pertambangan yang didukung infrastruktur dan pusat kajian yang memadai, sehingga mendorong peningkatan pendapatan dan daya beli secara merata untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan pelaksanaan pembangunan dari RPJPD periode/tahap keempat (2019-2024) diarahkan untuk pencapaian kesejahteraan melalui penciptaan struktur sosial dan ekonomi masyarakat yang kokoh berlandaskan kemandirian dan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki daya saing, infrastruktur yang baik dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif. Isu strategis yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :
5. 1.Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan.
6. 2.Peningkatan kualitas dan kesempatan pendidikan.
7. 3.Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
8. 4.Peningkatan daya beli masyarakat.
9. 5.Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan perdesaan.
10. 6.Peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
11. 7.Pemberdayaan masyarakat dan desa.
12. 8.Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana alam. B. RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 11 ayat (2), mengamanatkan bahwa pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. RTRW kabupaten memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten (penataan kabupaten); rencana struktur ruang wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten; penetapan kawasan strategis 04/07/2022 08:12 IV-36 kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031 saat ini sedang direvisi karena terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar yaitu pemekaran wilayah di Kabupaten Ciamis dengan terbentuknya Kabupaten Pangandaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Isu strategis yang tercantum dalam Revisi RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2037 adalah sebagai berikut:
13. 1.Isu Ekternal Dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Ciamis memperhatikan juga kebijakan terkait, baik di tingkat nasional maupun regional Provinsi Jawa Barat. Untuk kebijakan nasional, kebijakan yang dikaji terdiri atas RTRWN, dan RTR Pulau Jawa. Sedangkan untuk kebijakan regional adalah Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 yang disusun pada tahun 2017 yang sampai saat ini masih dalam tahap proses penyelesaian akhir dan belum berkekuatan hukum (Peraturan Daerah).
14. 2.Isu Internal
a.Status Lingkungan Hidup dan Kecenderungannya 1) Gunung Syawal 2) Wilayah sungai (WS) Citanduy 3) Lahan 4) Air 5) Persampahan
b.Tekanan terhadap lingkungan 1) Pertumbuhan penduduk 2) Permukiman 3) Pertanian 4) Peternakan 5) Perindustrian 6) Infrastruktur • Rencana Megaproyek Bendungan Matenggeng 04/07/2022 08:12 IV-37 • Rencana Bendungan Leuwikeris 7) Pencemaran Air dan Kerusakan Lingkungan 8) Kebencanaan • Gerakan Tanah/Longsor • Banjir 9) Persampahan 10) Alih Fungsi Lahan C. Isu Strategis RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan Kabupaten Ciamis; dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Ciamis; kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Ciamis; kebijakan pembangunan Kabupaten Ciamis antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Kabupaten Ciamis; kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Jawa Barat, dan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis; maka ditetapkan 6 (enam) isu strategis daerah Kabupaten Ciamis dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu: (1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; (2) Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan; (3) Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial; (4) Peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur untuk pengembangan wilayah; (5) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; dan (6) Peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa. Keselarasan Isu Strategis pembangunan daerah Kabupaten Ciamis dengan Isu Strategis Provinsi Jawa Barat dan Isu Strategis Nasional digambarkan pada tabel berikut: Tabel 4.7 Keselarasan Isu Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dengan Isu Strategis Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Isu Strategis/Arahan Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN Nomor Isu P-RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019- 2024 Nomor Isu P-RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 Nomor Isu/ Arahan RPJMN Tahun 2020-2024 1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1 Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia 1 Pembangunan Sumber Daya Manusia 2 Pertumbuhan Ekonomi 4 Produktivitas dan daya saing 5 Transformasi Ekonomi 04/07/2022 08:12 IV-38 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN Nomor Isu P-RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019- 2024 Nomor Isu P-RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 Nomor Isu/ Arahan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Pemerataan Kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan 3 Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial 2 Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial 5 Transformasi Ekonomi 4 Peningkatan Kualitas dan Optimalisasi Pemanfaatan Infrastruktur 3 Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan 2 Pembangunan Infratruktur 5 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana 3 Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan 2 Pembangunan Infratruktur 6 Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa 5 Reformasi Birokrasi 3 Penyederhanaan Regulasi 4 Penyederhanaan Birokrasi Keenam Isu Strategis Daerah Kabupaten Ciamis diatas, diuraikan sebagai berikut:
1. 1.Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas SDM menjadi hal yang penting agar masyarakat Kabupaten Ciamis mampu bersaing secara regional, nasional dan global. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait pengembangan SDM antara lain masih rendahnya layanan dan kualitas Pendidikan masyarakat Kabupaten Ciamis yang ditunjukkan oleh capaian APK untuk Pendidikan dasar khususnya tingkat SMP belum mencapai 100 persen, dan APM Pendidikan Dasar tingkat SD dan SMP yang belum mencapai 100 persen. Selain peningkatan layanan Pendidikan, hal lain yang harus dituntaskan adalah pemerataan distribusi guru antar sekolah. Selain itu, masalah tata kelola juga terjadi seperti adanya sekolah yang terakreditasi C dan belum terakreditasi, masih rendahnya mutu Pendidikan, tata kelola Pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing, serta masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, serta belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi. Selain permasalahan layanan dan mutu Pendidikan, permasalahan kesehatan di Kabupaten Ciamis pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan Indeks Kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, capaian kinerja beberapa indikator urusan kesehatan diantaranya presentase Balita Gizi Buruk dan Prevalensi Balita 04/07/2022 08:12 IV-39 Gizi Kurang, Angka Kematian Ibu/100.000 KH, dan akses air bersih yang berfluktuasi; pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin, serta jumlah ruang rawat inap yang masih kurang. Hal tersebut diantaranya disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang disiplin dalam penerapan pola hidup bersih dan sehat, dan stunting. Rasio layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Ciamis masih rendah, karena kurangnya aksesibilitas ke tempat layanan kesehatan. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti peningkatan dan pemenuhan alat-alat kesehatan, pembangunan rumah sakit dan/atau puskesmas. Pemulihan dampak pandemi Covid-19 dilakukan melalui rehabilitasi masyarakat yang terkena dampak, pemberian bantuan sosial bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan, serta pemulihan dampak pandemi Covid-19. Dalam kondisi pandemi Covid-19 perlu penyesuaian dengan pola kehidupan baru/Adaptasi Kebiasaan Baru dalam berbagai aktivitas masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Selanjutnya, saat ini pemberdayaan perempuan dan peran pemuda di Kabupaten Ciamis masih perlu ditingkatkan. Peran aktif perempuan dalam sektor ekonomi, politik, hukum dan sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Penguatan industri rumah tangga dan UKM bagi perempuan memiliki peran positif terhadap perbaikan indikator ketenagakerjaan. Peran pemuda sebagai penggerak pembangunan di desa diperlukan untuk meningkatkan perekonomian, lingkungan, pemberdayaan dan pemerintahan di desa. Strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan berkelanjutan perlu dioptimalisasi guna mengetahui permasalahan kesenjangan di Kabupaten Ciamis sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan daya saing perempuan dan pemuda di Kabupaten Ciamis.
2. 2.Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis pada lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dan cenderung melambat, terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, yang semakin berdampak buruk terhadap perekonomian di seluruh belahan dunia termasuk Kabupaten Ciamis, Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami kontraksi, walaupun kondisi di Kabupaten Ciamis masih lebih baik dibanding kondisi rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional. 04/07/2022 08:12 IV-40 Sebelum terjadinya pandemi Covid-19, perekonomian di Kabupaten Ciamis dihadapkan pada beberapa masalah, diantaranya : a) Pada sektor KUKM dan penanaman modal terjadi permasalahan belum berkembangnya KUKM khususnya akses modal KUKM terhadap perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk KUKM belum optimal, belum optimalnya kapasitas digital literacy bagi para pelaku UKM dalam memasarkan produknya, seiring perubahan perilaku masyarakat dalam situasi dan pasca pandemi Covid-19, serta masih rendahnya investasi; b) Pada sektor pariwisata terjadi permasalahan belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta dukungan amenitas pariwisata, belum optimalnya promosi pariwisata, serta kelembagaan dan profesionalitas sumber daya pengelola destinasi wisata yang masih kurang; c) Pada sektor pertanian terjadi permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, serta rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian, rendahnya regenerasi petani dan rendahnya akses permodalan, petani kesulitan dalam akses pasar, SDM petani masih terbatas dan terus berkurang, regenerasi petani rendah dan usia petani di Kabupaten Ciamis didominasi diatas usia produktif, teknologi digital belum banyak digunakan; jumlah Gudang penyimpanan hasil panen masih minim, belum tersedianya pusat distribusi produk pertanian daerah, serta rendahnya kualitas infrastruktur irigasi. d) Pada sektor perikanan dan kelautan terjadi permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya masyarakat untuk mengkonsumsi ikan, ketersediaan induk, benih dan pakan berkualitas masih kurang, keterampilan pembudidaya ikan belum optimal dan belum berorientasi bisnis, belum optimalnya fungsi BBI, OPR dan BBUG. e) Pada sektor pangan terjadi permasalahan yang ditandai dengan ketersediaan dan keanekaragaman bahan lokal belum optimal, pola konsumsi pangan masyarakat masih perlu ditingkatkan, belum terpenuhinya CPPD dan masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi pangan tertentu. 04/07/2022 08:12 IV-41 f) Pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh menurunnya kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB, hal tersebut diantaranya disebabkan kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, promosi produk industri lokal asal Ciamis masih kurang, dan belum meratanya penerapan standar pokok dan teknologi informasi dalam perdagangan. g) Pada sektor industri terjadi permasalahan yaitu menurunnya pertumbuhan sektor industri, terlebih pada tahun 2020 terjadi kontraksi sebagai dampak pandemi Covid-19. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya daya saing produk industri kecil dan menengah yang ada di Ciamis akibat biaya ekonomi yang relatif tinggi (biaya operasional dan biaya distribusi). Di Ciamis belum ada industri besar, yang ada baru industri kecil dan menengah dengan lokasi tersebar, dan ada belum ditunjang infrastruktur pendukung yang memadai termasuk belum adanya Kawasan industri yang terintegrasi. Peranan IKM masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadai dan meratanya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan bersertifikasi.
3. 3.Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial Kemiskinan selalu menjadi isu global yang tidak pernah hilang dari muka bumi, dan menjadi salah satu perhatian Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun. Salah satu tujuan pembangunan daerah Kabupaten Ciamis pun untuk menurunkan persentase penduduk miskin. Pada periode tahun 2016-2019 jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Ciamis menunjukkan tren yang cukup baik yaitu mengalami penurunan, namun karena adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan adanya pandemi Covid-19, maka jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Ciamis kembali meningkat, dan hal ini terjadi di seluruh daerah. Pengangguran merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dituntaskan, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ciamis cenderung fluktuatif, dimana tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami penurunan, namun meningkat kembali pada tahun 2019 dan semakin bertambah dengan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Penyebab lain adalah keterbatasan kesempatan kerja baru serta 04/07/2022 08:12 IV-42 kurangnya link and match antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja. Ketersediaan lapangan kerja yang terbatas, banyaknya korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) baik dari luar maupun dalam daerah yang belum memiliki pekerjaan baru, serta kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri menjadi faktor pemicu bertambahnya angka pengangguran di Kabupaten Ciamis. Masih relatif tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya penanganan bencana sosial, belum optimalnya penanganan PPKS, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial, dan masih rentan terhadap konflik sosial dan kurangnya pemanfaatan PSKS.
4. 4.Peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur untuk pengembangan wilayah Infrastruktur merupakan komponen dasar perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan daerah. Infrastruktur juga merupakan roda pengerak pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial, karena infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik bagi dunia usaha maupun bagi sosial kemasyarakatan dan pengembangan wilayah. Dengan infrastruktur yang memadai, biaya produksi, transportasi, komunikasi dan logistik semakin murah, jumlah produksi meningkat, laba usaha meningkat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur juga mempercepat pemerataan pembangunan melalui pembangunan infastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masing- masing dan antar wilayah, sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2020, jalan kabupaten sepanjang 848,296 km, tidak ada jalan tanah dan batu, semua jalan sudah diaspal, hanya setiap tahun kondisinya masih ada yang mengalami rusak berat. Terkait dengan kemantapan jalan kewenangan kabupaten, pada tahun 2016 sebanyak 66,787 persen jalan yang berada dalam kondisi mantap dari sepanjang 848,296 km jalan yang ada. Sekitar 33,217 persen atau sepanjang 281,743 km dalam kondisi rusak sedang maupun berat. Kondisi jalan kewenangan kabuapten yang rusak tersebut telah menjadi salah satu persoalan utama di Kabupaten Ciamis dan dikeluhkan oleh masyarakat pengguna jalan. Peningkatan kondisi kemantapan jalan kabupaten perlu mendapat prioritas dari pemerintah Kabupaten Ciamis, begitu pula dengan akses jalan menuju destinasi wisata. Namun demikian, panjang jalan yang mengalami rusak berat dari tahun 2016 sampai dengan 04/07/2022 08:12 IV-43 tahun 2019 cenderung menurun, kecuali pada tahun 2020 kembali meningkat disebabkan adanya refocusing anggaran yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur yang berpengaruh terhadap penurunan pemeliharaan dan peningkatan jalan. Peningkatan kemantapan jalan kabupaten dan desa perlu dibarengi dengan terwujudnya sistem transportasi publik yang mantap dan merata. Sistem transportasi publik yang mantap dan merata, harus dengan dibarengi oleh ketersediaan fasilitas lalu lintas yang dapat mendorong aksesibilitas antar wilayah dan distribusi barang/jasa. Selanjutnya, di bidang permukiman, terdapat daerah permukiman yang termasuk dalam daerah permukiman tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Penanganan wilayah permukiman tidak layak huni dapat dilakukan melalui bantuan/fasilitas perbaikan rumah, pembangunan sarana sanitasi, dan sebagainya. Peningkatan ketersediaan kualitas infrastruktur permukiman melalui pembangunan penerangan jalan umum, pembangunan gedung/pos keamanan, pembangunan ruang terbuka hijau/zona kreatif di lokasi-lokasi tertentu perlu dilakukan guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta kreatifitas warga. Upaya menjaga ketersediaan sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian dan industri juga perlu terus ditingkatkan, seperti peningkatan/pemeliharaan jaringan irigasi, penataan Kawasan sempadan sungai dan penyediaan air baku permukiman. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ciamis ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk meningkatkan daya saing, mengurangi kesenjangan wilayah dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat secara umum. dari sisi fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai pendukung aktivitas sosial ekonomi akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah dan daya saing daerah. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.
5. 5.Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penggulangan bencana Pembangunan dalam pelaksanaannya seringkali mengorbankan lingkungan, karena peningkatan usaha pembangunan akan diiringi dengan peningkatan penggunaan sumber daya alam. Bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Ciamis 04/07/2022 08:12 IV-44 pada beberapa tahun terakhir menjadi indikator rusaknya lingkungan hidup wilayah tersebut. Berbagai hasil pengukuran pembangunan memperlihatkan bahwa pembangunan lingkungan hidup selalu tertinggal dibanding pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Untuk itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan pembangunan lingkungan hidup agar dapat berjalan seimbang dengan pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. TPB di Indonesia bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di Indonesia, TPB diterjemahkan ke dalam 4 pilar (pembangunan sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola). Dalam isu TPB Prioritas, tiga dari lima isu TPB Prioritas termasuk ke dalam Pilar Pembangunan Lingkungan, yaitu Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang berkelanjutan, serta TPB 15 Ekosistem Daratan. Peningkatan kualitas lingkungan adalah keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Faktor yang menjadi pendukung meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang diukur pada aspek kualitas air, udara dan lahan mencakup kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat. Dalam pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur harus tetap menaati Rencana Tata Ruang Wilayah yang serasi antara Kawasan lindung dan Kawasan budidaya, sejalan dengan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup, antara lain sulitnya penanganan pencemaran dari sumber pencemaran pelaku UMKM, sulitnya pengendalian perubahan alih fungsi lahan, dan meningkatnya sumber emisi bergerak dan tidak bergerak.
6. 6.Peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa. Perubahan paradigma ilmu administrasi dari Old Public Administration menjadi New Public Management membawa konsekuensi terhadap tuntutan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang semakin tinggi bagi masyarakat. Pemerintah dituntut untuk bekerja secara profesional, berorientasi hasil, dan akuntabel melalui penerapan prinsip- 04/07/2022 08:12 IV-45 prinsip manajemen kinerja, anggaran berbasis kinerja, dan ukuran kinerja birokrasi yang ditunjukkan diantaranya dengan kualitas mengelola anggaran, perbaikan manajemen kinerja, dan digunakannya ukuran-ukuran kinerja birokrasi sebagai standar ukuran keberhasilan. Pemerintah didorong untuk menggunakan anggaran negara secara efektif dan efisien. Secara efektif berarti birokrasi memastikan aktivitas yang dibiayai anggaran negara berdaya guna dan berdampak pada target-target pembangunan. Secara efisien berarti birokrasi harus memastikan penggunaan anggaran negara secara bijak dan proporsional. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis antara lain : perlu ditingkatkannya profesionalisme aparatur; belum optimalnya pengelolaan kekayaan/asset pemerintah daerah dan pengelolaan asset/kekayaan daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah; belum optimalnya kolaborasi pembangunan dnegan pemerintah pusat, provinsi dan desa/kelurahan; serta masih kurangnya sosialisasi dan kualitas sreta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan derah yang dilaksanakan. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sedikit banyak ditentukan oleh kinerja Pemerintah Desa selaku ujung tombak pelayanan publik kepada masyarakat desa. Identifikasi permasalahan yang berkontribusi terhadap pelayanan publik pada Pemerintahan Desa antara lain: keterbatasan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di perdesaan; Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur pendukung produktivitas perdesaan; Kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan ekonomi masyarakat desa; Berkurangnya lahan usaha untuk kemandirian desa; Kerentanan sumber daya alam dan lingkungan hidup perdesaan; belum optimalnya peran kelembagaan desa dalam perencanaan dan pembangunan desa. Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu bagaimana mengambil kebijakan yang tepat dan cepat untuk penanganan dampak dari pandemi Covid-19. Sejak kemunculannya di Indonesia dan ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, selain masalah kesehatan dan kematian, pandemi Covid-19 telah menyebabkan timbulnya permasalahan lain diantaranya permasalahan sosial, ekonomi, keuangan daerah dan tidak terlaksananya rencana-rencana pembangunan tahun 2020 akibat pengalihan sebagian besar sumber daya untuk penanganan pandemi Covid-19 (refocusing dan realokasi anggaran). Hal ini membutuhkan koordinasi dan kerjasama seluruh stakeholders pembangunan, inovasi yang tepat sesuai perubahan dan perkembangan yang terjadi. 04/07/2022 08:14 V-1 Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, adalah: “MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA” Pernyataan visi Kabupaten Ciamis 2019-2024 memiliki makna sebagai berikut: Mantapnya Kemandirian Ekonomi : Bahwa dalam 5 tahun ke depan, perekonomian Kabupaten Ciamis dalam kondisi yang mantap dalam arti kokoh dan kuat terutama dalam menghadapi tantangan perekonomian nasional dan global. Perekonomian Kabupaten Ciamis diupayakan harus mencapai pertumbuhan yang tinggi, dimana secara simultan akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi secara signifikan. Oleh karenanya perekonomian dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi rakyat dengan memanfaatkan potensi unggulan lokal dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah dan mengurangi ketergantungan kepada daerah lain. 04/07/2022 08:14 V-2 Sejahtera Untuk Semua : Bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus dinikmati oleh semua secara adil dan merata. Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan visi yang sinergis dengan visi RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, yaitu Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. 5.2. Misi Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yaitu: Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Bahwa untuk tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mempunyai kemampuan untuk mengolah sumber daya ekonomi yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan. Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah Bahwa untuk mendukung aktivitas perekonomian, diperlukan ketersediaan infrastruktur yang akan menunjang perkembangan ekonomi wilayah. Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal 04/07/2022 08:14 V-3 Bahwa perekonomian daerah dibangun dengan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi rakyat sesuai dengan potensi- potensi unggulan lokal guna memperkuat struktur perekonomian daerah. Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Bahwa sumber daya alam dan Lingkungan Hidup sebagai modal pembangunan ekonomi harus digunakan secara bijaksana dengan memperhatikan aspek-aspek kelestariannya sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan. Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Bahwa untuk mendukung tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan tata kelola Pemerintahan yang semakin efektif dan efisien untuk tercapainya pelayanan publik yang berkualitas. Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa Bahwa otonomi desa sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diperkuat dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan desa untuk mencapai kemandirian, baik kemandirian sosial maupun ekonomi Gamber 5.1 Visi dan Misi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 04/07/2022 08:14 V-4 RPJMD Kabupaten Ciamis periode tahun 2019-2024 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, yaitu tahap yang diarahkan untuk memantapkan hasil pembangunan pada tahap sebelumnya dalam rangka pencapaian daya saing untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia dan pengelolaan potensi wilayah yang berkualitas dengan pemantapan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis didukung oleh pendayagunaan modal dasar pembangunan, yaitu :
7. 1.Karakteristik masyarakat Kabupaten Ciamis yang religius dan berbudaya adil yang mendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan;
8. 2.Posisi geografis Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan dilintasi arus regional penumpang dan barang dari dan ke Jawa Tengah;
9. 3.Keanekaragaman sumber daya alam hayati dan sumber daya manusia produktif menjadi potensi pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat;
10. 4.Modal sosial budaya masyarakat Kabupaten Ciamis yang akan mempercepat proses pembangunan;
11. 5.Keamanan dan ketertiban yang relatif stabil menjadi pendukung pelaksanaan pembangunan. 5.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah dan menangani isu strategis Daerah. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran Daerah yang ingin dicapai. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025. 04/07/2022 08:14 V-5 Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur dan kuantitatif, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis. Indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya diterjemahkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Dengan demikian, apa yang ingin dicapai atau diubah dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Salah satu latar belakang Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yakni adanya pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan, terlebih pada aspek sosial dan ekonomi. Ditinjau dari dimensi ekonomi dampak pandemi ditandai dengan perlambatan konsumsi masyarakat, penurunan investasi, penurunan output di berbagai sektor terutama manufaktur, konstruksi dan jasa. Pada dimensi sosial terjadi penurunan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan angka kematian, peningkatan angka kemiskinan, dan peningkatan angka pengangguran. Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai upaya, baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu refocusing dan realokasi anggaran, serta melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Refocusing dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net). Memburuknya berbagai indikator makro ekonomi pada tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi Covid-19 melanda berbagai negara termasuk Indonesia, juga terjadi di Provinsi Jawa Barat termasuk Kabupaten Ciamis. Kondisi perekonomian Indonesia yang diindikasikan oleh beberapa indikator makro mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Hal ini menyebabkan Pemerintah melakukan penyesuaian target indikator makro pada RKP Tahun 2021 dan Rancangan APBN Tahun 2021, yang berbeda angkanya dengan target indikator makro yang telah ditetapkan di RPJMN Tahun 2020-2024. Ekonomi Indonesia pada triwulan III-2020 terhadap triwulan III-2019 mengalami kontraksi sebesar -3,49 persen (y-on-y). Walau demikian, pertumbuhan ekonomi triwulan III-2020 terhadap triwulan sebelumnya meningkat sebesar 5,05 persen (q-to-q). Indikator 04/07/2022 08:14 V-6 makro lainnya, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pada Agustus 2020 sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Penduduk yang bekerja sebanyak 128,45 juta orang, turun sebanyak 0,31 juta orang dari Agustus
12. 2019.Terdapat 29,12 juta orang (14,28 persen) penduduk usia kerja di Indonesia yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (2,56 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (0,76 juta orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,77 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (24,03 juta orang). Pandemi Covid-19 juga berdampak pada meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Sejalan dengan kondisi nasional, beberapa indikator makro Provinsi Jawa Barat juga mengalami penurunan sejak merebaknya Covid-19 di Indonesia. Ekonomi Provinsi Jawa Barat triwulan III-2020 terhadap triwulan III-2019 mengalami kontraksi sebesar -4,08 persen (y-on-y) menurun dibanding capaian triwulan III-2019 yang besarnya 5,15 persen. Ekonomi Provinsi Jawa Barat pada triwulan III ini mengalami pertumbuhan sebesar 3,37 persen (q-to-q) dari triwulan sebelumnya. Dalam setahun terakhir, TPT di Provinsi Jawa Barat naik menjadi 10,46 persen pada Agustus 2020 dari 8,04 pada tahun sebelumnya. Penduduk yang bekerja sebanyak 21,68 juta orang, berkurang 0,38 juta orang dari Agustus 2019. Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah penganggur naik sebesar 4,79 persen, dan persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 4,82 persen. Terdapat 6,36 juta orang yang terdampak Covid-19 atau 16,96 persen. Angka ini terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (0,70 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (0,16 juta orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (0,40 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (5,10 juta orang). Indikator makro lain yang juga menunjukkan penurunan kinerja, yaitu kemiskinan. Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan yaitu sekitar 544,30 ribu jiwa, dari 3,38 juta jiwa (6,82 persen) pada September 2019 menjadi 3,92 juta jiwa (7,88 persen) pada Maret 2020. Ketimpangan pendapatan 04/07/2022 08:14 V-7 masyarakat yang ditunjukkan dengan indeks gini mengalami peningkatan yakni dari 0,398 pada tahun lalu menjadi 0,403 pada Maret 2020. Sementara itu, kondisi di Kabupaten Ciamis secara umum tidak jauh berbeda dengan kondisi Nasional dan regional Provinsi Jawa Barat. Adanya pandemi Covid-19 berdampak terhadap berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan, terlebih pada aspek sosial dan ekonomi. Dalam delapan bulan terakhir, berdasarkan data sampai bulan Agustus tahun 2020, tingkat kemiskinan di Kabupaten Ciamis mencapai 7,62 persen, lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan tahun lalu berdasarkan data bulan Desember 2019 mencapai 6,65 persen, Selain itu, indikator makro daerah yang juga menunjukkan penurunan kinerja yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka yang berdasarkan data bulan Agustus 2020 (data sangat sementara) mencapai 5,66 persen, lebih tinggi daripada TPT tahun lalu berdasarkan data bulan Desember 2019 mencapai 5,10 persen. Namun demikian untuk capaian IPM, berdasarkan data sementara bulan Januari 2021, IPM Kabupaten Ciamis mencapai 70,49 (data sangat sementara), meningkat 0,10 poin dibandingkan tahun 2019 sebesar 70,39. Usia Harapan Hidup mencapai 71,83 (data sangat sementara), meningkat 0,26 poin dibanding tahun 2019 yang mencapai 71,57. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga meningkat masing- masing untuk AHLS pada tahun 2020 mencapai 14,06 tahun meningkat 0,27 tahun dibanding tahun 2019 sebesar 13,79 tahun; dan untuk RLS tahun 2020 mencapai 7,70 tahun meningkat sangat tipis yaitu 0,01 tahun dibandingkan tahun 2019 mencapai 7,69. Sedangkan untuk Pengeluaran per kapita mencapai Rp9.288.000,00; terjadi penurunan sebesar Rp269,00 dibanding tahun 2019 yang mencapai Rp9.557.000,00. Mempertimbangkan kondisi yang terjadi akibat pandemi Covid-19, maka Pemerintah Kabupaten Ciamis melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan, sekaligus merupakan penerapan perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Dengan kemampuan keuangan yang ada, maka target-target pembangunan juga perlu disesuaikan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran. Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 terdiri dari 6 (enam) tujuan dan 16 (enam belas) sasaran. Tujuan dan sasaran 04/07/2022 08:14 V-8 pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis. Target indikator kinerja tujuan dan sasaran Tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami penyesuaian dalam target antar tahun rencana atau antar komponen penyusun dalam suatu indikator. Penyesuaian target tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan daerah. Indikator makro Kabupaten Ciamis ditetapkan dengan mempertimbangkan dukungan terhadap pencapaian target indikator makro nasional, Provinsi Jawa Barat dan kemampuan Kabupaten Ciamis dengan adanya pandemi Covid-19. Penentuan proyeksi indikator makro telah melibatkan pemangku kepentingan terkait serta ahli dari BPS, Komite Perencana dan akademisi. Perhitungan proyeksi tersebut mempertimbangkan teori serta data masa lalu capaian pembangunan Kabupaten Ciamis berdasarkan publikasi BPS. Tabel 5.1 Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Ciamis Tahun 2019–2024 NO INDIKATOR KONDISI AWAL REALISASI TARGET RPJMD TARGET PERUBAHAN RPJMD (SATUAN) 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Pembangunan Manusia (Poin) 69,63 70,39 70,49 70,16 70,62 71,01 71,42 71,82 70,38 70,66 71,62 72,02 72,62 1.a Rata Rata Lama Sekolah (Tahun) 7,6 7,69 7,70 7,75 7,81 7,88 7,96 8,05 7,70 7,75 7,88 7,96 8,05 1.b Harapan Lama Sekolah (Tahun) 13,67 13,79 14,06 13,8 13,92 13,95 14 14,03 13,96 14,13 14,48 14,69 14,95 1.c Angka Harapan Hidup (Tahun) 71,32 71,57 71,83 71,57 71,82 72,07 72,32 72,57 71,83 71,87 71,99 72,13 72,30 1.d Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan (Ribu Rupiah) 9.190 9.557 9.288 9.275 9.414 9.552 9.691 9.830 9.272 9.303 9.659 9.691 9.830 2 Persentase Penduduk Miskin (%) 7,22 6,65 7,62 7 6,8 6,5 6 5,5 7,64 7,53 6,38 6,06 5,98 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,6 5,10 5,66 4,55 4,5 4,46 4,41 4,27 5,67 5,24 4,81 4,72 4,63 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,44 5,38 -0,14 5,53 5,64 5,75 5,87 6 1,65 3,41 4,60 4,71 5,65 5 Indeks Gini (Poin) 0,309 0,354 0,336 0,35 0,35 0,35 0,34 0,33 0,35 0,335 0,335 0,334 0,333 Sumber : RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024; Hasil proyeksi, diolah Bappeda Kabupaten Ciamis, Tahun 2021 Dari 5 (lima) indikator makro tersebut mengalami penyesuaian sampai dengan Tahun 2024. IPM, Persentase Kemiskinan, TPT, dan LPE Tahun 2020 sampai dengan 2023 04/07/2022 08:14 V-9 target kinerja untuk Kabupaten Ciamis sudah diarahkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yang secara umum sudah sejalan dengan arahan target Perubahan Provinsi Jawa Barat. Perbandingan arahan target indikator makro RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 untuk Kabupaten Ciamis dengan hasil proyeksi dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 5.2 Perbandingan Target Indikator Makro Kabupaten Ciamis Berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Hasil Proyeksi Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 (sampai dengan tahun 2023) NO INDIKATOR KONDISI AWAL REALI -SASI TARGET KABUPATEN CIAMIS DALAM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023 TARGET PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 1 Indeks Pembangunan Manusia 68,87 69,63 70,39 70,38 70,62 71,09 72,13 70,38 70,66 71,62 72,02 1.a Rata Rata Lama Sekolah 7,59 7,60 7,69 7,70 7,72 7,74 7,76 7,70 7,75 7,88 7,96 1.b Harapan Lama Sekolah 13,66 13,67 13,79 13,96 14,12 14,48 14,69 13,96 14,13 14,48 14,69 1.c Angka Harapan Hidup 71,07 71,32 71,57 71,83 71,87 71,99 72,13 71,83 71,87 71,99 72,13 1.d Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan 8.658 9.190 9.557 9.272 9.303 9.334 9.365 9.272 9.303 9.659 9.691 2 Persentase Kemiskinan 8,20 7,22 6,65 7,64 7,53 7,38 7,01 7,64 7,53 6,38 6,06 3 Tingkat Pengangguran Terbuka 5,17 4,60 5,10 5,67 5,24 4,72 4,81 5,67 5,24 4,81 4,72 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,21 5,44 5,38 1,65 3,41 4,73 5,04 1,65 3,41 4,60 4,71 Sumber : RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024; Hasil proyeksi, diolah Bappeda Kabupaten Ciamis, Tahun 2021 Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa beberapa target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ada perbedaan dengan target yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019- 2024, untuk tahun 2020 sampai dengan 2023. Adanya perbedaan ini disebabkan diantaranya perbedaan waktu penetapan, dimana pada tahap penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 bersamaan dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 dengan penetapan target kinerja indikator makro menyesuaikan dengan sasaran Nasional 04/07/2022 08:14 V-10 dan Provinsi Jawa Barat yang diarahkan untuk Kabupaten Ciamis pada Rancangan RKP dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. Untuk itu dilakukan penyesuaian proyeksi target indikator-indikator makro tersebut dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagai bentuk respon dan adaptasi perencanaan berdasarkan kondisi riil dalam periode pandemi Covid-19. Hal yang sama juga telah dilakukan oleh Pemerintah dengan melakukan penyesuaian target indikator makro pada RKP tahun 2021 dan Rancangan APBN Tahun 2021 yang berbeda angkanya dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Program pembangunan Kabupaten Ciamis dipastikan mendukung pencapaian target Provinsi Jawa Barat target nasional. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan diukur dengan indikator kinerja dan target per tahun. Indikator kinerja tujuan dan sasaran pada Perubahan RPJMD mengalami penyesuaian berupa penggunaan beberapa indikator makro sebagai indikator tujuan dan/atau sasaran. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan indikator makro tersebut tepat digunakan untuk mengukur kinerja tujuan dan/atau sasaran. Indikator tujuan dan sasaran pada masing-masing misi yang disertai target per tahun disajikan pada tabel di bawah. 04/07/2022 08:14 V-11 Tabel 5.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019–2024 No Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Tahun ke- Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bidang Urusan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 VISI : MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA 1 Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia berkualitas melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat serta keberdayaan perempuan dan pemuda 1 Indeks Pembangunan Manusia Nilai 70,39 70,38 70,66 71,62 72,02 72,62 72,62 1 Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan 1 Indeks Pendidikan Nilai 63,94 64,44 65,08 66,49 67,34 68,36 68,36 Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan keterjangkauan pelayanan kesehatan 1 Indeks Kesehatan Nilai 79,34 79,74 79,80 79,98 80,20 80,46 80,46 Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah 3 Meningkatnya daya beli masyarakat 1 Indeks Pengeluaran per Kapita Nilai 68,75 67,83 67,93 69,08 69,18 69,61 69,61 Dinas Pertanian dan KP, Dinas Peternakan dan Perikanan, DKUKMP 4 Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan masyarakat 1 Indeks Pembangunan Pemuda Nilai 53,70 55,70 58,83 60,83 63,33 65,33 65,33 Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 5 Meningkatnya keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan 1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nilai 63,67 63,77 63,87 63,97 64,07 64,17 64,17 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah 1 Terpenuhinya Infrastruktur yang Merata dan Layak Bagi Masyarakat serta mendukung perkembangan wilayah 1 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Mutu N/A Baik Baik Baik Baik Baik Baik 1 Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata 1 Indeks Pembangunan Infrastruktur Nilai 76,955 77,862 79,447 80,654 81,94 83,149 83,149 Dinas PUPRP 2 Indeks keselamatan lalu lintas Nilai 89,135 93,716 93,750 95,163 96,393 96,736 96,736 Dinas Perhubungan 2 Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Secara Merata 1 Persentase rumah layak huni Persen 68,31 68,73 68,78 68,84 68,89 68,95 68,95 Dinas PRKPLH 04/07/2022 08:14 V-12 No Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Tahun ke- Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bidang Urusan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 3 Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal 1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan serta Potensi dan Keunggulan Lokal 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Persen 5,38 1,65 3,41 4,60 4,71 5,65 5,65 1 Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah 1 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (TPB9) Persen 5,06 -0,58 5,72 5,70 5,68 5,67 5,67 Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah dan Perdagangan 2 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor Persen 5,84 -2,62 5,83 5,95 6,06 6,17 6,17 Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah dan Perdagangan 3 Persentase pertumbuhan usaha mikro Persen 2,45 2,55 2,75 3 3,25 3,5 3,5 Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah dan Perdagangan 4 Spending of money Miliar Rupiah 243 260 278 295 313 330 330 Dinas Pariwisata 5 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Persen 2,87 1,66 2,68 2,77 2,86 2,94 2,94 Dinas Petenakan dan Perikanan 6 Nilai Tukar Petani Nilai 112,78 112,00 112,20 112,40 112,60 112,80 112,80 Dinas Petenakan dan Perikanan 7 Skor PPH (TPB2) Nilai 89,4 89,7 90 90,6 91,2 91,8 91,8 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2 Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi 1 Persentase peningkatan investasi Persen 5,5 -10,04 5,5 5,5 5,5 5,5 11,96 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 Persentase Tingkat Kemiskinan (TPB1) Persen 6,65 7,64 7,53 6,38 6,06 5,98 5,98 1 Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial 1 Persentase PPKS yang mandiri Persen 100,82 129,82 100 100 100 100 100 Dinas Sosial 2 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja 1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (TPB 8) Persen 5,16 5,67 5,24 4,81 4,72 4,63 4,63 Dinas Tenaga Kerja 04/07/2022 08:14 V-13 No Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Tahun ke- Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bidang Urusan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 4 Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 1 Terpenuhinya Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat serta Mendukung Pembangunan Berkelanjutan 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nilai 61,71 62,13 62,42 62,43 62,43 62,44 62,44 1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 1 Indeks Kualitas Air (TPB6) Nilai 59,60 59,68 59,69 59,71 59,73 59,75 59,75 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2 Indeks Kualitas Udara Nilai 78,35 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Nilai 34,57 33,34 34,59 34,60 34,61 34,62 34,62 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2 Indeks Risiko Bencana (TPB1) Nilai 156,2 141,6 141 140,6 140,2 139,8 139,8 1 Meningkatnya kapasitas terhadap bencana 3 Indeks Ketahanan Daerah Nilai 0,62 0,64 0,66 0,68 0,7 0,72 0,72 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5 Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien 1 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai N/A C B B BB BB BB 1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas 1 Hasil Evaluasi AKIP (TPB16) Predikat B B B BB BB A A Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Opini BPK(TPB16) Predikat WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Mutu Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Seluruh Perangkat Daerah 4 Maturitas SPIP Level 3 3 3 3 3 3 3 Inspektorat , Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 04/07/2022 08:14 V-14 No Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Tahun ke- Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bidang Urusan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 5 Indeks Kematangan SPBE Nilai 2,35 2,64 2,64 2,8 2,9 3 3 Dinas Komunikasi dan Informatika 6 Indeks Profesionalitas ASN Nilai 65 52,25 58 65 70 75 75 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum 1 Indeks ketentraman dan ketertiban Nilai 67,5 67,50 70,00 72,50 75,00 77,50 77,50 Satuan Polisi Pamong Praja 6 Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa 1 Meningkatnya Pembangunan Desa dalam Mewujudkan Desa yang Maju, Mandiri dan Sejahtera 1 Indeks Desa Membangun Nilai 0,688 0,713 0,742 0,745 0,748 0,75 0,75 1 Meningkatnya kemandirian desa 1 Persentase Peningkatan Desa Mandiri (TPB10) Persen 166,67 137,50 136,84 15,56 19,23 19,35 19,35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa V-15 Sasaran pembangunan jangka menengah Kabupten Ciamis ditujukan untuk mewujudkan tujuan setiap misi. Sasaran pembangunan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024 pada periode yang sama. Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa walaupun periodesasi kedua dokumen rencana ini berbeda dan penetapan RPJMD Kabupaten Ciamis, namun seluruh sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis dapat mendukung seluruh sasaran RPJMN dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Sebuah sasaran RPJMD dapat mendukung lebih dari 1 (satu) sasaran RPJMN sebab lingkupnya masih berkaitan. Dengan demikian, sinergi perencanaan pusat dan daerah diharapkan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan tahunan. Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja telah mempertimbangkan aspek Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perumusan sasaran dan tujuan telah mencerminkan 17 indikator TPB. Dengan demikian, visi dan misi Kepala Daerah dilaksanakan juga untuk mewujudkan keseimbangan pencapaian TPB yang meliputi pilar pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Adapun penjelasan keterhubungan sasaran-sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis, dengan RPJMN dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut: ▪ Sasaran nasional 1: “Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan” didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu “Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif”, dan “Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat”, dan didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya daya beli masyarakat”, dan “Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah”. ▪ Sasaran nasional 2: “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian” didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu “Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi”, dan “Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian”, dan didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu, “Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi”, dan “Meningkatnya penyerapan tenaga kerja”. ▪ Sasaran nasional 3: “Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa V-16 Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera” memiliki keterkaitan dengan 3 (tiga) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu: “Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri”; “Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa”; dan “Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk pemerataan pembangunan”; dan didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah”, dan “Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi”. ▪ Sasaran nasional 4: “Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan” memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu: “Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak”, dan “Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel”; dan didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan” dan “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas”. ▪ Sasaran nasional 5: “Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk” memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat “Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat”; dan didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial”. ▪ Sasaran nasional 6: “Terpenuhinya layanan dasar” memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu: “Meningkatnya mualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan”, dan “Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan”; dan didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan keterjangkauan pelayanan kesehatan” dan “Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas Pendidikan”. ▪ Sasaran nasional 7: “Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda” memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu: “Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak”, dan “Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional”; dan didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan masyarakat” dan “Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan”. V-17 ▪ Sasaran nasional 8: “Terwujudnya pengentasan kemiskinan” memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu: “Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat”, dan “Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri”; dan didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial”. ▪ Sasaran nasional 9: “Meningkatnya produktivitas dan daya saing” didukung oleh sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat: “Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan”; dan didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas pendidikan”. ▪ Sasaran nasional 10: “Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya” didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat: “Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal”; dan didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan masyarakat”. ▪ Sasaran nasional 11: “Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan” didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat: “Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal”; dan didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan masyarakat”. ▪ Sasaran nasional 12: “Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial” didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat, yakni “Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi”; dan didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum”. ▪ Sasaran nasional 13: “Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat” didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat, yakni “Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi”; dan didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum”. V-18 ▪ Sasaran nasional 14: “Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa” memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu: “Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi”, dan “Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak”; dan didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum” dan “Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan”. ▪ Sasaran nasional 15: “Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif” didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat, yakni “Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan”; dan didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas pendidikan”. ▪ Sasaran nasional 16: “Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar” memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu: “Meningkatkan ketersedian air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik”, dan “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat”; dan didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Secara Merata” dan “Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Secara Merata”. ▪ Sasaran nasional 17: “Meningkatnya konektivitas wilayah” didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat: “Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian”; dan memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Secara Merata”. ▪ Sasaran nasional 18: “Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan” didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat: “Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian”; dan didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Secara Merata”. V-19 ▪ Sasaran nasional 19: “Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien” didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat, yakni “Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok”; dan didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Secara Merata”. ▪ Sasaran nasional 20: “Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi” memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat: “Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel”; dan didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas”. ▪ Sasaran nasional 21: “Peningkatan kualitas lingkungan hidup” memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat: “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat”; dan didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”. ▪ Sasaran nasional 22: “Peningkatan ketahanan bencana dan iklim” memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu: “Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana”, dan “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat”; dan didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya kapasitas terhadap bencana” dan “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”. ▪ Sasaran nasional 23: “Pembangunan rendah karbon” memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat: “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat”; dan didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”. ▪ Sasaran nasional 24: “Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik” memiliki keterkaitan dengan beberapa sasaran V-20 pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu: “Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial”; “Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel”; dan “Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif”. dan didukung oleh 3 (tiga) sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum”, “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas”, serta “Meningkatnya kemandirian Desa”. Keterhubungan sasaran-sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis, dengan RPJMN dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat, disajikan pada tabel berikut: Tabel 5.4 Persandingan Sasaran RPJMN dengan Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Sasaran RPJMN Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis S1 Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan S17 Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif S3 Meningkatnya daya beli masyarakat S18 Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat S8 Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah S2 Meningkatnya nilai tambah lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian S19 Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi S9 Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi S10 Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas tranportasi menuju pusat-pusat perekonomian S11 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja S3 Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera S16 Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri. S8 Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah S11 Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa S9 Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi S12 Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk pemerataan pembangunan S4 Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan S4 Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak S5 Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan S20 Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel S14 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas V-21 Sasaran RPJMN Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis S5 Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk S2 Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat S10 Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial S6 Terpenuhinya layanan dasar S3 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan S2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan keterjangkauan pelayanan kesehatan S5 Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan S1 Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas pendidikan S7 Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda S4 Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak S4 Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan masyarakat S6 Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat Nasional S5 Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan S8 Terwujudnya pengentasan kemiskinan S2 Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat S10 Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial S16 Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri S9 Meningkatnya produktivitas dan daya saing S5 Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan S1 Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas pendidikan S10 Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya S7 Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal S4 Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan masyarakat S11 Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan S7 Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal S4 Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan masyarakat S12 Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial S1 Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi S15 Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum S13 Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat S1 Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi S15 Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum S14 Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa S1 Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi S15 Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum S4 Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak S5 Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan V-22 Sasaran RPJMN Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis S15 Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif S5 Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan S1 Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas pendidikan S16 Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar S14 Meningkatkan ketersedian air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik S6 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Secara Merata S13 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat S7 Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Secara Merata S17 Meningkatnya konektivitas wilayah S10 Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat pusat perekonomian S6 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Secara Merata S18 Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan S10 Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat pusat perekonomian S6 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Secara Merata S19 Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan dan efisien S9 Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok S6 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Secara Merata S20 Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi S20 Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel S14 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas S21 Peningkatan kualitas lingkungan hidup S13 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat S12 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup S22 Peningkatan ketahanan bencana dan iklim S15 Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana S13 Meningkatnya kapasitas terhadap bencana S13 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat S12 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup S23 Pembangunan rendah karbon S13 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat S12 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup V-23 Sasaran RPJMN Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis S24 Menguatnya stabilitas polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan public S8 Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial S15 Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum S20 Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel S14 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas S21 Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif S16 Meningkatnya kemandirian desa Sumber: Hasil analisis, Tahun 2021 5.4 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 Prioritas Pembangunan Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian Visi dan Misi. Dengan memperhatikan konsideran hukum latar belakang dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, dampak pandemi Covid-19, serta kajian permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Ciamis, maka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, meliputi:
13. 1.Peningkatan akses dan layanan kesehatan masyarakat.
14. 2.Peningkatan ekonomi yang berkualitas, ketahanan pangan dan peningkatan daya beli masyarakat.
15. 3.Penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja.
16. 4.Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan untuk semua.
17. 5.Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
18. 6.Peningkatan kemandirian desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
19. 7.Peningkatan pengarusutamaan gender, ketahanan keluarga dan perlindungan anak, serta peningkatan peran pemuda, pengembangan olahraga, seni dan budaya.
20. 8.Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 diatas akan menghasilkan percepatan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, penataan infrastruktur dan kawasan ekonomi rakyat, dan pengembangan potensi budaya dan pariwisata unggulan lokal yang diharapkan mampu meningkatkan V-24 stabilitas perekonomian daerah. Rangkaian Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019- 2024 akan diterjemahkan lebih lanjut kedalam program pembangunan daerah yang disajikan pada Bab VI perubahan RPJMD ini. Selain 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Daerah diatas, prioritas pembangunan daerah lainnya yaitu 11 (sebelas) Program Prioritas Kepala Daerah yang merupakan janji- janji Politik Bupati dan Wakil Bupati Ciamis pada saat kampanye. Sebelas Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2019-2024, meliputi:
21. 1.Realisasi Tunjangan Daerah bagi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan.
22. 2.Menciptakan 10.000 tenaga kerja baru dengan mengoptimalkan potensi daerah.
23. 3.Meningkatkan kesejahteraan guru Madrasah Diniyah, TKA, TPA dan DTA.
24. 4.Menggali dan mengembangkan potensi budaya lokal menjadi aset pariwisata daerah.
25. 5.Penataan Kawasan ekonomi rakyat.
26. 6.Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi.
27. 7.Biaya Kesehatan Gratis Rumah Sakit dan Puskesmas bagi seluruh warga Ciamis yang tidak mampu.
28. 8.Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah.
29. 9.Penataan Ruang Publik.
30. 10.Beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu (SD, SMP, SMA, SANTRI).
31. 11.Bantuan bagi Lembaga Pendidikan Keagamaan. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 ini selain untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, juga diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan provinsi yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Prioritas Nasional yang merupakan agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024. Prioritas Pembangunan Nasional atau sering disebut dengan Prioritas Nasional (PN) merupakan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan jangka menengah nasional menjadi prioritas nasional tahunan yang menjadi benang merah antara pembangunan jangka menengah dan tahunan. Dari hasil persandingan Prioritas Nasional (PN), Prioritas Provinsi Jawa Barat (PP), serta Prioritas Kabupaten (PK) dan Program Prioritas Kepala Daerah (PKD) Ciamis, terlihat seluruh prioritas pembangunan Kabupaten Ciamis yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 memiliki kaitan dan saling V-25 mendukung dengan PP Jawa Barat yang termuat dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018- 2023 dan PN yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Tabel 5.5 Persandingan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Nasional Agenda Pembangunan/ Prioritas Nasional (PN) Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) Jawa Barat Prioritas Pembangunan (PK) Kabupaten Ciamis Program Prioritas Kepala Daerah (PKD) Kabupaten Ciamis PN1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan PP3 Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis Inovasi PK2 Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ketahanan pangan dan peningkatan daya beli masyarakat PKD5 Penataan Kawasan ekonomi rakyat PK3 Penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja PKD2 Menciptakan 10.000 tenaga kerja baru dengan mengoptimalkan potensi daerah PP4 Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata PK5 Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. PKD4 Menggali dan mengembangkan potensi budaya lokal menjadi aset pariwisata daerah PKD8 Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah PN2 Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan PP7 Gerakan Membangun Desa PK6 Peningkatan kemandirian desa dan pemberdayaan masyarakat desa PKD6 Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi PK8 Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi PP8 Subsidi Gratis PK1 Peningkatan akses dan layanan Kesehatan masyarakat PKD7 Biaya Kesehatan Gratis Rumah Sakit dan Puskesmas bagi seluruh warga Ciamis yang tidak mampu PN3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing PP1 Akses Pendidikan Untuk Semua PK4 Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan untuk semua PKD3 Meningkatkan kesejahteraan guru Madrasah Diniyah, TKA, TPA dan DTA PKD10 Beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu (SD, SMP, SMA, SANTRI) PP2 Desentralisasi Pelayanan Kesehatan PK1 Peningkatan akses dan layanan Kesehatan masyarakat PKD7 Biaya Kesehatan Gratis Rumah Sakit dan Puskesmas bagi seluruh warga Ciamis yang tidak mampu PKD1 Realisasi Tunjangan Daerah bagi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan V-26 Agenda Pembangunan/ Prioritas Nasional (PN) Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) Jawa Barat Prioritas Pembangunan (PK) Kabupaten Ciamis Program Prioritas Kepala Daerah (PKD) Kabupaten Ciamis PN4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan PP5 Pendidikan agama dan tempat ibadah juara PK7 Peningkatan pengarusutamaan gender, ketahanan keluarga dan perlindungan anak, serta peningkatan peran pemuda, pengembangan budaya dan olahraga PKD11 Bantuan bagi Lembaga Pendidikan Keagamaan PK4 Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan untuk semua PN5 Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar PP6 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PK5 Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana PKD6 Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi PKD9 Penataan Ruang Publik PN6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim PP6 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PK5 Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana PKD9 Penataan Ruang Publik PN7 Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik PP9 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah PK8 Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi Sumber : Hasil Analisa, Tahun 2021 Prioritas Pembangunan Daerah tersebut kemudian dilaksanakan sesuai dengan arahan kebijakan sebagai berikut : Tabel 5.6 Prioritas Pembangunan Daerah dan Arahan Kebijakan No. Prioritas Pembangunan Daerah Arahan KebijakanPrioritas Pembangunan (PK) Kabupaten Ciamis Program Prioritas Kepala Daerah (PKD) Kabupaten Ciamis 1 PK1-Peningkatan akses dan layanan Kesehatan masyarakat 1 PKD7-Biaya Kesehatan Gratis Rumah Sakit dan Puskesmas bagi seluruh warga Ciamis yang tidak mampu 1 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, serta fasilitas layanan kesehatan dasar dan rujukan 2 Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat 2 PKD1 - Realisasi Tunjangan Daerah bagi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan 1 Meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan 2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya kesehatan 2 PK2-Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ketahanan 1 PKD5 - Penataan Kawasan ekonomi rakyat 1 Meningkatkan produksi dan produktivitas, pemasaran, dan nilai tambah komoditi unggulan daerah yang berkualitas V-27 No. Prioritas Pembangunan Daerah Arahan KebijakanPrioritas Pembangunan (PK) Kabupaten Ciamis Program Prioritas Kepala Daerah (PKD) Kabupaten Ciamis pangan dan peningkatan daya beli masyarakat 2 Meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak 3 Meningkatkan pengendalian hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan 4 Meningkatkan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan 5 Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan 6 Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, revitalisasi pasar, serta perlindungan konsumen 7 Meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan ekspor 8 Mendukung, mengembangkan dan memfasilitasi koperasi, dan pelaku UMKM 9 Mengembangkan digitalisasi koperasi dan UMKM 10 Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi, memperkuat kelembagaan, serta kemudahan perizinan 11 Meningkatkan promosi peluang investasi khususnya yang berbasis potensi unggulan lokal daerah, dan kerjasama investasi 3 PK3 - Penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja 1 PKD2 - Menciptakan 10.000 tenaga kerja baru dengan mengoptimalkan potensi daerah 1 Peningkatan perlindungan, pemberdayaan, pengembangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 2 Peningkatan perlindungan, pemberdayaan serta rehabilitasi penyandang disabilitas 3 Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial 4 Peningkatan kualitas perencanaan dan daya saing SDM tenaga kerja 5 Meningkatkan kerjasama lokus transmigrasi dan penyiapan calon transmigran 4 PK4 - Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan untuk semua 1 PKD 11 - Bantuan bagi Lembaga Pendidikan Keagamaan 1 Meningkatkan kualitas layanan PAUD, Non Formal dan pendidikan kesetaraan, serta pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam penyelenggaraan pendidikan 2 PKD 3 - Meningkatkan kesejahteraan guru Madrasah Diniyah, TKA, TPA dan DTA 2 Meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan 3 PKD10-Beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu (SD, SMP, SMA, SANTRI) V-28 No. Prioritas Pembangunan Daerah Arahan KebijakanPrioritas Pembangunan (PK) Kabupaten Ciamis Program Prioritas Kepala Daerah (PKD) Kabupaten Ciamis 5 PK5-Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. 1 PKD8-Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah 1 Meningkatkan keunggulan dan daya tarik destinasi pariwisata, kualitas pelayanan dan informasi pariwisata 2 Meningkatkan promosi pariwisata dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi 2 PKD6-Pembangunan Infra- struktur untuk menunjang kegiatan ekonomi 1 Meningkatkan pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan 2 Mengembangkan sentra dan kluster industri unggulan yang berwawasan lingkungan 3 PKD9–Penataan Ruang Publik 1 Mengoptimalkan penyelenggaraan penataan ruang 2 Meningkatkan tata kelola pertanahan 3 Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman 4 Mengembangkan pengelolaan kawasan lindung dan berfungsi lindung serta pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam rangka Pembangunan Berkelanjutan 5 Melakukan Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 6 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan lindung, berfungsi lindung serta Sumber Daya Alam 7 Mengembangkan instrumen kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 8 Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan 9 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 10 Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan bencana 11 Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah dan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam penanggulangan bencana 6 PK6-Peningkatan kemandirian desa dan pemberdayaan masyarakat desa 1 PKD5-Penataan Kawasan ekonomi rakyat 1 Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan Daerah dan Desa, serta kerjasama antar Desa 2 Meningkatkan kapasitas masyarakat desa untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan 7 PK7-Peningkatan pengarusutamaan gender, ketahanan keluarga dan perlindungan anak, serta peningkatan peran pemuda, pengembangan budaya dan olahraga 1 Menguatkan peran keluarga dan kesetaraan gender 2 Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan pencegahan pernikahan usia dini, serta meningkatkan kualitas perlindungan anak 3 Meningkatkan peran organisasi kepemudaaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif 4 Penguatan sistem pembinaan prestasi olahraga V-29 No. Prioritas Pembangunan Daerah Arahan KebijakanPrioritas Pembangunan (PK) Kabupaten Ciamis Program Prioritas Kepala Daerah (PKD) Kabupaten Ciamis 5 Meningkatkan kapasitas kepramukaan 6 Mengembangkan peran pelaku seni dan budaya dalam melestarikan budaya lokal 8 PK8-Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi 1 Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan daerah secara terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika 2 Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government, meningkatkan inovasi daerah, kualitas SDM aparatur dan kinerja pelayanan publik 3 Meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat, pemahaman terhadap ideologi bangsa dan negara, ketaatan terhadap peraturan dan hukum, serta kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat 4 Meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan 06/10/2021 22:38 VI-1 07/10/2021 06:06 VI-2 Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

(1)(2) (3) (4) (5) VISI : MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA MISI I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia berkualitas melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat serta keberdayaan perempuan dan pemuda 1.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan 1 Meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan 1 Meningkatkan kualitas layanan PAUD, Non Formal dan pendidikan kesetaraan, serta pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam penyelenggaraan pendidikan 2 Optimalisasi pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, Mengembangkan muatan lokal, pendidikan karakter dan life skill 3 Meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan 4 Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital 1.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan keterjangkauan pelayanan kesehatan 1 Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan, serta meningkatkan keman-dirian masyarakat dalam PHBS dan kesehatan lingkungan 1 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, serta fasilitas layanan kesehatan dasar dan rujukan 2 Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat 3 Meningkatkan kualitas Sumber Daya kesehatan 1.1.3 Menigkatnya daya beli masyarakat 1 Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk mampu mengakses kebutuhan konsumsinya 1 Meningkatkan produksi dan produktivitas, pemasaran, dan nilai tambah komoditi unggulan daerah yang berkualitas 2 Meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak 2 Meningkatkan efisiensi dan distribusi perdagangan serta mengembangkan aglomerasi perdagangan 1 Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, revitalisasi pasar, serta perlindungan konsumen 07/10/2021 06:06 VI-3 NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
(1)(2) (3) (4) (5) 1.4 Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan masyarakat 1 Meningkatkan peran stakeholder pembangunan kepemudaan dan keolahragaan 1 Meningkatkan peran organisasi kepemudaaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif 2 Penguatan sistem pembinaan prestasi olahraga 3 Meningkatkan kapasitas kepramukaan 2 Meningkatkan pelestarian budaya lokal 1 Mengembangkan peran pelaku seni dan budaya dalam melestarikan budaya lokal 1.5 Meningkatnya keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan 1 Meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak 1 Menguatkan peran keluarga dan kesetaraan gender 2 Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan pencegahan pernikahan usia dini, serta meningkatkan kualitas perlindungan anak MISI II : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah 2.1 Terpenuhinya Infrastrukturyang Merata dan Layak Bagi Masyarakat serta mendukung perkembangan wilayah 2.1.1 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Secara Merata 1 Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur transportasi secara merata 1 Meningkatkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menunjang kawasan pengembangan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 2 Meningkatkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas 3 Meningkatkan pelayanan angkutan umum 2 Meningkatkan kelestarian dan pendayagunaan Sumber Daya Air 1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Air dan jaringan irigasi di sentra-sentra pertanian 2 Meningkatkan kelestarian dan perlindungan terhadap Sumber Daya Air, pengelolaan layanan air untuk domestik, industri 3 Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan Lahan 1 Mengoptimalkan penyelenggaraan penataan ruang 2 Meningkatkan tata kelola pertanahan 2.1.2 Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Secara Merata 1 Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman 1 Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman 07/10/2021 06:06 VI-4 NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
(1)(2) (3) (4) (5) MISI III : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan 3.1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan serta Potensi dan Keunggulan Lokal 3.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian 1 Meningkatkan daya saing industri pengolahan berbahan baku lokal 1 Mengembangkan sentra dan kluster industri unggulan yang berwawasan lingkungan 2 Meningkatkan efisiensi dan distribusi perdagangan serta mengembangkan aglomerasi perdagangan 1 Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, revitalisasi pasar, serta perlindungan konsumen 2 Meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan ekspor 3 Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha serta perlindungan dan dukungan usaha koperasi, IKM dan UMKM 1 Meningkatkan upaya kemitraan dan kemudahan perizinan untuk koperasi, dan pelaku UMKM 4 Meningkatkan Akses Teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan koperasi, IKM, dan UMKM 1 Mendukung, mengembangkan dan memfasilitasi koperasi, dan pelaku UMKM 2 Mengembangkan digitalisasi koperasi dan UMKM 5 Meningkatkan keunggulan dan daya tarik pariwisata 1 Meningkatkan keunggulan dan daya tarik destinasi pariwisata, kualitas pelayanan dan informasi pariwisata 2 Meningkatkan promosi pariwisata dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi 6 Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, inovasi dan nilai tambah komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan 1 Meningkatkan pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan 2 Meningkatkan pengendalian hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan 3 Meningkatkan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan melalui pemanfaatan teknologi 7 Meningkatkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan 1 Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan 07/10/2021 06:06 VI-5 NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
(1)(2) (3) (4) (5) 3.1.2 Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi 1 Mewujudkan kemudahan berusaha dan berinvestasi 1 Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi, memperkuat kelembagaan, serta kemudahan perizinan 2 Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi 1 Meningkatkan promosi peluang investasi khususnya yang berbasis potensi unggulan lokal daerah, dan kerjasama investasi 3.1.3 Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial 1 Penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan menyeluruh 1 Peningkatan perlindungan, pemberdayaan, pengembangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 2 Peningkatan perlindungan, pemberdayaan serta rehabilitasi penyandang disabilitas 3 Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial 3.1.4 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja 1 Mendorong peningkatan lapangan kerja serta pemerataan lapangan kerja 1 Peningkatan kualitas perencanaan dan daya saing SDM tenaga kerja 2 Meningkatkan kerjasama lokus transmigrasi dan penyiapan calon transmigran MISI IV : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 4.1 Terpenuhinya Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat serta Mendukung Pembangunan Berkelanjutan 4.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 1 Meningkatkan kualitas tata kelola kawasan lindung dan berfungsi lindung serta Sumber Daya Alam 1 Mengembangkan pengelolaan kawasan lindung dan berfungsi lindung serta pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam rangka Pembangunan Berkelanjutan 2 Melakukan Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2 Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup 1 Mengembangkan instrumen kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2 Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan 3 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 4.1.2 Meningkatnya kapasitas terhadap bencana 1 Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan upaya penanggulangan bencana 1 Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan bencana 07/10/2021 06:06 VI-6 NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
(1)(2) (3) (4) (5) 2 Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah dan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam penanggulangan bencana MISI V : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 5.1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien 5.1.1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas 1 Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah dan penerapan reformasi birokrasi 1 Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan daerah secara terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika 2 Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government, meningkatkan inovasi daerah, kualitas SDM aparatur dan kinerja pelayanan publik 5.1.2 Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum 1 Mengoptimalkan peran stakeholder dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum 1 Meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat, pemahaman terhadap ideologi bangsa dan negara, ketaatan terhadap peraturan dan hukum, serta kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat 2 Meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan MISI VI : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa 6.1 Meningkatnya Pembangunan Desa dalam Mewujudkan Desa yang Maju, Mandiri dan Sejahtera 6.1.1 Meningkatnya kemandirian desa 1 Mewujudkan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi/ lingkungan Desa 1 Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan Daerah dan Desa, serta kerjasama antar Desa 2 Meningkatkan kapasitas masyarakat desa untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah memiliki nilai yang sangat strategis sebagai acuan dalam menentukan prioritas pembangunan tahunan. Arah kebijakan pembangunan tahunan selama periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum pada tabel 6.2: 07/10/2021 06:06 VI-7 Tabel 6.2 Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Selama Periode Tahun 2019-2024 Arah Kebijakan Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Menata ulang pembangunan ekonomi melalui penguatan sinergitas antar sektor pembangunan, antar sumberdaya, antar kawasan dan antar pelaku ekonomi yang difokuskan pada pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan (Sentra) yang berbasis potensi unggulan (komoditas unggulan) sesuai dengan tata ruang wilayah yang didukung sumberdaya manusia yang berkualitas, ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana perekonomian yang memadai, serta birokrasi yang lebih profesional dan berkinerja tinggi dengan menitikberatkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan yang memanfaatkan potensi sumberdaya unggulan lokal secara optimal. Meningkatkan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan guna mewujudkan kawasan yang tumbuh dan berkembang, produktif dan berdaya saing yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas, kualitas dan nilai tambah serta hasil produksi komoditas unggulan, yang di dukung dengan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan investasi khususnya investasi sektor riil yang memanfaatkan bahan baku lokal/potensi unggulan lainnya yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha ekonomi rakyat. Memantapkan kawasan- kawasan pertumbuhan sebagai pusat pengembangan ekonomi dan didukung dengan pembangunan daerah-daerah bawahannya, sehingga dapat berkembang secara luas, dengan dukungan investasi, kemitraan antar pelaku usaha yang harmonis, terjalinnya kerjasama dengan daerah lain, serta sinergitas dengan desa dalam rangka pembangunan ekonomi perdesaan. Memantapkan pengembangan ekonomi secara luas dan menyeluruh dengan memperkuat sinergitas dengan desa yang di dukung dengan investasi yang terus tumbuh dan berkembang untuk mencapai keunggulan dan daya saing daerah. Memantapkan dan memelihara keunggulan- keunggulan daerah untuk kemandirian ekonomi, sejahtera untuk semua. 07/10/2021 06:07 VI-8 6.2. Kebijakan Pengembangan Wilayah
1. a.Kebijakan Struktur Ruang Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan pusat kegiatan yang memiliki potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal di setiap kabupaten dan atau beberapa kecamatan terdekat. Penetapan PKL perkotaan diarahkan pada pertimbangan teknis bahwa kota-kota yang ditetapkan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan dengan kegiatan-kegiatan yang berciri perkotaan, seperti industri, permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, dan lainnya. Untuk itu, setiap Pusat Kegiatan Lokal (PKL) akan dilengkapi dengan fasilitas minimum yang perlu ada untuk mendorong berfungsinya Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang terdapat di Kabupaten Ciamis disusun dengan kriteria: • Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan jasa melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; • Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; • Kawasan perkotaan yang perlu didorong dengan tujuan tertentu.
