DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; hak dan kewajiban; tugas dan tanggung jwab pemerintah daerah; bentuk pelindungan pekerja migran indonesia; pekerja migran indonesia perseorangan; larangan; penyelesaian perselisihan; tugas pemerintah desa/kelurahan; pembinaaan dan pengawasan; kerja sama; pembiayaan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pekerja Migran Indonesia dan/atau Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Ciamis harus mendapatkan pelindungan yang optimal sehingga dapat bekerja secara layak terhindar dari perdagangan Orang, perbudakan, kesewenang-wenangan, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pelindungan pekerja migran asal Kabupaten Ciamis diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
7.Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 646); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
2.Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Ciamis.
5.Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8.Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kabupaten Ciamis.
9.Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10.Pejabat adalah seseorang yang dalam suatu organisasi atau pemerintahan berpartisipasi dalam pelaksanaan wewenang.
11.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
12.Pekerja Migran Indonesia Daerah yang selanjutnya dalam peraturan daerah ini disebut PMI Daerah adalah setiap warga negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Ciamis.
13.Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut CPMI Daerah adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Daerah yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
14.Keluarga Pekerja Migran Indonesia Daerah adalah suami, istri, Anak, atau Orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
15.Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
16.Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
17.Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
18.Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.
19.Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di Debarkasi di Indonesia hingga Kembali ke Daerah asal termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
20.Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
21.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
22.Mitra Usaha adalah Instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada Pemberi Kerja.
23.Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
24.Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut perjanjian penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25.Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26.Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di Daerah Kabupaten, kota atau kecamatan.
27.Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja di luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
28.Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu yang selanjutnya disebut Sisnaker adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan.
29.Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem pemenuhan layanan pemberian informasi, persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
30.Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang di suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
31.Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia, yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
32.Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.
33.Orang adalah Orang perseorangan dan/atau korporasi.

Pasal 2

Pelindungan CPMI Daerah/PMI Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.keterpaduan;
b.persamaan hak;
c.pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
d.demokrasi;
e.keadilan sosial;
f.kesetaraan dan keadilan gender;
g.nondiskriminasi;
h.anti perdagangan manusia;
i.transparansi;
j.akuntabilitas; dan
k.berkelanjutan.

Pasal 3

Pelindungan PMI Daerah bertujuan untuk:

a.menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan PMI Daerah; dan
b.menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial PMI Daerah dan keluarganya.

Pasal 4

Ruang lingkup Pelindungan PMI Daerah meliputi:

a.hak dan kewajiban;
b.tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
c.bentuk Pelindungan PMI Daerah;
d.Pekerja Migran Indonesia Perseorangan;
e.larangan;
f.penyelesaian perselisihan;
g.tugas Pemerintah Desa/Kelurahan;
h.pembinaan dan pengawasan;
i.kerja sama; dan
j.pembiayaan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap CPMI Daerah atau PMI Daerah berhak:

a.mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
b.memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
c.memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
d.memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
e.menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
f.memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
g.memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
h.memperoleh akses berkomunikasi;
i.menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
j.berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
k.memperoleh jaminan pelindungan keselamatan dan keamanan kepulangan PMI Daerah ke daerah asal;
l.memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja CPMI Daerah dan/atau PMI Daerah; dan/atau
m.memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian penempatan.

Pasal 6

Anggota Keluarga PMI Daerah berhak:

a.memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia;
b.menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri;
c.memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
d.memperoleh akses berkomunikasi.

Pasal 7

PMI Daerah berkewajiban:

a.menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
b.menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
c.menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja dan melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran lndonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
d.mengikuti pelatihan sesuai kompetensi jabatan yang dibutuhkan di negara penempatan;
e.mengikuti OPP yang diselenggarakan oleh Dinas atau BP2MI;
f.PMI Daerah yang pulang setelah bekerja ke luar negeri untuk melaporkan kepulangannya kepada Pemerintah Desa/Kelurahan setempat;
g.PMI Daerah yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga (Informal) yang melakukan perpanjangan kontrak kerja di Negara penempatan wajib melaporkan kepada P3MI yang menempatkan; dan
h.PMI Daerah yang melakukan perpanjangan kontrak kerja di Negara penempatan wajib memberitahukan kepada keluarganya dan keluarganya melaporkan ke Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 8

Anggota Keluarga Pekerja Migran Indonesia Daerah harus:

(1)memberikan informasi yang jelas sesuai yang diperlukan mengenai kondisi PMI Daerah.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.informasi yang dijadikan dasar untuk pembuatan atau perubahan biodata kependudukan/dokumen kependudukan yaitu nama, alamat, pendidikan terakhir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin dan status perkawinan;
2. b.informasi yang terkait dengan riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan, dan keahlian/keterampilan; dan
3. c.informasi kondisi fisik dan psikis kesehatan yang dijadikan dasar bagi surat keterangan kesehatan.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab:

a.mensosialisasikan informasi dan permintaan PMI Daerah kepada masyarakat;
b.membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
c.melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan PMI Daerah secara periodik kepada Pemerintah Daerah provinsi;
d.mengurus kepulangan PMI Daerah dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI Daerah bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
e.memberikan Pelindungan PMI Daerah sebelum bekerja dan setelah bekerja yang menjadi tugas dan kewenangannya;
f.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada CPMI Daerah yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
g.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di Kabupaten;
h.melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI Daerah dan keluarganya;
i.menyediakan dan memfasilitasi pelatihan CPMI Daerah melalui pelatihan vokasi yang anggaranya berasal dari fungsi pendidikan;
j.mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI Daerah;
k.dapat membentuk LTSA penempatan dan Pelindungan PMI Daerah di tingkat Kabupaten.

BAB IV

BENTUK PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAERAH

Pasal 10

Setiap CPMI Daerah yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

a.berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
b.memiliki kompetensi dibuktikan dengan sertifikat;
c.sehat jasmani dan rohani;
d.terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
e.memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…