DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam penanggulangan wabah penyakit menuju masyarakat yang aman, sehat dan produktif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan wabah penyakit serta akibat yang ditimbulkannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Protokol Kesehatan Dalam Penanggulangan Wabah Penyakit; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ciamis.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ciamis.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Upaya Penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain.
8.Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan/standar kesehatan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit.
9.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
10.Physical Distancing adalah menjaga jarak fisik antara diri sendiri dan orang lain dalam jarak paling sedikit 1 (satu) meter.
11.Surveilans merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistemik dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan.
12.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat.
13.Manajemen kesehatan masyarakat adalah serangkaian kegiatan kesehatan masyarakat yang dilakukan terhadap kasus yang meliputi kegiatan karantina/isolasi, pemantauan, pemeriksaan spesimen, penyelidikan epidemiologi, serta komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat.
14.Penyidikan adalah serangkaian tindakkan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
15.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16.Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut wabah penyakit adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam penanggulangan wabah penyakit menuju masyarakat yang aman, sehat dan produktif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi warga masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran wabah penyakit di Kabupaten Ciamis;
b.mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran serta pengendalian wabah penyakit di Kabupaten Ciamis; dan
c.Memperkuat upaya penanggulangan wabah penyakit dan penegakan hukum protokol kesehatan di berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.penerapan protokol kesehatan dalam penanggulangan wabah penyakit;
b.manajemen kesehatan masyarakat dan peningkatan penanganan kesehatan;
c.kerjasama dan partisipasi masyarakat;
d.tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban;
e.sosialisasi, edukasi dan penegakan pendisiplinan protokol kesehatan.

BAB III

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan protokol kesehatan dalam Penanggulangan Wabah Penyakit di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menyinergikan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan perlindungan keamanan masyarakat.
(2)Penyelenggaraan protokol kesehatan di daerah meliputi:
1. a.penggunaan masker;
2. b.kebersihan tangan;
3. c.pembatasan interaksi fisik (physical distancing);
4. d.menghindari kerumunan;
5. e.penyesuaian kegiatan/aktivitas masyarakat;
6. f.pengendalian moda transportasi;

Pasal 6

(1)Setiap orang yang melakukan aktivitas di luar rumah wajib menggunakan masker.
(2)Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masker yang memenuhi standar kesehatan.

Pasal 7

(1)Setiap pelaku usaha/pengelola yang melakukan kegiatannya wajib untuk:
1. a.membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker;
2. b.memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat berkunjung di tempatnya; dan/ atau
3. c.tidak memperkenankan pengunjung masuk di tempat kegiatan apabila tidak menggunakan masker.
(2)Bagi Perangkat Daerah/Instansi dan Lembaga Swasta di Daerah wajib untuk:
1. a.membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker; dan/atau
2. b.memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat berkunjung di tempat kerjanya.
3. c.tidak memperkenankan pengunjung masuk di tempat kerja apabila tidak menggunakan masker.
(3)Bentuk tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker dengan ukuran disesuaikan dengan kondisi di lingkungan usaha/kerjanya dengan penempatan di area depan yang mudah dibaca oleh pengunjung.

Pasal 8

(1)Setiap orang wajib menjaga kebersihan tangannya.
(2)Kebersihan tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol-based handrubs).
(3)Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dengan menggunakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan sabun cair atau pencuci tangan berbasis alkohol.
(4)Pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol-based handrubs) dan penggunaannya sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditentukan.

Pasal 9

(1)Setiap orang wajib melaksanakan pembatasan interaksi fisik (physical distancing) di luar rumah.
(2)Pembatasan interaksi fisik (physical distancing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
1. a.mengutamakan aktivitas di rumah;
2. b.mengurangi aktivitas di luar rumah;
3. c.mengurangi kontak fisik dengan orang lain di luar rumah; dan
4. d.membatasi perjalanan ke luar Daerah.
(3)setiap orang yang diharuskan beraktivitas di luar rumah karena menghadapi kondisi tertentu, wajib melaksanakan ketentuan:
1. a.wajib memakai masker selama beraktivitas di luar rumah;
2. b.jarak antar orang paling sedikit 1 (satu) meter;
3. c.membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol-based handrubs) sebelum dan setelah beraktivitas di luar rumah;
4. d.menghindari bersentuhan fisik dengan orang lain secara langsung; dan
5. e.menghindari kerumunan.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan pembatasan interaksi fisik (Physical Distancing) di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
1. a.perkantoran/tempat bekerja;
2. b.sekolah;
3. c.tempat ibadah;
4. d.kendaraan umum dan kendaraan pribadi;
5. e.stasiun dan terminal penumpang;
6. f.toko, toko modern, dan pasar tradisional;
7. g.warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
8. h.apotek dan toko obat;
9. i.tempat hiburan dan wisata;
10. j.tempat hajatan dan
11. k.tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.
(2)Pengusaha atau pengelola tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memfasilitasi pelaksanaan pembatasan interaksi fisik (Physical Distancing).

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…