2. b.Kebijakan Pola Ruang Rencana pola ruang yang ada di Kabupaten Ciamis terdiri atas kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Kawasan Peruntukan lindung terdiri atas:
  1. 1.Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  2. 2.Kawasan Perlindungan setempat;
  3. 3.Kawasan konservasi;
  4. 4.Kawasan lindung geologi;
  5. 5.Kawasan rawan bencana alam;
  6. 6.Kawasan cagar budaya;
  7. 7.Kawasan lindung lainnya. Sedangkan kawasan peruntukan budidaya Kabupaten Ciamis meliputi :
  8. 1.Kawasan hutan produksi;
  9. 2.Kawasan hutan rakyat; 07/10/2021 06:07 VI-9
  10. 3.Kawasan pertanian;
  11. 4.Kawasan perikanan;
  12. 5.Kawasan pertambangan dan energy;
  13. 6.Kawasan peruntukan industry;
  14. 7.Kawasan pariwisata;
  15. 8.Kawasan permukiman;
  16. 9.Kawasan pertahanan dan keamanan. Untuk lebih jelasnya mengenai pola ruang di Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 6.1 Peta Pola Ruang Kabupaten Ciamis Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Ciamis
3. c.Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) terdiri atas:
  1. 1.KSK berdasarkan sudut kepentingan ekonomi
  2. 2.KSK berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya
  3. 3.KSK berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung. 07/10/2021 06:07 VI-10 Konsep pengembangan KSK dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 6.3 Konsep Pengembangan KSK di Kabupaten Ciamis No Kepentingan Kawasan Strategis Tipologi Fungsi Arahan Konsep Pengembangan 1 Pertumbuhan Ekonomi KSK Koridor Jalan Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga Kawasan yang membentuk pola linier dan/atau pengelompokan pusat kegiatan yang potensial dikembangkan. Menjadi Kawasan Etalase Kabupaten Ciamis yang aman, nyaman, produkif dan berkelanjutan • Pembagian segementasi fungsi koridor kawasan • Penetapan dan penataan pusat pusat kegiatan yang akan dikembangkan • Pengembangan infstruktur pendukung yang sesuai • Pengendalian kegiatan yang tidak sesuai • Pengembangan kegiatan pada simpul- simpul perbatasan yang berdaya saing eksternal • Penataan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan yang berkarakter 2 Pertumbuhan Ekonomi KSK Wisata Panjalu dan Wisata Leuwikeris Kawasan regional bernilai ekonomi tinggi/ unggul Pengembangan pariwisata yang mampu menjadi trigger bagi kawasan sekitarnya • Pengembangan kegiatan wisata alam, budaya dan minat khusus yang berbasiskan kemampuan lahan dan mitigasi bencana • Pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan kawasan lindung sebagai obyek wisata • Penataan dan penetapan zona – zona kegiatan ekonomi yang dipengaruhi dan mendukung kegiatan wisata 3 Perkotaan Strategis KSK Perkotaan kawali dan KSK Perkotaan Banjarsari Kawasan Perkotaan yang berperan tinggi dalam mendorong pertumbuhan wilayah Pengembangan perkotaan yang mampu memberikan pelayanan handal dan pendorong pertumbuhan di bagian Utara dan Selatan Kabupaten Ciamis • Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan yang mampu melayani secara optimal sesuai dengan wilayah pelayanan • Pengembangan kawasan perkotaan yang tertata. 4 Pertumbuhan Ekonomi KSK Agropolitan meliputi:
  4. 1.Kecamatan Sukamantri;
  5. 2.Kecamatan Panumbangan;
  6. 3.Kecamatan Panjalu;
  7. 4.Kecamatan Cihaurbeuti; dan
  8. 5.Kecamatan Lumbung. Kawasan regional bernilai ekonomi tinggi/ unggul Kawasan peruntukan lahan agrobisnis berorientasi ekspor • Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan agropolitan yang terpadu dan terintegrasi • Penataan zona komoditi pertanian sesuai dengan karakteristik lahan, daya dukung dan memperhatikan kendala/limitasi • Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar mengenai usaha sektor pertanian dan pengolahannya 5 Pertumbuhan Ekonomi KSK Lumbung Padi meliputi:
  9. 1.Kecamatan Lakbok;
  10. 2.Kecamatan Purwadadi;
  11. 3.Kecamatan Kawasan regional untuk ketahanan pangan Kawasan peruntukan lahan pangan berorientasi ekspor dengan kendala bencana • Pengaturan dan pengelolaan jaringan irigasi pada lahan sawah yang terkena bencana banjir • Pembangunan embung di sekitar Kecamatan Pamarican dalam upaya mengatasi bencana banjir 07/10/2021 06:07 VI-11 No Kepentingan Kawasan Strategis Tipologi Fungsi Arahan Konsep Pengembangan Banjarsari; dan
  12. 4.Kecamatan Pamarican; banjir kawasan bawahnya • Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian pangan yang terpadu dan terintegrasi • Penataan lahan peruntukan sawah • Penetapan insentif dan disinsentif pada zonasi untuk lahan pangan • Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar mengenai usaha sektor pertanian pangan 6 Pertumbuhan Ekonomi KSK Simpul- Simpul Perbatasan Strategis dengan Kabupaten dan Kota Sekitar, yaitu Perkotaan Cisaga, Perkotaan Sindangkasih, Perkotaan Rajadesa. Kawasan penyangga Penyangga pergerakan eksternal • Penyelarasan infrastruktur pada kawasan perbatasan • Pengembangan kegiatan yang berdaya saing 7 Sosial Budaya KSK Kampung Adat Tambaksari Kawasan pelestarian adat dan budaya Pelestarian adat dan budaya • Pengembangan wilayah berbasiskan kearifan lokal dan tidak memberikan dampak negatif pada nilai-nilai budaya • Pelestarian adat dan budaya serta benda-benda peninggalan sejarah • Penataan dan perluasan zona kampung adat 8 Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup KSK Gunung Sawal, Gunung Geger Bentang, Gunung Madati Kawasan Perlindungan Potensial Berkembang Pengendali kegiatan potensial yang mengancam kelestarian lingkungan • Perlindungan terhadap kawasan resapan air dan hulu sungai • Pengembangan kegiatan agribisnis yang berwawasan lingkungan • Peningkatan perlindungan kawasan secara ketat Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Ciamis 6.3. Program Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Program pembangunan daerah disusun berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Dengan sifat program pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan. Penentuan program pembangunan daerah Kabupaten Ciamis juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Berikut disampaikan tabel program pembangunan daerah Kabupaten Ciamis. 07/10/2021 06:08 VI-12 Tabel 6.4 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Tujuan: 1.1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia berkualitas melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat serta keberdayaan perempuan dan pemuda Indeks Pembangunan Manusia Nilai 70,39 70,38 70,66 71,62 72,02 72,62 72,62 Sasaran: 1.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Indeks Pendidikan Nilai 63,94 64,44 65,08 66,49 67,34 68,36 68,36 DISDIK 1.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan keterjangkauan pelayanan kesehatan Indeks Kesehatan Nilai 79,34 79,74 79,80 79,98 80,20 80,46 80,46 DINKES; RSUD 1.1.3 Meningkatnya daya beli masyarakat Indeks Pengeluaran per Kapita Nilai 68,75 67,83 67,93 68,08 69,18 69,61 69,61 DISTAN-KP; DISNAKKAN; DKUKMP 1.1.4 Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan masyarakat Indeks Pembangunan Pemuda Nilai 53,70 55,70 58,83 60,83 63,33 65,33 65,33 DISBUDPORA 07/10/2021 06:08 VI-13 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Meningkatnya keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nilai 63,67 63,77 63,87 63,97 64,07 64,17 64,17 Dinas P2KBP3A Sasaran: Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Indeks Pendidikan Nilai 63,94 64,45 64,97 66,02 66,67 67,47 67,47 DISDIK Program: Program Pengelolaan Pendidikan Persentase APK SD/MI Paket A (%) (TPB4) Persen 103,6 102,4 117.047.374.600 102,1 164.305.647.570 101,8 494.922.399.000 101,5 433.732.357.700 101,2 376.422.186.145 100 376.422.186.145 DISDIK Persentase APM SD/MI Paket A (%) (TPB1) Persen 99,07 99,3 99,35 99,45 99,5 99,6 99,65 Persentase APK SMP/MTs/Paket B (%) (TPB4) Persen 99,95 100 100 100 100 100 100 Persentase APM SMP/MTs/Paket B (%) (TPB1) Persen 93,75 96,1 96,7 97,01 97,4 98,01 98,3 Persentase APK Paud formal (usia 5-6 tahun) (TPB4) Persen 89,2 90,01 90,6 92,1 93,2 93,5 94 Persentase APM PAUD formal (usia 5-6 tahun) (TPB4) Persen 75,2 77,2 78,1 79,2 80,1 81,2 82,5 Program Pengembangan Kurikulum Persentase Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal yang melakukan pengembangan kurikulum Persen n/a n/a - - - 65 650.000.000 70 675.000.000 75 700.000.000 80 700.000.000 DISDIK Persentase pendidikan dasar yang melakukan Persen n/a n/a - - - 60 75 80 90 DISDIK 07/10/2021 06:08 VI-14 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 pengembangan kurikulum Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan TK Persen 75 76 4.127.055.000 80 8.377.387.000 82 20.585.600.000 83 21.757.800.000 85 22.104.054.000 88 22.104.054.000 DISDIK Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan SD Persen 82 83 84 86 88 90 91 Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan SMP Persen 85 86 87 88 89 90 92 Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF Persen 75 78 80 81 83 85 87 Program Pembinaan Perpustakaan Persentase peningkatan akreditasi perpustakaan Persen 100 100 582.700.000 100 1.050.088.200 100 1.637.752.800 100 2.292.853.920 100 3.292.483.320 100 3.292.483.320 Dinas PERPUSIP Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan keterjangkauan pelayanan kesehatan Indeks Kesehatan Nilai 79,34 79,74 79,8 79,98 80,2 80,46 80,46 DINKES; RSUD 07/10/2021 06:08 VI-15 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Presentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Persen 93,5 100 99.870.951.796 100 97.545.000.000 100 83.220.000.000 100 85.640.000.000 100 100.715.000.000 100 100.610.000.000 DINKES Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan Persen 100 100 18.840.968.100 100 20.040.000.000 100 49.800.761.500 100 58.365.000.000 100 23.805.000.000 100 23.805.000.000 RSUD Tingkat Akreditasi Persen 100 100 1.774.765.000 100 1.776.727.500 100 1.128.736.000 100 1.500.000.000 100 1.750.000.000 100 1.750.000.000 RSUD Persentase pemenuhan database kesehatan Persen 100 100 29.500.000 100 37.500.000 100 37.500.000 100 40.000.000 100 45.000.000 100 45.000.000 RSUD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase peningkatan kualitas SDMK orang 13 Dokter Spesialis 13 Dokter Spesialis 1.006.200.000 13 Dokter Spesialis 1.500.000.000 13 Dokter Spesialis 1.888.000.000 14 Dokter Spesialis 2.500.000.000 15 Dokter Spesialis 3.000.000.000 15 Dokter Spesialis 3.000.000.000 RSUD Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Persentase Aspek Legalitas Pengelola Obat, Makanan dan Alat Kesehatan Persen 100 100 282.000.000 100 335.000.000 100 330.000.000 100 370.000.000 100 415.000.000 100 280.000.000 DINKES Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar Persen 27 27 65.000.000 24 81.250.000 51,5 90.000.000 64,8 105.000.000 83,7 120.000.000 90 135.000.000 DINKES Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Cakupan Desa Siaga Aktif Strata Mandiri Persen 28,3 27,9 180.000.000 30 210.000.000 35 240.000.000 40 270.000.000 45 300.000.000 50 330.000.000 DINKES Sasaran: Meningkatnya daya beli masyarakat Indeks Pengeluaran per Kapita Nilai 68,75 67,83 67,93 68,03 68,13 68,23 68,23 DISTAN-KP; DISNAKKAN; DKUKMP 07/10/2021 06:08 VI-16 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program: Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Persentase Kelompok yang Meningkat Usahanya Persen 0 5 142.769.000 5 591.000.000 5 620.550.000 5 651.577.000 5 684.155.000 25 2.690.051.000 DISNAKKAN Program Penyuluhan Pertanian Persentase kelompok taniyang meningkat kapasitasnya Persen 3 3 1.674.917.000 3,3 6.530.000.000 3,6 5.161.665.000 3,8 5.200.000.000 4 5.440.000.000 4 24.006.582.000 DISTAN-KP Progaram Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Prosentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan yang bersifat Zoonosis Persen 100 100 2.858.504.576 100 1.040.800.000 100 1.242.840.000 100 1.304.981.000 100 1.370.228.000 100 7.817.353.576 DISNAKKAN Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Persentase pengawasan stabilisasi harga kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kab. Ciamis 100 100 120.000.000 100 142.000.000 100 150.000.000 100 200.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 DKUKMP Sasaran: Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan masyarakat Indeks Pembangunan Pemuda Nilai 53,70 55,70 58,83 60,83 63,33 65,33 65,33 DISBUDBORA Program: Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Persentase organisasi pemuda yang aktif Persen 100 100 933.613.500 100 2.758.500.000 100 3.258.500.000 100 2.958.500.000 100 2.958.500.000 100 12.867.613.500 DISBUDPORA Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Persentase cabang olahraga yang berprestasi Persen 39,47 42,11 3.655.606.926 44,74 28.293.928.000 60,53 181.518.928.000 60,53 116.095.000.000 60,53 34.595.000.000 60,53 364.159.462.926 DISBUDPORA Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Persentase sumber daya kepramukaan yang meningkat kapasitasnya Persen 0,05 0,08 104.999.999 0,09 1.200.000.000 0,11 27.200.000.000 0,12 1.250.000.000 0,13 1.200.000.000 0,13 30.954.999.999 DISBUDPORA 07/10/2021 06:08 VI-17 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program Pengembangan Kebudayaan Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan/ dikembangkan Persen 92,86 95,36 623.047.640 100,00 2.169.000.000 100,00 2.169.000.000 100,00 2.169.000.000 100,00 2.169.000.000 100,00 9.299.047.640 DISBUDPORA Program Pembinaan Sejarah Persentase sejarah lokal yang ditetapkan dan dipublikasikan Persen 50 50 114.015.000 50 6.087.744.000 50 1.749.744.000 50 1.810.000.000 100 6.148.000.000 100 15.909.503.000 DISBUDPORA Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan Persen 22 ,46 22 ,46 643.704.000 22,50 12.239.000.000 23,77 1.339.000.000 25,00 1.255.000.000 26,19 1.255.000.000 26,19 16.731.704.000 DISBUDPORA Program Pengelolaan Permuseuman Persentase museum yang dikelola Persen N/A 9 ,09 573.944.000 9 ,09 260.000.000 9,09 260.000.000 9,09 1.160.000.000 9,09 260.000.000 9,09 2.513.944.000 DISBUDPORA Sasaran: Meningkatnya keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nilai 63,67 63,77 63,87 63,97 64,07 64,17 64,17 Dinas P2KBP3A Program: Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Persentase Program Perangkat Daerah yang Responsif Gender Persen 40,74 55,56 485.000.000 66,67 405.553.000 81,48 592.987.500 92,59 548.346.875 100 577.370.877 100 2.609.258.252 Dinas P2KBP3A Program Perlindungan Perempuan Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Terlayani (TPB5) Persen 100 100 150.000.000 100 157.500.000 100 210.682.500 100 216.321.875 100 223.662.969 100 1.087.490.000 Dinas P2KBP3A Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Persentase OPD yang mengelola data gender dan anak (update secara berkala) Persen 3,7 3,7 100.000.000 3,7 105.000.000 3,7 110.250.000 3,7 115.762.500 3,7 121.550.625 3,7 552.563.125 Dinas P2KBP3A Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Persentase desa/kelurahan yang telah Persen 6,79 6,79 75.000.000 7,17 78.750.000 7,55 241.500.000 7,92 122.250.000 8,3 132.000.000 8,3 528.750.000 Dinas P2KBP3A 07/10/2021 06:08 VI-18 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak Program Perlindungan Khusus Anak Persentase Anak Korban Kekerasan yang terlayani Persen 100 100 202.000.000 100 218.843.750 100 241.500.000 100 243.500.000 100 260.500.000 100 1.166.343.750 Dinas P2KBP3A Program Pengendalian Penduduk Angka rata-rata usia pernikahan pertama perempuan dibawah 19 tahun Tahun 100 100 300.000.000 100 315.000.000 100 330.750.000 100 347.287.500 100 364.651.875 100 1.657.689.375 Dinas P2KBP3A Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Cakupan Peserta KB Aktif Persen 75,9 76,1 10.812.526.250 76,2 11.377.182.250 76,3 11.973.503.863 76,4 12.597.529.056 76,5 13.250.136.133 76,5 59.148.852.552 Dinas P2KBP3A Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Persentase Keluarga Pra Sejahtera yang naik kelas ke Keluarga Sejahtera 1 Persen 2 2 550.000.000 2 577.500.000 2 606.375.000 2 636.693.750 2 668.528.438 2 3.039.097.188 Dinas P2KBP3A 2 Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah Tujuan: Terpenuhinya Infrastrukturyang Merata dan Layak Bagi Masyarakat serta mendukung perkembangan wilayah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Mutu N/A Baik Baik Baik Baik Baik Baik Sasaran: Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata Indeks Pembangunan Infrastruktur Nilai 76,955 77,862 79,447 80,654 81,94 83,149 83,149 Dinas PUPRP Indeks keselamatan lalu lintas Nilai 89,135 93,716 93,750 95,163 96,393 96,736 96,736 Dinas Perhubungan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Persentase rumah layak huni Persen 68,31 68,73 68,78 68,84 68,89 68,95 68,95 Dinas PRKPLH 07/10/2021 06:08 VI-19 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kawasan Permukiman Secara Merata Sasaran: Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata Indeks Pembangunan Infrastruktur Nilai 76,955 77,862 79,447 80,654 81,94 83,149 83,149 Dinas PUPRP Program: Program Penyelenggaraan Jalan Persentase jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap menjadi mantap Persen 0,89 1,22 121.895.885.050 1,09 394.500.000.000 1,01 880.825.000.000 1,3 924.866.250.000 1,22 971.109.562.500 5,84 3.293.196.697 .550 Dinas PUPRP Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Persentase Luas Daerah Irigasi dalam kondisi sedang menjadi baik Persen 0,73 1,2 27.022.281.500 1,5 94.050.000.000 1,3 162.888.511.000 1,4 171.032.936.550 1,1 179.584.583.378 6,5 634.578.312.428 Dinas PUPRP Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase rumah tangga berakses air minum layak (SPM) Persen 89,62 90,12 2.313.224.000 90,62 15.250.000.000 91,12 39.142.580.000 91,62 41.099.709.000 92,12 43.154.694.450 92,12 140.960.207.450 Dinas PUPRP Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Persentase Saluran Drainase Lingkungan dalam kondisi baik Persen 37,94 46,09 3.612.952.950 47 350.000.000 48 1.229.402.500 49 1.290.872.625 50 1.355.416.256 50 7.838.644.331 Dinas PUPRP Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun dan ditetapkan sebagai acuan pengendalian pemanfaatan ruang Persen 51,852 51,852 523.605.000 55,556 2.695.000.000 59,259 2.420.600.000 62,963 2.541.630.000 66,667 2.668.711.500 66,667 10.849.546.500 Dinas PUPRP Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Persentase Sengketa tanah garapan yang dimediasi Persen 100 100 17.320.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 157.500.000 100 165.375.000 100 640.195.000 Dinas PUPRP 07/10/2021 06:08 VI-20 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program Penatagunaan Tanah Persentase Usulan penggunaan tanah yang dikaji Persen 100 100 71.860.000 100 175.000.000 100 175.000.000 100 183.750.000 100 192.937.500 100 798.547.500 Dinas PUPRP Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Secara Merata Indeks keselamatan lalu lintas Nilai 89,135 93,716 93,75 95,163 96,393 96,736 96,736 Dinas Perhubungan Program: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan Persen 43,51 47,71 49.258.280.195 49,14 7.905.972.000 54,2 77.319.600.000 58,75 8.475.000.000 64,97 13.835.000.000 64,97 156.793.852.195 Dinas Perhubungan Persentase Layanan Angkutan Darat Persen 69,41 63,06 63,52 67,37 68,76 69,02 69,02 Dinas Perhubungan Sasaran: Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman secara merata Persentase Rumah Layak Huni Persen 68,31 68,73 68,78 68,84 68,89 68,95 68,95 Dinas PRKPLH Program: Program Penataan Bangunan Gedung Persentase Gedung Pemerintahan yang memiliki Sertifikat Laik Fungsi Persen - - - 1,61 200.000.000 3,23 210.000.000 4,84 220.500.000 6,45 231.525.000 6,45 862.025.000 Dinas PUPRP Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Persentase gedung pemerintah dalam kondisi sedang menjadi baik Persen 1,73 1,613 16.018.264.000 4,839 22.018.264.000 3,226 167.510.960.000 3,226 175.886.508.000 3,226 184.680.833.400 16,13 566.114.829.400 Dinas PUPRP Program Pengembangan Jasa Konstruksi Persentase Jasa Konstruksi yang bersertifikasi Persen 57,6 57,6 110.000.000 100 135.000.000 100 200.000.000 100 210.000.000 100 220.500.000 100 875.500.000 Dinas PUPRP Program Kawasan Permukiman Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh Persen 24,18 10,32 1.431.362.800 6,05 1.007.976.000 6,05 7.662.535.000 6,05 14.164.788.500 6,05 15.581.267.350 0 15.581.267.350 Dinas PRKPLH 07/10/2021 06:08 VI-21 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program Pengembangan Perumahan Persentase Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana/relokasi program Kabupaten/Kota yang ditangani (SPM) Persen 100 100 26.238.409.800 100 183.000.000 100 2.675.000.000 100 3.080.000.000 100 3.388.000.000 100 3.388.000.000 Dinas PRKPLH Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase masyarakat yang mendapatkan rumah layak huni yang tepat sasaran Persen 0,13 0,13 381.881.334 0,13 2.497.072.000 0,13 3.020.770.000 0,13 2.800.000.000 0,13 3.080.000.000 00.13 3.080.000.000 Dinas PRKPLH Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Persentase peningkatan PSU yang ditingkatkan Persen 71,43 71,43 1.047.514.000 71,43 13.792.517.000 71,43 13.228.907.000 71,43 15.435.000.000 71,43 16.978.500.000 71,43 16.978.500.000 Dinas PRKPLH Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Persantase sarana dan prasarana taman makam pahlawan dalam kondisi baik Persen 100 100 50.902.500 100 50.000.000 100 55.000.000 100 60.500.000 100 66.550.000 100 282.952.500 Dinas Sosial Persantase sarana dan prasarana taman makam pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang direhabilitasi Persen 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Sosial 3 Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal Tujuan: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan serta Potensi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Persen 5,38 1,65 3,41 4,60 4,71 5,65 5,65 07/10/2021 06:08 VI-22 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Keunggulan Lokal Persentase Tingkat Kemiskinan (TPB1) Persen 6,65 7,64 7,53 6,38 6,06 5,98 5,98 Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (TPB9) Persen 5,06 -0,58 5,72 5,70 5,68 5,67 5,67 Dinas KUKMP Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor Persen 5,84 -2,62 5.83 5,95 6,06 6,17 6,17 Dinas KUKMP Persentase pertumbuhan usaha mikro Persen 2,45 2,55 2,75 3 3,25 3,5 3,5 Dinas KUKMP Spending of money Miliar Rupiah 243 260 278 295 313 330 330 Dinas Pariwisata Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Persen 2,87 1,66 2,68 2,77 2,86 2,94 2,94 DISNAKKAN Nilai Tukar Petani Nilai 112,78 112,00 112,20 112,40 112,60 112,80 112,80 DISNAKKAN Skor PPH (TPB2) Nilai 89,4 89,7 337,800,000 90 830,000,000 90,6 1.460.322.400 91,2 1.680.000.000 91,8 1.780.000.000 91,8 6.088.122.400 DISTAN-KP Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi Persentase peningkatan investasi Persen 5,5 -10,04 5,5 5,5 5,5 5,5 11,96 Dinas PMPTSP Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial Persentase PPKS yang mandiri Persen 100,82 129,82 100 100 100 100 100 Dinas Sosial 07/10/2021 06:08 VI-23 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tujuan: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan serta Potensi dan Keunggulan Lokal Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Persen 5.38 1,65 3,41 4,60 4,71 5,65 5,65 Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (TPB9) Persen 5,06 -0,58 2,64 3,66 4,5 5,1 5,1 Program: Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Persentase pertumbuhan IKM Persen 0,01 n/a - 0,03 742.562.000 0,03 850.000.000 0,04 895.000.000 0,04 1.000.000.000 0,04 1.000.000.000 Dinas KUKMP Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Persentase IKM yang terdaftar di SIINAS Persen n/a 0,1 - 0,1 75.000.000 0,2 100.000.000 0,2 125.000.000 0,3 150.000.000 0,3 150.000.000 Dinas KUKMP Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor Persen 5,84 -2,62 4,2 4,41 5,28 5,61 5,61 Dinas KUKMP Program: 07/10/2021 06:08 VI-24 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan Persen 100 100 1.620.000.000 100 5.300.574.000 100 20.515.000.000 100 12.200.000.000 100 13.200.000.000 100 13.200.000.000 Dinas KUKMP Persentase peningkatan kualitas pengelola sarana distribusi perdagangan Persen 100 100 100 100 100 100 100 Dinas KUKMP Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Persen 38,84 53,57 120.000.000 55 131.000.000 60 200.000.000 70 180.000.000 80 225.000.000 75 225.000.000 Dinas KUKMP Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Nilai Pemasaran Produk Dalam Negeri Juta Rupiah 200 200 320.000.000 300 645.000.000 400 750.000.000 600 800.000.000 600 850.000.000 600 850.000.000 Dinas KUKMP Program Pengembangan Ekspor Nilai Ekspor US$ 14,358 jt 9,146 jt 150.000.000 9,5 jt 190.000.000 9,8 jt 400.000.000 10 jt 825.000.000 10,3 jt 1.700.000.000 10,3 jt 1.700.000.000 Dinas KUKMP Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah Persentase pertumbuhan usaha mikro Persen 2,45 2,55 2,75 3 3,25 3,5 3,5 Dinas KUKMP Program: Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Persentase koperasi yang berkualitas Persen 57,86 56,57 81.000.000 56,57 81.000.000 56,84 150.000.000 57,45 165.000.000 58,55 180.000.000 58,55 180.000.000 Dinas KUKMP Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Persentase KSP/ USP Koperasi yang sehat Persen n/a 46,87 39.975.000 46,87 40.000.000 46,95 50.000.000 47,25 65.000.000 48 80.000.000 47,5 80.000.000 Dinas KUKMP 07/10/2021 06:08 VI-25 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten Persen n/a 42,85 200.000.000 42,85 170.000.000 43,25 200.000.000 43,25 215.000.000 43,5 230.000.000 43,5 230.000.000 Dinas KUKMP Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten Persen n/a 85,71 160.000.000 85,71 127.000.000 85,95 150.000.000 85,95 165.000.000 86 180.000.000 86 180.000.000 Dinas KUKMP Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Persentase Usaha Mikro yang meningkat usahanya Persen 2,45 2,55 350.000.000 2,75 600.000.000 3 540.000.000 3,25 690.000.000 3,5 720.000.000 3,5 720.000.000 Dinas KUKMP Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah Spending of money Miliar Rupiah 243 260 278 295 313 330 330 Dinas Pariwisata Program: Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Persentase desa wisata yang dikembangkan Persen 0 0 - 0 - 20 1.500.000.000 40 3.000.000.000 40 3.000.000.000 100 7.500.000.000 Dinas Pariwisata Persentase Destinasi Pariwisata yang Persen 100 100 3.085.552.798 100 5.562.427.300 100 7.799.590.165 100 263.779.340.00 0 100 206.414.340.00 0 100 2.186.648.200.0 00 Dinas Pariwisata 07/10/2021 06:08 VI-26 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 meningkat kunjungannya Program Pemasaran Pariwisata Presentase Destinasi Pariwisata yang Dipromosikan Persen 100 100 960.000.000 100 930.844.000 100 2.000.000.000 100 2.290.000.000 100 2.600.000.000 100 8.780.844.000 Dinas Pariwisata Program Pemgembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI Persentase Ruang Kreatif yang dibangun dan direvitalisasi sarana dan prasarananya Persen 0 100 1.000.000.000 100 2.000.000.000 100 3.200.000.000 100 4.500.000.000 100 5.800.000.000 100 5.800.000.000 Dinas Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikat Persen 100 100 375.000.000 100 400.000.000 100 585.000.000 100 690.000.000 100 745.000.000 100 2.795.000.000 Dinas Pariwisata Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Persen 2,87 1,66 0,41 0,9 1,09 1,7 1,7 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Jumlah Produksi PerIkanan Budidaya Ton 98,197 24.029, 10 778.428.510 24.509, 60 2.512.000.000 24.999, 80 3.637.300.000 25.499, 80 3.652.864.000 26.009, 80 3.693.207.000 26.009, 80 14.273.799.510 DISNAKKAN Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Jumlah produksi perikanan tangkap Ton 784,36 9 785,50 0 30.395.000 785,50 0 28.600.000 785,65 4 25.000.000 785,65 9 25.000.000 785,700 25.000.000 785,700 133.995.000 DISNAKKAN Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Persentase peningkatan produktivitas peternakan Persen 1 1,5 629.295.376 1,5 5.259.935.000 1,5 6.022.931.750 1,5 5.799.078.000 1,5 6.089.031.000 7,5 23.800.271.126 DISNAKKAN Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Indeks Pertanaman Persen 170 180 7.560.000.000 190 4.170.000.000 200 14.736.428.910 210 16.100.000.000 220 17.500.000.000 220 60.066.428.910 DISTAN-KP 07/10/2021 06:08 VI-27 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase peningkatan produktivitas peternakan Persen 20 20 560.000.000 20 2.000.000.000 20 3.500.000.000 20 3.675.000.000 20 3.858.750.000 100 13.593.750.000 DISNAKKAN Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Prosentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani Persen 85 86 137.500.000 87 150.000.000 88 172.295.000 89 200.000.000 90 300.000.000 90 959.795.000 DISTAN-KP Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Prosentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan yang bersifat Zoonosis Persen 100 100 2.858.504.576 100 1.040.800.000 100 1.242.840.000 100 1.304.981.000 100 1.370.228.000 100 7.817.353.576 DISNAKKAN Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah Nilai Tukar Petani Nilai 112,78 100,12 100,25 103,39 104 104,25 104,25 Program: Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Cakupan Lokasi Perikanan Tangkapyang Diawasi Lokasi 4 4 0 4 28.600.000 4 30.000.000 4 32.500.000 4 35.000.000 20 126.100.000 DISNAKKAN Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Persentase Kelompok yang Meningkat Usahanya Persen 0 5 142.769.000 5 591.000.000 5 620.550.000 5 651.577.000 5 684.155.000 25 2.690.051.000 DISNAKKAN Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Prosentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan yang bersifat Zoonosis Persen 100 100 2.858.504.576 100 1.040.800.000 100 1.242.840.000 100 1.304.981.000 100 1.370.228.000 100 7.817.353.576 DISNAKKAN 07/10/2021 06:08 VI-28 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program Penyuluhan Pertanian Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya Persen 3 3 1.674.917.000 3,3 6.530.000.000 3,6 5.161.665.000 3,8 5.200.000.000 4 5.440.000.000 4 24.006.582.000 DISTAN-KP