DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Pereaturan ini menjelaskan tentang KETENTUAN UMUM, PENYELENGGARAAN, TIM FASILITASI TJSLP, PENGHARGAAN, SISTEM INFORMASI, PEMBIAYAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan hasil optimal diperlukan kebijakan yang sinergis dan selaras antara perusahaan dengan program Pemerintah Daerah;
c.bahwa dalam rangka efektivitas kepastian hukum serta memberi perlindungan bagi perusahaan, masyarakat, pemangku kepentingan, dan pemerintah daerah diperlukan pengaturan mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2.Bupati adalah Bupati Ciamis. 3
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang diwajibkan melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan.
7.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8.Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari keuntungan bersih Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan dalam rangka pelaksanaan TJSLP untuk mendukung pembangunan di Daerah.
9.Tim Fasilitasi TJSLP adalah tim yang membantu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi TJSLP di Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

(1)Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSLP wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Perencanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan tanggung jawab Perusahaan dengan bentuk: 4
1. a.menyusun dan merancang kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip TJSLP dan budaya masyarakat dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
2. b.menumbuhkan dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain.
(3)Penyusunan perencanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disesuaikan dengan program Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang dapat dibiayai Dana TJSLP meliputi:
1. a.sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2. b.budaya, diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kegiatan seni, moral, adat istiadat, hukum, pengetahuan, kepercayaan, dan kemampuan olah pikir yang didapat dari masyarakat;
3. c.kesehatan, diarahkan agar seluruh wilayah di Daerah dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat;
4. d.pendidikan, diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal, dan informal;
5. e.peningkatan daya beli, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar rakyat;
6. f.lingkungan, diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi, dan pemulihan terhadap lingkungan; 5
7. g.infrastruktur dan sanitasi lingkungan, diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
8. h.sarana dan prasarana keagamaan; dan
9. i.program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.
(2)Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang membidangi perencanaan pembangunan daerah bersama dengan Perangkat Daerah lain yang terkait menginventarisasi, memverifikasi, dan menyediakan data mengenai program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diakses oleh Perusahaan.

Pasal 4

(1)Perusahaan dalam melaksanakan TJSLP wajib berkoordinasi dengan Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSLP.
(2)Tahapan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan program TJSLP;
2. b.penyusunan rencana kerjasama TJSLP;
3. c.penandatanganan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama TJSLP antara Perusahaan dan Bupati;
4. d.pelaksanaan TJSLP sesuai kesepakatan oleh Perusahaan; dan
5. e.pendampingan pelaksanaan TJSLP oleh Tim Fasilitasi TJSLP dalam bentuk pengawasan dan evaluasi.
(3)Dalam pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perusahaan dan Tim Fasilitasi TJSLP dapat berkoordinasi dengan tim fasilitasi penyelenggaraan TJSLP provinsi Jawa Barat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.peringatan lisan; 6
2. b.peringatan tertulis;
3. c.penghentian sementara dari kegiatan;
4. d.penutupan tempat usaha;
5. e.pencabutan izin; dan/atau
6. f.denda administratif.
(3)Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

TIM FASILITASI TJSLP

Pasal 6

(1)Bupati membentuk Tim Fasilitasi TJSLP untuk membantu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP di Daerah.
(2)Keanggotaan Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah, Perusahaan, dan akademisi.
(3)Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua;
2. b.1 (satu) orang sekretaris; dan
3. c.3 (tiga) orang anggota.
(4)Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat tetap yang berada di Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
(5)Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertugas:
1. a.menyusun, merumuskan, dan mengoordinasikan program TJSLP Perusahaan sebagai bahan penunjang dokumen rencana pembangunan Daerah;
2. b.merekomendasikan program Pemerintah Daerah yang dapat dibantu TJSLP kepada Perusahaan;
3. c.memfasilitasi Perusahaan yang akan melaksanakan TJSLP;
4. d.mengembangkan kemitraan dengan Perusahaan; 7
5. e.mendata, mendokumentasikan, dan mempublikasikan seluruh kegiatan TJSLP yang dilakukan oleh Perusahaan; dan
6. f.melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan TJSLP.
(2)Tim Fasilitasi TJSLP melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati, DPRD, dan Perusahaan pemberi TJSLP secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 8

(1)Untuk membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Tim Fasilitasi TJSLP dapat membentuk kelompok kerja.
(2)Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan ketua Tim Fasilitasi TJSLP.

BAB IV

PENGHARGAAN

Pasal 9

(1)Bupati memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang terlibat dalam keberhasilan penyelenggaraan TJSLP di Daerah.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk insentif pajak dan retribusi Daerah, piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

SISTEM INFORMASI

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan TJSLP yang memuat pemutakhiran data Perusahaan yang sudah melaksanakan program TJSLP, buletin, dan sosialisasi program TJSLP bagi masyarakat secara lengkap dan periodik.
(2)Sistem informasi penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi mengenai penyelenggaraan TJSLP di provinsi Jawa Barat. 8

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…