DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 158

Lembaga terkait

Ringkasan

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan dan memberikan kontribusi ekonomis kepada pemerintah desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
c.bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan dan memberikan kontribusi ekonomis kepada pemerintah desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 87);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 55). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ciamis.
4.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6.Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
10.Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
11.Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
12.Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
13.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15.Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
16.Delegasi Desa adalah utusan perwakilan Desa yang ditunjuk untuk melaksanakan kerjasam Desa.
17.Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk melaksanakan kerja sama antar-Desa.
18.Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
20.Sumber pendapatan desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
21.Pendapatan asli desa adalah pendapatan yg bersumber dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat desa, hasil gotong royong masyarakat desa dan lain lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
22.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Dese atau perolehan hak lainnya yang sah.
23.Penyertaan Modal Pemerintahan Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, badan Usaha Milik Daerah, atau Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa.
24.Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25.Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUMDESMA adalah badan hukum usaha yang dibentuk secara bersama-sama 2 desa atau lebih dalam satu wilayah kecamatan dalam skema kerja sama antar Desa yang dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih.
26.BUM Desa Bersama hasil transformasi UPK adalah badan hukum usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar Desa yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah kecamatan.
27.Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
28.Aset BUM Desa/Desa bersama adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang di harapkan memberikan manfaat atau hasil.
29.Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa/Desa Bersama.
30.Anggaran Rumah Tangga adalah Petunjuk Operasional Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa/Desa bersama.
31.Organisasi BUM Desa/Desa Bersama adalah kelengkapan organisasi BUM Desa Desa Bersama yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
32.Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah seluruh pelaku eks PNPM MP Meliputi Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD), Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Penanganan Masalah dan Penyehatan Pinjaman (TPMPP), Tim Verifikasi (TV), dan Tim Pendanaan (TP).
33.Program Pengembangan Kecamatan yang selanjutnya disingkat (PPK) adalah program pengembangan Kecamatan yang bertujuan untuk pemenuhan infrastruktur dasar, dan peningkatan ekonomi masyarakat.
34.Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut PNPM MPd adalah program mempercepat penanggulanagn kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan.
35.Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Integrasi yang selanjutnya disebut PNPM MPd Integrasi adalah pengintergrasian PNPM Mandiri Perdesaan kedalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
36.Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut UPK adalah pelaksana Operasional dari mandataris BKAD.
37.Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
38.Aset Pasca PPK, PNPM PPK, PNPM Mandiri dan PNPM Integrasi adalah, Asset Tetap, dana bergulir berupa Usaha Ekonomi Produktif, Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dan kelembagaan yang dibiayai dari PPK, PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Integrasi sampai dengan berakhirnya program yang merupakan milik bersama masyarakat di wilayah Kecamatan.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dan BUM Desa Bersama dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan BUM Desa dan BUM Desa Bersama, antara lain:

a.melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
b.melakukan kegiatan pelayanan umum melalui pengadaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
c.memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
d.pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
e.mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Pasal 4

Pendirian BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada pertimbangan:

a.kebutuhan masyarakat;
b.pemecahan masalah bersama;
c.kelayakan usaha;
d.model bisnis, tata keIola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
e.visi pelestarian aset desa, orientasi keberlanjutan, dan misi pelindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Pasal 5

(1)BUM Desa dan BUM Desa Bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Dalam hal BUM Desa dan BUM Desa Bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa dan BUM Desa Bersama, kedudukan Badan Hukum Unit Usaha tersebut terpisah dari BUM Desa dan BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUMDesa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
(2)Pendirian BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antarDesa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
1. a.Pemerintah Desa;
2. b.anggota BPD;
3. c.lembaga kemasyarakatan desa;
4. d.lembaga desa lainnya; dan
5. e.tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
(3)BUMDesa Bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA

Pasal 7

(1)BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
(2)Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan BUM Desa Bersama dan masyarakat.
(3)Dalam hal BUM Desa dan BUM Desa Bersama tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa dan BUM Desa Bersama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 8

BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat membentuk unit usaha meliputi:

a.Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa dan BUM Desa Bersama, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
b.Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa dan BUM Desa Bersama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Pasal 9

Organisasi pengelola BUM Desa dan BUM Desa Bersama terpisah dari Pemerintah Desa.

Pasal 10

(1)Susunan kepengurusan oganisasi pengelola BUM Desa dan BUM Desa Bersama terdiri dari:
1. a.musyawarah desa/musyawarah antar desa;
2. b.penasihat;
3. c.pelaksana operasional; dan
4. d.pengawas.
(2)Susunan organisasi bumdes diatur dan ditetapkan dalam peraturan Desa tentang pendirian bumdes.
(3)Susunan organisasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama diatur dan ditetapkan dalam peraturan bersama kepala Desa tentang pendirian BUM Desa Bersama.
(4)Masa bakti Pelaksana Operasional dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

Isi peraturan

Teks158PDFHirarki

Memuat teks peraturan…