Program Perizinan Usaha Pertanian Persentase rekomendasi perizinan usaha pertanian yang diterbitkan Persen 85 86 60.000.000 87 70.000.000 88 248.864.700 89 250.000.000 90 300.000.000 90 928.864.700 DISTAN-KP Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Produktivitas pertanian kw/Ha 65,5 65,5 785.750.000 65,7 800.000.000 65,9 804.035.980 66,1 900.000.000 66,3 960.000.000 66,3 4.249.785.980 DISTAN-KP Persentase peningkatan produktivitas peternakan Persen 1 1,5 629.295.376 1,5 5.259.935.000 1,5 6.022.931.750 1,5 5.799.078.000 1,5 6.089.031.000 7,5 23.800.271.126 DISNAKKAN Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah Skor PPH (TPB2) Nilai 89,4 89,7 337,800,000 90 830,000,000 90,6 1.460.322.400 91,20 1.680.000.000 91,8 1.780.000.000 91,8 6.088.122.400 Program: Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Persentase angka kecukupan energi Persen 100 100 415.000.000 100 850.000.000 100 2.845.170.600 100 3.100.000.000 100 3.100.000.000 100 10.310.170.600 DISTAN-KP Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Ketersediaan energi kkal / kap / hr 2400 2400 337.800.000 2400 830.000.000 2400 1.460.322.400 2400 1.680.000.000 2400 1.780.000.000 2400 6.088.122.400 DISTAN-KP 07/10/2021 06:08 VI-29 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ketersediaan protein gr / kap/ hr 63 63 63 63 63 63 63 DISTAN-KP Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase desa rawan pangan yang dibina Persen n/a n/a n/a 65 55.000.000 67 327.095.000 69 365.000.000 70 430.000.000 70 1.177.095.000 DISTAN-KP Program Pengawasan Keamanan Pangan Persentase pengujian sampel pangan segar Persen n/a n/a n/a n/a n/a 73 104.550.000 74 110.000.000 75 170.000.000 75 384.550.000 DISTAN-KP Sasaran: Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi Persentase peningkatan investasi Persen 5,5 -10,04 5,5 5,5 5,5 5,5 11,96 Program: Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Persentase Peningkatan Investor Persen 100 100 70.000.000 100 571.000.000 100 350.000.000 100 520.000.000 100 676.000.000 100 2.187.000.000 Dinas PMPTSP Program Promosi Penanaman Modal Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal Persen 100 100 185.412..000 100 745.180.000 100 1.140.000.000 100 2.652.000.000 100 3.447.600.000 100 8.170.192.000 Dinas PMPTSP Program Pelayanan Penanaman Modal Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tepat waktu Persen 75 86 590.000.000 86 638.864.000 91 1.135.454.600 95 6.066.181.960 100 7.622.036.548 100 16.052.537.108 Dinas PMPTSP Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Pelaksanaan Penanaman Modal yang di kendalikan Persen 70 75 340.000.000 75 372.462.000 82 600.000.000 90 1.440.000.000 100 1.740.000.000 100 4.492.462.000 Dinas PMPTSP Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Persentase Pelayanan Perizinan Terintegrasi Sistem Informasi Penanaman Modal Persen n/a n/a 0 75 53.149.000 80 80.000.000 85 104.000.000 90 135.200.000 90 372.349.000 Dinas PMPTSP 07/10/2021 06:08 VI-30 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tujuan: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan serta Potensi dan Keunggulan Lokal Persentase Tingkat Kemiskinan (TPB1) Persen 6,65 7,64 7,53 6,38 6,06 5,98 5,98 Sasaran: Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial Persentase PPKS yang mandiri Persen 100,82 129,82 100 100 100 100 100 Program: Program Pemberdayaan Sosial Persentase PPKS yang meningkat kapasitasnya Persen 100 100 - 100 85.000.000 100 93.500.000 100 102.850.000 100 113.135.000 100 701.971.000 Dinas Sosial Persentase PSKS yang berperan aktif dalam program kesejahteraan sosial Persen 100 100 307.486.000 100 999.396.000 100 1.109.335.600 100 1.212.669.160 100 1.326.006.076 100 4.647.406.836 Dinas Sosial Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Persantase warga negara migranyang terselesaikan dalam penyelesaian kasusnya Persen n/a n/a n/a 100 50.000.000 100 55.000.000 100 60.500.000 100 66.550.000 100 232.050.000 Dinas Sosial Program Rehabilitasi Sosial Persentase PPKS yang pulih keberfungsian sosialnya setelah rehabilitasi Persen 100 100 114.990.000 100 652.815.000 100 682.190.750 100 731.009.788 100 783.740.727 100 2.771.140.889 Dinas Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Persentase fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial (TPB Persen 86 100 3.342.900.000 100 4.370.195.000 100 4.580.195.000 100 4.953.340.000 100 4.124.295.000 100 18.028.025.000 Dinas Sosial 07/10/2021 06:08 VI-31 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1) Persantase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial Persen 78,39 100 25.000.000 100 75.000.000 100 82.500.000 100 90.750.000 100 99.825.000 100 373.075.000 Dinas Sosial Persentase validitas data fakir miskin Persen 85 100 213.429.000 100 100 509.026.500 100 509.026.500 100 509.026.500 100 5.955.553.500 Dinas Sosial Sasaran: Meningkatnya penyerapan tenaga kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (TPB 8) Persen 5,16 5,67 5,24 4,81 4,72 4,63 4,63 Program Perencanaan Tenaga Kerja Persentase dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun Persen 0 0 - 0 - 100 700.000.000 100 900.000.000 100 1.000.000.000 60 2.600.000.000 Dinas Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Persen 0.88 2.150.000.000 1,20 3.560.000.000 1,20 7.950.000.000 1,20 8.450.000.000 1,20 8.450.000.000 1,20 30.560.000.000 Dinas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persen 1932,81 2048,1 4 2001,03 2115,51 2217,31 2345,26 2345,26 - Dinas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase pencari kerja yang ditempatkan Persen 8,94 8,95 720.000.000 8,96 765.000.000 8,97 1.950.000.000 8,98 855.000.000 8,99 900.000.000 8,99 5.190.000.000 Dinas Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial Indeks Hubungan Industrial Nilai 80 82 640.000.000 84 715.000.000 86 750.000.000 88 1.145.000.000 90 1.315.000.000 86 4.565.000.000 Dinas Tenaga Kerja Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Persentase transmigran yang ditempatkan Persen 0 0 - 60 340.000.000 60 375.000.000 60 380.000.000 60 395.000.000 60 1.490.000.000 Dinas Tenaga Kerja 4 Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Tujuan: Terpenuhinya Kualitas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nilai 55,21 62,41 62,42 62,43 62,43 62,44 62,44 07/10/2021 06:08 VI-32 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat serta Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (IKLH) Indeks Risiko Bencana (TPB1) Nilai 156,2 141,6 141 140,6 140,2 139,8 139,8 Sasaran: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air (TPB6) Nilai 59,60 59,68 59,69 59,71 59,73 59,75 59,75 Dinas PRKPLH; Dinas PUPRP Indeks Kualitas Udara Nilai 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 Dinas PRKPLH; Dinas PUPRP Indeks Kualitas Tutupan Lahan Nilai 34,57 34,58 34,59 34,60 34,61 34,62 34,62 Dinas PRKPLH; Dinas PUPRP Meningkatnya kapasitas terhadap bencana Indeks Ketahanan Daerah Nilai 0,62 0,64 0,66 0,68 0,7 0,72 0,72 BPBD Tujuan: Terpenuhinya Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat serta Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nilai 55,21 62,41 62,42 62,43 62,43 62,44 62,44 Sasaran: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air (TPB6) Nilai 59,60 59,68 59,69 59,71 59,73 59,75 59,75 Dinas PRKPLH; Dinas PUPRP Indeks Kualitas Udara Nilai 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 Dinas PRKPLH; 07/10/2021 06:08 VI-33 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Dinas PUPRP Indeks Kualitas Tutupan Lahan Nilai 34,57 34,58 34,59 34,60 34,61 34,62 34,62 Dinas PRKPLH; Dinas PUPRP Program: Program Perencanaan Lingkungan Hidup Persentase Dokumen mengenai Lingkungan Hidup yang ditetapkan Persen 100 100 160.447.350 100 941.901.650 100 2.259.055.000 100 1.080.000.000 100 1.188.000.000 100 1.188.000.000 Dinas PRKPLH Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Cakupan Perlindungan Kualitas Lingkungan Persen 75 75 1.129.567.250 75 2.108.091.300 75 4.325.913.900 75 2.330.000.000 75 2.563.000.000 75 2.563.000.000 Dinas PRKPLH Persentase Mata Air yang dilindungi Persen 18,52 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 Dinas PRKPLH Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Persentase RTH/RTP yang dibangun Persen 100 100 3.152.786.500 100 5.182.458.400 100 5.182.458.400 100 5.800.000.000 100 6.380.000.000 100 6.380.000.000 Dinas PRKPLH Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Persentase Dokumen Rekomendasi Lingkungan yang difasilitasi Persen 100 100 51.865.000 100 48.500.000 100 150.000.000 100 165.000.000 100 181.500.000 100 181.500.000 Dinas PRKPLH Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH Persentase Kelompok Masyarakat Hukum Adat (Pelestari Lingkungan Hidup) yang berprestasi Persen 20 20 113.176.000 20 97.500.000 20 97.500.000 20 107.250.000 20 117.975.000 20 117.975.000 Dinas PRKPLH 07/10/2021 06:08 VI-34 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Persentase Masyarakat yang Meningkat Kesadaranya Terhadap Lingkungan Hidup Persen 100 100 41.082.150 100 180.037.500 100 381.350.000 100 199.000.000 100 218.900.000 100 218.900.000 Dinas PRKPLH Persentase masyarakat/kelom pok peduli lingkungan Persen 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38 Dinas PRKPLH Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Persentase Titik Pantau Adipura yang Meningkat Kondisinya Persen 30 30 115.812.900 30 251.900.000 30 251.900.000 30 277.090.000 30 304.799.000 30 304.799.000 Dinas PRKPLH Persentase Sekolah yang Meningkat Statusnya Menjadi Sekolah Adiwiyata Persen 20 20 20 20 20 20 20 Dinas PRKPLH Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Persentase Kegiatan / Usaha yang mengelola Limbah dengan Baik Persen 20 20 37.480.000 20 70.575.000 20 70.575.000 20 80.000.000 20 88.000.000 20 88.000.000 Dinas PRKPLH Persentase Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan Persen 100 100 100 100 100 100 100 Dinas PRKPLH Program Pengelolaan Persampahan Persentase Jumlah Sampah yang tertangani (penanganan sampah) Persen 27,32 27,32 12.019.625.701 30,5 8.196.331.500 32,5 13.750.000.000 34,5 14.800.000.000 36,5 16.280.000.000 36,5 16.280.000.000 Dinas PRKPLH Persentase Penurunan Timbulnya Sampah (pengurangan sampah) Persen 48,03 49 49,97 51,97 53,97 55,97 55,97 Dinas PRKPLH 07/10/2021 06:08 VI-35 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan dalam kondisi baik Persen 100 100 800.000.000 100 2.000.000.000 100 2.462.400.000 100 2.585.520.000 100 2.714.796.000 100 10.562.716.000 Dinas PUPRP Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Persentase Rumah Tangga yang berakses sanitasi (SPM) Persen 72,98 74,43 2.899.880.000 75,88 7.250.000.000 77,33 5.399.648.000 78,78 5.669.630.400 80,23 5.953.111.920 80,23 27.172.270.320 Dinas PUPRP Tujuan: Terpenuhinya Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat serta Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Indeks Risiko Bencana (TPB1) Nilai 156,2 141,6 141 140,6 140,2 139,8 139,8 Sasaran: Meningkatnya kapasitas terhadap bencana Indeks Ketahanan Daerah Nilai 0,62 0,64 0,66 0,68 0,7 0,72 0,72 BPBD Program: Program Penanggulangan Bencana 1.858,782,800 5.139,340,700 5.425.000.000 5.423.500.000 5.550.500.000 23,397,123,500 BPBD Presentase destana yang meningkat kapasitasnya (SPM) Persen n/a n/a 1.858.782.800 26,32 5.139.340.700 26,32 5.123.541.500 52,63 5.123.000.000 78,95 5.850.500.000 100 21.236.382.200 BPBD Persentase evakuasi korban bencana yang tertangani (SPM) Persen 75 53,05 28 31 34 37 37 BPBD 07/10/2021 06:08 VI-36 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase penanganan kerusakan fisik pasca bencana sesuai dengan jitupasna Persen n/a 50 55 60 65 70 70 BPBD Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;Laya nan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Pera ngkat Daerah (SPM) Persen 93,23 94 5.067.704.250 94,5 5.630.782.500 95 6.256.425.000 95,5 6.882.067.500 96 7.570.274.250 96 31.407.253.500 Satuan Polisi Pamong Praja Program Penanganan Bencana Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota Persen 100 100 776.400.000 100 1.076.400.000 100 1.142.720.000 100 1.213.606.000 100 12.89.411.300 100 5.498.537.300 Dinas Sosial 5 Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Tujuan: Terwujudnya Penyelenggaraan Indeks Reformasi Birokrasi Nilai N/A C B B BB BB BB 07/10/2021 06:08 VI-37 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien Sasaran: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Hasil Evaluasi AKIP (TPB16) Predikat B B B BB BB A A BAPPEDA Opini BPK(TPB16) Predikat WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP BPKD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Mutu Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Dinas DUKCAPIL; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Seluruh Kecamatan; Seluruh Perangkat Daerah; BPKD Maturitas SPIP Level 2 3 3 3 3 3 3 Inspektorat; Dinas PERPUSIP Indeks Kematangan SPBE Nilai 2,35 2,64 2,64 2,8 2,9 3 3 Dinas KOMINFO Indeks Profesionalitas ASN Nilai 65 52,25 58 65 70 75 75 BKPSDM; BAPPEDA Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum Indeks ketentraman dan ketertiban Nilai 67,5 67,5 69 70,5 72 73,5 73,5 Satuan Polisi Pamong Praja Sasaran: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Hasil Evaluasi AKIP(TPB16) Predikat B B B BB BB A A 07/10/2021 06:08 VI-38 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Program: Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu dan konsisten Persen 100 100 1.204.678.000 100 1.563.008.700 100 1.239.100.000 100 1.899.750.000 100 2.222.425.000 100 8.128.961.700 BAPPEDA - dokumen perencanaaan: 5 dokumen 100 - Dokumen pengendalian dan evaluasi: 3 14 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase OPD yang memiliki dokumen perencanaan berkualitas Persen 90 100 1.180.437.693 100 2.181.353.300 100 2.890.000.000 100 3.083.500.000 100 3406.600.000 100 12.741.890.993 BAPPEDA
  13. 1.Keselarasan antar dokumen perencanaan
  14. 2.sesuai dengan regulasi
  15. 3.Tepat waktu Sasaran: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Opini BPK(TPB16) Predikat WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 07/10/2021 06:08 VI-39 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pelayanan Publik yang Berkualitas Program: Program Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Dokumen Keuangan Daerah yang Penyusunannya Sesuai Dengan Peraturan Persen 100 100 3.995.816.470 100 4.206.122.600 100 4.256.122.600 100 4.586.296.000 100 4.815.610.800 100 21.859.968.470 BPKD Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase SKPDyang Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah Persen 100 100 7.178.244.270 100 7.556.046.600 100 8.156.046.600 100 8.971.650.800 100 9.420.233.340 100 41.282.221.610 BPKD Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Persen 5 5 6.932.203.580 5 7.297.056.400 5 12.258.652.400 5 13.332.878.900 5 13.999.522.845 5 53.820.314.125 BPKD Sasaran: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Mutu Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Program: Program Pendaftaran Penduduk Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Persen 96,11 93 6.647.055.000 96 2.829.009.400 97 4.259.400.000 98 4.779.400.000 99 4.887.400.000 99 23.402.264.400 Dinas DUKCAPIL Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga Persen 100 100 100 100 100 100 100 07/10/2021 06:08 VI-40 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program Pencatatan Sipil Cakupan penerbitan akta kelahiran Persen 54,27 52,00 136.409.000 54 570.895.250 56 2.136.000.000 58 1.590.000.000 60 1.683.000.000 62 6.116.304.250 Dinas DUKCAPIL Cakupan penerbitan akta kematian Persen 100 100 100 100 100 100 100 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase data kependudukan yang dikelola secara elektronik Persen 100 100 149.626.000 100 1.576.976.600 100 2.025.000.000 100 1.021.846.600 100 1027846600 100 5.801.295.800 Dinas DUKCAPIL Persentase database kependudukan yang dimanfaatkan Persen 100 100 100 100 100 100 100 Program Pengelolaan Profil Kependudukan Persentase data profil kependudukan yang dikelola Persen 100 100 124.882.000 100 127.782.700 100 175.000.000 100 190.000.000 100 205.000.000 100 617.869.700 Dinas DUKCAPIL Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Persentase fasilitasi kebijakan bidang pemerintahan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti Persen 100 100 2.940.965.367 100 50.690.813.800 100 55.859.895.180 100 61.535.884.698 100 68.069.473.168 100 239.097.032.213 Sekretariat Daerah Persentase fasilitasi kebijakan produk hukum daerah yang ditetapkan dan ditindaklanjuti Persen 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah Persentase fasilitasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat Persen 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah Program Perekonomian Dan Pembangunan Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan Persen 100 100 1.066.108.850 100 1.738.811.000 100 1.912.692.100 100 2.103.961.310 100 2.314.357.441 100 9.135.930.701 Sekretariat Daerah 07/10/2021 06:08 VI-41 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase rumusan hasil rekomendasi atas evaluasi program pembangunan pada PD Persen 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah Persentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa Persen 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRDyang difasilitasi Persen 100 100 6.897.467.500 100 7.745.952.000 100 8.532.142.000 100 8.532.142.000 100 9.007.642.064 100 40.715.345.564 Sekretariat DPRD Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase Jenis pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan Persen 100 100 100 100 100 100 100 Seluruh Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentasedesa/kel urahan yang aktif dalam Pembangunan Desa Persen 100 100 100 100 100 100 100 Seluruh Kecamatan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa/Kelurahan yang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik Persen 100 100 100 100 100 100 100 Seluruh Kecamatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B B BB BB A A Seluruh Perangkat Daerah Opini BPK Predikat WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Seluruh Perangkat Daerah 07/10/2021 06:08 VI-42 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Indeks Kepuasan Masyarakat Mutu Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Seluruh Perangkat Daerah Level Maturitas SPIP Level 2 3 3 3 3 3 3 Sekretariat Daerah Sasaran: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Maturitas SPIP Level 3 3 3 3 3 3 3 Program: Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan kategori selesai Persen 90,32 93,1 642.530.000 93,2 5.900.390.000 93,3 6.195.409.500 93,4 6.505.179.975 93,5 6.830.438.974 93,5 7.171.960.922 Inspektorat Persentase Perangkat Daerah yang meningkat Predikat SAKIP nya Persen 10 10 5.249.691.000 36 141.500.000 64 148.575.000 82 156.003.750 100 163.803.938 100 171.994.134 Inspektorat Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi maturitas SPIP Persen 35 53 55.760.000 100 240.794.400 100 252.834.120 100 265.475.826 100 278.749.617 100 292.687.098 Inspektorat Program Pengelolaan Arsip Persentase Pengelolaan Arsip Persen 100 100 56.350.000 100 210.550.000 100 315.607.600 100 441.850.640 100 662.775.960 100 662.775.960 Dinas PERPUSIP Sasaran: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Indeks Kematangan SPBE Nilai 2,35 2,64 2,64 2,8 2,9 3 3 07/10/2021 06:08 VI-43 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program: Program Informasi Dan Komunikasi Publik Indeks aspek layanan publik berbasis elektronik Nilai 2,14 2,5 282.310.000 2,5 247.867.554 2,6 1.010.700.000 2,75 1.050.000.000 2,8 1.100.000.000 2,8 3.784.882.554 Dinas KOMINFO Indeks aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Nilai 2,17 3,14 3 3,1 3,25 3,5 3,5 Program Aplikasi Informatika Indeks aspek perencanaan strategis SPBE Nilai 3 1,5 3.163.216.000 3 4.509.244.080 3,25 11.275.000.000 3,4 7.375.000.000 3,5 8.500.000.000 3,5 34.822.460.080 Dinas KOMINFO Indeks aspek teknologi informasi dan komunikasi Nilai 2 1,67 2,25 2,3 2,5 2,7 2,7 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Indeks penerapan manajemen SPBE Nilai n/a n/a 240.985.000 1,5 210.327.200 1,6 1.255.000.000 1,75 1.395.000.000 1,9 1.520.000.000 1,9 4.621.312.200 Dinas KOMINFO Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Indeks aspek audit TIK Nilai n/a n/a 111.460.000 0,6 215.959.400 0,8 380.000.000 1 400.000.000 1,2 450.000.000 1,2 1.557.419.400 Dinas KOMINFO Sasaran: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Indeks Profesionalitas ASN Nilai 65 52,25 58 65 70 75 75 Program: Program Kepegawaian Daerah Persentase PNS yang meningkat kualifikasi Pendidikannya Persen 0,52 0,58 2.725.000.000 0,61 2.876.900.000 0,63 3.006.927.000 0,68 3.121.691.810 0,71 3.265.866.264 0,71 3.265.866.264 BKPSDM Persentase PNS dengan kinerja baik dan sangat baik Persen 99,81 99,82 99,83 99,84 99,85 99,86 99,86 BKPSDM 07/10/2021 06:08 VI-44 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase PNS yang tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin Persen 99,81 99,82 99,83 99,84 99,85 99,86 99,86 BKPSDM Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase PNS yang bersertifikat diklat/ workshop/seminar /magang/kursus Persen 100 100 4.066.755.000 100 4.066.755.000 100 4.088.845.800 100 4.101.958.524 100 4.115.464.630 100 4.115.464.630 BKPSDM Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Persentase implementasi rencana kelitbangan Persen 100 100 443.998.000 100 459.394.000 100 1.544.500.000 100 1.673.950.000 100 1.610.345.000 100 3.923.265.500 BAPPEDA Sasaran: Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum Indeks ketentraman dan ketertiban Indeks 67,5 67,5 70 72,5 75 77,5 77,5 Program: Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Persentase penurunan kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum;rasio linmas per 100 orang penduduk;persenta se peningkatan kualitas teknis Satpol PP Persen 0,4 0,5 4.651.874.950 0,5 6.182.351.800 0,5 9.000.725.000 0,5 8.060.655.200 0,5 8.901.720.450 0,5 36.797.327.400 Satuan Polisi Pamong Praja Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Persentase kebijakan teknis yang ditindaklanjuti Persen 100 100 380.365.000 100 197.349.400 100 800.000.000 100 1.040.000.000 100 1.352.000.000 100 63.111.439.092 Badan KESBANGPOL Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Presentase Peningkatan Hak Pilih Masyarakat Persen 100 100 359.253.000 100 2.217.357.800 100 2.465.066.800 100 3.204.586.840 100 4.165.962.892 100 4.165.962.892 Badan KESBANGPOL 07/10/2021 06:08 VI-45 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase peningkatan pembinaan ormas, LSM dan parpol Persen 100 100 418.882.000 100 1.672.880.000 100 535.500.000 100 696.150.000 100 904.995.000 100 904.995.000 Badan KESBANGPOL Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Persentase peningkataan koordinasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya Persen 100 100 100 144.585.800 100 793.165.000 100 1.031.114.500 100 1.340.448.850 100 1.340.448.850 Badan KESBANGPOL Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Presentase Penurunan Konflik Sosial Persen 100 100 597.877.000 100 750.000.000 100 1.522.953.600 100 1.979.839.680 100 2.573.791.584 100 2.573.791.584 Badan KESBANGPOL 6 Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa Tujuan: Meningkatnya Pembangunan Desa dalam Mewujudkan Desa yang Maju, Mandiri dan Sejahtera Indeks Desa Membangun Nilai 0,688 0,713 0,742 0,745 0,748 0,75 0,75 Sasaran: Meningkatnya kemandirian desa Persentase Peningkatan Desa Mandiri (TPB10) Persen 166,67 137,50 136,84 15,56 19,23 19,35 19,35 DPMD 07/10/2021 06:08 VI-46 No. Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2019 Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program: Program Penataan Desa Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas Persen 42 43 58.310.000 44 49.250.000 47 107.000.000 48 122.600.000 50 141.000.000 50 419.850.000 DPMD Program Peningkatan Kerjasama Desa Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa Persen 0 0,78 12.640.000 1,55 42.008.000 2,71 148.000.000 3,88 175.000.000 5,04 213.000.000 5,04 578.008.000 DPMD Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel Persen 100 100 1.355.200.360 100 6.079.805.400 100 8.076.000.000 100 9.400.000.000 100 10.565.000.000 100 34.120.805.400 DPMD Persentase Bumdes yang Berkembang Persen 74,42 74,81 75,19 75,58 75,97 76,36 76,36 Persentase desa yang memiliki dokumen perencanaan terintegrasi Persen 100 100 100 100 100 100 100 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatanya diberdayakan Persen 100 100 1.968.863.000 100 2.820.770.000 100 3.355.000.000 100 3.493.150.000 100 4.016.780.000 100 13.685.700.000 DPMD Persentase desa yang memanfaatkan TTG Persen 5,04 6,59 7,36 8,14 8,91 9,69 9,69 DPMD VI-47 Prioritas pembangunan daerah merupakan sebuah amanat yang harus diutamakan dalam pelaksanaannya. Selain program unggulan, maka prioritas pembangunan juga diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan Kabupaten Ciamis dan proyek strategis Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Penerapan SPM dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah terkait diwujudkan dalam program dan kegiatan. Program terkait penerapan SPM sebagai bagian dari program pembangunan daerah Kabupaten Ciamis, dapat terlihat dalam tabel berikut: Tabel 6.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RPJMD Kabupaten Ciamis NO JENIS PELAYANAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAYANAN PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR INDIKATOR KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH PELAKSANA FUNGSI SPM PENDIDIKAN 1 Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 APK PAUD formal (usia 5-6 tahun) Pendidikan 2 APM PAUD formal (usia 5-6 tahun) 3 Rasio Ketersediaan lembaga terhadap anak usia PAUD 5-6 tahun 4 Persentase ketersidaan ruang kelas terhadap rombel 5 Persentase lembaga PAUD formal terakreditasi 2 Pendidikan Dasar Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 APK SD/MI Paket A Pendidikan 2 APM SD/MI Paket A 3 Angka Melanjutkan (AM) SD/MI Paket A ke SMP/MTs/Paket B 4 Angka Putus Sekolah SD/MI 5 APK SMP/MTs/Paket B 6 APM SMP/MTs/Paket B 7 Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MA/Paket C 8 Jumlah SMP Terakreditasi A 9 Angka Putus Sekolah SMP 3 Pendidikan Kesetaraan Program Pendidikan Non Formal 1 Jumlah lembaga kursus dan pelatihan berizin Pendidikan 2 Angka melek aksara penduduk usia 15 tahun keatas (persentase) 3 Persentase lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi 4 Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF SPM KESEHATAN 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Presentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Masyarakat Kesehatan 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Presentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Masyarakat Kesehatan 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Presentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Masyarakat Kesehatan 4 Pelayanan Kesehatan Balita Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Presentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Masyarakat Kesehatan 5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Presentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Masyarakat Kesehatan 6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Presentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Masyarakat Kesehatan 7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Presentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Masyarakat Kesehatan 8 Pelayanan Kesehatan Program pengendalian 1 Presentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan VI-48 NO JENIS PELAYANAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAYANAN PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR INDIKATOR KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH PELAKSANA FUNGSI Penderita Hipertensi penyakit (SPM) Pengendalian Penyakit 9 Penderita Diabetes Militus Program pengendalian penyakit 1 Presentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pengendalian Penyakit Kesehatan 10 Pelayan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Program pengendalian penyakit 1 Presentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pengendalian Penyakit Kesehatan 11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Program pengendalian penyakit 1 Presentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pengendalian Penyakit Kesehatan 12 Pelayanan Kesehatan Orang DenganResiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat Peningkatan atau Promotif dan Pencegahan atau Preventif Program pengendalian penyakit 1 Presentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pengendalian Penyakit Kesehatan SPM PEKERJAAN UMUM 1 Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1 Persentase penduduk berakses air minum Pekerjaan Umum 2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Pekerjaan Umum SPM PERUMAHAN RAKYAT 1 Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Program Pengembangan Perumahan 1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani Perumahan Rakyat 2 Fasilitasi Penyedian Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1 Persentase Patroli Ketertiban Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1 Persentase Penanganan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan 1 Rasio petugas Linmas Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Konflik 1 Terpeliharanya Kantibmas Selama Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 2 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Program Penanggulangan Bencana 1 Jumlah Informasi kebencanaan yang disampaikan kepada masyarakat Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 3 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1 Persentase Peningkatan Ketangguhan Masyarakat terhadap ancaman bencana Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1 Persentase kejadian bencana yang tertangani Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan VI-49 NO JENIS PELAYANAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAYANAN PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR INDIKATOR KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH PELAKSANA FUNGSI Masyarakat 5 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 1 Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) respon time rate Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat SPM SOSIAL 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Persentase penyandangdisabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM) Sosial 2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Persentase anak terlantar yangterpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti(SPM) 3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di Luar Panti Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Persentase lanjut usiaterlantar yangterpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti(SPM) 4 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnyadi luar panti (SPM) 5 Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar nya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota Sumber : Hasil Analisis 6.4. Rencana Proyek Strategis Proyek strategis Nasional dan Provinsi secara positif akan mendorong aktivitas ekonomi di Kabupaten Ciamis. Proyek Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Ciamis diantaranya adalah pembangunan bendungan Leuwikeris dan pembangunan bendungan Matenggeng, sedangkan yang menjadi Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat diantaranya adalah rencana pembangunan jalan tol yang rutenya akan melalui Ciamis; reaktivasi jalur KA Banjar-Pangandaran-Cijulang; pembangunan Command Center; pengembangan wisata Situ Wangi Kawali; penataan alun-alun; pembangunan Creative Center; pembangunan pusat budaya; dan revitalisasi pasar. 