DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini di maksudkan sebagai pedoman bagiperangkat daerah dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan penanaman modal diperlukan upaya penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang mendukung penanam modal untuk menambahkan modalnya di Kabupaten Ciamis melalui pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha;
c.pemberian insentif dan kemudahan berusaha dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Ciamis agar terwujud peningkatan pendapatan masyarakat, dapat menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Ciamis;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan Berusaha. SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peratuarn Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330)
10.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39 Tahun 2016) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 87 Tahun 2020);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 55);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 102). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS Dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ciamis.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah perangkat daerah yang menangani bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..
7.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9.Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
10.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
11.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
12.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
13.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
14.Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
15.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16.Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
17.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
18.Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan yang bersumber dari lokasi di Daerah.
19.Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan berusaha yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan berusaha.
20.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
(2)Tujuan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal meliputi:
1. a.menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Penanam Modal maupun calon Penanam Modal;
2. b.memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Penanaman Modal;
3. c.meningkatkan dan mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri;
4. d.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
5. e.menciptakan lapangan kerja;
6. f.mendorong meningkatnya Penanaman Modal;
7. g.meningkatkan kemitraan usaha, dan
8. h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau Kemudahan Berusaha kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal di Daerah yang memenuhi kriteria.
(2)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah;
2. b.meningkatkan perekonomian Daerah dan pendapatan masyarakat;
3. c.bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
4. d.menyerap tenaga kerja lokal;
5. e.mengutamakan bahan baku lokal;
6. f.berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;
7. g.menunjang pembangunan infrastruktur daerah;
8. h.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
9. i.berorientasi ekspor;
10. j.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
11. k.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk regional bruto;
12. l.melakukan alih teknologi;
13. m.melakukan industri pionir; dan/atau
14. n.industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
(3)Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kewenangan Daerah.

Pasal 4

(1)Insentif dan/atau kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang melakukan:
1. a.perluasan atau pengembangan usaha; dan/atau
2. b.penanaman modal baru.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pemberian insentif dan kemudahan berusaha diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

JENIS USAHA KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1)Jenis usaha kegiatan Penanaman Modal yang dapat memperoleh insentif dan/atau Kemudahan Berusaha meliputi usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang menjadi fokus pengembangan dan prioritas kebijakan Daerah.
(2)Jenis usaha kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi sektor:
1. a.pariwisata dan kebudayaan;
2. b.pendidikan;
3. c.kesehatan;
4. d.ekonomi kreatif;
5. e.pangan;
6. f.infrastruktur;
7. g.energi; dan
8. h.jasa industri.
(3)Jenis usaha kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau Kemudahan berusaha selain sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai skala prioritas dan parameter jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 6

(1)Bentuk Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa:
1. a.pengurangan pajak daerah;
2. b.pengurangan retribusi daerah;
3. c.pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
4. d.bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil,, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
5. e.bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dari rincian Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Bentuk kemudahan berusaha dapat berupa:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
5. e.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
6. f.kemudahan penanaman modal di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
7. g.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
8. h.kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
10. j.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
11. k.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 8

(1)Masyarakat dan/atau Penanam Modal mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berusaha secara tertulis kepada Bupati.
(2)Masyarakat dan/atau Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.Penanam Modal baru yang akan membuka usaha mengajukan permohonan yang memuat:
  1. 1.profil perusahaan;
  2. 2.rencana usaha; dan
  3. 3.bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
2. b.Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan usaha, mengajukan permohonan yang memuat:
  1. 1.kinerja perusahaan;
  2. 2.perkembangan usaha;
  3. 3.lingkup usaha; dan
  4. 4.bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau Kemudahan Berusaha.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan insentif dan Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.
(2)Keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Dinas.
(3)Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas:
1. a.melakukan verifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan berusaha;
2. b.melakukan peninjauan lapangan;
3. c.melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal oleh Masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai kriteria berdasarkan variabel penilaian;
4. d.menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berusaha berdasarkan hasil penilaian;
5. e.menyampaikan rekomendasi penerima insentif dan/atau Kemudahan Berusaha kepada Bupati;
6. f.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah; dan
7. g.melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…