DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; program pembangunan daerah; sistematika; pengendalain dan evaluasi; perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah; ketentuan peralihan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 119). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Seiring dengan perjalanan waktu laju pembangunan yang semakin meningkat, berbagai fenomena juga semakin terasa antara lain peningkatan kerusakan dan polusi lingkungan, peningkatan kebutuhan pangan, peningkatan produk industri untuk pemenuhan kebutuhan penduduk, serta peningkatan produksi bahan bakar minyak dan sumber energi lain guna mendukung proses berjalannya roda perekonomian masyarakat.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selajutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Ciamis.
6.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ciamis.
7.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/ kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/ kota/ desa, pengusaha/ investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/ kota, pemerintahan desa dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarjinalkan.
9.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10.Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
11.Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
12.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang disusun setiap tahun.
16.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi.
19.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
20.Strategi Pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka berfikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategi daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
22.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJPD.
23.Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai tugas dan fungsi.
24.Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJPD.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi Kabupaten Ciamis merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat. Dalam perkembangannya Kabupaten Ciamis telah dua kali mengalami pemekaran daerah yaitu dibentuknya Kota Banjar pada Tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, serta dibentuknya Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Pemekaran daerah ini membawa perubahan terhadap kondisi umum Kabupaten Ciamis dalam berbagai aspek terutama kondisi geografis/wilayah, demografis/penduduk dan perekonomian serta aspek- aspek lainnya. Secara umum gambaran mengenai kondisi Kabupaten Ciamis pada saat ini adalah sebagai berikut:

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah Periode Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 3

(1)Penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada RPJPN.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Pasal 4

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjabat pada akhir periode RPJMD, menyusun RKPD untuk tahun pertama periode RPJMD berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pasal 5

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
(2)Penyusunan RPJPD Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPD Provinsi dan RPJPN.
(3)Periodisasi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Ciamis dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 3.1 Permasalahan Permasalahan merupakan kesenjangan atau gap yang terjadi antara kinerja yang dicapai saat ini dengan rencana atau standar yang ada, serta apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil yang terjadi saat ini. Gap yang terjadi dipengaruhi oleh faktor penyebab baik faktor yang mendorong keberhasilan maupun kegagalan yang harus dilakukan analisis dalam rangka menyusun perencanaan selanjutnya. Sedangkan isu strategis merupakan permasalahan pembangunan daerah yang dikategorikan sebagai permasalahan prioritas untuk diselesaikan, ataupun isu yang berasal dari isu global, nasional, maupun provinsi.

Pasal 6

Sistematika RPJPD adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Seiring dengan perjalanan waktu laju pembangunan yang semakin meningkat, berbagai fenomena juga semakin terasa antara lain peningkatan kerusakan dan polusi lingkungan, peningkatan kebutuhan pangan, peningkatan produk industri untuk pemenuhan kebutuhan penduduk, serta peningkatan produksi bahan bakar minyak dan sumber energi lain guna mendukung proses berjalannya roda perekonomian masyarakat.

Pasal 7

Isi dan uraian RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH 4.1 Visi 4.1.1 Visi Indonesia Emas 2045 Cita-cita besar bangsa Indonesia adalah membangun Indonesia Emas 2045 sebagaimana tercermin dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Sasaran, Misi (Agenda), 17 (tujuh belas) arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila. Melalui kerangka pikir ini, Indonesia mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita luhur mewujudkan Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan pada peringatan 100 (seratus) tahun sebagai bangsa yang merdeka di Tahun 2045. Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya. Visi abadi Indonesia diterjemahkan kedalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 sebagai “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK 5.1 Arah Kebijakan Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan arah kebijakan dan sasaran pokok serta indikator target yang hendak dicapai untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD, sedangkan sasaran pokok merupakan kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh).

Pasal 9

(1)Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Tahapan penyusunan RPJPD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai RPJPD Tahun 2005-2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2026