04/07/2022 08:16 VII-1 Rencana program perangkat daerah Kabupaten Ciamis untuk periode Tahun 2019 sampai dengan 2024 berjumlah 132 program, yang merupakan pelaksanaan dari 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 urusan pemerintahan pilihan, 2 unsur pendukung, 1 unsur pengawas, 1 kewilayahan, 1 pemerintahan umum dan 1 penunjang urusan. Program perangkat daerah Kabupaten Ciamis disajikan berdasarkan urusan/fungsi penunjang. Untuk mendukung pelaksanaan program perangkat daerah, maka dialokasikan anggaran belanja langsung sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD ini. Adapun anggaran dimaksud disajikan pada Tabel 7.1. 04/07/2022 08:16 VII-2 Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 Kabupaten Ciamis Uraian Tahun Rata-Rata PertumbuhanRealisasi 2020 Anggaran 2021 Proyeksi 2022 Proyeksi 2023 Proyeksi 2024 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) % PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah 64.966.701.051,00 67.175.000.000 69.190.250.000 71.265.957.000 73.403.936.000 3,01 Pendapatan Retribusi Daerah 8.110.809.967,00 9.358.558.500 9.629.391.000 9.918.273.000 10.215.821.000 5,49 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.676.875.983,00 3.700.000.000 3.811.000.000 3.925.330.000 4.043.090.000 2,34 Lain-lain PAD yang Sah 177.437.937.019,16 172.941.441.500 178.139.609.000 183.483.797.000 188.988.311.000 1,54 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 254.192.324.020,16 253.175.000.000 260.770.250.000 268.593.357.000 276.651.158.000 2,08 PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.921.386.555.762,00 1.955.031.818.000 2.052.783.408.360 2.155.422.578.618 2.263.193.707.899 4,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 320.086.024.634,00 129.813.381.000 342.092.056.234 346.103.289.234 350.234.859.234 -20,55 Total Pendapatan Transfer 2.241.472.580.396,00 2.084.845.199.000 2.394.875.464.594 2.501.525.867.852 2.613.428.567.133 3,49 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah 124.567.805.014,0 - 128.300.176.393 132.149.181.684 136.113.657.135 26,46 Pendapatan Dana Darurat - - - - - 0,00 Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - - - - - 0,00 Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah 124.567.805.014,0 - 128.300.176.393 132.149.181.684 136.113.657.135 26,46 JUMLAH PENDAPATAN 2.620.232.709.430,16 2.338.020.199.000 2.783.945.890.987 2.902.268.406.536 3.026.193.382.268 3,03 BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai 1.019.980.756.757,00 1.010.760.994.392 1.102.696.575.992 1.135.777.473.272 1.169.850.797.470 3,31 Belanja Barang dan Jasa 606.474.135.846,00 582.736.386.143 564.457.059.932 603.611.759.730 621.720.112.522 0,52 04/07/2022 08:16 VII-3 Uraian Tahun Rata-Rata PertumbuhanRealisasi 2020 Anggaran 2021 Proyeksi 2022 Proyeksi 2023 Proyeksi 2024 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) % Bunga - - - - - 0,00 Subsidi - - - - - 0,00 Hibah 88.975.619.900,00 101.948.608.400 96.669.821.000 93.769.727.000 90.956.636.000 0,27 Bantuan Sosial 32.057.000.000,00 7.340.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 -82,12 Jumlah Belanja Operasi 1.747.487.512.503,00 1.702.785.988.935 1.771.823.456.924 1.841.158.960.002 1.890.527.545.992 1,91 BELANJA MODAL Belanja Tanah 7.528.738.062,00 4.555.600.000 6.735.882.760 6.937.959.243 7.146.098.020 -6,77 Belanja Peralatan dan Mesin 119.193.660.017,00 56.089.841.940 149.883.857.027 154.380.372.738 159.011.783.920 -11,03 Belanja Gedung dan Bangunan 101.745.576.531,00 34.891.930.025 69.025.891.150 108.186.855.864 111.432.461.540 -25,76 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 147.506.526.166,00 101.365.832.500 286.709.028.126 295.310.298.969 324.975.589.264 7,79 Belanja Aset Tetap Lainnya 40.825.855.686,00 1.059.300.000 1.082.324.000 1.114.793.720 1.148.237.532 -936,52 Belanja Aset Lainnya - - - - - 0,00 Jumlah Belanja Modal 416.800.356.462,00 197.962.504.465 513.436.983.063 565.930.280.534 603.714.170.276 -8,39 BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga - 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 25,00 Jumlah Belanja Tak Terduga - 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 25,00 BELANJA TRANSFER Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 4.176.655.488,00 8.100.000.000 8.343.000.000 8.593.290.000 8.851.088.000 14,29 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa 497.851.149.613,00 465.153.455.600 482.140.851.000 496.605.076.000 511.503.228.000 0,58 Jumlah Belanja Transfer 502.027.805.101,00 473.253.455.600 490.483.851.000 505.198.366.000 520.354.316.000 0,81 JUMLAH BELANJA 2.666.315.674.066,00 2.384.001.949.000 2.785.744.290.987 2.922.287.606.536 3.024.596.032.268 2,66 SURPLUS/DEFISIT (46.082.964.636) - 45.981.750.000 -1.798.400.000 - 20.019.200.000 1.597.350.000 -253,19 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2021 04/07/2022 08:16 VII-4 Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat BB BB 698.043. 324.260 BB 592.755. 552.297 BB 653.430. 000.000 BB 654.450. 000.000 A 654.875. 000.000 A 654.875. 000.000 Dinas Pendidikan 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai 555 561 563 650 750 800 800 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 82,01 86 88 90 91 92 92 4 Level Maturitas SPIP Nilai 3 3 3 3 3 3 3 2 Program Pengelolaan Pendidikan 1 Persentase APK SD/MI Paket A % 103,6 102,4 117.047. 374.600 102,1 164.305. 647.570 101,8 494.922. 399.000 101,5 433.732. 357.700 101,2 376.422. 186.145 100 376.422. 186.145 Dinas Pendidikan 2 Persentase APM SD/MI Paket A % 99,07 99,3 99,35 99,45 99,5 99,6 99,65 3 Persentase APK SMP/MTs/Paket B % 99,95 100 100 100 100 100 100 4 Persentase APM SMP/MTs/Paket B % 93,75 96,1 96,7 97,01 97,4 98,01 98,3 5 Persentase APK PAUD formal (usia 5-6 tahun) % 89,2 90,01 90,6 92,1 93,2 93,5 94 6 Persentase APM PAUD formal (usia 5-6 tahun) % 75,2 77,2 78,1 79,2 80,1 81,2 82,5 3 Program Pengembangan Kurikulum 1 PersentasePendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal yang melakukan pengembangan kurikulum % n/a n/a - - - 65 650.000. 000 70 675.000. 000 75 700.000. 000 80 700.000. 000 Dinas Pendidikan 2 Persentase pendidikan dasar yang melakukan pengembangan kurikulum % n/a n/a - 60 75 80 90 Dinas Pendidikan 4 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 1 Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan TK % 75,00 76,00 4.127.055. 000 80,00 8.377.387. 000 82,00 20.585. 600.000 83,00 21.757. 800.000 85,00 22.104. 054.000 88,00 22.104. 054.000 Dinas Pendidikan 2 Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan SD % 82,00 83,00 84,00 86,00 88,00 90,00 91,00 3 Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan SMP % 85,00 86,00 87,00 88,00 89,00 90,00 92,00 4 Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF % 75,00 78,00 80,00 81,00 83,00 85,00 87,00 04/07/2022 08:16 VII-5 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1 Dinas Kesehatan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B BB 111,145, 000 BB 123,889, 060 BB 148,912, 500 BB 185,692, 000 BB 190,670, 000 BB 190,670, 000 Dinas Kesehatan 2 Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Nilai 540 550 560 580 600 650 650 Dinas Kesehatan 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 80.19 81.20 70,938,9 58,655 81.40 99,279,5 52,135 81.60 82,791,0 33,000 81.80 81,071,2 22,625 82.00 82,071,2 22,000 82.00 82,071,2 22,000 Dinas Kesehatan 4 Level Maturitas SPIP Nilai 3 3 3 3 3 3 3 Dinas Kesehatan 2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Presentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan % 93,50 100 99.870. 951.796 100 97.545. 000.000 100 83.220. 000.000 100 85.640. 000.000 100 100.715. 000.000 100 100.610. 000.000 Dinas Kesehatan 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar % 27 27 65.000. 000 24 81.250. 000 51,50 90.000. 000 64,80 105.000. 000 83,70 120.000. 000 90 135.000. 000 Dinas Kesehatan 4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Persentase aspek legalitas pengelola obat, makanan dan alat kesehatan % 100 100 282.000. 000 100 335.000. 000 100 330.000. 000 100 370.000. 000 100 415.000. 000 100 280.000. 000 Dinas Kesehatan 5 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Cakupan Desa Siaga Aktif Strata Mandiri % 28,30 27,90 180.000. 000 30 210.000. 000 35 240.000. 000 40 270.000. 000 45 300.000. 000 50 330.000. 000 Dinas Kesehatan 2 Rumah Sakit Umum Daerah 1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan % 100 100 18.840. 968.100 100 20.040. 000.000 100 49.800.7 61.500 100 58.365. 000.000 100 23.805. 000.000 100 23.805.0 00.000 Rumah Sakit Umum Daerah 2 Tingkat Akreditasi 100 100 1.774.765. 000 100 1.776.727. 500 100 1.128.736. 000 100 1.500.000. 000 100 1.750.000. 000 100 1.750.000. 000 3 Persentase pemenuhan database kesehatan 100 100 29.500. 000 100 37.500. 000 100 37.500. 000 100 40.000. 000 100 45.000. 000 100 45.000. 000 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase peningkatan kualitas SDMK 13 Dokter Spesialis 13 Dokter Spesia- lis 1.006. 200.000 13 Dokter Spesia- lis 1.500. 000.000 13 Dokter Spesia- lis 1.888. 000.000 14 Dokter Spesia- lis 2.500. 000.000 15 Dokter Spesia- lis 3.000. 000.000 15 Dokter Spesia- lis 3.000. 000.000 Rumah Sakit Umum Daerah 1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 04/07/2022 08:16 VII-6 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B 165.173. 876.500 BB 541.495. 000.000 BB 568.819. 750.000 BB 596.985. 112.500 BB 626.834. 368.125 BB 626.834. 368.125 DPUPRP 2 Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Nilai 580 582 165.173. 876.500 584 541.495. 000.000 586 568.819. 750.000 588 596.985. 112.500 590 626.834. 368.125 590 626.834. 368.125 DPUPRP 3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 78,86 79,9 165.173. 876.500 80,42 541.495. 000.000 80,94 568.819. 750.000 81,46 596.985. 112.500 82 626.834. 368.125 82 626.834. 368.125 DPUPRP 4 Level Maturitas SPIP Nilai 3 3 165.173. 876.500 3 541.495. 000.000 3 568.819. 750.000 3 596.985. 112.500 3 626.834. 368.125 3 626.834. 368.125 DPUPRP 1 Program Penyelenggaraan Jalan Persentase jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap menjadi mantap % 0,89 1,22 121.895. 885.050 1,09 394.500. 000.000 1,01 880.825. 000.000 1,30 924.866. 250.000 1,22 971.109. 562.500 5,84 3.293. 196.697. 550 DPUPRP 2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Persentase Luas Daerah Irigasi dalam kondisi sedang menjadi baik % 0,73 1,20 27.022. 281.500 1,50 94.050. 000.000 1,30 162.888. 511.000 1,40 171.032. 936.550 1,10 179.584. 583.378 6,50 634.578. 312.428 DPUPRP 3 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase rumah tangga berakses air minum layak % 89,62 90,12 2.313.224. 000 90,62 15.250. 000.000 91,12 39.142. 580.000 91,62 41.099. 709.000 92,12 43.154. 694.450 92,12 140.960. 207.450 DPUPRP 4 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan dalam kondisi baik % 100 100 800.000. 000 100 2.000.000. 000 100 2.462.400. 000 100 2.585.520. 000 100 2.714.796. 000 100 10.562.7 16.000 DPUPRP 5 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Persentase Rumah Tangga yang berakses sanitasi % 72,98 74,43 2.899.880. 000 75,88 7.250.000. 000 77,33 5.399.648. 000 78,78 5.669.630. 400 80,23 5.953.111. 920 80,23 27.172.2 70.320 DPUPRP 6 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Persentase Saluran Drainase Lingkungan dalam kondisi baik % 37,94 46,09 3.612.952. 950 47,0 350.000. 000 48,0 1.229.402. 500 49 1.290.872. 625 50 1.355.416. 256 50 7.838. 644.331 DPUPRP 7 Program Penataan Bangunan Gedung Persentase Gedung Pemerintahan yang memiliki Sertifikat Laik Fungsi % - - - 1,61 200.000. 000 3,23 210.000. 000 4,84 220.500. 000 6,45 231.525. 000 6,45 862.025.0 00 DPUPRP 8 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Persentase gedung pemerintah dalam kondisi sedang menjadi baik % 1,73 1,613 16.018.2 64.000 4,839 22.018.2 64.000 3,226 167.510. 960.000 3,226 175.886. 508.000 3,226 184.680. 833.400 16,13 566.114.8 29.400 DPUPRP 9 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Persentase Jasa Konstruksi yang bersertifikasi % 57,6 57,6 110.000. 000,000 100 135.000. 000,000 100 200.000. 000 100 210.000. 000,000 100 220.500. 000,000 100 875.500.0 00 DPUPRP 10 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun dan ditetapkan sebagai acuan pengendalian pemanfaatan ruang % 51,852 51,852 523.605. 000 55,556 2.695.000. 000 59,259 2.420.600. 000 62,963 2.541.630. 000 66,667 2.668.711. 500 66,667 10.849.5 46.500 DPUPRP 1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 04/07/2022 08:16 VII-7 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikast B BB 3,726,7 50,700 BB 14,493, 058,280 BB 15,398, 128,100 BB 6,540,5 87,130 BB 7,194,6 45,843 BB 7,194,6 45,843 DPRKPLH 2 Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Nilai 700 700 3,726,75 0,700 549.47 14,493,0 58,280 549.47 15,398,1 28,100 549.47 6,540,58 7,130 549.47 7,194,64 5,843 549.47 7,194,64 5,843 3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 85 86.89 3,726,75 0,700 86.89 14,493,05 8,280 86.89 15,398,12 8,100 86.89 6,540,587, 130 86.89 7,194,645, 843 86.89 7,194,645, 843 4 Level Maturitas SPIP Nilai 3 3 3,726,750, 700 2 14,493,05 8,280 2 15,398,12 8,100 2 6,540,587, 130 2 7,194,645, 843 2 7,194,645, 843 2 Program Kawasan Permukiman Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh % 24,18 10,32 1.431.362. 800 6,05 1.007.976. 000 6,05 7.662.535. 000 6,05 14.164. 788.500 6,05 15.581. 267.350 0 15.581. 267.350 DPRKPLH 3 Program Pengembangan Perumahan Persentase Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana/relokasi program Kabupaten/Kota yang ditangani % 100 100 26.238. 409.800 100 183.000. 000 100 2.675.00 0.000 100 3.080.000. 000 100 3.388.00 0.000 100 3.388.000. 000 DPRKPLH 4 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase masyarakat yang mendapatkan rumah layak huni yang tepat sasaran 0,13 0,13 381.881. 334 0,13 2.497.072. 000 0,13 3.020.770. 000 0,13 2.800.000. 000 0,13 3.080.000. 000 0,13 3.080.000. 000 DPRKPLH 5 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Persentase peningkatan PSU yang ditingkatkan % 71,43 71,43 1.047.514. 000 71,43 13.792. 517.000 71,43 13.228. 907.000 71,43 15.435. 000.000 71,43 16.978. 500.000 71,43 16.978. 500.000 DPRKPLH 1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1 Satuan Polisi Pamong Praja 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat BB BB 333,405,7 50 BB 998,119,5 75 BB 3,669,169, 250 A 3,923,3 59,799 A 5,100,3 67,739 A 5,100,3 67,739 Satpol PP 2 Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Nilai 600 620.00 5,679,221, 850 640.00 6,310,246, 500 660.00 7,011,385, 000 680.00 7,712,5 23,500 700.00 8,483,7 75,850 700.00 35,197, 152,700 3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 76,54 76,7 77.00 78.00 79.00 80 80 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 3 3 3 3 3 2 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Persentase penurunan kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum; rasio linmas per 100 orang penduduk; persentase peningkatan kualitas teknis satpol pp % 0,4 0,5 4.651.874. 950 0,5 6.182.351. 800 0,5 9.000.725. 000 0,5 8.060.655. 200 0,5 8.901.720. 450 0,5 36.797. 327.400 04/07/2022 08:16 VII-8 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 3 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah % 93,23 94 5.067.704. 250 94,5 5.630.782. 500 95 6.256.425. 000 95,5 6.882.067. 500 96 7.570.274. 250 96 31.407. 253.500 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat BB BB 285,860, 000 BB 1,567,817, 300 BB 1,758,000, 000 BB 1,392,300, 000 BB 1,502,100, 000 BB 1,502,1 00,000 BPBD 2 Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Nilai 600 600 10,500,0 00 600 2,921,532, 000 600 2,998,470, 300 600 3,072,408, 600 600 3,149,993, 900 600 3,149,9 93,900 3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 82.41 82.41 1,744,00 0,000 82.50 704,382,0 00 82.55 778,500,0 00 82.60 884,500,0 00 82.70 973,350,0 00 82.70 973,350 ,000 4 Level Maturitas SPIP Nilai 3 3 18,000,0 00 3 12,000,00 0 3 28,000,00 0 3 31,500,00 0 3 35,000,00 0 3 35,000, 000 2 Program Penanggulangan Bencana Presentase destana yang meningkat kapasitasnya % n/a n/a 1.858.782. 800 26,32 5.139.340. 700 26,32 5.123.541. 500 52,63 5.123.000. 000 78,95 5.850.500. 000 100,00 21.236. 382.200 BPBD Persentase evakuasi korban bencana yang tertangani % 0,75 53,05 28,00 31,00 34,00 37,00 37,00 BPBD Persentase penanganan kerusakan fisik pasca bencana sesuai dengan jitupasna % n/a 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 70,00 BPBD 1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Dinas Sosial 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B 7,200,000 BB 32,158,00 0 BB 56,640,00 0 BB 55,621,12 5 BB 58,402,1 81 BB 58,402, 181 Dinas Sosial 2 Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Nilai 500 650 298,800,0 00 650 2,595,577, 929 650 2,740,148, 000 650 3,566,836, 025 650 3,920,12 4,164 650 3,920,1 24,164 Dinas Sosial 3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 82.67 86.3 560,623,2 50 86.3 1,108,023, 648 90 606,140,0 00 90 2,330,453, 464 90 2,467,83 6,721 90 2,467,8 36,721 Dinas Sosial 4 Level Maturitas SPIP Nilai 3 3 866,623,2 50 3 3,735,759, 577 3 3,402,928, 000 3 5,952,910, 614 3 6,446,36 3,066 3 6,446,3 63,066 Dinas Sosial 2 Program Pemberdayaan Sosial Persentase PPKS yang meningkat kapasitasnya % 100 100 - 100 85.000. 000 100 93.500. 000 100 102.850. 000 100 113.135. 000 100 701.971. 000 Dinas Sosial 04/07/2022 08:16 VII-9 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase PSKS yang berperan aktif dalam program kesejahteraan sosial % 100 100 307.486. 000 100 999.396. 000 100 1.109.335. 600 100 1.212.669. 160 100 1.326.006. 076 100 4.647.406. 836 Dinas Sosial 3 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Persantase warga negara migranyang terselesaikan dalam penyelesaian kasusnya % n/a n/a n/a 100 50.000. 000 100 55.000. 000 100 60.500. 000 100 66.550. 000 100 232.050. 000 Dinas Sosial 4 Program Rehabilitasi Sosial Persentase PPKS yang pulih keberfungsian sosialnya setelah rehabilitasi % 100 100 114.990. 000 100 652.815. 000 100 682.190. 750 100 731.009. 788 100 783.740. 727 100 2.771.140. 889 Dinas Sosial 5 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Persentase fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial % 86 100 3.342.900. 000 100 4.370.195. 000 100 4.580.195. 000 100 4.953.340. 000 100 4.124.295. 000 100 18.028.0 25.000 Dinas Sosial Persantase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial % 78,39 100 25.000. 000 100 75.000. 000 100 82.500. 000 100 90.750. 000 100 99.825.0 00 100 373.075. 000 Dinas Sosial Persentase validitas data fakir miskin % 85 100 213.429. 000 100 509.026. 500 100 509.026. 500 100 509.026. 500 100 509.026. 500 100 5.955.553. 500 Dinas Sosial 6 Program Penanganan Bencana Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota % 100 100 776.400. 000 100 1.076.400. 000 100 1.142.720. 000 100 1.213.606. 000 100 1.289.411. 300 100 5.498.537. 300 Dinas Sosial 7 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Persantase sarana dan prasarana taman makam pahlawan dalam kondisi baik % 100 100 50.902. 500 100 50.000. 000 100 55.000. 000 100 60.500. 000 100 66.550. 000 100 282.952. 500 Dinas Sosial Persentase Sarana Dan PrasaranaTaman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang di rehabilitasi % 100 100 50.000. 000 100 50.000. 000 100 55.000. 000 100 60.500. 000 100 66.550. 000 100 282.050. 000 2 Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat - BB 1.845.000. 000 BB 1.990.000. 000 BB 12.905. 000.000 BB 13.500. 000.000 BB 14.000. 000.000 BB 44.240. 000.000 Dinas Tenaga Kerja 2 Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Nilai - 698 716,54 717 718 719 719 3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai - 88.88 92.47 92.48 92.49 92.5 92.5 4 Level Maturitas SPIP Nilai - 3 2 3 3 3 3 Program Perencanaan Tenaga Kerja Persentase dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun % - - 0 - 0 100 700.000. 000 100 900.000. 000 100 1.000.000. 000 60 2.600.000. 000 Dinas Tenaga Kerja 04/07/2022 08:16 VII-10 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi % 0,88 2.150.000. 000 1,20 3.560.000. 000 1,20 7.950.000. 000 1,20 8.450.000. 000 1,20 8.450.000. 000 1,20 30.560. 000.000 Dinas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Rp/org 1.932,81 2.048, 14 2.024, 48 2.115, 51 2.217, 31 2.345, 26 2.345, 26 - Dinas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase pencari kerja yang ditempatkan % 8,94 8,95 720.000. 000 8,96 765.000. 000 8,97 1.950.000. 000 8,98 855.000. 000 8,99 900.000. 000 8,99 5.190.000. 000 Dinas Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial Indeks Hubungan Industrial % 80 82 640.000. 000 84 715.000. 000 86 750.000. 000 88 1.145.000. 000 90 1.315.000. 000 86 4.565.000. 000 Dinas Tenaga Kerja 2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P2KBP3A) 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat A A 1.019.523. 200 A 7.906.127. 000 A 8.157.197. 992 A 8.408.268. 984 A 8.667.067. 708 A 8.667.067. 708 Dinas P2KBP3A 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai 820 825 827 828 829 830 830 Dinas P2KBP3A 3 Level Maturitas SPIP Nilai 3 3 3 4 4 4 4 Dinas P2KBP3A 4 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 75 76 77 78 79 80 80 Dinas P2KBP3A 2 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Persentase Program Perangkat Daerah yang Responsif Gender % 40,74 55,56 485.000. 000 66,67 405.553. 000 81,48 592.987. 500 92,59 548.346. 875 100 577.370. 877 100 2.609.258. 252 3 Program Perlindungan Perempuan Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Terlayani % 100 100 150.000. 000 100 157.500. 000 100 210.682. 500 100 216.321. 875 100 223.662. 969 100 1.087.490. 000 4 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Persentase OPD yang mengelola data gender dan anak (update secara berkala) % 3,70 3,70 100.000. 000 3,70 105.000. 000 3,70 110.250. 000 3,70 115.762. 500 3,70 121.550. 625 3,70 552.563. 125 04/07/2022 08:16 VII-11 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 5 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Persentase desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak % 6,79 6,79 75.000. 000 7,17 78.750. 000 7,55 241.500. 000 7,92 122.250. 000 8,30 132.000. 000 8,30 528.750. 000 6 Program Perlindungan Khusus Anak Persentase Anak Korban Kekerasan yang terlayani % 100 100 202.000. 000 100 218.843. 750 100 241.500. 000 100 243.500. 000 100 260.500. 000 100 1.166.343. 750 2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B 181.000. 000 BB 570.304. 000 BB 593.800. 000 BB 614.000. 000 A 614.000. 000 A 614.000.0 00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai 650 650 162.17.0 16.311 660 16.105.4 70.000 758,6 16.622.3 64.340 770 18.262.9 54.947 780 18.262.9 54.947 780 18.262.9 54.947 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 76,54 82,66 904.077. 500 83,21 702.052. 200 83,74 2.568.20 3.250 84,39 2.711.40 0.000 84,99 2.856.50 0.000 84,99 2.856.50 0.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 4 Levael Maturitas SPIP Nilai 3 3 385.366.2 50 3 300.091.7 30 3 657.326.5 00 3 690.000.0 00 4 706.000. 000 4 706.000. 000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Persentase Angka Kecukupan Energi % 100 100 415.000. 000 100 850.000. 000 100 2.845.170. 600 100 3.100.000. 000 100 3.100.000. 000 100 10.310. 170.600 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Ketersediaan energi kkal/ kap/hr 2400 2400 337.800. 000 2400 830.000. 000 2400 1.460.322. 400 2400 1.680.000. 000 2400 1.780.000. 000 2400 6.088.122. 400 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ketersediaan protein gr/kap/hr 63 63 63 63 63 63 63 Dinas Pertanian dan 04/07/2022 08:16 VII-12 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Ketahanan Pangan 4 Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase desa rawan pangan yang dibina % n/a n/a n/a 65 55.000. 000 67 327.095. 000 69 365.000. 000 70 430.000. 000 70 1.177.095. 000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 5 Program Pengawasan Keamanan Pangan Persentase pengujian sampel pangan segar % n/a n/a n/a n/a n/a 73 104.550. 000 74 110.000. 000 75 170.000. 000 75 384.550. 000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (Dinas PUPRP) 1 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Persentase Sengketa tanah garapan yang dimediasi % 100 100 17.320. 000 100 150.000. 000 100 150.000. 000 100 157.500. 000 100 165.375. 000 100 640.195.0 00 Dinas PUPRP 2 Program Penatagunaan Tanah Persentase Usulan penggunaan tanah yang dikaji % 100 100 71.860. 000 100 175.000. 000 100 175.000. 000 100 183.750. 000 100 192.937. 500 100 798.547.5 00 Dinas PUPRP 2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) 1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Persentase Dokumen mengenai Lingkungan Hidup yang ditetapkan % 100 100 160.447. 350 100 941.901. 650 100 2.259.055. 000 100 1.080.000. 000 100 1.188.000. 000 100 1.188.000. 000 DPRKPLH 2 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Cakupan Perlindungan Kualitas Lingkungan % 75 75 1.129.567. 250 75 2.108.091. 300 75 4.325.913. 900 75 2.330.000. 000 75 2.563.000. 000 75 2.563.00 0.000 DPRKPLH Persentase Mata Air yang dilindungi % 18,52 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 DPRKPLH 3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Persentase RTH/RTP yang dibangun % 100 100 3.152.786. 500 100 5.182.458. 400 100 5.182.458. 400 100 5.800.000. 000 100 6.380.000. 000 100 6.380.000. 000 DPRKPLH 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Persentase Dokumen Rekomendasi Lingkungan yang difasilitasi % 100 100 51.865. 000 100 48.500. 000 100 150.000. 000 100 165.000. 000 100 181.500. 000 100 181.500. 000 DPRKPLH 04/07/2022 08:16 VII-13 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 5 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH Persentase Kelompok Masyarakat Hukum Adat (Pelestari Lingkungan Hidup) yang berprestasi % 20 20 113.176. 000 20 97.500. 000 20 97.500. 000 20 107.250. 000 20 117.975. 000 20 117.975. 000 DPRKPLH 6 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Persentase Masyarakat yang Meningkat Kesadaranya Terhadap Lingkungan Hidup % 100 100 41.082. 150 100 180.037. 500 100 381.350. 000 100 199.000. 000 100 218.900. 000 100 218.900. 000 DPRKPLH Persentase masyarakat/kelompok peduli lingkungan % 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38 DPRKPLH 7 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Persentase Sekolah yang Meningkat Statusnya Menjadi Sekolah Adiwiyata % 20 20 20 20 20 20 DPRKPLH 8 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Persentase Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan % 100 100 100 100 100 100 DPRKPLH 9 Program Pengelolaan Persampahan Persentase Jumlah Sampah yang tertangani (penanganan sampah) % 27,32 27,32 12.019.6 25.701 30,5 8.196.331.5 00 32,5 13.750.0 00.000 34,5 14.800.0 00.000 36,5 16.280.0 00.000 36,5 16.280.0 00.000 DPRKPLH Persentase Penurunan Timbulnya Sampah (pengurangan sampah) % 48,03 49 49,97 51,97 53,97 55,97 55,97 DPRKPLH Persentase Titik Pantau Adipura yang Meningkat Kondisinya % 30 30 115.812. 900 30 251.900. 000 30 251.900. 000 30 277.090. 000 30 304.799. 000 30 304.799. 000 DPRKPLH 2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat BB BB 1,680,30 3,675 BB 7,213,891, 207 BB 8,694,447, 450 BB 29,408,93 6,600 A 14,518,00 0,000 A 61,515,5 78,932 Dinas Dukcapil 2 Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Nilai 765 766 767 768 769 770 770 Dinas Dukcapil 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 79,72 80.25 80.50 80.75 81 81.25 81.25 Dinas Dukcapil 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 2 3 3 3 3 3 Dinas Dukcapil 04/07/2022 08:16 VII-14 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Program Pendaftaran Penduduk 1 Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) % 96,11 93 6.647.055.0 00 96 2.829.009.4 00 97 4.259.400.0 00 98 4.779.400.0 00 99 4.887.400.0 00 99 23.402.26 4.400 Dinas Dukcapil 2 Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga % 100 100 100 100 100 100 100 Program Pencatatan Sipil 1 cakupan penerbitan akta kelahiran % 54,27 52,00 136.409.0 00 54 570.895.2 50 56 2.136.000.0 00 58 1.590.000.0 00 60 1.683.000.0 00 62 6.116.304. 