DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; penyelenggaraan ham; rencana aksi daerah hak asasi manusia; pembentukan produk hukum daerah berperspektif ham; pelayanan publik berbasis ham; penanganan dugaan pelanggaran ham; kerja sama; pembinaan dan pengawasan; ketentuan lain lain; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam mewujudkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
5.Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7.Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.
8.Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut RAD HAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan:

a.meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah atas HAM dan kebebasan dasar manusia;
b.teridentifikasinya capaian dan permasalahan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;
c.memperkuat sasaran pembangunan Daerah yang sesuai dengan kriteria berdasarkan nilai HAM;
d.menentukan arah kebijakan Pemerintah Daerah yang sinergi dengan strategi penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;
e.menjaga tingkat kebebasan setiap orang yang dibatasi oleh HAM orang lain, tanpa diskriminasi;
f.mendukung program pemerintah guna menjamin penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM;
g.menjaga kestabilan tingkat kebutuhan dan pembangunan hukum dari perspektif HAM; dan
h.mendukung pertumbuhan dan perkembangan pembangunan guna meningkatkan martabat setiap orang, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan.

Pasal 3

Penyelenggaran HAM berdasarkan prinsip:

a.penghormatan;
b.pemenuhan;
c.perlindungan;
d.penegakan; dan
e.pemajuan.

BAB II

PENYELENGGARAAN HAM

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menjamin Penyelenggaraan HAM berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tanpa diskriminasi.
(2)Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun kebijakan dan/atau strategi Daerah demi tegaknya HAM dan kebebasan dasar manusia yang tertuang dalam RAD HAM.
(3)HAM dan kebebasan dasar manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan;
2. b.hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
3. c.hak mengembangkan diri;
4. d.hak memperoleh keadilan;
5. e.hak atas kebebasan pribadi;
6. f.hak atas rasa aman;
7. g.hak atas kesejahteraan;
8. h.hak turut serta dalam Pemerintahan;
9. i.hak perempuan; dan
10. j.hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan Berkembang.

Pasal 5

Setiap orang berhak:

a.untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya;
b.untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, dan tidak direndahkan martabatnya;
c.hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; dan
d.atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 6

(1)Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
(2)Perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
(2)Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak:
1. a.atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
2. b.untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya;
3. c.untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan sebagai upaya mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya;
4. d.untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia;
5. e.untuk melakukan pekerjaan sosial, mendirikan organisasi termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta menghimpun dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. f.untuk memperjuangkan hak pengembangan diri baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 8

Setiap orang berhak tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap orang berhak:

a.atas kebutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani;
b.untuk bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
c.secara bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya;
d.untuk berkumpul, rapat, berserikat, dan mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi lainnya;
e.untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya; dan
g.untuk secara bebas bergerak, berpindah, bertempat tinggal, meninggalkan, dan masuk kembali dalam wilayah negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap orang berhak:

a.atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;
b.atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada;
c.atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
d.atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat- menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik;
e.untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat martabat kemanusiaannya, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa;
f.tidak ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang; dan
g.hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…