Dalam Peraturan Daerah (Perda) ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Lampiran III : Laporan Operasional; Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas Lampiran V : Neraca Lampiran VI : Laporan Arus Kas Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan; Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah; Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah; Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Lampiran XIX : Daftar kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Ikhtisar Laporan Kekayaan Milik Desa;
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Membuka PDF…