250 Dinas Dukcapil 2 cakupan penerbitan akta kematian % 100 100 100 100 100 100 100 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan jumlah data kependudukan diolah secara elektronik jumlah unit kerja yang memanfaatkan data kependudukan % 100 100 149.626.0 00 100 1.576.976.6 00 100 2.025.000.0 00 100 1.021.846. 600 100 10278466 00 100 5.801.295. 800 Dinas Dukcapil Program Pengelolaan Profil Kependudukan persentase data profil kependudukan yang dikelola % 100 100 124.882. 000 100 127.782.7 00 100 175.000.0 00 100 190.000.0 00 100 205.000.0 00 100 617.869.7 00 Dinas Dukcapil 2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat BB BB 46.088.00 0 BB 73.020.00 0 BB 83.973.00 0 BB 96.485. 000 BB 110.957 .750 BB 110.957 .750 DPMD 2 Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Nilai 758,5 765 2,919,25 0,328 780 3,165,51 7,000 795 3,640,34 7,000 798 4,186,45 8,000 800 4,814,42 6,700 800 4,814,42 6,700 DPMD 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 81,81 82.36 3040502 50 83.25 3353760 00 84.72 5656100 00 85.25 8632968 000 88.35 8730061 500 88.35 8730061 500 DPMD 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 444,490, 331 3 522,439, 000 3 601,385, 000 3 693,040, 000 3 796,996, 000 3 796,996, 000 DPMD 2 Program Penataan Desa Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas % 42 43 58.310. 000 44 49.250. 000 47 107.000. 000 48 122.600. 000 50 141.000. 000 50 419.850. 000 DPMD 3 Program Peningkatan Kerjasama Desa Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa % 0 0,78 12.640. 000 1,55 42.008. 000 2,71 148.000. 000 3,88 175.000. 000 5,04 213.000. 000 5,04 578.008. 000 DPMD 4 Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel % 100 100 1.355.200. 360 100 6.079.805. 400 100 8.076.000. 000 100 9.400.000. 000 100 10.565. 000.000 100 34.120. 805.400 DPMD Persentase Bumdes yang Berkembang % 74,42 74,81 75,19 75,58 75,97 76,36 76,36 DPMD Persentase desa yang memiliki dokumen perencanaan terintegrasi % 100 100 100 100 100 100 100 DPMD 5 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatanya diberdayakan % 100 100 1.968.863. 000 100 2.820.770. 000 100 3.355.000. 000 100 3.493.150. 000 100 4.016.780. 000 100 13.685. 700.000 DPMD 04/07/2022 08:16 VII-15 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase Desa yang memanfaatkan TTG % 5,04 6,59 7,36 8,14 8,91 9,69 9,69 DPMD 2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P2KBP3A) 1 Program Pengendalian Penduduk Umur rata-rata pernikahan pertama perempuan Tahun 19,76 19,77 300.000. 000 19,78 315.000. 000 19,79 330.750. 000 19,80 347.287. 500 19,81 364.651. 875 19,81 1.657.689. 375 Dinas P2KBP3A 2 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Cakupan Peserta KB Aktif % 75,9 76,1 10.812. 526.250 76,2 11.377. 182.250 76,3 11.973. 503.863 76,4 12.597. 529.056 76,5 13.250. 136.133 76,5 59.148. 852.552 Dinas P2KBP3A Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Persentase Keluarga Pra Sejahtera yang naik kelas ke Keluarga Sejahtera 1 % 2,00 2,00 550.000. 000 2,00 577.500. 000 2,00 606.375. 000 2,00 636.693. 750 2,00 668.528. 438 2,00 3.039.097. 188 2.9 . Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dinas Perhubungan (Dishub) 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B BB 65.500. 000 BB 10.081. 000 BB 20.000. 000 BB 20.000. 000 BB 20.000. 000 BB 20.000.0 00 Dishub 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai 950 836 7.272.7 60.608 758 6.867.4 46.245 750 7.410.9 67.000 775 8.010.0 00.000 800 8.010.0 00.000 800 8.010.00 0.000 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 86 84,31 17.891. 928.332 79,52 19.616. 710.167 85,4 17.679. 330.700 85,45 20.435. 000.000 85,5 22.574. 000.000 85,5 22.574.0 00.000 4 Level Maturitas SPIP Nilai 3 3 65.500. 000 2,85 10.081. 000 3 20.000. 000 3 20.000. 000 3 20.000. 000 3 20.000.0 00 2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 1 Persentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan % 43,51 47,71 49.258. 280.195 49,14 7.905.9 72.000 54,2 77.319. 600.000 58,75 8.475.000. 000 64,97 13.835. 000.000 64,97 156.793. 852.195 Dishub 2 Persentase Layanan Angkutan Darat % 69,41 63,06 63,52 67,37 68,76 69,02 69,02 Dishub 2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika 04/07/2022 08:16 VII-16 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Dinas Komunikasi dan Informatika 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B 3.869.488. 280 B 3.819.30 2.766 BB 18.026. 420.000 BB 15.151. 000.000 A 7.888.500. 000 A 48.754. 711.046 Dinas Komuni- kasi dan Infor- matika 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai 594 695 818,34 830 840 850 850 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 83,36 83,36 84 84,5 85 85,5 85,5 4 Level Maturitas SPIP Nilai 3 3 3 3 4 3 3 2 Program Informasi Dan Komunikasi Publik 1 Nilai indeks aspek layanan publik berbasis elektronik Nilai 2,14 2,50 282.310. 000 2,50 247.867. 554 2,60 1.104.70 5.000 2,75 1.050.000. 000 2,80 1.100.00 0.000 2,80 3.784.882. 554 Dinas Komuni- kasi dan Infor- matika 2 Nilai indeks aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Nilai 2,17 3,14 3,00 3,10 3,25 3,50 3,50 3 Program Aplikasi Informatika 1 Indeks aspek perencanaan strategis SPBE Nilai 3,00 1,50 3.163.216. 000 3,00 4.509.244. 080 3,25 11.275. 000.000 3,40 7.375.000. 000 3,50 8.500.000. 000 3,50 34.822. 460.080 Dinas Komuni- kasi dan Infor- matika 2 Indeks aspek teknologi informasi dan komunikasi Nilai 2,00 1,67 2,25 2,30 2,50 2,70 2,70 2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah dan Perdagangan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Nilai Evaluasi AKIP Predikat BB BB 1.099.783. 000 BB 7.269.503. 000 BB 11.400. 000.000 A 11.915. 500.000 A 12.080. 500.000 A 12.080. 500.000 Dinas KUKMP 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai 539 539 539 539 539 539 539 Dinas KUKMP 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 80,25 80,25 80,25 80,25 80,25 80,25 80,25 Dinas KUKMP 4 Level Maturasi SPIP Nilai 3 3 3 3 3 3 2 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Persentase koperasi yang berkualitas % 57,86 56,57 81.000. 000 56,57 81.000. 000 56,84 150.000. 000 57,45 165.000. 000 58,55 180.000. 000 58,55 180.000. 000 Dinas KUKMP 04/07/2022 08:16 VII-17 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 3 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat % n/a 46,87 39.975. 000 46,87 40.000. 000 46,95 50.000. 000 47,25 65.000. 000 48 80.000. 000 47,50 80.000. 000 Dinas KUKMP 4 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten % n/a 42,85 200.000. 000 42,85 170.000. 000 43,25 200.000. 000 43,25 215.000. 000 43,5 230.000. 000 43,5 230.000. 000 Dinas KUKMP 5 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten % n/a 85,71 160.000. 000 85,71 127.000. 000 85,95 150.000. 000 85,95 165.000. 000 86,00 180.000. 000 86 180.000. 000 Dinas KUKMP 6 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Persentase Usaha Mikro yang meningkat usahanya % 2,45 2,55 350.000. 000 2,75 600.000. 000 3,00 540.000. 000 3,25 690.000. 000 3,50 720.000. 000 3,50 720.000. 000 Dinas KUKMP 2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi SAKIP Predikat B B 4.571.50 0.000 B 4.669.000. 000 BB 4.928.925. 000 BB 5.197.721. 250 A 5.500.832. 313 A 24.867. 978.563 DPMPTSP 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai 500 500 600 700 800 800 800 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 81,5 84,83 85,73 86,63 87,53 88,43 88,34 4 Level Maturitas SPIP Nilai 3 3 3 3 3 4 4 2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Persentase Peningkatan Investor % 100 100 70.000. 000 100 571.000. 000 100 350.000. 000 100 520.000. 000 100 676.000. 000 100 2.187.000. 000 DPMPTSP 3 Program Promosi Penanaman Modal Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal % 100 100 185.412. 000 100 745.180. 000 100 1.140.000. 000 100 2.652.000. 000 100 3.447.600. 000 100 8.170.192. 000 DPMPTSP 4 Program Pelayanan Penanaman Modal Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tepat waktu % 75 86 590.000. 000 86 638.864. 000 91 1.135.454. 600 95 6.066.181. 960 100 7.622.036. 548 100 16.052. 537.108 DPMPTSP 5 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Pelaksanaan Penanaman Modal yang di kendalikan % 70 75 340.000. 000 75 372.462. 000 82 600.000.0 00 90 1.440.000. 000 100 1.740.000. 000 100 4.492.462. 000 DPMPTSP 6 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Persentase Pelayanan Perizinan Terintegrasi Sistem Informasi Penanaman Modal % n/a n/a 0 75 53.149. 000 80 80.000. 000 85 104.000. 000 90 135.200. 000 90 372.349. 000 DPMPTSP 04/07/2022 08:16 VII-18 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B 27.510.00 0 B 47.450.00 0 B 47.450.00 0 BB 49.000.00 0 BB 49.000.00 0 BB 49.000. 000 Dinas Kebuda- yaan, Kepemu- daan dan Olah Raga 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai 696 696 3.412.831. 324 661 3.332.348. 146 715 3.778.737. 000 720 3.825.000. 000 725 3.825.000. 000 725 3.825.0 00.000 Dinas Kebuda- yaan, Kepemu- daan dan Olah Raga 3 Indeks Kepuasan Masyarakat % 74,21 83,40 1.275.54 5.401 85,35 2.543.45 2.673 84 4.248.07 9.500 84,5 4.273.71 4.000 85 4.212.71 4.000 85 4.212.71 4.000 Dinas Kebuda- yaan, Kepemu- daan dan Olah Raga 4 Level Maturitas SPIP Nilai 3 3 921.559. 880 2 1.512.13 6.800 3 1.512.13 1.400 3 1.545.95 6.000 3 1.545.95 6.000 3 1.545.95 6.000 Dinas Kebuda- yaan, Kepemu- daan dan Olah Raga 2 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Persentase organisasi pemuda yang aktif % 100 100 933.613. 500 100 2.758.500. 000 100 3.258.500. 000 100 2.958.500. 000 100 2.958.500. 000 100 12.867. 613.500 Dinas Kebuda- yaan, Kepemu- daan dan Olah Raga 3 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Persentase sumber daya kepramukaan yang meningkat kapasitasnya % 0,05 0,08 104.999. 999 0,09 1.200.000. 000 0,11 27.200. 000.000 0,12 1.250.000. 000 0,13 1.200.000. 000 0,13 30.954. 999.999 Dinas Kebuda- yaan, Kepemu- daan dan Olah Raga 04/07/2022 08:16 VII-19 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 4 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Persentase cabang olahraga yang berprestasi % 39,47 42,11 3.655.606. 926 44,74 28.293.928. 000 60,53 181.518. 928.000 60,53 116.095. 000.000 60,53 34.595.000 .000 60,53 364.159. 462.926 Dinas Kebuda- yaan, Kepemu- daan dan Olah Raga 2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika 1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Indeks penerapan manajemen SPBE Nilai n/a n/a 240.985. 000 1,50 210.327. 200 1,60 1.255.000. 000 1,75 1.395.000. 000 1,90 1.520.000. 000 1,90 4.621.312. 200 Dinas Komuni- kasi dan Infor- matika 2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika 1 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Indeks aspek audit TIK Nilai n/a n/a 111.460. 000 0,60 215.959. 400 0,80 380.000. 000 1,00 400.000. 000 1,20 450.000. 000 1,20 1.557.419. 400 Dinas Komuni- kasi dan Infor- matika 2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga 1 Program Pengembangan Kebudayaan Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan/ dikembangkan % 92,86 95,36 623.047. 640 100,00 2.169.000. 000 100,00 2.169.000. 000 100,00 2.169.000. 000 100,00 2.169.000. 000 100,00 9.299.047. 640 Dinas Kebuda- yaan, Kepemu- daan dan Olah Raga 2 Program Pembinaan Sejarah Persentase sejarah lokal yang ditetapkan dan dipublikasikan % 50 50 114.015. 000 50 6.087.744. 000 50 1.749.744. 000 50 1.810.000. 000 100 6.148.000. 000 100 15.909. 503.000 Dinas Kebuda- yaan, Kepemu- daan dan Olah Raga 04/07/2022 08:16 VII-20 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 3 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan % 22,46 22,46 643.704. 000 22,50 12.239. 000.000 23,77 1.339.000. 000 25,00 1.255.000. 000 26,19 1.255.000. 000 26,19 16.731. 704.000 Dinas Kebuda- yaan, Kepemu- daan dan Olah Raga 4 Program Pengelolaan Permuseuman Persentase museum yang dikelola % n/a 9,09 573.944. 000 9,09 260.000. 000 9,09 260.000. 000 9,09 1.160.000. 000 9,09 260.000. 000 9,09 2.513.944. 000 Dinas Kebuda- yaan, Kepemu- daan dan Olah Raga 2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Nilai B B 2.911.689 .586 B 8.873.686 .342 BB 8.766.082 .470 BB 11.197.10 1.069 BB 14.682.59 2.950 BB 14.682.59 2.950 Dinas Perpus- takaan dan Kearsipan 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Predikat 550 676 2.911.689 .586 677 8.873.686 .342 678 8.766.082 .470 679 11.197.10 1.069 680 14.682.59 2.950 680 14.682.59 2.950 Dinas Perpus- takaan dan Kearsipan 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 79 80 2.911.689. 586 81 8.873.686. 342 82 8.766.082. 470 83 11.197.10 1.069 84 14.682.59 2.950 84 14.682.59 2.950 Dinas Perpus- takaan dan Kearsipan 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2,5 2.6 2.911.689. 586 2.7 8.873.686. 342 2.8 8.766.082. 470 2.9 11.197.10 1.069 3 14.682.59 2.950 3 14.682.59 2.950 Dinas Perpus- takaan dan Kearsipan 2 Program Pembinaan Perpustakaan Persentase peningkatan akreditasi perpustakaan % 100 100 582.700. 000 100 1.050.088. 200 100 1.637.752. 800 100 2.292.853. 920 100 3.292.483. 320 100 3.292.483. 320 Dinas Perpus- takaan dan Kearsipan 2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 Program Pengelolaan Arsip Persentase Pengelolaan Arsip % 100 100 56.350. 000 100 210.550. 000 100 315.607. 600 100 441.850. 640 100 662.775. 960 100 662.775. 960 Dinas Perpus- 04/07/2022 08:16 VII-21 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. takaan dan Kearsipan 3 Pemerintahan Pilihan 3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat BB BB 36.705.00 0 BB 50.000.000 BB 52.500.0 00 BB 55.123.000 BB 57.880.000 BB 57.880.0 00 Dinas Peternakan dan Perikanan 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai 449 600 1600000 0 650 1000000 0 700 1050000 0 750 1102400 0 800 1157500 0 800 1157500 0 Dinas Peternakan dan Perikanan 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 79,38 84,55 723.799. 173 84,55 1.579.23 3.800 85 11.573.1 94.100 85.55 1.651.84 8.000 86 1.734.43 5.000 86 1.734.43 5.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 4 Level Maturitas SPIP Nilai 3 3 8000000 3 20000000 3 21000000 3 22050000 3 2315200 0 3 2315200 0 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Jumlah produksi perikanan tangkap Ton 784,369 785,500 30.395. 000 785,500 28.600. 000 785,654 25.000. 000 785,659 25.000. 000 785,700 25.000. 000 785,700 133.995. 000 Dinas Peternakan dan Perikanan 2 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Jumlah Produksi PerIkanan Budidaya Ton 98,197 24.029, 10 778.428. 510 24.509, 60 2.512.00 0.000 24.999, 80 3.637.300. 000 25.499, 80 3.652.864. 000 26.009, 80 3.693.207. 000 26.009, 80 14.273. 799.510 Dinas Peternakan dan Perikanan 3 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Cakupan Lokasi Perikanan Tangkap yang Diawasi Lokasi 4 4 0 4 28.600. 000 4 30.000. 000 4 32.500. 000 4 35.000. 000 20,00 126.100. 000 Dinas Peternakan dan Perikanan 4 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Persentase Kelompok yang Meningkat Usahanya % 0 5 142.769. 000 5 591.000. 000 5 620.550. 000 5 651.577. 000 5 684.155. 000 25,00 2.690.051. 000 Dinas Peternakan dan Perikanan 3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 04/07/2022 08:16 VII-22 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Dinas Pariwisata 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B BB 34.750.00 0 BB 13.841.50 0 BB 15.617.16 5 BB 17.605.10 4 BB 17.605.10 4 BB 17.605. 104 Dinas Pariwisata 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai 550 600 2.330.060. 298 600 4.194.380. 800 650 4.510.000. 000 650 5.015.000. 000 650 5.545.809. 478,50 650 5.545.8 09.478, 50 Dinas Pariwisata 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 79,35 79,65 3.085.552. 798 79,9 5.562.427. 300 80,12 7.990.590. 165 80,65 7.321.831. 945 80,75 7.321.831. 945 80,75 7.321.8 31.945 Dinas Pariwisata 4 Level Maturitas SPIP Nilai 3 3 329.510.5 00 3 385.285.0 00 3 515.000.0 00 3 670.000.0 00 3 609.899.4 12,50 3 609.899 .412,50 Dinas Pariwisata 2 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 1 Persentase desa wisata yang dikembangkan % 0 0 0 0 0 20 1.500.000. 000 40 3.000.000. 000 40 3.000.000. 000 100 7.500.000. 000 Dinas Pariwisata 2 Persentase Destinasi Pariwisata yang meningkat kunjungannya % 100 100 3.085.552. 798 100 5.562.427. 300 100 7.799.590. 165 100 263.779. 340.000 100 206.414. 340.000 100 2.186.648. 200.000 Dinas Pariwisata 3 Program Pemasaran Pariwisata Presentase Destinasi Pariwisata yang Dipromosikan % 100 100 960.000. 000 100 930.844. 000 100 2.000.000. 000 100 2.290.000. 000 100 2.600.000. 000 100 8.780.844. 000 Dinas Pariwisata 4 Program Pemgembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI Persentase Ruang Kreatif yang dibangun dan direvitalisasi sarana dan prasarananya % 0 100 1.000.000. 000 100 2.000.000. 000 100 3.200.000. 000 100 4.500.000. 000 100 5.800.000. 000 100 5.800.000. 000 Dinas Pariwisata 5 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikat % 100 100 375.000. 000 100 400.000. 000 100 585.000. 000 100 690.000. 000 100 745.000. 000 100 2.795.000. 000 Dinas Pariwisata 3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Produktivitas pertanian (kw/Ha) kw/ha 65,5 65,5 785.750. 000 65,7 800.000. 000 65,9 804.035. 980 66,1 900.000. 000 66,3 960.000. 000 66,3 4.249.785. 980 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Indeks Pertanaman Persen 170 180 7.560.000. 000 190 4.170.000. 000 200 14.736. 428.910 210 16.100. 000.000 220 17.500. 000.000 220 60.066. 428.910 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 04/07/2022 08:16 VII-23 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 3 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Prosentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani % 85 86 137.500. 000 87 150.000. 000 88 172.295. 000 89 200.000. 000 90 300.000. 000 90 959.795. 000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 4 Program Perizinan Usaha Pertanian Persentase rekomendasi perizinan usaha pertanian yang diterbitkan % 85 86 60.000. 000 87 70.000. 000 88 248.864. 700 89 250.000. 000 90 300.000. 000 90 928.864. 700 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 5 Program Penyuluhan Pertanian Persentase kelompok taniyang meningkat kapasitasnya % 3 3 1.674.917. 000 3,30 6.530.000. 000 3,60 5.161.665. 000 3,80 5.200.000. 000 4 5.440.000. 000 4 24.006. 582.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2 Dinas Petenakan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Persentase peningkatan produktivitas peternakan % 1 1,50 629.295. 376 1,50 5.259.935. 000 1,50 6.022.931. 750 1,50 5.799.078. 000 1,50 6.089.031. 000 7,5 23.800. 271.126 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Presentase Prasarana Pertanian Yang Dibangun % 20 20 560.000. 000 20 2.000.000. 000 20 3.500.000. 000 20 3.675.000. 000 20 3.858.750. 000 100 13.593. 750.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Prosentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan yang bersifat Zoonosis % 100 100 2.858.504. 576 100 1.040.800. 000 100 1.242.840. 000 100 1.304.981. 000 100 1.370.228. 000 100 7.817.353. 576 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Dinas KUKMP) 04/07/2022 08:16 VII-24 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 1 Persentase peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan % 100 100 1.620.000. 000 100 5.300.574. 000 100 20.515. 000.000 100 12.200. 000.000 100 13.200. 000.000 100 13.200. 000.000 Dinas KUKMP 2 Persentase peningkatan kualitas pengelola sarana distribusi perdagangan % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas KUKMP 2 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Persentase pengawasan stabilisasi harga kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kab. Ciamis % 100 100 120.000. 000 100 142.000. 000 100 150.000. 000 100 200.000. 000 100 250.000. 000 100 250.000. 000 Dinas KUKMP 3 Program Pengembangan Ekspor Nilai Ekspor US$ 14,358 jt 9,146 jt 150.000. 000 9,5 jt 190.000. 000 9,8 jt 400.000. 000 10 jt 825.000. 000 10,3 jt 1.700.000. 000 10,3 Jt 1.700.000. 000 Dinas KUKMP 4 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku % 38,84 53,57 120.000. 000 55,00 131.000. 000 60,00 200.000. 000 70,00 180.000. 000 80,00 225.000. 000 75 225.000. 000 Dinas KUKMP Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Nilai Pemasaran Produk Dalam Negeri Juta Rupiah 200 200 320.000. 000 300 645.000. 000 400 750.000. 000 600 800.000. 000 600 850.000. 000 600 850.000. 000 Dinas KUKMP 3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Dinas KUKMP) 1 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Persentase pertumbuhan IKM % 0,01 n/a - 0,03 742.562. 000 0,03 850.000. 000 0,04 895.000. 000 0,04 1.000.000. 000 0,04 1.000.000. 000 Dinas KUKMP 2 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Persentase IKM yang terdaftar di SIINAS % n/a 0,1 0 0,10 75.000. 000 0,20 100.000. 000 0,20 125.000. 000 0,30 150.000. 000 0,3 150.000. 000 Dinas KUKMP 3.6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Persentase transmigran yang ditempatkan - - - 60 340.000. 000 60 375.000. 000 60 380.000. 000 60 395.000. 000 60 1.490.000. 000 Dinas Tenaga Kerja 4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 4.1. Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B 62,487,0 00 BB 199,829, 000 BB 219,811, 900 BB 241,793, 090 A 265,972, 399 A 989,893,3 89 Sekretariat Daera 04/07/2022 08:16 VII-25 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai 655.5 700 19,945,98 3,437 725 22,641,73 4,500 750 23,736,41 6,510 775 27,953,39 9,429 800 30,748,73 9,352 800 105,080,2 89,791 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 79 80 2,251,708 ,300 81 1,816,274 ,500 82 3,167,393 ,390 83 1,640,791 ,460 84 1,804,870 ,606 84 10,681,03 8,256 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 15,386,07 8,530 3 15,380,35 0,400 3 18,418,38 5,440 3 20,260,22 3,985 3 22,286,24 6,402 3 91,731,28 4,757 2 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 1 Persentase fasilitasi kebijakan bidang pemerintahan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti % 100 100 2.940.965. 367 100 50.690. 813.800 100 55.859.8 95.180 100 61.535. 884.698 100 68.069.4 73.168 100 239.097. 032.213 Sekretariat Daerah 2 Persentase fasilitasi kebijakan produk hukum daerah yang ditetapkan dan ditindaklanjuti % 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase fasilitasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat % 100 100 100 100 100 100 100 3 Program Perekonomian Dan Pembangunan 1 Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan % 100 100 1.066.108. 850 100 1.738.811. 000 100 1.912.692. 100 100 2.103.961. 310 100 2.314.357. 441 100 9.135.930. 701 Sekretariat Daerah 2 Persentase rumusan hasil rekomendasi atas evaluasi program pembangunan pada PD % 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah 3 Persentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa % 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah 4.2. Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B 20.000. 000.000 B 21.004. 677.000 B 23.104. 144.700 B 25.413. 014.671 BB 27.952. 771.637 BB 27.952.7 71.637 Sekretariat DPRD 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai 616 616,5 621 626 631 635 635 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 81 81,56 81,91 82,20 82,68 83,48 83,48 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 2 3 3 3 3 2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi % 100 100 6.897.467. 500 100 7.745.952. 000 100 8.532.142. 000 100 8.532.142. 000 100 9.007.642. 064 100 40.715. 345.564 Sekretariat DPRD 5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 04/07/2022 08:16 VII-26 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 5.1. Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat BB BB 5,600,000 BB 15,370,000 BB 43,900,000 A 49,800,0 00 A 61,780,0 00 A 61,780,0 00 Bappeda 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai 800 800 5,452,257 ,014 810 6,020,481 ,000 820 6,510,625 ,000 830 7,162,000 ,000 840 7,878,200 ,000 840 7,878,200 ,000 Bappeda 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 76.54 77 2,277,945 ,500 82 2,744,366 ,000 82,46 2,760,234 ,000 82,93 3,036,257 ,400 83,38 3,339,883 ,140 83,38 3,339,883 ,140 Bappeda 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 13,010,00 0 3 11,450,00 0 3 42,000,00 0 3 46,200,00 0 3 50,820,00 0 3 50,820,00 0 Bappeda 2 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu dan konsisten - dokumen perencanaaan: 5 dokumen - Dokumen pengendalian dan evaluasi: 3 % 100 100 1.204.678. 000 100 1.563.008. 700 100 1.239.100. 000 100 1.899.750. 000 100 2.222.425. 000 100 8.128.961. 700 Bappeda 3 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase OPD yang memiliki dokumen perencanaan perencanaan berkualitas 1. Keselarasan antar dokumen perencanaan 2. sesuai dengan regulasi 3. Tepat waktu % 90,00 100 1.180.437. 693 100 2.181.353. 300 100 2.890.000. 000 100 3.083.500. 000 100 3.406.600. 000 100 12.741. 890.993 Bappeda 5.2. Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat BB BB 1.159.5 03.500 BB 1.220.5 30.000 BB 1.220.5 30.000 BB 1.352.5 83.000 A 1.420.2 12.150 A 1.450.00 0 BPKD 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai 760 765 81.713. 693.084 770 86.014. 413.773 775 90.527. 176.603 780 95.066. 081.433 785 99.818. 385.505 790 99.900.0 00.000 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 81,25 88,31 19.081. 519.025 88,75 19.586. 614.600 89,00 19.586. 614 89,25 20.585. 818.000 90,25 21.615. 108.900 90,25 21.800.0 00.000 4 Level Maturitas SPIP Nilai 3 3 1.010.2 58.500 3 1.063.4 30.000 3 1.063.4 30.000 3 1.179.7 73.000 3 1.238.7 61.650 3 1.250.00 0.000 2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Dokumen Keuangan Daerah yang Penyusunannya Sesuai Dengan Peraturan % 100 100 3.995.816. 470 100 4.206.122. 600 100 4.256.122. 600 100 4.586.296. 000 100 4.815.610. 800 100 21.859. 968.470 BPKD 3 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase SKPDyang Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah % 100 100 7.178.244. 270 100 7.556.046. 600 100 8.156.046. 600 100 8.971.650. 800 100 9.420.233. 340 100 41.282. 221.610 BPKD 04/07/2022 08:16 VII-27 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 4 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah % 5 5 6.932.203. 580 5 7.297.056. 400 5 12.258. 652.400 5 13.332. 878.900 5 13.999. 522.845 5 53.820. 314.125 BPKD 5.3. Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat BB BB 10,362 ,529,6 00 BB 15,039, 637,800 BB 12,509 ,942,4 00 BB 11,713 ,642,4 00 BB 12,460 ,142,4 00 BB 12,460 ,142,4 00 BKPSDM 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai 660 660 831 831 831 831 831 BKPSDM 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 86.21 86.21 87.21 88.21 88.21 88.21 88.21 BKPSDM 4 Level Maturitas SPIP Nilai 3 3 3 3 3 3 3 BKPSDM 2 Program Kepegawaian Daerah Persentase PNS yang meningkat kualifikasi Pendidikannya % 0,52 0,58 2.725.000. 000 0,61 2.876.900. 000 0,63 3.006.927. 000 0,68 3.121.691. 810 0,71 3.265.866. 264 0,71 3.265.866. 264 BKPSDM Persentase PNS dengan kinerja baik dan sangat baik % 99,81 99,82 99,83 99,84 99,85 99,86 99,86 BKPSDM Persentase PNS yang tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin % 99,81 99,82 99,83 99,84 99,85 99,86 99,86 BKPSDM 5.4. Pendidikan Dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 1 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase PNS yang bersertifikat diklat/ workshop/seminar/magang/ kursus % 100 100 4.066.755. 000 100 4.066.755. 000 100 4.088.845. 800 100 4.101.958. 524 100 4.115.464. 630 100 4.115.464. 630 BKPSDM 5.5. Penelitian Dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 1 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Persentase implementasi rencana kelitbangan % 100 100 443.998. 000 100 459.394. 000 100 1.544.500. 000 100 1.473.950. 000 100 1.610.345. 000 100 3.923.256. 500 Bappeda 6 Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan 6.1. Inspektorat Daerah Inspektorat 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat BB BB 122,000,0 00 BB 141,500, 000 BB 155,650, 000 BB 171,215, 000 A 179,000, 000 A 179,000, 000 Inspek- torat 04/07/2022 08:16 VII-28 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai 806 808 18,680,0 00 810 8,370,6 47,395 812 820,634 ,200 814 9,312,4 64,045 816 10,095, 331,700 816 10,095, 331,700 Inspek- torat 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 83.06 97 5435662 00 88 297,713 ,900 89 642,233 ,900 90 753,636 ,620 92 780,677 ,000 92 780,677 ,000 Inspek- torat 4 Level Maturitas SPIP Nilai n/a 3 5576000 0 3 76,125, 000 3 106,593 ,000 3 122,507 ,550 3 128,000 ,000 3 557600 00 Inspek- torat 2 Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan kategori selesai % 90,32 93,1 642.530. 000 93,20 5.900.390. 000 93,30 6.195.409. 500 93,40 6.505.17 9.975 93,50 6.830.438. 974 93,50 7.171.960. 922 Inspek- torat Persentase Perangkat Daerah yang meningkat Predikat SAKIP nya % 10 10 5.249.691. 000 36 141.500. 000 64 148.575. 000 82 156.003. 750 100 163.803. 938 100 171.994. 134 Inspek- torat 3 Program Perumuurusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi maturitas SPIP % 35 53 55.760. 000 100 240.794. 400 100 252.834. 120 100 265.475. 826 100 278.749. 617 100 292.687. 098 Inspek- torat 7 Unsur Kewilayahan 7.1. Kecamatan 1 Kecamatan Ciamis 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B 7,128,179, 620.00 B 745,656,8 00.00 BB 820,222,4 80.00 BB 902,244,7 28.00 A 992,469 ,201.00 A 992,469 ,201.00 Kecamatan Ciamis 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai - 600 6,788,822, 612.00 610 6,067,807, 000.00 625 6,674,587, 700.00 650 7,342,046, 470.00 675 8,076,2 51,117. 00 675 8,076,2 51,117. 00 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 77,93 78.93 2,458,319, 500.00 80.93 3,212,863, 200.00 81.93 3,534,149, 520.00 82.93 3,887,564, 472.00 82.93 4,276,3 20,919. 00 82.93 4,276,3 20,919. 00 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 3,070,000. 00 3 4,090,000. 00 3 4,499,000. 00 3 4,948,900. 00 3 5,443,7 90.00 3 5,443,7 90.00 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif % 100 100 1.425.650. 000 100 1.682.171. 500 100 1.850.388. 650 100 2.035.427. 515 100 2.238.970. 267 100 9.232.607. 932 Kecamatan Ciamis 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya % 100 100 3.479.916. 310 100 355.400. 000 100 390.940. 000 100 430.034. 000 100 473.037. 400 100 5.129.327. 710 Kecamatan Ciamis 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik % 100 100 168.347. 000 100 34.856. 800 100 38.342. 480 100 42.176. 728 100 46.394. 401 100 330.117. 409 Kecamatan Ciamis 04/07/2022 08:16 VII-29 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 2 Kecamatan Baregbeg 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B 450,000 B 700,000 BB 900,000 BB 1,500,000 A 2,500,000 A 2,500,000 Kecamatan Baregbeg 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai 655 670 1,304,308, 312 680 1,443,181, 000 700 1,443,581, 000 735 1,444,781, 000 740 1,446,781, 000 740 1,446,781, 000 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 85,75 85.85 141,344,3 65 86.50 144,222,5 00 88.05 405,969,0 00 89.10 443,190,0 00 90.75 507,090,0 00 90.75 507,090,0 00 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 3,800,000 3 3,600,000 3 4,750,000 3 10,150,00 0 3 17,150,00 0 3 17,150,00 0 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif % 100 100 5.300.000 100 10.255. 000 100 16.450. 000 100 20.000. 000 100 25.000. 000 100 77.005. 000 Kecamatan Baregbeg 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya % 100 100 8.348.000 100 4.105.000 100 27.250. 000 100 35.260. 000 100 41.086. 000 100 116.049. 000 Kecamatan Baregbeg 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik % 100 100 44.660. 000 100 44.865. 000 100 65.290. 000 100 86.170. 000 100 91.803. 000 100 332.788. 000 Kecamatan Baregbeg 3 Kecamatan Sadananya 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B 770,000 B 11,070,00 0 BB 11,100,00 0 BB 11,500,00 0 A 12,500,00 0 A 2,500,0 00 Kecamatan Sadananya 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai - 600 1,616,613, 580 610 1,771,366, 000 625 1,657,808, 000 650 1,872,456, 000 675 1,893,276, 000 740 1,446,7 81,000 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 80,00 82.74 12,180,00 0 82.78 12,600,00 0 83,45 13,500,00 0 84,48 15,000,00 0 85,50 16,500,00 0 90.75 507,090 ,000 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 5,270,000 3 6,470,000 3 6,600,000 3 9,000,000. 0 3 15.650.00 0 3 15.650. 000 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif % 100 100 12.180. 000 100 12.600. 000 100 13.500. 000 100 15.000. 000 100 16.500. 000 100 69.780. 000 Kecamatan Sadananya 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya % 100 100 53.200. 000 100 59.600. 000 100 9.900.000 100 12.000. 000 100 14.000. 000 100 148.700. 000 Kecamatan Sadananya 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik % 100 100 42.890. 000 100 39.262. 500 100 30.000. 000 100 37.800. 000 100 44.000. 000 100 193.952. 500 Kecamatan Sadananya 04/07/2022 08:16 VII-30 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 4 Kecamatan Cikoneng 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B 101,240, 000 B 42,701,80 0 BB 47,126,00 0 BB 51,720,00 0 A 56,692,00 0 A 56,692,00 0 Kecamatan Cikoneng 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai 396 600 2,590,00 0 610 1,608,459, 600 625 1,685,120, 000 650 1,763,741, 000 675 1,849,813, 000 675 1,849,813, 000 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 81,48 82,48 126,430, 000 83,48 162,361,1 00 84,48 174,334,0 00 85,48 191,316,0 00 86,48 205,950,0 00 86,48 205,950,0 00 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 2,720,00 0 3 1,240,000 3 3,200,000 3 3,200,000 3 3,200,000 3 3,200,000 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif % 100 100 3.800.000 100 21.600. 000 100 24.000. 000 100 26.136. 000 100 28.750. 000 100 104.286. 000 Kecamatan Cikoneng 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya % 100 100 50.000. 000 100 5.000.000 100 11.000. 000 100 12.050. 000 100 13.255. 000 100 91.305. 000 Kecamatan Cikoneng 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik % 100 100 50.780. 000 100 27.000. 000 100 24.200. 000 100 26.670. 000 100 29.337. 000 100 157.987. 000 Kecamatan Cikoneng 5 Kecamatan Sindangkasih 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B 10,300,0 00 B 10,300,00 0 B 10,600,00 0 BB 10,900,0 00 A 12,500,00 0 A 12,500,00 0 Kecamatan Sindang- kasih 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai 600 600 1,688,92 4,215 610 1,642,214, 000 625 1,686,299, 350 650 1,728,48 1,083 675 1,644,944, 000 675 1,644,944, 000 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 82,65 82.65 111,510, 000 82.70 126,320,0 00 82.72 141,018,0 00 82.79 142,035, 600 82.81 164,798,0 00 82.81 164,798,0 00 4 Level Maturitas SPIP Nilai 3 3 3,600,00 0 3 1,500,000 3 1,750,000 3 2,000,00 0 3 2,500,000 3 2,500,000 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif % 100 100 3.000.000 100 2.040.000 100 1.200.000 100 3.000.000 100 3.500.000 100 12.740. 000 Kecamatan Sindang- kasih 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya % 100 100 9.900.000 100 7.340.000 100 9.600.000 100 10.500. 000 100 13.200. 000 100 50.540. 000 Kecamatan Sindang- kasih 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik % 100 100 169.070. 000 100 16.400. 000 100 5.400.000 100 6.000.000 100 12.800. 000 100 209.670. 000 Kecamatan Sindang- kasih 04/07/2022 08:16 VII-31 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 6 Kecamatan Cijeungjing 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B 61,415,25 0 B 50,820, 000 BB 57,920,00 0 BB 66,750,00 0 A 75,750,00 0 A 75,750,00 0 Kecamatan Cijeungjing 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai - 600 1,297,897, 995 610 1,432,4 99,000 625 1,448,335, 000 650 1,465,000, 000 675 1,554,000, 000 675 1,554,000, 000 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 82,70 84.20 216,596,8 03 84.25 147,139, 000 84.30 134,980,00 0 84.35 167,198,0 00 84.4 188,774,0 00 84.4 188,774,0 00 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 2,608,750 3 2,890,0 00 3 4,000,000 3 5,500,000 3 7,500,000 3 7,500,000 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif % 100 100 12.600. 000 100 12.600. 000 100 13.200. 000 100 13.800. 000 100 14.400. 000 100 66.600. 000 Kecamatan Cijeungjing 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya % 100 100 15.195. 000 100 4.950.0 00 100 16.500. 000 100 18.000. 000 100 19.500. 000 100 74.145. 000 Kecamatan Cijeungjing 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik % 100 100 43.040. 250 100 34.440. 000 100 27.700. 000 100 29.500. 000 100 31.500. 000 100 166.180. 250 Kecamatan Cijeungjing 7 Kecamatan Cimaragas 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B BB 2,450,000 BB 13,160,00 0 BB 13,320,00 0 BB 13,475,00 0 A 13,400,00 0 A 13,400,00 0 Kecamatan Cimaragas 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai - 600 1,530,532, 266 625 1,636,608, 000 628 1,657,808, 000 632 1,673,900, 000 635 1,753,000, 000 635 1,753,000, 000 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 82,70 82.28 2,000,000 83.65 12,000,00 0 84.59 24,000,00 0 85.87 25,000,00 0 86.78 14,000,00 0 86.78 14,000,00 0 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 7,250,000 3 5,360,000 3 5,580,000 3 5,800,000 3 6,000,000 3 6,000,000 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif % 100 100 2.000.000 100 12.000. 000 100 24.000. 000 100 25.000. 000 100 14.000. 000 100 9.514.714. 266 Kecamatan Cimaragas 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya % 100 100 4.000.000 100 4.000.000 100 11.500. 000 100 16.150. 000 100 10.750. 000 100 46.400. 000 Kecamatan Cimaragas 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik % 100 100 161.770. 000 100 24.050. 000 100 15.500. 000 100 18.600. 000 100 12.000. 000 100 231.920. 000 Kecamatan Cimaragas 8 Kecamatan Cidolog 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B - B 240,000 BB 15,252,00 0 BB 10,264,60 0 A 15,277,90 0 A 15,277,90 0 Kecamatan Cidolog 04/07/2022 08:16 VII-32 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai - 600 1,580,330, 016 610 1,699,323, 000 625 1,784,289, 150 650 1,873,504, 008 675 1,967,179, 723 675 1,967,179, 723 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 79,78 82.74 113,260,1 00 83.64 123,089,0 00 83.78 161,268,5 00 84.23 139,834,0 00 84.56 147,582,0 00 84.56 147,582,0 00 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 13,890,00 0 3 9,920,000 3 10,418,00 0 3 10,957,00 0 3 11,513,00 0 3 11,513,00 0 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif % 100 100 16.800. 000 100 36.000. 000 100 43.200. 000 100 50.400. 000 100 57.600. 000 100 204.000. 000 Kecamatan Cidolog 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya % 100 100 18.050. 000 100 10.295. 000 100 10.810. 000 100 11.345. 000 100 11.950. 000 100 62.450. 000 Kecamatan Cidolog 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik % 100 100 28.180. 000 100 19.400. 000 100 9.450.000 100 9.900.000 100 10.500. 000 100 77.430. 000 Kecamatan Cidolog 9 Kecamatan Cihaurbeuti 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat - BB 525,000 BB 13,250,00 0 BB 5,750,000 A 15,750,00 0 A 20,750,00 0 A 20,750, 000 Kecamatan Cihaur- beuti 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai - 600 1,601,620, 578 610 1,759,472, 000 620 2,150,328, 000 630 2,356,648, 000 640 2,500,987, 000 640 2,500,9 87,000 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 76,64 76,70 104,452,2 68 77 132,058,0 00 78 113,325,0 00 79 97,225,00 0 80 101,500,0 00 80 101,500 ,000 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 3,050,000 3 1,750,000 3 3,430,000 3 4,190,000 3 6,750,000 3 6,750,0 00 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif % 100 100 250.000 100 3.500.000 100 6.950.000 100 11.500. 000 100 15.000. 000 100 37.200. 000 Kecamatan Cihaur- beuti 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya % 100 100 26.220. 300 100 12.100. 000 100 12.025. 000 100 23.400. 000 100 27.900. 000 100 101.645. 300 Kecamatan Cihaur- beuti 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik % 100 100 179.565. 800 100 7.500.000 100 11.700. 000 100 22.300. 000 100 24.800. 000 100 245.865. 800 Kecamatan Cihaur- beuti 10 Kecamatan Panumbangan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B 2,067,108, 924 B 1,754,951 BB 1,833,872 ,500 BB 1,893,665 A 1,997,500 A 1,997,500 Kecamatan Panum- bangan 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai - 600 2,067,108, 924 610 1,754,951 625 1,833,872 ,500 650 1,893,665 675 1,997,500 675 1,997,500 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 81,48 82.48 2,067,108, 924 83.48 1,754,951 84.48 1,833,872 ,500 85.48 1,893,665 86.48 1,997,500 86.48 1,997,500 04/07/2022 08:16 VII-33 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 2,067,108, 924 3 1,754,951 3 1,833,872 ,500 3 1,893,665 3 1,997,500 3 1,997,500 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif % 100 100 7.000.000 100 12.000. 000 100 24.000. 000 100 30.000. 000 100 20.000. 000 100 93.000. 000 Kecamatan Panum- bangan 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya % 100 100 28.469. 500 100 18.710. 000 100 23.850. 000 100 30.000. 000 100 22.500. 000 100 123.529. 500 Kecamatan Panum- bangan 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik % 100 100 318.060. 000 100 26.000. 000 100 31.850. 000 100 40.000. 000 100 30.000. 000 100 445.910. 000 Kecamatan Panum- bangan 11 Kecamatan Panjalu 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B 0 B 10,560,00 0 BB 12,920,00 0 BB 18,600,00 0 A 24,250,00 0 A 24,250,00 0 Kecamatan Panjalu 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai - 600 1,545,103, 426 625 1,590,188, 000 650 1,567,747, 000 675 1,674,250, 000 700 1,755,000, 000 700 1,755,000, 000 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 82,71 82.61 7,250,000 82.78 12,000,00 0 82.8 18,000,00 0 82.84 18,000,00 0 82.89 18,000,00 0 82.89 18,000,00 0 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 3,750,000 3 3,150,000 3 4,000,000 3 5,500,000 3 7,500,000 3 7,500,000 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif % 100 100 7.250.000 100 12.000. 000 100 18.000. 000 100 18.000. 000 100 18.000. 000 100 73.250. 000 Kecamatan Panjalu 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya % 100 100 9.300.000 100 6.000.000 100 18.025. 000 100 18.000. 000 100 19.000. 000 100 70.325. 000 Kecamatan Panjalu 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik % 100 100 25.560. 000 100 27.955. 000 100 26.500. 000 100 28.000. 000 100 30.500. 000 100 138.515. 000 Kecamatan Panjalu 12 Kecamatan Sukamantri 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B - B 1,160,500 BB 18,220,00 0 BB 18,600,00 0 A 24,250,00 0 A 24,250,00 0 Kecamatan Sukamantri 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai - 600 1,388,297, 785 610 1,539,322, 000 625 153,002,0 00 650 1,674,250, 000 675 1,755,000, 000 675 1,755,000, 000 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 81,2 81.4 158,120,0 00 81.82 141,858,5 00 82.78 257,811,0 00 82.86 255,500,0 00 82.89 256,000,0 00 82.89 256,000,0 00 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 - 3 2,840,000 3 5,580,000 3 5,500,000 3 7,500,000 3 7,500,000 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif % 100 100 7.907.500 100 10.800. 000 100 18.000. 000 100 18.000. 000 100 24.000. 000 100 78.707. 500 Kecamatan Sukamantri 04/07/2022 08:16 VII-34 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya % 100 100 5.050.000 100 13.000. 000 100 10.000. 000 100 14.000. 000 100 15.000. 000 100 57.050. 000 Kecamatan Sukamantri 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik % 100 100 169.770. 000 100 23.000. 000 100 16.230. 000 100 28.500. 000 100 30.500. 000 100 268.000. 000 Kecamatan Sukamantri 13 Kecamatan Kawali 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B 80,000 B 1,100,00 0 BB 12,920,0 00 BB 18,600,00 0 A 24,250,0 00 A 24,250, 000 Kecamatan Kawali 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai - 600 1,114,414, 800 625 1,852,32 9,000 650 1,967,74 7,000 675 2,014,250, 000 700 2,115,00 0,000 700 2,115,0 00,000 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 80,06 82.61 50,950,00 0 82.78 50,200,0 00 82.8 50,500,0 00 82.84 51,000,00 0 82.89 51,500,0 00 82.89 51,500, 000 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 4,680,000 3 2,750,00 0 3 4,000,00 0 3 5,500,000 3 7,500,00 0 A 24,250, 000 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif % 100 100 50.950. 000 100 50.200. 000 100 50.500. 000 100 51.000. 000 100 51.500. 000 100 254.150. 000 Kecamatan Kawali 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya % 100 100 15.725. 000 100 13.250. 000 100 18.025. 000 100 19.000. 000 100 23.500. 000 100 89.500. 000 Kecamatan Kawali 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik % 100 100 31.830. 000 100 23.000. 000 100 26.500. 000 100 28.500. 000 100 30.500. 000 100 140.330. 000 Kecamatan Kawali 14 Kecamatan Lumbung 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B 530,000 B 12,660,00 0 BB 12,920,00 0 BB 18,600,00 0 A 24,250,00 0 A 24,250,00 0 Kecamatan Lumbung 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai - 600 1,705,337, 194 610 1,617,164, 000 625 1,767,747, 000 650 1,874,250, 000 675 1,955,000, 000 675 1,955,000, 000 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 82,70 82.74 125,104,6 00 82.78 147,312,0 00 82.80 186,158,0 00 82.84 215,500,0 00 82.89 235,000,0 00 82.89 235,000,0 00 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 3,045,000 3 2,840,000 3 4,000,000 3 5,500,000 3 7,500,000 3 7,500,000 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif % 100 100 2.150.000 100 14.400. 000 100 18.000. 000 100 18.000. 000 100 18.000. 000 100 70.550. 000 Kecamatan Lumbung 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya % 100 100 10.000. 000 100 9.443.500 100 18.025. 000 100 18.000. 000 100 19.000. 000 100 74.468. 500 Kecamatan Lumbung 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik % 100 100 28.790. 000 100 21.200. 000 100 20.000. 096 100 28.500. 000 100 30.500. 000 100 128.990. 096 Kecamatan Lumbung 04/07/2022 08:16 VII-35 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 15 Kecamatan Panawangan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B 5,250,000 B 5,500,000 BB 8,800,000 BB 9,320,000 A 11,750,00 0 A 11,750,00 0 Kecamatan Panawangan 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai 600 600 1,439,296, 900 610 1,490,734, 000 625 1,786,446, 000 650 1,566,887, 700 675 1,754,000, 000 675 1,754,000, 000 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 82,70 82.74 121,545,0 00 82.76 142,944,1 00 82.78 205,936,6 50 82.84 201,234,0 00 82.85 216,500,0 00 82.85 216,500,0 00 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 4,220,000 3 2,340,000 3 5,080,000 3 5,345,000 3 7,000,000 3 7,000,000 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif % 100 100 3.600.000 100 12.000. 000 100 24.000. 000 100 25.000. 000 100 18.000. 000 100 82.600. 000 Kecamatan Panawangan 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya % 100 100 24.975. 000 100 12.750. 000 100 27.950. 000 100 30.100. 000 100 19.000. 000 100 114.775. 000 Kecamatan Panawangan 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik % 100 100 190.080. 000 100 34.956. 000 100 45.080. 500 100 47.350. 000 100 30.500. 000 100 347.966. 500 Kecamatan Panawangan 16 Kecamatan Cipaku 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B 1,000,000 B 1,100,000 BB 13,200,00 0 BB 18,600,00 0 A 24,500,0 00 A 24,500, 000 Kecamatan Cipaku 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai 600 600 2,041,330, 348 625 1,870,106, 000 650 2,003,800, 000 675 2,204,250, 000 700 2,505,00 0,000 700 2,505,0 00,000 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 89,58 89,60 2,167,766, 348 89,65 2,000,450, 000 89,70 2,178,300, 000 89,75 2,411,850, 000 90,00 2,762,00 0,000 90,00 2,762,0 00,000 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 2,000,000 3 3,200,000 3 5,500,000 3 5,500,000 3 7,500,00 0 3 7,500,0 00 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif % 100 100 2.223.245. 348 100 2.064.906. 000 100 2.259.800. 000 100 2.502.350. 000 100 2.850.500. 000 100 11.900. 801.348 Kecamatan Cipaku 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya % 100 100 19.000. 000 100 9.131.000 100 21.000. 000 100 22.500. 000 100 24.000. 000 100 95.631. 000 Kecamatan Cipaku 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik % 100 100 31.480. 000 100 19.325. 000 100 24.500. 000 100 26.500. 000 100 28.500. 000 100 130.305. 000 Kecamatan Cipaku 17 Kecamatan Jatinagara 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B 2,400,000 B 7,660,000 BB 17,240,00 0 BB 18,964,00 0 A 20,860,00 0 A 20,860,00 0 Kecamatan Jatinagara 04/07/2022 08:16 VII-36 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai - 600 1,354,194, 483 610 1,540,584, 000 625 1,541,549, 000 650 1,695,703, 900 675 1,865,274, 290 675 1,865,274, 290 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 82,71 82.74 123,705,2 19 82.78 110,625,0 00 82.80 132,912,5 00 82.84 146,203,7 50 82.89 160,824,1 25 82.89 160,824,1 25 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 10,700,00 0 3 5,492,000 3 5,720,000 3 6,292,000 3 6,775,000 3 6,775,000 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif % 100 100 6.120.000 100 9.550.000 1 6.000.000 1 6.600.000 1 11.800. 000 100 40.070. 000 Kecamatan Jatinagara 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya % 100 100 19.841. 000 100 13.798. 000 1 8.100.000 1 8.910.000 1 9.801.000 100 60.450. 000 Kecamatan Jatinagara 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik % 100 100 31.110. 000 100 23.250. 000 1 13.997. 500 1 15.397. 250 1 15.600. 000 100 99.354. 750 Kecamatan Jatinagara 18 Kecamatan Rajadesa 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B 220,000 B 11,220,00 0 BB 11,240,00 0 BB 16,860,00 0 A 24,250,00 0 A 24,250, 000 Kecamatan Rajadesa 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai - 600 1,662,312, 637 610 1,782,119, 000 625 1,799,285, 004 650 1,982,441, 504 675 1,805,000, 000 675 1,805,0 00,000 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 72,55 79.25 141,502,3 00 83.25 167,543,0 00 84.67 160,957,5 00 85,00 217,600,0 00 86.5 213,487,0 45 86.5 213,487 ,045 4 Level Maturitas SPIP Nilai 3 3 7,720,000 3 2,860,000 3 2,860,000 3 4,290,000 3 7,500,000 3 7,500,0 00 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif % 100 100 16.360. 000 100 6.550.000 100 6.550.000 100 16.375. 000 100 18.000. 000 100 63.835. 000 Kecamatan Rajadesa 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya % 100 100 18.443. 500 100 10.300. 000 100 9.800.000 100 15.450. 000 100 19.000. 000 100 72.993. 500 Kecamatan Rajadesa 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik % 100 100 30.399. 000 100 19.625. 000 100 10.567. 500 100 18.437. 500 100 37.500. 000 100 116.529. 000 Kecamatan Rajadesa 19 Kecamatan Rancah 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat - B 625,000 B 11,720,00 0 BB 11,720,00 0 BB 16,800,00 0 A 17,100,00 0 A 17,100,00 0 Kecamatan Rancah 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai - 600 1,560,951, 999 610 1,642,926, 000 625 1,644,725, 220 650 1,645,005, 220 675 1,646,216, 220 675 1,646,216, 220 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 82,71 83,70 360,865,0 00 83,72 159,642,2 00 83,75 180,264,6 00 83,78 189,550,0 00 83,79 211,550,0 00 83,79 211,550,0 00 04/07/2022 08:16 VII-37 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 3,700,000 3 2,840,800 3 2,879,000 3 3,050,000 3 3,950,000 3 3,950,000 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif % 100 100 4.760.000 100 15.000. 000 1 12.000. 000 1 13.000. 000 1 14.000. 000 100 58.760. 000 Kecamatan Rancah 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya % 100 100 11.000. 000 100 13.595. 000 1 24.430. 000 1 25.000. 000 1 24.000. 000 100 98.025. 000 Kecamatan Rancah 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik % 100 100 24.480. 000 100 29.750. 000 1 40.173. 500 1 41.000. 000 1 43.000. 000 100 178.403. 500 Kecamatan Rancah 20 Kecamatan Tambaksari 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B 1,000,000 B 11,680,00 0 BB 11,220,00 0 BB 18,600,00 0 A 24,250,00 0 A 24,250,00 0 Kecamatan Tambak- sari 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai - 610 1,441,296, 900 620 1,491,134, 000 630 1,539,851, 700 640 1,674,250, 000 650 1,755,000, 000 650 1,755,000, 000 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 82,70 82.74 91,688,73 2 82.78 116,680,2 00 82.8 141,974,5 00 82.84 182,000,0 00 82.89 205,000,0 00 82.89 205,000,0 00 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 2,000,000 3 2,860,000 3 3,080,000 3 5,500,000 3 7,500,000 3 7,500,000 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif % 100 100 1.875.945. 632 100 1.673.045. 200 100 1.759.81 7.200 100 1.944.850. 000 100 2.054.250. 000 100 9.307.908. 032 Kecamatan Tambak- sari 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya % 100 100 24.800. 000 100 15.391. 000 100 15.300. 000 100 18.000. 000 100 19.000. 000 100 92.491. 000 Kecamatan Tambak- sari 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik % 100 100 311.460. 000 100 29.300. 000 100 24.391. 000 100 28.500. 000 100 30.500. 000 100 424.151. 000 Kecamatan Tambak- sari 21 Kecamatan Cisaga 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B 16,825,00 0 B 42,260,00 0 BB 61,300,00 0 BB 77,680,00 0 A 94,680,00 0 A 94,680,00 0 Kecamatan Cisaga 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai - 600 1,647,956, 350 625 1,637,898, 000 650 1,649,106, 350 675 1,673,750, 000 680 1,755,000, 000 680 1,755,000, 000 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 82,68 82.70 108,985,0 00 82,73 122,827,5 00 82,78 192,000,0 00 82.80 219,000,0 00 82,85 248,500,0 00 82,85 248,500,0 00 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 3,825,000 3 3,380,000 3 9,800,000 3 10,180,00 0 3 12,750,00 0 3 12,750,00 0 04/07/2022 08:16 VII-38 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif % 100 100 16.900. 000 100 24.000. 000 100 36.000. 000 100 36.000. 000 100 36.000. 000 100 148.900. 000 Kecamatan Cisaga 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya % 100 100 8.000.000 100 5.540.000 100 17.500. 000 100 18.000. 000 100 19.000. 000 100 68.040. 000 Kecamatan Cisaga 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik % 100 100 207.810. 000 100 29.065. 000 100 42.000. 000 100 45.500. 000 100 49.500. 000 100 373.875. 000 Kecamatan Cisaga 22 Kecamatan Sukadana 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat - BB 845,000 BB 11,180,00 0 BB 11,300,00 0 BB 16,500,00 0 A 16,600,00 0 A 16,600,00 0 Kecamatan Sukadana 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai - 600 1,572,437, 147 610 1,688,308, 000 625 1,774,450, 000 650 1,823,400, 000 675 1,913,600, 000 675 1,913,600, 000 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 80,51 82.74 162,350,0 00 82.78 128,192,0 00 82.80 134,850,0 00 82.84 144,700,0 00 82.89 148,500,0 00 82.89 148,500,0 00 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 4,595,000 3 2,840,000 3 3,750,000 3 4,300,000 3 4,600,000 3 4,600,000 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif % 100 100 4.800.000 100 6.550.000 100 8.500.000 100 8.700.000 100 9.000.000 100 37.550. 000 Kecamatan Sukadana 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya % 100 100 11.820. 000 100 13.500. 000 100 12.000. 000 100 12.600. 000 100 13.500. 000 100 63.420. 000 Kecamatan Sukadana 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik % 100 100 24.880. 000 100 23.000. 000 100 19.500. 000 100 20.300. 000 100 21.500. 000 100 109.180. 000 Kecamatan Sukadana 23 Kecamatan Lakbok 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B 530,000 B 2,660,000 BB 2,680,000 BB 4,560,000 A 4,250,000 A 4,250,000 Kecamatan Lakbok 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai - 600 1,440,356, 900 610 1,490,894, 000 625 1,582,462, 400 650 1,779,890, 000 675 1,606,000, 000 675 1,606,000, 000 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 82,71 82.74 125,645,0 00 82.78 158,444,1 00 82.8 159,150,7 50 82.84 175,850,0 00 82.89 292,500,0 00 82.89 292,500,0 00 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 4,720,000 3 2,840,000 3 2,800,000 3 7,800,000 3 7,500,000 3 7,500,000 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif % 100 100 3.600.000 100 12.000. 000 100 14.950. 000 100 15.750. 000 100 10.000. 000 100 56.300. 000 Kecamatan Lakbok 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya % 100 100 24.975. 000 100 12.750. 000 1 16.448. 000 100 19.550. 000 100 27.000. 000 100 100.723. 000 Kecamatan Lakbok 04/07/2022 08:16 VII-39 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik % 100 100 198.640. 000 100 40.612. 000 1 28.850. 000 100 23.000. 000 100 43.500. 000 100 334.602. 000 Kecamatan Lakbok 24 Kecamatan Purwadadi 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B 545,000 B 7,118,600 BB 14,000,00 0 BB 19,500,00 0 A 24,750,00 0 A 24,750,00 0 Kecamatan Purwadadi 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai 772 600 1,547,213, 360 610 1,527,086, 000 625 181,197,0 00 650 1,874,700, 000 675 1,956,000, 000 675 1,956,000, 000 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 80,00 82.74 22,615,00 0 82.78 21,400,00 0 82.8 70,000,00 0 82.84 70,000,00 0 82.89 70,000,00 0 82.89 70,000,00 0 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 3,790,000 3 5,290,000 3 10,000,00 0 3 10,000,00 0 3 10,000,00 0 3 10,000,00 0 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif % 100 100 2.029.053. 360 100 1.748.184. 500 100 2.153.931. 000 100 2.279.700. 000 100 2.381.750. 000 100 10.592. 618.860 Kecamatan Purwadadi 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya % 100 100 21.938. 000 100 13.886. 000 100 21.200. 000 100 18.000. 000 100 19.000. 000 100 94.024. 000 Kecamatan Purwadadi 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik % 100 100 308.060. 000 100 24.200. 000 100 26.450. 000 100 28.500. 000 100 30.500. 000 100 417.710. 000 Kecamatan Purwadadi 25 Kecamatan Pamarican 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B 530,000 B 12,660,00 0 BB 18,220,00 0 BB 18,475,00 0 A 24,250,00 0 A 24,250,00 0 Kecamatan Pamarican 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai - 600 1,440,356, 900 610 1,490,894, 000 625 1,494,074, 000 650 1,569,197, 700 675 1,755,000, 000 675 1,755,000, 000 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 82,71 82.74 122,045,0 00 82.78 143,444,1 00 82.8 206,436,6 50 82.84 201,734,0 00 82.89 217,000,0 00 82.89 217,000,0 00 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 4,720,000 3 2,840,000 3 5,580,000 3 5,845,000 3 7,500,000 3 7,500,000 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif % 100 100 1.786.306. 900 100 1.706.994. 100 100 1.801.681. 650 100 1.897.701. 700 100 2.071.250. 000 100 9.263.934. 350 Kecamatan Pamarican 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya % 100 100 24.975. 000 100 10.200. 000 100 19.125. 000 100 30.100. 000 100 19.000. 000 100 103.400. 000 Kecamatan Pamarican 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik % 100 100 190.080. 000 100 34.956. 000 100 34.246. 000 100 47.350. 000 100 30.500. 000 100 337.132. 000 Kecamatan Pamarican 26 Kecamatan Banjarsari 04/07/2022 08:16 VII-40 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B B 120,000 B 1,160,000 BB 2,000,000 BB 3,000,000 A 4,250,000 A 4,250,0 00 Kecamatan Banjarsari 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai - 600 1,291,289, 127 610 1,384,903, 400 625 1,385,451, 000 650 1,403,000, 000 675 1,605,000, 000 675 1,605,0 00,000 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 82,71 82.71 364,797,5 00 82.74 175,237,6 00 82.8 208,910,0 00 82.84 226,500,0 00 82.89 282,500,0 00 82.89 282,500 ,000 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 2,380,000 3 1,920,000 3 10,000,00 0 3 11,500,00 0 3 7,500,000 3 7,500,0 00 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif % 100 100 1.859.319. 127 100 1.599.571. 000 100 1.666.861. 000 100 1.709.000. 000 100 1.971.250. 000 100 8.806.001. 127 Kecamatan Banjarsari 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya % 100 100 20.790. 000 100 15.950. 000 1 22.600. 000 100 24.500. 000 100 27.000. 000 100 110.840. 000 Kecamatan Banjarsari 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik % 100 100 174.942. 500 100 18.000. 000 1 30.400. 000 100 32.000. 000 100 35.000. 000 100 290.342. 500 Kecamatan Banjarsari 27 Kecamatan Banjaranyar 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat B BB 2,245,000 BB 600,000 A 4,321,000 A 4,052,000 A 8,600,000 A 8,600,000 Kecamatan Banjar- anyar 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai - 600 1,525,399, 065 610 1,525,396, 000 625 1,526,810, 000 650 1,551,706, 000 675 1,651,850, 000 675 1,651,850, 000 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 82,71 82.72 65,640,00 0 82.76 78,190,00 0 82.80 111,774,2 00 82.84 110,184,0 00 82.88 114,258,0 00 82.88 114,258,0 00 4 Level Maturitas SPIP Nilai 2 3 2,345,000 3 800,000 3 6,008,000 3 5,664,000 3 6,300,000 3 6,300,000 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif % 100 100 1.957.208. 265 100 1.723.711. 000 100 1.724.680. 000 100 1.762.795. 000 100 1.895.950. 000 100 9.064.344. 265 Kecamatan Banjar- anyar 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya % 100 100 16.595. 000 100 24.688. 000 100 16.625. 000 100 19.000. 000 100 23.500. 000 100 100.408. 000 Kecamatan Banjar- anyar 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik % 100 100 29.380. 000 100 25.650. 000 100 14.625. 000 100 16.000. 000 100 22.500. 000 100 108.155. 000 Kecamatan Banjar- anyar 8 Unsur Pemerintahan Umum 8.1. Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 04/07/2022 08:16 VII-41 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal (Tahun 2019) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Hasil Evaluasi AKIP Predikat BB BB 20,000,00 0 BB 22,000,00 0 BB 24,000, 000 BB 26,000, 000 BB 38,000, 000 BB 38,000, 000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai 660 583 509,400,0 00 585 560,340,0 00 587 611,280 ,000 589 662,220 ,000 590 713,160 ,000 590 713,160 ,000 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 81,05 72,60 500,000,0 00 77 850,000,0 00 78 1,000,0 00,000 79 1,150,0 00,000 80 1,300,0 00,000 80 1,300,0 00,000 4 Level Maturitas SPIP Nilai 3 3 260,000,0 00 3 8,448,660, 000 3 312,720 ,000 3 338,780 ,000 3 364,840 ,000 3 364,840 ,000 2 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Persentase kebijakan teknis yang ditindaklanjuti % 100 100 380.365. 000 100 197.349. 400 100 800.000. 000 100 1.040.000. 000 100 1.352.00 0.000 100 1.352.000. 000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Presentase Peningkatan Hak Pilih Masyarakat % 100 100 359.253. 000 100 2.217.357. 800 100 2.465.066. 800 100 3.204.586. 840 100 4.165.962. 892 100 4.165.962. 892 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase peningkatan pembinaan ormas, LSM dan parpol % 100 100 418.882. 000 100 1.672.880. 000 100 535.500. 000 100 696.150. 000 100 904.995. 000 100 904.995. 000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Persentase peningkataan koordinasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya % 100 100 100 144.585. 800 100 793.165. 000 100 1.031.114. 500 100 1.340.448. 850 100 1.340.448. 850 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Presentase Penurunan Konflik Sosial % 100 100 597.877. 000 100 750.000. 000 100 1.522.95 3.600 100 1.979.839. 680 100 2.573.791. 584 100 2.573.791. 584 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumber: Bappeda, 2021 04/07/2022 08:18 VIII-1 8.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2019- 2024 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut IKU Daerah, memuat indikator kinerja tujuan dan atau sasaran sebagai tolak ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ciamis periode 2019-2024. IKU daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung memberikan mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebutlah secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis. IKU daerah maupun IKU perangkat daerah merupakan indikator kinerja dampak (impact) untuk mengukur tujuan dan/atau sasaran RPJMD, 04/07/2022 08:18 VIII-2 disajikan pada Tabel 8.2. Sementara Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tingkat hasil (outcome) yang digunakan untuk menggambarkan kinerja program disajikan pada Tabel 8.3. Pemilihan kinerja mulai dari IKU daerah, IKU perangkat daerah dan indikator kinerja program diharapkan dapat memberikan gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah. Penetapan Indikator Kinerja Dearah selanjutnya disajikan dalam tabel 8.2 dan tabel 8.3 sebagai berikut. 04/07/2022 08:18 VIII-3 Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 No Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Pendidikan Nilai 63,31 63,94 64,44 65,08 66,49 67,34 68,36 68,36 2 Indeks Kesehatan Nilai 78,95 79,34 79,74 79,80 79,98 80,20 80,46 80,46 3 Indeks Pengeluaran Nilai 67,55 68,75 67,83 67,93 69,08 69,18 69,61 69,61 4 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nilai 63,04 63,67 63,77 63,87 63,97 64,07 64,17 64.17 5 Indeks Pembangunan Infrastruktur Nilai 76.955 77.862 79.447 80.654 81.940 83.149 83.149 6 Indeks keselamatan lalu lintas Nilai 100 89.135 93.716 93,750 95,163 96.393 96,736 96,736 7 Persentase rumah layak huni Persen 89,75 68,31 68,73 68,78 68,84 68,89 68,95 68.95 8 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (TPB9) Persen 7,14 5,06 -0,58 5,72 5,70 5,68 5,67 5,67 9 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Persen 4,99 5,84 -2,62 5,83 5,95 6,06 6,17 6,17 10 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Persen 1,67 2,87 1,66 2,68 2,77 2,86 2,94 2,94 11 Nilai Tukar Petani Nilai 112,76 112,78 112,00 112,20 112,40 112,60 112,80 112,80 12 Persentase Peningkatan Investasi Persen 10 5,50 -10,04 5,50 5,50 5,50 5,50 11,96 13 Presentasi PPKS yang mandiri Persen 100,82 129,82 100 100 100 100 100 14 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 4,6 5,16 5,67 5,24 4,81 4,72 4,63 4,63 15 Indeks Kualitas air (TPB6) Nilai 59,60 59,68 59,69 59,70 59,73 59,75 59,75 16 Indeks Kualitas Udara Nilai 78,35 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 17 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Nilai 34,57 34,58 34,59 34,60 34,61 34,62 34,62 18 Indeks Ketahanan Daerah Nilai 0.62 0.64 0.66 0.68 0.7 0.72 0.72 19 Hasil Evaluasi AKIP(TPB16) Predikat B B B B BB BB A A 20 Opini BPK(TPB9) Predikat WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 21 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Mutu Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 22 Persentase Peningkatan Desa Mandiri(TPB10) Persen 166,67 137,50 136,84 15,56 19,23 19,35 19,35 VIII-4 Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 NO Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
  16. 1.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nilai 69,63 70,39 70,38 70,66 71,62 72,02 72,62 72,62
  17. 2.Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 7,60 7,69 7,70 7,75 7,88 7,96 8,05 8,05
  18. 3.Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 13,67 13,79 13,96 14,13 14,48 14,69 14,95 14,95
  19. 4.Angka Usia Harapan Hidup Tahun 71,32 71,57 71,83 71,87 71,99 72,13 72,30 72,30
  20. 5.Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah) 9.190 9.557 9,272 9.303 9.659 9.691 9.830 9.830
  21. 6.Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,44 5,38 1,65 3,41 4,60 4,71 5,65 5,65
  22. 7.Persentase penduduk miskin Persen 7,22 6,65 7,64 7,53 6,38 6,06 5,98 5,98
  23. 8.Tingkat Pengangguran Terbuka(TPB8) Persen 4,6 5,16 5,67 5,24 4,81 4,72 4,63 4,63
  24. 9.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 66,85 66,85 66,86 66,87 66,88 66,89 66,90 66,90
  25. 10.Indeks Gini(TPB10) Nilai 0,309 0,354 0,35 0,335 0,335 0,334 0,333 0,333
  26. 11.Laju inflasi Persen 3,04 1,49 3,04 3,03 3,03 3,02 3,02 3,02
  27. 12.PDRB AdHB per kapita (TPB8) Rp 22.953.871 27.713.440 25.874.244 27.081.071 28.336.810 29.580.207 30.718.442 30.718.442
  28. 13.Persentase balita gizi buruk (TPB2) Persen 1,34 1,34 1,44 1,04 0,94 0,84 0,74 0,74
  29. 14.Persentase kasus stunting (TPB2) Persen 9,2 9,1 9 8,9 8,8 8,7 8,6 8,6 ASPEK DAYA SAING DAERAH
  30. 1.Nilai tukar petani Nilai 112,76 112,78 112,00 112,20 112,40 112,60 112,80 112,80
  31. 2.Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Persen 25,96 26,35 29,84 30,23 30,62 31,00 31,39 31,39
  32. 3.Rasio ketergantungan Persen 44,28 43 43,31 41,88 40,84 39,85 39,08 39,08 ASPEK PELAYANAN UMUM Layanan Urusan Wajib Dasar
  33. 1.Pendidikan 1.1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (Indikator SPM) Persen n/a 86,20 92,17 93,57 94,97 96,37 97,77 97,77 1.2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (Indikator SPM) Persen n/a 93,00 96,65 96,7 97,6 98,5 99,4 99,4 1.3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (Indikator SPM) Persen n/a 88,58 93,36 93,41 95,01 96,61 98,21 98,21 1.4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang Persen n/a 71,10 80,76 80,81 82,11 83,41 84,71 84,71 VIII-5 NO Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Indikator SPM)
  34. 2.Kesehatan 2.1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk (Indikator SPM) - 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09 2.2. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi (Indikator SPM) Persen 33,33 50,00 80,00 66,66 83,33 100 100 100 2.3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Indikator SPM) Persen 87,52 85,92 100 100 100 100 100 100 2.4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (Indikator SPM) Persen 91,95 97,62 100 100 100 100 100 100 2.5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (Indikator SPM) Persen 102,52 109,33 100 100 100 100 100 100 2.6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (Indikator SPM) Persen 90,64 99,22 100 100 100 100 100 100 2.7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen 107,99 96,32 100 100 100 100 100 100 2.8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persen 43,80 48,34 100 100 100 100 100 100 2.9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persen 46,34 58,11 100 100 100 100 100 100 2.10 . Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen 32,29 41,84 100 100 100 100 100 100 2.11 . Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen 33,92 42,98 100 100 100 100 100 100 2.12 . Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persen 70,45 79,94 100 100 100 100 100 100 2.13 . Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persen 77,72 45,29 100 100 100 100 100 100 2.14 . Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persen 75 54,50 100 100 100 100 100 100
  35. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten Hektar 124,89 124,89 124,89 124,89 124,89 124,89 124,89 124,89 3.2. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Hektar 8265,22 8265,22 8265,22 8765,22 9265,22 9765,22 10265,22 10765,22 VIII-6 NO Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 3.3. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten Persen 89,67 89,67 90,12 90,62 91,12 91,62 92,12 92,12 3.4. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Persen 0 0 0 0 0 0 0 Tidak ada program pengolahan air limbah domestik 3.5. Rasio kepatuhan IMB kabupaten Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 3.6. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten Persen 70,83 71,72 72,22 73,31 74,32 75,62 76,84 76,84 3.7. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Orang 80 110 110 120 130 140 150 150 Orang (tenaga bersertifikat yang ada di DPUPRP Ciamis) 3.8. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Persen 0 0 0 0 0 0 0 0 (tidak terjadi kecelakaan konstruksi)
  36. 4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 4.1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten(TPB2) Persen 0,23 0,23 100 100 100 100 100 100 4.2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Persen 0 0 100 100 100 100 100 100 4.3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani Persen 89,75 89,75 90 92 94 95 96 96 4.4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Unit 42.977 41.742 40.284 40.084 39.884 39.684 39.484 39.484 4.5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Perumahan 7 7 7 5 5 5 5 7
  37. 5.Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 5.1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Per 10.000 Penduduk 100 100 100 100 100 100 100 100 5.2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 VIII-7 NO Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 5.3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Persen n/a 1,76 3,4 4 4,5 5 5,5 5,5 5.4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persen n/a 1,6 3,5 4,5 5,5 6 6,5 6,5 5.5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persen n/a 75 53 28 31 34 37 37 5.6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persen 82,34 93,94 100 100 100 100 100 100 5.7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Persen 75,71 96,6 77,77 76,47 75 73,33 71,42 71,42
  38. 6.Sosial 6.1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM, TPB1) Persen 99,97 100 100 100 100 100 100 100 6.2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten Persen 74,65 75 80 81 82 83 84 84 Layanan Urusan Wajib Non Dasar
  39. 1.Tenaga Kerja 1.1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Persen n/a 0 0 0 20 25 30 30 1.2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Persen n/a 63,47 64 64,5 65 65,5 70 70 1.3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persen n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Persen n/a 3 54,3 54 54 54 54 54 1.5. Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten Kasus n/a 14,71 23,48 20 20 20 20 20
  40. 2.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD(TPB5) Persen 2,45 2,88 3,47 4,06 4,65 5,24 5,83 5,83 2.2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten(TPB5) Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 2.3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per - 0,002 0,003 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 VIII-8 NO Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 100.000 penduduk perempuan) (TPB5)
  41. 3.Pangan 3.1. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) Persen 13,74 14,45 17,86 18 18,3 18,6 19 19
  42. 4.Pertanahan 4.1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 4.2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Persen 76 76 100 100 100 100 100 100 4.3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 4.4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Persen - - - - - - - - 4.5. Tersedianya tanah untuk masyarakat Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 4.6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
  43. 5.Lingkungan Hidup 5.26 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Nilai 55,21 62,41 62,42 62,43 62,43 62,44 62,44 5.27 Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten m3 n/a n/a 158.161,44 158.161,44 158.161,44 158.161,44 158.161,44 158.161,44 5.28 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten usaha/kegiatan 50 50 50 50 50 50 50 50
  44. 6.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.1. Perekaman KTP Elektronik Persen 89 93 95,4 96 97 97 98 98 6.2. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Persen n/a 8,89 10,56 15 20 25 30 30 6.3. Kepemilikan akta kelahiran(TPB1) Persen 47,84 54,27 55,38 54 56 58 60 60 6.4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
  45. 7.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.1. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal Persen 16,88 40,74 0 0 0 0 0 0 VIII-9 NO Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 7.2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri(TPB10) Persen 1,88 4,12 11,11 30,82 53,76 66,27 82,19 82,19
  46. 8.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.1. Total Fertility Rate (TFR) (TPB3) Orang 2,055 2.050 2,05 2,045 2,04 2,035 2,03 2,03 8.2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR) (TPB5) Persen 75,9 76,1 76,2 76,3 76,4 76,5 76,6 76,6 8.3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (TPB5) Persen 12,47 12,06 11,86 11,33 10,88 10,49 10,16 10,16
  47. 9.Perhubungan 9.1. Rasio konektivitas Kabupaten Persen n/a 15,79 15,79 15,79 15,79 15,79 15,79 15,83 9.2. V/C Ratio di Jalan Kabupaten Persen n/a 0,17 0,17 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
  48. 10.Komunikasi dan Informatika 10.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persen n/a 0 100 100 100 100 100 100 10.2 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persen n/a 50 50 60 70 80 90 90 10.3 Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik,Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Persen n/a 100 100 100 100 100 100 100
  49. 11.Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah 11.1 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas Persen n/a 57,86 56,57 56,57 56,84 57,45 58,55 58,55 11.2 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha Persen n/a 2,45 2,55 2,75 3,00 3,25 3,50 3,50
  50. 12.Penanaman Modal 12.1 Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Persen n/a 7,12 -9,80 3,63 5,50 5,50 5,50 5,50
  51. 13.Kepemudaan dan Olah Raga 13.1 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Persen 20 20,30 20,31 20,40 20,50 20,60 20,70 20,70 13.2 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Persen 40 47,50 47,69 47,70 47,71 47,72 47,73 47,73 13.3 Peningkatan prestasi olahraga Medali 1 7 2 3 4 3 3 15
  52. 14.Statistik 14.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persen n/a 100 100 100 100 100 100 100 14.2 Persentase perangkat daerah yang menggunakan data Persen n/a 100 100 100 100 100 100 100 VIII-10 NO Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
  53. 15.Persandian 15.1 Tingkat keamanan informasi pemerintah Persen n/a n/a 11,54 19,23 19,23 23,08 26,92 100
  54. 16.Kebudayaan 16.1 Terlestarikannya Cagar Budaya Persen 22,46 22,46 22,46 22,50 22,60 22,70 22,80 22,80
  55. 17.Perpustakaan 17.1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat nilai n/a n/a 74,64 74,65 74,66 74,67 74,68 74,68 17.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat indeks n/a n/a 56,34 56,35 56,36 56,37 56,38 56,38
  56. 18.Kearsipan 18.1 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Persen n/a n/a 75,18 75,19 75,2 75,21 75,22 75,22 18.2 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Persen n/a n/a 66,41 66,42 66,43 66,44 66,45 66,45 Layanan Urusan Pilihan
  57. 1.Kelautan dan Perikanan 1.1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten Ton n/a 98.196.860 24.059,10 24.059,10 25.030,70 25.531,63 26.042,58 26.042,58
  58. 2.Pariwisata 2.1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan(TPB8) Persen n/a 0,5 1 0,5 0,25 0,1 0,1 0,1 2.2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Persen n/a 1,9 1,6 1,35 1,13 0,93 0,78 0,78 2.3. Tingkat hunian akomodasi Persen n/a 19,8 54,22 60 66 72,6 79 79 2.4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Persen n/a 2.5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Rp n/a 790.050.400,00 450.133.000,00 472.639.650,00 496.271.632,50 521.085.214,13 547.139.474,84 547.139.474,84
  59. 3.Pertanian 3.1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun(TPB2) Ku/Ha 66,47 65,5 65,5 65,7 65,9 66,1 66,3 66,3 3.2. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Persen 0 0 0 25 50 75 100 100
  60. 4.Energi dan Sumber Daya Mineral VIII-11 NO Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 4.1. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
  61. 5.Perdagangan 5.1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) Persen n/a 85,00 88,35 88,5 88,85 89,00 89,15 89,15 5.2. Persentase kinerja realisasi pupuk Persen n/a 92,62 93,94 94,00 94,00 95,00 97,00 97,00 5.3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang Berlaku Persen n/a 38,84 53,57 55,00 60,00 70,00 80,00 80,00
  62. 6.Perindustrian 6.1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Persen n/a 1,34 3,11 3,50 3,60 3,94 4,00 4,00 6.2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP Persen n/a 0,40 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,00 6.3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Persen n/a 100 73,08 74,12 74,4 74,64 75,00 75,00 6.4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait Persen n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten Persen n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.6 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Penunjang Urusan
  63. 1.Perencanaan dan Keuangan 1.1. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan Persen 11,57 10,40 12,00 15,00 19,00 22,00 25,00 25,00 1.2. Rasio PAD Persen 9,12 11,17 9,70 12,70 15,70 18,70 21,70 21,70 1.3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 1 3 3 3 3 3 3 3 1.4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 1 1 3 3 3 3 3 3 1.5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) Persen n/a 4,00 2,95 25,06 22,99 22,34 21,70 21,70 1.6. Opini Laporan Keuangan (TPB16) Nilai WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
  64. 2.Pengadaan VIII-12 NO Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2.1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama Persen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2. Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif Persen n/a 43,00 16,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 2.3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Persen 34,74 46,23 31,55 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
  65. 3.Kepegawaian 3.1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persen 135,16 145,15 169,73 170,00 170,80 170,82 170,83 170,83 3.2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persen 6,74 9,65 9,06 10,00 10,50 11,00 12,00 12,00 3.3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persen 95,35 96,49 96,08 96,09 96,10 97,00 100,00 100,00
  66. 4.Manajemen Keuangan 4.1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Persen 1,12 10 6 8,6 11,2 13,8 16,4 16,4 4.2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Persen 0,54 9 16 18 20 22 24 24 4.3. Managemen Aset 4 4 4 4 4 4 4 4 4.4. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya Persen 0,32 11 4 3,5 3 2,5 2 2
  67. 5.Transparansi dan Partisipasi Publik 5.1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 5.2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 04/07/2022 08:19 IX-1 Adapun pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 disajikan sebagaimana di bawah ini. 9.1 Pedoman Transisi Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan tahunan sampai dengan tahun 2024. Untuk itu sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I Perubahan RPJMD ini, alasan utama yang melatarbelakangi Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yaitu adanya perubahan kebijakan nasional dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; serta dampak bencana pandemi Covid-19. Dampak dari kedua hal tersebut perlu segera dilakukan penyesuaian target capaian indikator kinerja dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan pembangunan. 9.1.1 Masa Transisi Tahun 2021 Pada tahun 2021, dilakukan penyusunan RKPD Kabupaten Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 34 Tahun 2021 dan Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun
  68. 2020.Di dalam 2 (dua) dokumen tersebut memuat penyesuaian target indikator makro pembangunan dan target indikator kinerja tujuan dan sasaran Rancangan Akhir 04/07/2022 08:19 IX-2 Perubahan RPJMD, IKK tingkat dampak, dan IKK tingkat outcome tahun 2021 dan tahun 2022 sebagai respon dari terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap target dan pelaksanaan pembangunan. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 yang didalamnya mengatur pula tentang proses penganggaran yang harus berbasis kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengakibatkan adanya perbedaan nomenklatur, indikator kinerja serta jumlah progam dan kegiatan antara RPJMD Tahun 2019-2024 dan RKPD Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021. Dengan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan peraturan-peraturan yang baru tersebut pada penyusunan APBD mulai Tahun 2021, maka akan terjadi perbedaan antara dokumen RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2021 hanya memuat program dan kegiatan, sedangkan pada dokumen APBD Tahun 2021 dan Perubahan RKPD Tahun 2021 sudah memuat klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 9.1.2 Masa Transisi Akhir Periode RPJMD (Tahun 2024) Dalam rangka sinergi antar dokumen perencanaan, maka Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 ini memuat 5 (lima) tahun periode RPJMD, yaitu realisasi pembangunan tahun 2019 dan tahun 2020; serta rencana tahun 2021 yang sesuai dengan perubahan target pembangunan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2020; dan rencana tahun 2022, 2023 dan 2024 yang targetnya disesuaikan dengan capaian tahun 2020. Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan sampai akhir periode RPJMD maka diperlukan pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD 04/07/2022 08:19 IX-3 Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tahun 2024. Sebagaimana diketahui, tahun 2024 adalah tahun terakhir RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dan RPJMD periode berikutnya belum disusun. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Penyusunan RKPD Tahun 2025 akan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005 - 2025, Rancangan RKP Tahun 2025, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah. Salah satu agenda penyusunan RKPD Tahun 2025 yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan tahun 2024, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional tahun 2025, dan hal-hal penting lainnya. 9.2. Kaidah Pelaksanaan Perkembangan kondisi nasional akibat pandemi Covid-19 menunjukkan terjadinya dampak yang meluas dan mendalam tidak hanya terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi, namun juga telah merambat ke seluruh sendi kehidupan lainnya. Untuk itu, telah ditetapkan juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi Covid-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak bulan Maret 2020. Amanat peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang terbit setelah penetapan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, telah diterapkan dan diselaraskan ke dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 ini. Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 memuat perencanaan selama 5 (lima) tahun meliputi realisasi tahun 2019 dan 2020, rencana tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :
  69. 1.Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD Tahun 2022, 2023 sampai dengan Tahun 2024, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Ciamis Tahun 2022 sampai dengan 2024. 04/07/2022 08:19 IX-4
  70. 2.Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.
  71. 3.Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dilakukan dalam rangka menanggapi dampak pandemi Covid-19, serta mengakomodir perubahan-perubahan permasalahan dan isu strategis serta prioritas Daerah. Sejalan dengan prioritas Nasional dan Provinsi, prioritas pembangunan Kabupaten Ciamis dalam dua tahun ke depan akan lebih berkonsentrasi pada pemulihan ekonomi dan penyediaan jaringan pengaman sosial, yang telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2020 sampai sekarang.
  72. 4.Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
  73. 5.Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 kepada masyarakat.
  74. 6.Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis berkewajiban menyempurnakan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Selanjutnya Perubahan Renstra tersebut menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
  75. 7.Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis berkewajiban untuk melaksanakan program- program yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yang disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
  76. 8.Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah secara periodik.
  77. 9.Bupati dalam hal ini dilakukan oleh Bappeda berkewajiban melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap hasil Perubahan RPJMD dan RKPD Kabupaten Ciamis secara periodik.
  78. 10.Pada tahun 2021, evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2021 untuk Triwulan 1, 2, 3 dilakukan dengan berpedoman pada dokumen Perda APBD Tahun 2021 yang disusun berdasarkan hasil pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RKPD Tahun 2021 sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam 04/07/2022 08:19 IX-5 Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Sedangkan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2021 untuk Triwulan 4 dilakukan berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2021 yang disusun berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah pada Perubahan RPJMD dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Hal tersebut di atas dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pelaksanaannya yag akan diterbitkan oleh pemerintah setelah ditetapkannya Perda tentang Perubahan RPJMD ini.
  79. 11.Pemerintah Desa berkewajiban menyusun RPJM Desa dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, sehingga terwujud sinergi dan kolaborasi pembangunan di Kabupaten Ciamis. Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Tahun 2019-2024 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Ciamis mengharapkan dan mengajak seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, dan mengawal terwujudnya Visi Kabupaten Ciamis yaitu “Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera untuk Semua”. BUPATI CIAMIS Cap/Ttd H. HERDIAT SUNARYA Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Cap/ttd DENI WAHYU HIDAYAT, SH. NIP. 19781209 200901 1 001